“Tunggu Dulu, Pak Kapolri!”

Mei 18, 2010

Sejak Polri lepas dari TNI di era Abdurrahman Wahid, hubungan Polri dengan Ummat Islam jauh dari harmonis. Sejak era Dai Bahtiar, apalagi era Bamband Hendarso saat ini, hubungan Polri-Ummat Islam kerap diwarnai ketegangan. Saat Polri baru lepas dari TNI, belum menemukan bentuk kelembagaan yang mapan, mereka sudah keburu menelan mentah-mentah propaganda war on terrorism yang dilancarkan Amerika.

Masalah paling sulit dalam hubungan Polri-Ummat ini ialah soal KEBOHONGAN publik yang sering ditunjukkan oleh pejabat-pejabat Polri, lalu diamini begitu saja oleh jaringan media-media massa di Tanah Air. Contoh mudah, dari kasus Bom Bali I. Waktu itu Imam Samudra Cs merancang sebuah bom mobil, tetapi yang meledak 2 bom. Bahkan yang korbannya paling besar ialah bom kedua yang tidak dibuat Imam Samudra Cs yang meledak di Sari Club. Namun tetap saja, pemuda-pemuda Islam itu harus menanggung dosa yang tidak mereka lakukan. Meskipun tentu aksi mereka meledakkan bom di Paddy’s Club tetap merupakan kesalahan.

Sampai saat ini tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan masalah Bom Bali I itu, mengapa Imam Samudra Cs membuat 1 bom, tetapi yang meledak bisa 2 bom? Bahkan yang korbannya sampai ratusan adalah pada bom kedua yang tidak dibuat oleh Imam Cs? Dan mengapa pula masyarakat seolah membiarkan Polri dan media-media massa mengadili pemuda-pemuda Islam itu di luar seluruh kesalahan mereka?

Seni kebohongan lagi-lagi ditunjukkan oleh pejabat Polri, Bambang Hendarso Danuri dalam konferensi pers 14 Mei 2010 lalu di Mabes Polri, pasca penembakan beberapa orang tertuduh teroris dan penangkapan puluhan lainnya. Berita ini luas ditayangkan media-media TV, juga diliput media-media cetak. Saya membaca versi berita dari Pikiran Rakyat, 15 Mei 2010, dengan judul, “2 Lulusan STPDN Dibekuk“.

Siswa "Be A Man" Lagi Persiapan Latihan "Terorisme"

Dalam berita itu Bambang Hendarso banyak mengklaim fakta-fakta yang patut diuji kembali kebenarannya. Hanya sayang, media-media massa sudah terlanjur memakan mentah-mentah konferensi pers Kapolri itu. Dan hal demikian sudah lama terjadi. Ada SIMBIOSIS MUTUALISME antara Polri dan media-media massa. (Bahkan kasus Susno Duadji, sebenarnya juga merupakan “obyek mutualisme” tersebut).

Dalam pernyataannya Bambang Hendarso menjelaskan tentang posisi Mustakim, salah satu tertuduh yang ditangkap polisi. “Dia (mustakim) alumnus terbaik di Mindanao, yang kemudian menjadi pimpinan latihan di Aceh,” kata Kapolri.

Pertanyaannya: Apa kamp latihan di Mindanao itu seperti akademi militer? Apa disana diajarkan kuliah, test, ada IPK, kelulusan, dan lain-lain sehingga jebolan kamp itu bisa disebut alumni? Lebih parah lagi, dari mana Polri bisa tahu kalau Mustakim alumnus terbaik? Apakah utusan Polri pernah bertemu dekan fakultas terorisme disana, lalu menanyakan “IPK” terakhir Mustakim?

Kapolri juga mengatakan, kelompok itu sudah menyiapkan sejumlah rencana serangan terhadap sejumlah pejabat penting di Pulau Jawa, terutama di Jakarta.

Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan opini yang dibangun oleh Polri selama ini. Mereka selama ini menyebut kelompok anak-anak muda itu sebagai Tanzhim Al Qa’idah Aceh Darussalam. Dalam berbagai kesempatan, baik pejabat Densus maupun Polri menjelaskan, bahwa kelompok ini sengaja memilih Aceh, karena Aceh memiliki reputasi konflik RI-GAM di masa lalu. Lalu, bagaimana dengan klaim, anak-anak muda itu mau menyerang pejabat di Jakarta, sedangkan mereka latihan di Aceh? Jauh-jauh amat latihan di Aceh, sementara targetnya di Jakarta? Mengapa tidak sekalian saja mereka latihan di Papua, sambil jalan-jalan rekreasi?

Kapolri mengatakan, “Pada tanggal 17 Agustus 2010 mereka akan melakukan penyerangan dan pembunuhan para pejabat yang melakukan upacara 17 Agustus, termasuk tamu negara asing.”

Apa yang dikatakan Kapolri ini sangat aneh. Kasus di Aceh terjadi pada Februari lalu, kasus penembakan di Cikampek, Cawang, penangkapan di Solo bulan Mei. Sementara 17 Agustus masih sekitar 3 bulan lagi dari kejadian Cikampek-Cawang. Dan lebih lama lagi kalau dikaitkan dengan latihan militer di Aceh. Bahkan katanya, menurut info kepolisian, latihan itu sudah diendus sejak akhir 2009. Masih lama dari momen 17 Agustus.

Okelah, katakanlah mereka hendak melakukan serangan pada 17 Agustus nanti. Tapi masalahnya, mengapa mereka melakukan latihan militer jauh-jauh amat di Aceh? Mengapa mereka menyebut diri Tanzhim Al Qa’idah Aceh Darussalam? Ada yang tidak nyambung antara fakta latihan di Aceh dan tuduhan melakukan serangan saat 17 Agustus 2010 nanti. Logikanya, kalau mau menyerang di Jakarta, anak-anak muda itu bisa saja membuat latihan di Banten atau Lampung yang dekat Jakarta. Secara nalar orang biasa, membuat latihan yang jauh dengan target yang dibidik, itu akan menyulitkan mereka sendiri. Harus boyong-boyong peralatan dalam jarak jauh.

