Tsunami 3: Bumi Para Syuhada

Desember 30, 2008

Provinsi Aceh sejak lama dikenal dengan sebutan Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh). Setelah era otonomi, masyarakat Aceh memilih sebutan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sebutan Daerah Istimewa adalah penghargaan tinggi terhadap masyarakat Aceh yang memiliki sejarah berbeda dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Perbedaan itu terkait dengan kegigihan bangsa Aceh dalam perjuangan melawan kolonial Belanda. Dibandingkan daerah manapun di Indonesia, Aceh termasuh daerah yang paling sebentar dikuasai oleh Belanda.

Perjuangan masyarakat Aceh menentang penjajah Belanda berlangsung sejak tahun 1873 sampai 1913 (secara riil perang terus berlangsung sampai Indonesia merdeka tahun 1945). Sebelum itu, para sultan Aceh, salah satu diantaranya Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, telah berjuang mengusir Portugis dari wilayah Aceh, Semenanjung Malaka dan sekitarnya. Di antara para ksatria Aceh yang terkenal selama perang kolonial melawan Belanda, yaitu Tengku Cik Ditiro, Panglima Polem, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dhien.

Belanda benar-benar sulit menundukkan masyarakat Aceh, kecuali setelah mendapat saran-saran dari Snouck Hourgronje. Snouck adalah sosok orientalis, sarjana yang membaktikan diri dengan menekuni ilmu-ilmu keislaman demi melayani ambisi kaum imperialis. Melalui saran-saran Snouck itulah Belanda menemukan titik-titik kelemahan masyarakat Aceh. Selain itu Belanda juga menerapkan strategi klasik, devide et impera, yaitu membenturkan kaum adat dengan ulama. Tentu saja, di luar itu semua, Belanda menerapkan strategi kekerasan tanpa ampun.

Dari sebuah sumber disebutkan:

Dalam operasi militernya, pasukan elite Belanda, Marsose, mempraktikkan apa yang disebut kekerasan tanpa batas. Mereka membakar rumah-rumah penduduk, menyiksa, dan melakukan eksekusi disaksikan penduduk yang dikumpulkan. Jejak darah yang ditinggalkan di setiap dusun yang dilalui pasukan Marsose masih ditambah lagi dengan menghancurkan tanaman di kebun.

Selain itu, pemerasan melalui hukuman denda kolektif maupun individu terhadap mereka yang diketahui berhubungan dengan pejuang menyebabkan warga sengsara seumur hidup. Denda ini jumlahnya di luar batas kemampuan penduduk desa. Bahkan, denda ini belum lunas kendati ternak dan harta lainnya diserahkan kepada serdadu haus darah tersebut. Semua bentuk “hukuman” ini dimaksudkan agar penduduk sekarat dan jera.” (Situs Kompas, 4 Mei 2004).

Di balik perjuangan panjang ini sudah tentu jatuh beribu-ribu korban jiwa dari kalangan masyarakat Muslim Aceh. Mereka berperang melawan penjajah dengan semangat jihad fi sabilillah.

Warisan Syariat Islam

Menyadari semangat yang tinggi dalam komitmen keislaman ini, wajar jika Tengku Daud Beureuh, setelah RI merdeka, menuntut pemberlakuan Syariat Islam di bumi Aceh Darussalam. Hal itu adalah permintaan yang logis. Jaman perjuangan Teuku Umar, Tengku Cik Di Tiro, atau Cut Nyak Dhien, mereka mengibarkan panji-panji perjuangan Islam. Terlebih di masa sultan Iskandar Muda dan lainnya, telah diterapkan sistem kesultanan Islam.

Hanya saja, pemerintah Jakarta tidak berkenan menerima aspirasi itu. Bahkan pada tanggal 8 Agustus 1950 Dewan Menteri RIS di Jakarta memutuskan untuk melebur Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dirasakan sebagai tindakan merendahkan martabat bangsa Aceh yang sejak ratusan tahun hidup sebagai bangsa bebas dan memiliki akar budaya khas. Tanggal 23 Januari 1951 Perdana Menteri M. Natsir (dari Masyumi) membacakan surat peleburan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara melalui siaran RRI di Banda Aceh.

Baca entri selengkapnya »