Menggugat Analisis “Dampak Sistemik” Sri Mulyani

Desember 12, 2009

Seperti kita maklumi, kasus bailout Bank Century telah merugikan negara 6,7 triliun rupiah. Kerugian muncul karena negara harus nomboki keuangan Bank Century yang nyaris bangkrut. Malah kemudian negara (LPS) harus mengambil alih Bank Century, memperbaiki, dan mengelolanya, untuk suatu saat nanti dijual lagi ke investor.

Dana negara 6,7 triliun yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang produktif akhirnya tersesat di seputar Bank Century (kini namanya Bank Mutiara). Konyolnya, Bank Century itu nyaris bangkrut bukan karena apapun, tetapi karena ulah pemiliknya sendiri. Pemilik Bank Century merampok uang bank itu, lalu dilarikan ke luar negeri. Mereka juga sangat maniak dengan judi (berspekulasi) sehingga posisi keuangan bank itu nyaris ambruk. Kasus Bank Century tidak jauh beda dengan Mega Skandal BLBI tahun 1997-1998 dulu yang merugikan negara sampai 600 triliun rupiah. Kedua-duanya sama perampokan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Menarik mencermati alasan Pemerintah ketika menyelamatkan Bank Century pada Nomvember 2008 lalu. Melalui Menkeu sekaligus Ketua KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan), Sri Mulyani, Pemerintah menyatakan bahwa penyelamatan Bank Century merupakan pilihan yang harus diambil. Alasannya, kalau Bank Century tidak diselamatakan dengan dana talangan (bailout), ia akan menimbulkan DAMPAK SISTEMIK bagi sistem perbankan di Indonesia secara keseluruhan. Alasan “sistemik” ini diulang-ulang terus oleh Bulek Sri Mulyani di berbagai kesempatan, dengan gaya khas-nya yang seolah paling tahu soal keuangan negara.

Dari analisis yang saya tempuh, di dapat kesimpulan bahwa alasan “dampak sistemik” yang dilontarkan Sri Mulyani itu merupakan KEBOHONGAN PUBLIK yang sangat menyesatkan. Ia adalah argumentasi dicari-cari yang seolah ilmiah, padahal landasannya sangat lemah. Para pakar banyak mempertanyakan analisis “dampak sistemik” itu. Menurut mereka, yang menjadi pertimbangan utama analisis “dampak sistemik” itu hanyalah masalah psikologis yang tidak bisa diukur. Singkat kata, analisis itu hanya berdasarkan perasaan saja. (Sangat memalukan, seorang ekonom UI bergelar doktor, mantan pejabat IMF, membuat analisis berdasarkan perasaan. Memalukan!!!).

Secara umum, berikut alasan Sri Mulyani Cs yang membela kebijakana bailout Bank Century:

<=> Bailout Bank Century adalah tindakan legal, sebab memakai data-data dari Bank Indonesia, dan telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia sendiri (waktu itu dijabat oleh “Si Boed” Boediono).

<=> Jika Bank Century tidak diselamatkan, dikhawatirkan akan terjadi rush (penarikan uang secara besar-besaran dari bank) yang bisa merusak sistem perbankan nasional sendiri. [Kekhawatiran terhadap rusaknya sistem perbankan nasional inilah yang kemudian dikenal sebagai “dampak sistemik”].

<=> Penyelamatan Bank Century dilakukan saat terjadi krisis finansial global, sekitar November 2008 lalu. SBY dalam pidatonya juga menyinggung alasan ini. Kata dia, “Penyelamatan Bank Century harus dilihat pada kondisi waktu itu ketika dunia mengalami krisis finansial. Jadi jangan dilihat dengan ukuran sekarang.” Begitu kira-kira isi pernyataan SBY pada pidato Senin malam terkait masalah Century dan Bibit-Chandra.

<=> Beberapa praktisi pasar saham aneh dan pengamat ekonomi aneh, yang suaranya selalu mendukung kebijakan Pemerintah SBY. Mereka menambahkan alasan, waktu itu data-data makro ekonomi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memang negatif. Kurs rupiah turun dari angka Rp. 9.800 menjadi Rp. 12.000 per dollar. Indeks saham gabungan turun, dan lain-lain. Jadi benar, ada potensi ancaman sistemik.

Kalau kita memandang alasan-alasan yang dikemukakan Sri Mulyani Cs di atas, seakan semua itu sangat logis dan legal. Tetapi alhamdulillah, melalui audit BPK terbukti bahwa dalam penanganan Bank Century terdapat 9 indikasi pelanggaran hukum dan pengabaian aturan perbankan. BPK juga mencatat ada penggunaan 2,8 triliun dana yang tidak jelas payung hukumnya alias ilegal. Jadi, dengan dasar audit BPK ini saja sudah cukup untuk melemparkan alasan “dampak sistemik” ke tong sampah.