Lebih heboh lagi ialah klaim Kapolri berikut ini: “Mereka memastikan, dengan aksi ini seluruh pejabat akan terbunuh dan akan mempercepat proses pergantian kekuasaan dan menyatakan negara Islam Indonesia telah berdiri.”

Ini adalah kebohongan besar yang sulit untuk diterima akal sehat, dan wawasan orang-orang terpelajar. Bagaimana mungkin dengan membunuh para pejabat, lalu bisa berdiri negara Islam Indonesia? Apakah tampuk kekuasaan itu ada di tangan para pejabat tersebut? Lalu bagaimana dengan rakyat, bagaimana dengan mahasiswa, bagaimana dengan daerah-daerah, bagaimana dengan TNI, partai politik, dll.? Apakah mereka akan diam saja ada serombongan anak-anak muda tiba-tiba mengklaim berdirinya negara Islam di Indonesia?

Benar-benar kedustaan yang sulit dipahami. Kapolri membuat-buat pernyataan sesuai asumsi Polri atas masalah itu, bukan atas realitas sebenarnya. Sebodoh-bodohnya anak muda itu, mereka tidak akan mungkin mendirikan negara dengan cara menyerang pejabat-pejabat tersebut. Kekuatan mereka seberapa sehingga berani ingin mendirikan negara Islam di Indonesia? Mereka hanya puluhan orang, atau kurang dari 150-an orang, dengan peralatan militer seadanya. Tidak mungkin mereka akan melakukan aksi seperti yang dituduhkan Kapolri itu.

Seni kebohongan semacam inilah yang sekian lama berkembang di Indonesia. Dan sayangnya, media-media massa suka menelan mentah-mentah pernyataan seperti itu. Dengan sikap selalu memfitnah dan menyebarkan fitnah seperti ini, sulit berharap akan tumbuh kedamaian di masa nanti. Sebab bara sakit hati selalu bersemi di hati orang-orang yang difitnah itu.

Sebuah pertanyaan kritis: “Mengapa Polri ingin mengaitkan kasus di Aceh dengan pembunuhan para pejabat saat upacara bendera 17 Agustus 2010 nanti?

Sebab kenyataan yang ada di hadapan kita, anak-anak muda yang dituduh sebagai teroris itu, mereka tidak melakukan peledakan-peledakan bom seperti kelompok Nurdin Cs di masa lalu? Mereka menggelar latihan militer di hutan yang tidak menimbulkan korban dari kelompok sipil. Coba pikirkan, apakah ada rakyat sipil yang mati akibat serangan mereka? Sama sekali tidak ada. Itu artinya, kasus Aceh tersebut SULIT DIANGKAT menjadi isu terorisme. Maka biar bisa NGANGKAT, dipakailah isu pembunuhan pejabat saat 17 Agustus 2010. Hanya dengan isu semacam itu, dijamin rakyat Indonesia -yang sehari-hari intens dibodoh-bodohi media massa- akan mudah diyakinkan bahwa anak-anak itu sangat berbahaya dan mereka teroris. Padahal kasusnya sangat beda dengan isu terorisme Nurdin Cs.

Kalaupun anak-anak muda itu bersalah, harusnya bukan dengan delik terorisme. Tetapi dengan delik MENYIMPAN SENJATA API ILEGAL dan MENYERANG APARAT POLISI. Artinya, perbuatan mereka murni adalah perbuatan kriminal. Tidak usah dikaitkan dengan terorisme, sebab memang mereka tidak melakukan serangan-serangan teror seperti yang dilakukan Nurdin Cs. Hanya dua delik itu kesalahan mereka.

Adapun soal LATIHAN MILITER, ini bukan menjadi delik kriminal. Siapapun boleh melakukan latihan militer, selama tidak memakai senjata api ilegal. Coba saja Anda lihat, di TV ada acara “Be A Man“. Disana juga ada latihan-latihan ala militer. Itu legal, tidak salah, selama tidak memakai senjata api sungguhan. Begitu juga di masyarakat banyak arena latihan painball, disana ada latihan tembak-tembakan mirip situasi militer sungguhan. Dari sisi latihan militer, anak-anak muda itu tak boleh disalahkan. Hanya kesalahan mereka memakai senjata api sungguhan, dan katanya melakukan penyerangan kepada aparat di Aceh.

Sedangkan tentang ideologi Negara Islam. Ini kan pilihan setiap orang. Indonesia negara demokrasi, menghargai pilihan ideologi rakyatnya. Tidak ada masalah, orang memiliki ideologi negara apapun di hatinya, selama mereka tidak menyerang orang lain dan melakukan tindakan melawan hukum. Iya kan. Sebuah contoh mudah, Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka sangat kencang menyerukan penegakan Daulah Islamiyyah. Tetapi mereka memakai jalur dakwah dan politik, bukan militer.

Soal ideologi negara Islam dijamin sepenuhnya di sebuah negara demokrasi. Asal cara-cara mewujudkan ideologi itu tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Kalau ada yang membela ideologi negara sekuler, negara kapitalis, negara nasionalis, ya harus legowo jika ada yang menginginkan selain itu.

Jadi anak-anak muda itu seharusnya diproses secara hukum murni. Mereka jangan dikait-kaitkan dengan isu terorisme, sebab mereka memang tidak melakukan tindakan-tindakan terorisme seperti yang selama ini dilakukan kelompok Nurdin Top dan kawan-kawan. Tidak ada rakyat sipil yang menjadi korban aksi mereka.

Kalau dipersalahkan di pengadilan, ya salahkan karena mereka membawa senjata api ilegal dan menyerang aparat sehingga ada yang terbunuh di Aceh. Itu pun harus diselidiki dulu siapa pelaku yang melakukan penyerangan. Selama masih ada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, jangan berharap akan ada keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Indonesia.

Pesan terakhir untuk Kapolri dan bawahannya: “Anda semua adalah para penegak hukum. Maka tegakkanlah hukum dengan cara hukum, bukan dengan melanggar hukum!

AMW.


Kebohongan Besar: Bailout Century Menyelamatkan Ekonomi Indonesia!

Maret 1, 2010

Dari pandangan akhir fraksi-fraksi dalam Pansus Bank Century, mayoritas menyatakan bailout Bank Century merupakan kebijakan yang melanggar UU dan kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi pihak Pemerintah dan Partai Demokrat ngotot ingin membawa kesimpulan Pansus seperti yang mereka inginkan. Setidaknya, mereka ingin agar kesimpulan kasus bailout Bank Century sama seperti pandangan akhir fraksi Demokrat.

Para pembela bailout Bank Century seperti Sri Mulyani, Boediono, anggota Pansus  Demokrat (khususnya Ruhut Sitompul), Sutan Batoegana, Amir Syamsuddin, Deny Indrayana, Chatib Bisri, Ihsan Fauzi, Christianto Wibisono, dll. rata-rata memakai argumentasi yang sama. Mereka mengklaim, bailout Bank Century merupakan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi November 2008. Kalau tidak dilakukan bailout bisa terjadi kerusakan sistemik pada sistem perbankan nasional. Lebih jauh mereka mengklaim, bahwa kondisi ekonomi saat ini yang relatif aman dan terkendali, merupakan bukti keberhasilan dari kebijakan bailout Bank Century. Lagi pula, masih kata mereka, bailout Century tidak merugikan keuangan negara sedikit pun, malah menguntungkan.

Menurut para pakar, bailout Bank Century dan dampak sistemiknya terhadap sistem perrbankan Indonesia bersifat debatable. Penentang bailout Century telah panjang-lebar mengemukakan argumen mereka; sedang pembela bailout juga ngeyel dengan alasan-alasannya. Alasan yang sangat lucu disampaikan oleh Chatib Bisri di depan forum sidang Pansus. Dia menuduh para penentang bailout Century sebagai “pro Neolib” karena menentang kebijakan negara menyelamatkan Bank Century. [Kalau bank milik swasta, jumlah nasabah kecil, dan rusak karena dirusak oleh pemiliknya sendiri, negara disuruh ikut campur menyelamatkan bank semacam itu. Tetapi kalau paket subsidi untuk rakyat kecil, negara diminta “cuci tangan” agar tidak membebani anggaran. Inilah model pemikiran Neolib paling konyol].

Tercium aroma KEBOHONGAN SISTEMIK yang sangat tajam.

Sebenarnya, kalau kita melihat situasi ekonomi pada 3 tahun terakhir, termasuk ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008-2009, kita akan melihat bahwa klaim para pendukung bailout Bank Century itu mengada-ada. Mereka mendramatisasi sesuatu yang sebenarnya tidak serius dampaknya.

Mari kita buka kembali analisis kritis tentang koneksi antara bailout Bank Century dengan posisi Indonesia di tengah krisis keungan global.

[1] Kita harus sangat paham, bahwa posisi Bank Century dalam ranah perbankan nasional sangat kecil, hanya 0,5 % aset perbankan nasional. Bank ini mau diutak-atik seperti apapun, tidak akan bisa mengguncang sistem perbankan nasional. Kalau mau dipaksakan, bank 0,5 % bisa mengacaukan sistem perbankan nasional, itu berarti kontruksi sistem perbankan Indonesia amat sangat rapuh. Guncangan sekecil apapun bisa merusak bangunan sistem perbankan secara keseluruhan. Para pembela bailout harus menjawab pertanyaan ini, “Apakah sistem perbankan di Indonesia memang sangat rapuh?” Kalau mereka menjawab ya, para nasabah bank di seluruh Indonesia baru boleh merasa cemas. Jika struktur perbankan diklaim sangat rapuh, klaim seperti ini justru yang bisa merusak sistem perbankan. Lagi pula, jika konstruksi perbankan Indonesia memang rapuh, lalu apa saja kerja Bank Indonesia? Apakah mereka kerjanya hanya melamun atau main facebook?

[2] Ada dua kasus penutupan bank yang layak menjadi perbandingan. Pertama, penutupan Bank IFI tahun 2009. Jika Century diselamatkan, mengapa IFI dibiarkan sehingga mati? Kedua, penutupan Bank Indover. Alasan yang dipakai oleh Pemerintah untuk menutup Indover juga alasan “dampak sistemik”. Ternyata, setelah ditutup tidak terjadi masalah apa-apa. Kedua kasus ini merupakan contoh praktis, bahwa bailout Bank Century tidak bersifat fair.

[3] Katanya, bailout Bank Century dilakukan, demi menyelamatkan sistem perbankan nasional dari kehancuran akibat krisis global. Artinya, kebijakan bailout itu ditujukan demi kebaikan sistem ekonomi nasional. Jika demikian, mengapa sebelum melakukan bailout Bank Century, pihak Bank Indonesia, KSSK, Menteri Keuangan, LPS, dll. tidak konsultasi dulu dengan DPR? Padahal ketika akan menutup Indover, mereka melakukan konsultasi ke DPR. Andaikan masalah Century dampaknya hanya bagi bank itu sendiri, tidak masalah tanpa konsultasi. Tetapi jika dampaknya dianggap mengancam perekonomian nasional, jelas harus konsultasi. Untuk apa di DPR ada komisi tentang perekonomian, jika tidak dimanfaatkan? Disini tampak jelas ketidak-jujuran Sri Mulyani dkk. Mereka mengklaim menerapkan kebijakan demi ekonomi negara, tetapi tidak melibatkan DPR.

[4] Bailout Bank Century jelas merugikan uang negara. Dana LPS Rp. 6,7 triliun dikucurkan ke manajemen Bank Century yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu. Kerugian ini bisa terjadi karena beberapa alasan: (i) LPS mengeluarkan uang negara 6,7 triliun, padahal uang sebesar itu bisa dipakai untuk tujuan-tujuan lain yang lebih bermanfaat. Sekurangnya, dana itu tetap berada di LPS sebagai dana cadangan untuk fungsi-fungsi insitusional LPS sendiri; (ii) Adanya kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan dana 6,7 triliun, karena adanya transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan awal bailout itu sendiri; (iii) Dalam sistem keuangan modern, dianggap sebagai kerugian, ketika suatu dana dipakai dalam kurun waktu tertentu dengan tidak menghasilkan manfaat (benefit) apapun.