Tetapi untuk menguatkan kembali argumentasi, disini ada beberapa bantahan terhadap analisis “dampak sistemik” yang selalu disuarakan Sri Mulyani Cs di berbagai kesempatan. Argumentasi-argumentasi ini sekaligus menguatkan tuduhan telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan Sri Mulyani Cs.

PERTAMA, Bank Century adalah bank kecil yang tidak berarti dalam sistem perbankan nasional. Andaikan bank yang ditutup seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, dan yang sekelas itu, bolehlah dikhawatirkan terjadi dampak sistemik. Century itu terlalu kecil untuk mempengaruhi sistem perbankan nasional.

KEDUA, harus diingat asal-muasal terjadinya kolaps keuangan di tubuh Bank Century. Mereka nyaris bangkrut secara keuangan bukan karena kesalahan Pemerintah, bukan karena kesalahan nasabah, bukan karena bencana alam, dan alasana-alasan lain yang bisa dimaklumi. Bank Century kolaps karena kebejatan pejabat bank itu dan para pemilik sahamnya. Pejabat Century doyan “bermain judi” melalui transaksi-transaksi keuangan spekulatif. Kemudian banyak dana nasabah dari anak perusahaan Century yang dibawa kabur oleh pemilik bank itu.

KETIGA, Sri Mulyani beralasan bahwa penutupan Bank Century bisa menimbulkan rush (penarikan uang besar-besaran dari bank-bank). Alasan ini hanya dibuat-buat, tidak ada contohnya. Coba, Sri Mulyani sebutkan contoh penarikan uang dari bank secara besar-besaran karena sebuah bank kecil ditutup? Di Indonesia tidak ada contoh seperti itu. Dulu pernah ada rush tahun 1997, setelah kejadian “Likuidasi 16 Bank Nasional“. Kalau ada 15 atau 20 bank ditutup secara bersamaan, barulah kita boleh khawatir terjadi rush.

KEEMPAT, kondisi keuangan global tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan bailout Bank Century. Mengapa? Sebab tidak nyambung. Kondisi krisis global tidak ada sangkut pautnya dengan nasib sebuah bank kecil seperti Century. Krisis global memang berpengaruh terhadap makro ekonomi Indonesia. Berpengaruh juga bagi perbankan. Tetapi semua bank terkena dampaknya, bukan hanya Century.

Bank Century dan krisis global ada dalam domain berbeda. Logikanya, seperti seseorang yang mendadak terkena gejala demam berdarah. Baru gejala, belum jatuh sakit demam berdarah. Pada saat yang sama, salah satu jari orang itu terluka karena pisau dapur. Gejala demam berdarah, jika dibiarkan bisa berakibat fatal. Tetapi, luka terkena pisau, meskipun terasa sakit, dampaknya tidak berpengaruh serius. Krisis global itu seperti gejala demam berdarah, sedang kasus Bank Century seperti jari terkena pisau. Keduanya sama-sama sakit, tetapi ada dalam domain berbeda. Jangan lalu orang mengatakan, “Luka pisau ini bisa menimbulkan kematian, sebab yang bersangkutan sedang mengalami gejala demam berdarah.” Ini logika orang aneh bin letoy.

KELIMA, bukti kedustaan Sri Mulyani, juga kebohongan SBY dalam pidato “Senin malam”. Mereka mengklaim, bahwa krisis global mengharuskan Pemerintah menyelamatkan Bank Century. Ini adalah bohong sebohong-bohongnya alasan. Mengapa? Dalam situasi krisis global, Pemerintah justru harus sangat hati-hati dalam mengucurkan dana negara. Situasi sedang krisis, kok malah seenaknya menggelontorkan dana 6,7 triliun untuk bank yang sejak awal memang dibuat rusak oleh pemiliknya sendiri? Dimana logikanya? Situasi krisis kok malah sebar-sebar uang seenak perutnya.

Kedustaan alasan krisis global itu makin terang-benderang kalau kita ingat kebijakan tight money (uang ketat) yang ditempuh Bank Indonesia selama 2004-2009. BI di bawah “Si Boed” menerapkan kebijakan uang ketat. Masyarakat bisnis sektor riil menjerit-jerit karena susahnya mendapatkan pinjaman modal dari bank. Untuk mendapat pinjaman modal 5 juta rupiah dari bank, syarat-syaratnya “minta ampun deh”. Tetapi lihatlah, betapa konyok-nya pejabat-pejabat BI itu. Mereka seenaknya sendiri menggelontorkan dana 6,7 triliun saat sedang krisis global. Betapa kejam, culas, dan biadabnya mereka. Na’udzubillah min dzalik.