Misalnya, Bank Mutiara dimodali 6,7 triliun. Setelah beberapa tahun bank itu dijual ke investor dengan harga sama. Bahkan merupakan kecelakaan manajemen, jika ia dijual ke investor dengan harga lebih rendah dari 6,7 triliun. Logikanya, dana 6,7 triliun jika ditanamkan untuk suatu proyek investasi yang menguntungkan, akan mendatangkan keuntungan besar. Sementara jika ditanamkan di Bank Mutiara, sifatnya hanya “kerja bakti” selama bertahun-tahun. Tanya ke Sri Mulyani dkk., apakah mereka mengenal istilah “kerja bakti” keuangan?

[5] Para pembela bailout Bank Century selalu mengatakan, jika Bank Century tidak diambil-alih oleh LPS, tetap saja Pemerintah harus memberikan dana talangan kepada para nasabah Bank Century yang memiliki simpanan 2 milliar ke bawah. Kalau ditotal, talangan itu bisa mencapai 4 triliun rupiah. Tetapi masalahnya, para nasabah bank berhak mendapat dana talangan, jika kondisinya memenuhi syarat. Misalnya, kerusakan di Bank Century terjadi bukan karena kejahatan perbankan yang dilakukan oleh para pemiliknya. Jika setiap nasabah bank otomatis mendapat talangan, dalam kondisi apapun, maka instumen talangan dalam sistem perbankan bisa membuat bank-bank di Indonesia dijarah sesuka hati oleh para bandit-bandit perbankan. Dalam kasus Bank Century, sebelum LPS menjamin uang para nasabah, bank itu jelas harus diawasi secara ketat, agar tidak terjadi kejahatan perbankan. Dan Bank Indonesia pun sudah memasukkan Bank Century dalam regulasi pengawasan khusus. Lalu apa artinya “pengawasan khusus” itu sehingga Bank Century collapse, lalu negara disuruh menalanginya memakai uang LPS? Bank Indonesia serius mengawasi, atau hanya main-main saja, sambil buka-buka facebook? Kesalahan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank Century jelas-jelas merupakan pelanggaran UU.

[6] Kebijakan bailout Bank Century sangat tidak tepat. Mengapa? Sebab sejak semula Bank Century itu sendiri sudah banyak masalah. Bahkan ia masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Di tubuh Bank Century terjadi kejahatan-kejahatan perbankan oleh pejabat atau pemilik bank tersebut. Sri Mulyani mengakui hal itu dalam konferensi pers pasca pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus. Robert Tantular sendiri diproses di pengadilan dan diganjar hukuman 5 tahun. Seharusnya negara menolong bank-bank lain yang bermasalah, tetapi tidak terjerumus kejahatan perbankan. Apalagi katanya, Bank Indonesia mengidentifikasi ada 23 bank yang berpotensi bermasalah. Seharusnya dana talangan diarahkan untuk membantu bank-bank tersebut. Atau jika tidak, negara lebih memprioritaskan membantu perusahaan-perusahaan atau usaha UKM yang terancam kolaps akibat krisis keuangan global. Ibaratnya, memberi modal kepada seorang sarjana yang menganggur, lebih baik daripada memberikan modal kepada preman yang terkenal kejahatannya. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam bailout Bank Century bisa dianggap sebagai orang-orang sembrono yang menyerahkan uang negara kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak perlu ditolong.

[7] Bailout bukanlah satu-satunya solusi yang bisa ditempuh. Jika Bank Century hancur karena dirampok pemiliknya sendiri (meminjam istilah JK), sehingga bank itu nyaris hancur. Sudah saja, ia dinyatakan bangkrut (pailit). Lalu negara melelang aset-aset bank itu, lalu hasilnya dikembalikan kepada para nasabah Bank Century. Ini adalah cara yang lebih ringan resikonya, daripada Pemerintah mengambil-alih pengelolaan bank itu melalui LPS. Atau jika tidak, biarlah Bank Century dijual kepada investor yang mau membeli, baik kalangan lokal atau asing. Tentu dijual sekaligus dengan beban hutang-hutangnya kepada nasabah. Jadi pihak yang diharapkan memberikan dana talangan adalah investor, bukan LPS. Atau penyelesaian Bank Century sepenuhnya dibawa ke ranah hukum. Bank itu dinyatakan pailit karena tindak kriminal pemiliknya. Lalu kepolisian menetapkan pelaku-pelaku kejahatan sebagai DPO, kemudian bekerjasama dengan Interpol untuk menyita aset-aset bank yang dilarikan ke luar negeri. Cara demikian meskipun harus berproses, tetapi lebih memberikan kepastian hukum, baik kepada nasabah Century maupun nasabah bank-bank lain. Daripada memaksakan diri mengurus Bank Mutiara selama bertahun-tahun, lalu dijual lagi ke investor.

[8] Bailout Bank Century seharusnya tidak dilakukan, dengan pertimbangan, bangsa Indonesia pernah memiliki sejarah kelam tragedi bailout yang kita kenal sebaga Mega Skandal BLBI itu. Setelah Tragedi BLBI yang merugikan negara sampai 500-600 triliun itu, seharusnya kejadian serupa tidak terulang lagi. Lha, kalau masyarakat biasa saja masih ingat skandal BLBI, masak ahli keuangan seperti Sri Mulyani, Boediono, dkk. tidak ingat?

[9] Sebenarnya, kasus bailout Bank Century tidak ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2008 lalu. Kasus Century sudah muncul jauh-jauh hari sebelum terjadi krisis ekonomi. Begitu pula, selesai atau tidaknya kemelut di Bank Cetury, tidak memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Harus dicatat dengan baik, masalah Bank Century bukanlah urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, karena bank itu kecil dan nasabahnya tidak banyak. Sebagai perbandingan, ketika Pemerintah SBY menaikkan harga BBM sampai ke level 100 % tahun 2005, kebijakan itu benar-benar sabgat memberatkan masyarakat luas. Bahkan mengancam sektor riil. Ini baru contoh kebijakan yang memiliki dampak sistemik bagi perekonomian nasional. Adapun, mati-hidupnya Bank Century, masyarakat tidak terlalu peduli. Bahkan banyak orang tidak tahu kalau di Indonesia ada Bank Century. Tetapi kalau misalnya ada kondisi sehingga BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, Danamon, Bank Muamalat, dkk. mengalami guncangan kolektif, kita layak khawatir, sebab posisi bank-bank ini sangat kuat di Indonesia.

[10] Penentu stabil-tidaknya ekonomi suatu bangsa banyak faktornya. Misalnya hasil produksi pangan, volume perdagangan, ekspor-impor, produksi manufaktur, nilai tukar rupiah, kestabilan cuaca, kestabilan kondisi politik, kualitas penegakan hukum, kualitas clean government, jumlah pasokan energi, kondisi infrastruktur bisnis, dan lain-lain. Adapun sistem perbankan hanya merupakan salah satu faktor penentu. Sistem perbankan bukan satu-satunya faktor kestabilan ekonomi nasional. Jika sistem perbankan hanya merupakan satu faktor, lalu dimana posisi Bank Century? Bank Century hanyalah satu unit perbankan nasional yang nilainya hanya 0,5 %. Bank ini tidak mungkin akan berpengaruh secara sistemik kepada perekonomian nasional. Sungguh, alasan dampak sistemik itu hanyalah kilah yang sangat dicari-cari. [Coba tanyakan kepada para pendukung bailout, “Apakah sistem perbankan merupakan satu-satunya faktor penentu dalam sistem perekonomian di Indonesia?” Ingat, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengakses layanan bank].

[11] Indonesia selamat dari terpaan krisis global 2008-2009 bersama India dan China. Faktor-faktor apa yang membuat bangsa Indonesia selamat? Apakah karena kebijakan bailout Bank Century? Sangat menggelikan. Kita harus sadar, baik Indonesia, India, dan China, ketiganya memiliki kemiripan kondisi. Ketiga negara ini sama-sama negara dengan jumlah penduduk besar. Basis perekonomian ketiganya adalah sektor riil, bukan sektor finansial seperti di Amerika. Di 3 negara ini banyak bahan baku, produksi pangan lancar, upah buruh murah, dan sebagainya. Jadi, sangat tidak mungkin bailout Bank Century dikait-kaitkan dengan keselamatan ekonomi Indonesia dari terpaan krisis keuangan global. Bank Century itu terlalu kecil dalam kontruksi makro perekonomian Indonesia.

[12] Pertanyaan menarik, “Mengapa terjadi krisis global, sehingga dampaknya merembet ke Indonesia?” Hal ini harus dijawab secara jujur, untuk membuktikan apakah klaim Sri Mulyani Cs itu jujur atau penuh kebohongan. Krisis global terjadi karena krisis keuangan di Amerika. Itu terjadi karena perbankan di Amerika nyaris ambruk karena banyak dana bank macet di kredit-kredit perumahan (subprime mortgage). Ketika bank-bank Amerika terguncang, nilai tukar dollar merosot tajam. Imbasnya, kurs rupiah ikut merosot, karena selama ini bangsa kita menganut sistem moneter terbuka. Dollar Amerika rusak, rupiah ikut-ikutan rusak, meskipun tidak separah di Amerika. Kalau nilai tukar dollar membaik, otomatis nilai rupiah membaik juga. Kata kuncinya ialah nilai tukar dollar Amerika. Untuk menyelamatkan ekonominya, Pemerintah Amerika melakukan bailout senilai US$ 700 miliar (setara dengan 7000 triliun). Dengan kebijakan bailout ini, meskipun sangat menyalahi prinsip Kapitalisme Amerika, posisi dollar membaik kembali. Jadi bailout US$ 700 milliar inilah yang menyelamatkan ekonomi Amerika, lalu menyelamatkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Jadi, adalah SANGAT KONYOL kalau kestabilan ekonomi Indonesia tercapai karena Sri Mulyani Cs menerapkan bailout Bank Century. Ini klaim sangat bodoh! [Andaikan nilai tukar dollar Amerika terus memburuk, biarpun Pemerintah RI menerapkan kebijakan bailout kepada 100 bank nasional, belum tentu bisa menyelamatkan ekonomi nasional. Karena selama ini kita menganut sistem mata uang terbuka, floating rate].

[13] Perlu diingat juga, krisis yang menimpa Amerika tahun 2008-2009 membuat bangsa itu memborong minyak bumi dalam jumlah besar, untuk menjamin pasokan energi Amerika. Hal ini memicu melesatnya harga minyak dunia sampai ke level US$ 150 per barrel. Tetapi setelah Amerika terserang krisis keuangan akibat subprime mortgage, industri dan dunia usaha di Amerika pada ambruk. Konsekuensinya, mereka sangat mengurangi belanja minyak bumi. Akibatnya, harga minyak dunia turun drastis, sampai ke level US$ 40 per barrel. Naik dan turunnya harga minyak dunia sangat mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Kalau harga naik, sebagai eksportir minyak kita mendapat untung (sampai disebut win fall). Kalau harga turun, sebagai importer minyak, kita merasa lega, karena harga murah. Fluktuasi harga minyak dunia sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan bailout Century sangat jauh dari itu. Bank Century hidup, masyarakat tidak merasakan manfaatnya; Bank Century mati, masyarakat juga kehilangan. Ada dan tidaknya Bank Century, tidak berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak.