KEENAM, fakta kemudian berbicara, bahwa perbankan Indonesia ternyata aman dari ancaman “dampak sistemik”. Ya, saat ini kita bisa melihat, bahwa sistem perbankan di Indonesia masih anteng-anteng saja. Andaikan alasan Sri Mulyani itu benar, pasti posisi Bank Century akan menjadi perhatian utama para bankir di negeri ini. Mereka akan menjadikan masalah Bank Century sebagai agenda masalah mereka. Buktinya, tidak ada sama sekali. Coba cari dalam notulen-notulen rapat para pejabat bank-bank nasional, adakah mereka menjadikan masalah Century sebagai problem serius? Kalau kini masyarakat peduli dengan Century, bukan karena peduli posisi dia dalam perbankan nasional, tetapi peduli dengan tindak kezhaliman yang terjadi padanya.

Mungkin pihak Depkeu atau BI akan beralasan, “Ya, sekarang kondisi perbankan aman, sebab kami sudah menyelamatkan Bank Century. Kalau tidak diselamatkan, tentu kondisi perbankan tidak akan seperti ini.” Maka jawaban atas klaim seperti ini, “Sekarang Anda keluarkan dasar hitung-hitungannya, lalu beberkan ke masyarakat luas, bahwa penyelamatan Bank Century berpengaruh significant menyelamatkan sistem perbankan nasional!” Mohon Anda keluarkan hitung-hitungannya! Tetapi bukan alasan “psikologis” lho!

KETUJUH, kita perlu bercermin pada kasus pembobolan Bank BNI yang pernah merugikan negara triliunan rupiah juga. Apakah setelah itu terjadi “dampak sistemik” terhadap perbankan nasional? Ada dampaknya, tetapi tidak seberapa. Padahal BNI adalah bank besar di Indonesia.

Sebagai tambahan, Ketua LPS pernah mengatakan, bahwa uang yang dipakai untuk bailout Century bukanlah uang negara. Kata dia, LPS mewarisi modal awal 4 triliun rupiah dari sisa modal di BPPN pada periode Pemerintahan sebelumnya. Lalu selama operasinya LPS mendapat keuntungan dari premi asuransi bank-bank, sehingga modal LPS menjadi 17 triliun. Jadi, uang yang dipakai LPS itu bukan dari negara, tetapi dari keuntungan bisnis yang dikembangkan LPS.

Apa yang dikemukakan pejabat LPS dan diamini politisi-politisi Demokrat itu benar-benar SANGAT KONYOL. Mereka tidak layak menjadi pejabat negara. Mereka harus diganti pejabat lain, karena moralnya rendah dan cara berpikir sistematiknya kacau. Sangat memalukan mengatakan dana LPS “bukan uang negara”.

LPS itu lembaga apa? Ia milik pribadi, milik pengusaha, milik asing, atau milik partai politik? Jelas-jelas LPS adalah lembaga negara. Maka dia berhak mendapat modal awal dari negara, operasinya dilindungi UU negara, dan eksistensianya diakui lembaga-lembaga negara lainnya.

Meskipun, dana yang dipakai LPS dari keuntungan usaha LPS setelah beroperasi, itu tetap dicatat sebagai dana negara. Misalnya, Departemen Kelautan mengembangkan bisnis pengolahan ikan laut. Dana modal awal diperoleh dari Departemen Keuangan. Setelah bisnis berjalan, Departemen Kelautan mendapat banyak keuntungan. Maka keuntungan yang diperoleh itu tetap dihitung sebagai uang negara. Lho, mau disebut uang apa dong? Keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga negara, menjadi uang negara juga. Andaikan dalam operasinya KPK bikin bisnis fotokopi, lalu mendapat keuntungan. Ia tetap diklaim sebagai uang negara, bukan uang milik Pak Bibit-Chandra.

Ini benar-benar memalukan. Ada elit-elit birokrasi, tetapi cara berpikirnya sangat buruk. Apalagi ingat, keuntungan LPS diambil dari premi asuransi bank-bank nasional. Bagaimana kalau nanti bank-bank nasional ada masalah, darimana mereka akan berharap mendapat pertolongan asuransi kalau uang LPS dipakai urusan lain? Justru praktik konyol seperti ini bisa berdampak sistemik bagi perbankan nasional.

Maka dapat disimpulkan, klaim “dampak sistemik” adalah kebohongan publik yang disebarkan Sri Mulyani Cs. Tidak ada argumentasi obyektif yang dijadikan alasan, selain perasaan doang. Adapun hasil analisis praktisi saham atau pengamat ekonomi yang membenarkan bailout Bank Century, mereka itu hanyalah “juru bicara politik” yang tidak memiliki pilihan. Hidupnya sudah ditawan oleh “amplop tebal”. Kacian deh…

Terus kejar Sri Mulyani dan “Si Boed” !!! Semoga di balik itu ada perbaikan significant bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Allahumma amin.

AMW.

Iklan