[14] Sri Mulyani beralasan, bailout Bank Century jangan dilihat dari ukuran bank itu, tetapi lihat pada efek transmisi kepanikan yang bisa membuat seluruh nasabah bank nasional menarik dananya dari perbankan nasional. Kritik atas teori ini: (a) Kalau titik-tolaknya adalah kepanikan sosial, berarti kita bicara masalah psikologi masyarakat. Jika demikian, berarti solusi atas kepanikan itu adalah langkah penerangan publik yang efektif, massif, dan menentramkan hati. Jadi, solusinya adalah tindakan HUMAS yang canggih. Toh, selama ini tindakan humas itu sangat sering dilakukan Pemerintah, terutama meenceritakan keberhasilan departemen-departemen menjelang Pemilu berlangsung. Solusi humas itu amat sangat murah dibandingkan kebijakan bailout; (b) Kepanikan biasanya adalah gejala yang berjalan sesaat, tidak terus-menerus. Jika demikian, seharusnya tindakan penyelamatan terhadap Bank Century juga dilakukan secara temporer. Tetapi realitasnya, sampai tahun 2009, dana LPS terus dikucurkan ke Bank Century, sehingga total bailout mencapai 6,7 triliun; (c) Andaikan Pemerintah sangat peduli dengan “kepanikan public”, seharusnya mereka menyelesaikan terlebih dulu kepanikan para nasabah Bank Century. Tetapi nyatanya, sampai saat ini masih banyak nasabah Bank Century yang dizhalimi oleh manajemen Bank Mutiara. Hal itu terbuka dalam rapat Pansus DPR bersama para nasabah Bank Century. Jadi, alasan Sri Mulyani itu hanyalah kilah yang dicari-cari saja. Seperti bunyi sebuah pernyataan, “Jika Bu Menteri tidak pintar membuat kilah, buat apa dia diangkat menjadi menteri?”

Maka dapat disimpulkan, kebijakan bailout Bank Century sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi nasional. Dari sisi manapun, tidak ada korelasi antara bailout Bank Century dengan kestabilan ekonomi nasional. Dengan atau tanpa Bank Century, jika kurs dollar Amerika dan harga minyak dunia terus gonjang-ganjing, maka perekonomian Indonesia akan ikut gonjang-ganjing.

Kasus Bank Century muncul di tengah problema krisis ekonomi nasional, akibat krisis global. Lalu para pejabat negara menjadikan krisis global sebagai alasan untuk mengucurkan dana 6,7 triliun ke Bank Century. Ini adalah bentuk kesalahan kebijakan, ketidak-jujuran dalam mengambil kebijakan, menolong manajemen bank yang pengelolanya berlaku kriminal, serta menjerumuskan uang negara dalam pusaran bisnis bank yang gambling (tidak menentu).

Pertanyaan terakhir, “Bagaimana mesti memperlakukan Boediono dan Sri Mulyani?” Kedua orang ini adalah pejabat tinggi negara dalam urusan ekonomi dan keuangan. Mereka sangat bertanggung-jawab di balik bailout Bank Century. Secara ekonomi teoritik dan pengalaman birokrasi, mereka mumpuni. Tetapi dalam kasus Bank Century, mereka sangat ceroboh dan tidak jujur. Bahkan lebih mengesalkan lagi kalau mendengar kilah-kilah mereka saat membela diri. Menurut audit BPK maupun suara mayoritas fraksi di Pansus terdapat pelanggaran UU dalam bailout Bank Century. Setidaknya, dalam tulisan ini tampak sebuah pelanggaran yang sangat serius, yaitu: KEBOHONGAN PUBLIK secara sistematik dan massif. Semoga skandal Bank Century ini bisa menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk mengenangi kecerobohan dan ketidak-jujuran para pejabat dalam mengelola keuangan negara.

Mari terus berusaha membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah Ta’ala menganugerahkan kepada kita keselamatan dan sejahtera, lahir-batin, di dunia dan Akhirat. Amin Allahumma amin.

AMW.


Menggugat Analisis “Dampak Sistemik” Sri Mulyani

Desember 12, 2009

Seperti kita maklumi, kasus bailout Bank Century telah merugikan negara 6,7 triliun rupiah. Kerugian muncul karena negara harus nomboki keuangan Bank Century yang nyaris bangkrut. Malah kemudian negara (LPS) harus mengambil alih Bank Century, memperbaiki, dan mengelolanya, untuk suatu saat nanti dijual lagi ke investor.

Dana negara 6,7 triliun yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang produktif akhirnya tersesat di seputar Bank Century (kini namanya Bank Mutiara). Konyolnya, Bank Century itu nyaris bangkrut bukan karena apapun, tetapi karena ulah pemiliknya sendiri. Pemilik Bank Century merampok uang bank itu, lalu dilarikan ke luar negeri. Mereka juga sangat maniak dengan judi (berspekulasi) sehingga posisi keuangan bank itu nyaris ambruk. Kasus Bank Century tidak jauh beda dengan Mega Skandal BLBI tahun 1997-1998 dulu yang merugikan negara sampai 600 triliun rupiah. Kedua-duanya sama perampokan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Menarik mencermati alasan Pemerintah ketika menyelamatkan Bank Century pada Nomvember 2008 lalu. Melalui Menkeu sekaligus Ketua KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan), Sri Mulyani, Pemerintah menyatakan bahwa penyelamatan Bank Century merupakan pilihan yang harus diambil. Alasannya, kalau Bank Century tidak diselamatakan dengan dana talangan (bailout), ia akan menimbulkan DAMPAK SISTEMIK bagi sistem perbankan di Indonesia secara keseluruhan. Alasan “sistemik” ini diulang-ulang terus oleh Bulek Sri Mulyani di berbagai kesempatan, dengan gaya khas-nya yang seolah paling tahu soal keuangan negara.

Dari analisis yang saya tempuh, di dapat kesimpulan bahwa alasan “dampak sistemik” yang dilontarkan Sri Mulyani itu merupakan KEBOHONGAN PUBLIK yang sangat menyesatkan. Ia adalah argumentasi dicari-cari yang seolah ilmiah, padahal landasannya sangat lemah. Para pakar banyak mempertanyakan analisis “dampak sistemik” itu. Menurut mereka, yang menjadi pertimbangan utama analisis “dampak sistemik” itu hanyalah masalah psikologis yang tidak bisa diukur. Singkat kata, analisis itu hanya berdasarkan perasaan saja. (Sangat memalukan, seorang ekonom UI bergelar doktor, mantan pejabat IMF, membuat analisis berdasarkan perasaan. Memalukan!!!).

Secara umum, berikut alasan Sri Mulyani Cs yang membela kebijakana bailout Bank Century:

<=> Bailout Bank Century adalah tindakan legal, sebab memakai data-data dari Bank Indonesia, dan telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia sendiri (waktu itu dijabat oleh “Si Boed” Boediono).

<=> Jika Bank Century tidak diselamatkan, dikhawatirkan akan terjadi rush (penarikan uang secara besar-besaran dari bank) yang bisa merusak sistem perbankan nasional sendiri. [Kekhawatiran terhadap rusaknya sistem perbankan nasional inilah yang kemudian dikenal sebagai “dampak sistemik”].

<=> Penyelamatan Bank Century dilakukan saat terjadi krisis finansial global, sekitar November 2008 lalu. SBY dalam pidatonya juga menyinggung alasan ini. Kata dia, “Penyelamatan Bank Century harus dilihat pada kondisi waktu itu ketika dunia mengalami krisis finansial. Jadi jangan dilihat dengan ukuran sekarang.” Begitu kira-kira isi pernyataan SBY pada pidato Senin malam terkait masalah Century dan Bibit-Chandra.

<=> Beberapa praktisi pasar saham aneh dan pengamat ekonomi aneh, yang suaranya selalu mendukung kebijakan Pemerintah SBY. Mereka menambahkan alasan, waktu itu data-data makro ekonomi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memang negatif. Kurs rupiah turun dari angka Rp. 9.800 menjadi Rp. 12.000 per dollar. Indeks saham gabungan turun, dan lain-lain. Jadi benar, ada potensi ancaman sistemik.

Kalau kita memandang alasan-alasan yang dikemukakan Sri Mulyani Cs di atas, seakan semua itu sangat logis dan legal. Tetapi alhamdulillah, melalui audit BPK terbukti bahwa dalam penanganan Bank Century terdapat 9 indikasi pelanggaran hukum dan pengabaian aturan perbankan. BPK juga mencatat ada penggunaan 2,8 triliun dana yang tidak jelas payung hukumnya alias ilegal. Jadi, dengan dasar audit BPK ini saja sudah cukup untuk melemparkan alasan “dampak sistemik” ke tong sampah.

Tetapi untuk menguatkan kembali argumentasi, disini ada beberapa bantahan terhadap analisis “dampak sistemik” yang selalu disuarakan Sri Mulyani Cs di berbagai kesempatan. Argumentasi-argumentasi ini sekaligus menguatkan tuduhan telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan Sri Mulyani Cs.

PERTAMA, Bank Century adalah bank kecil yang tidak berarti dalam sistem perbankan nasional. Andaikan bank yang ditutup seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, dan yang sekelas itu, bolehlah dikhawatirkan terjadi dampak sistemik. Century itu terlalu kecil untuk mempengaruhi sistem perbankan nasional.

KEDUA, harus diingat asal-muasal terjadinya kolaps keuangan di tubuh Bank Century. Mereka nyaris bangkrut secara keuangan bukan karena kesalahan Pemerintah, bukan karena kesalahan nasabah, bukan karena bencana alam, dan alasana-alasan lain yang bisa dimaklumi. Bank Century kolaps karena kebejatan pejabat bank itu dan para pemilik sahamnya. Pejabat Century doyan “bermain judi” melalui transaksi-transaksi keuangan spekulatif. Kemudian banyak dana nasabah dari anak perusahaan Century yang dibawa kabur oleh pemilik bank itu.

KETIGA, Sri Mulyani beralasan bahwa penutupan Bank Century bisa menimbulkan rush (penarikan uang besar-besaran dari bank-bank). Alasan ini hanya dibuat-buat, tidak ada contohnya. Coba, Sri Mulyani sebutkan contoh penarikan uang dari bank secara besar-besaran karena sebuah bank kecil ditutup? Di Indonesia tidak ada contoh seperti itu. Dulu pernah ada rush tahun 1997, setelah kejadian “Likuidasi 16 Bank Nasional“. Kalau ada 15 atau 20 bank ditutup secara bersamaan, barulah kita boleh khawatir terjadi rush.

KEEMPAT, kondisi keuangan global tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan bailout Bank Century. Mengapa? Sebab tidak nyambung. Kondisi krisis global tidak ada sangkut pautnya dengan nasib sebuah bank kecil seperti Century. Krisis global memang berpengaruh terhadap makro ekonomi Indonesia. Berpengaruh juga bagi perbankan. Tetapi semua bank terkena dampaknya, bukan hanya Century.

Bank Century dan krisis global ada dalam domain berbeda. Logikanya, seperti seseorang yang mendadak terkena gejala demam berdarah. Baru gejala, belum jatuh sakit demam berdarah. Pada saat yang sama, salah satu jari orang itu terluka karena pisau dapur. Gejala demam berdarah, jika dibiarkan bisa berakibat fatal. Tetapi, luka terkena pisau, meskipun terasa sakit, dampaknya tidak berpengaruh serius. Krisis global itu seperti gejala demam berdarah, sedang kasus Bank Century seperti jari terkena pisau. Keduanya sama-sama sakit, tetapi ada dalam domain berbeda. Jangan lalu orang mengatakan, “Luka pisau ini bisa menimbulkan kematian, sebab yang bersangkutan sedang mengalami gejala demam berdarah.” Ini logika orang aneh bin letoy.

KELIMA, bukti kedustaan Sri Mulyani, juga kebohongan SBY dalam pidato “Senin malam”. Mereka mengklaim, bahwa krisis global mengharuskan Pemerintah menyelamatkan Bank Century. Ini adalah bohong sebohong-bohongnya alasan. Mengapa? Dalam situasi krisis global, Pemerintah justru harus sangat hati-hati dalam mengucurkan dana negara. Situasi sedang krisis, kok malah seenaknya menggelontorkan dana 6,7 triliun untuk bank yang sejak awal memang dibuat rusak oleh pemiliknya sendiri? Dimana logikanya? Situasi krisis kok malah sebar-sebar uang seenak perutnya.

Kedustaan alasan krisis global itu makin terang-benderang kalau kita ingat kebijakan tight money (uang ketat) yang ditempuh Bank Indonesia selama 2004-2009. BI di bawah “Si Boed” menerapkan kebijakan uang ketat. Masyarakat bisnis sektor riil menjerit-jerit karena susahnya mendapatkan pinjaman modal dari bank. Untuk mendapat pinjaman modal 5 juta rupiah dari bank, syarat-syaratnya “minta ampun deh”. Tetapi lihatlah, betapa konyok-nya pejabat-pejabat BI itu. Mereka seenaknya sendiri menggelontorkan dana 6,7 triliun saat sedang krisis global. Betapa kejam, culas, dan biadabnya mereka. Na’udzubillah min dzalik.

KEENAM, fakta kemudian berbicara, bahwa perbankan Indonesia ternyata aman dari ancaman “dampak sistemik”. Ya, saat ini kita bisa melihat, bahwa sistem perbankan di Indonesia masih anteng-anteng saja. Andaikan alasan Sri Mulyani itu benar, pasti posisi Bank Century akan menjadi perhatian utama para bankir di negeri ini. Mereka akan menjadikan masalah Bank Century sebagai agenda masalah mereka. Buktinya, tidak ada sama sekali. Coba cari dalam notulen-notulen rapat para pejabat bank-bank nasional, adakah mereka menjadikan masalah Century sebagai problem serius? Kalau kini masyarakat peduli dengan Century, bukan karena peduli posisi dia dalam perbankan nasional, tetapi peduli dengan tindak kezhaliman yang terjadi padanya.

Mungkin pihak Depkeu atau BI akan beralasan, “Ya, sekarang kondisi perbankan aman, sebab kami sudah menyelamatkan Bank Century. Kalau tidak diselamatkan, tentu kondisi perbankan tidak akan seperti ini.” Maka jawaban atas klaim seperti ini, “Sekarang Anda keluarkan dasar hitung-hitungannya, lalu beberkan ke masyarakat luas, bahwa penyelamatan Bank Century berpengaruh significant menyelamatkan sistem perbankan nasional!” Mohon Anda keluarkan hitung-hitungannya! Tetapi bukan alasan “psikologis” lho!

KETUJUH, kita perlu bercermin pada kasus pembobolan Bank BNI yang pernah merugikan negara triliunan rupiah juga. Apakah setelah itu terjadi “dampak sistemik” terhadap perbankan nasional? Ada dampaknya, tetapi tidak seberapa. Padahal BNI adalah bank besar di Indonesia.

Sebagai tambahan, Ketua LPS pernah mengatakan, bahwa uang yang dipakai untuk bailout Century bukanlah uang negara. Kata dia, LPS mewarisi modal awal 4 triliun rupiah dari sisa modal di BPPN pada periode Pemerintahan sebelumnya. Lalu selama operasinya LPS mendapat keuntungan dari premi asuransi bank-bank, sehingga modal LPS menjadi 17 triliun. Jadi, uang yang dipakai LPS itu bukan dari negara, tetapi dari keuntungan bisnis yang dikembangkan LPS.

Apa yang dikemukakan pejabat LPS dan diamini politisi-politisi Demokrat itu benar-benar SANGAT KONYOL. Mereka tidak layak menjadi pejabat negara. Mereka harus diganti pejabat lain, karena moralnya rendah dan cara berpikir sistematiknya kacau. Sangat memalukan mengatakan dana LPS “bukan uang negara”.

LPS itu lembaga apa? Ia milik pribadi, milik pengusaha, milik asing, atau milik partai politik? Jelas-jelas LPS adalah lembaga negara. Maka dia berhak mendapat modal awal dari negara, operasinya dilindungi UU negara, dan eksistensianya diakui lembaga-lembaga negara lainnya.

Meskipun, dana yang dipakai LPS dari keuntungan usaha LPS setelah beroperasi, itu tetap dicatat sebagai dana negara. Misalnya, Departemen Kelautan mengembangkan bisnis pengolahan ikan laut. Dana modal awal diperoleh dari Departemen Keuangan. Setelah bisnis berjalan, Departemen Kelautan mendapat banyak keuntungan. Maka keuntungan yang diperoleh itu tetap dihitung sebagai uang negara. Lho, mau disebut uang apa dong? Keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga negara, menjadi uang negara juga. Andaikan dalam operasinya KPK bikin bisnis fotokopi, lalu mendapat keuntungan. Ia tetap diklaim sebagai uang negara, bukan uang milik Pak Bibit-Chandra.

Ini benar-benar memalukan. Ada elit-elit birokrasi, tetapi cara berpikirnya sangat buruk. Apalagi ingat, keuntungan LPS diambil dari premi asuransi bank-bank nasional. Bagaimana kalau nanti bank-bank nasional ada masalah, darimana mereka akan berharap mendapat pertolongan asuransi kalau uang LPS dipakai urusan lain? Justru praktik konyol seperti ini bisa berdampak sistemik bagi perbankan nasional.

Maka dapat disimpulkan, klaim “dampak sistemik” adalah kebohongan publik yang disebarkan Sri Mulyani Cs. Tidak ada argumentasi obyektif yang dijadikan alasan, selain perasaan doang. Adapun hasil analisis praktisi saham atau pengamat ekonomi yang membenarkan bailout Bank Century, mereka itu hanyalah “juru bicara politik” yang tidak memiliki pilihan. Hidupnya sudah ditawan oleh “amplop tebal”. Kacian deh…

Terus kejar Sri Mulyani dan “Si Boed” !!! Semoga di balik itu ada perbaikan significant bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Allahumma amin.

AMW.