Puasa Arafah Saat Muslimin Wukuf di Arafah…

September 26, 2014

Bismillahirrahmaanirrahim.

=> Pada momen Idul Adha 1435 H ini tampaknya kaum Muslimin akan berbeda pendapat tentang Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dan momen Idul Adha. Pemerintah Indonesia memutuskan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 5 Oktober, sehingga puasa Arafahnya tanggal 4 Oktober. Sementara kementrian agama Saudi menetapkan Hari Arafah pada 3 Oktober, sedangkan Idul Adha pada 4 Oktober.

=> Singkat kata, kita mau ikut yang mana ya? Mau ikut kementrian agama Saudi atau Depag RI?

=> Kalau merujuk fatwa ulama-ulama Saudi, termasuk lembaga Lajnah Daimah, mereka menasehatkan agar kaum Muslimin ikut keputusan pemerintah masing-masing di wilayahnya; tidak harus mengikuti keputusan kementrian agama Saudi. Jadi singkat kata: silakan puasa di negeri masing-masing, silakan berhari-raya di negeri masing-masing, sesuai keputusan pemerintah negeri masing-masing.

=> Kalau kami memandang: kaum Muslimin lebih layak mengikuti momen Wukuf yang sedang terjadi di padang Arafah, Kota Makkah. Jika Wukuf 9 Dzulhijjah pada tanggal 3 Oktober 2014, ya silakan puasa di hari itu, besoknya baru melaksanakan Shalat Idul Adha (jika ada yang menyelenggarakan).

Di Padang Arafah Ummat Melaksanakn Wukuf

Di Padang Arafah Ummat Melaksanakn Wukuf

=> Mengapa kami berpendapat demikian? Apakah kami coba membangkang kepada para ulama?

=> Ada sekian alasan yang bisa kami kemukakan untuk mendukung pendapat ini, antara lain sebagai berikut:

[1]. Hari Raya Idul Adha tidak identik dengan Hari Raya Idul Fithri. Ada perbedaan mendasar di sana, yaitu terkait kekhususan Kota Makkah yang memiliki Padang Arafah di tengah-tengah kehidupan kaum Muslimin. Kekhususan ini sama seperti khususnya Padang Arafah, Mina, Kota Makkah untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Haji dan Umrah tidak bisa dilakukan, selain di Kota Makkah dan sekitarnya.

[2]. Coba perhatikan, saat para jamaah Haji sedang Wukuf di Arafah, apa yang mereka pikirkan tentang saudara-saudaranya yang tidak sedang melaksanakan Haji (Wukuf)? Pastilah mereka membayangkan, para saudaranya kaum Muslimin itu sedang melaksanakan puasa Sunnah Hari Arafah pada 9 Dzulhijjah. Lha, kalau saat Wukuf malah kita yang tidak sedang melaksanakan Haji tidak berpuasa, malah berpuasa pada hari berikutnya; berarti salah satu bentuk Syariat Islam sudah gugur. Syariat yang mana? Ya itu dia, bagi jamaah Haji tidak berpuasa di Arafah, sedangkan bagi yang tidak Haji melaksanakan puasa Sunnah.

[3]. Alasan lain, di zaman Nabi SAW dan para Shahabat RA tidak ada perselisihan tentang masalah ini. Ketika di Makkah sedang Wukuf, maka rakyat Muslim di kota-kota lain melaksanakan puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah. Mereka tidak mengadakan momen-momen puasa sendiri mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi melihat pelaksanaan Wukuf di Makkah.

[4]. Ada yang berdalil dengan “rukyat setiap negeri” pada hadits “rukyatnya Muawiyah di Damaskus”. Kalau hadits ini dijadikan dalil bagi pentingnya hari raya di setiap negeri sendiri-sendiri, maka akan terbit masalah besar. Masalah apa? Ingat, Damaskus itu adalah kota, seperti juga Madinah dan Makkah. Jika masing-masing kota melaksanakan acara sendiri-sendiri; maka Surabaya sendiri, Jakarta sendiri, Palembang sendiri, Medan sendiri, Makassar sendiri, Jayapura sendiri. Wallahu akbar, bagaimana nasib Ummat ini kalau setiap kota (seperti Damaskus) punya keputusan sendiri-sendiri. Sebenarnya dalam hadits “rukyat Muawiyah” itu ada illaj-nya (konteks). Di sana sang perawi tidak mengetahui informasi yang terjadi pada kota-kota berbeda, melainkan setelah melakukan perjalanan bulanan. Artinya, informasi rukyat itu tersekat antar kota; penduduk suatu kota tidak tahu keadaan kota yang lain. Di zaman modern, ketika piranti informasi/komunikasi dimudahkan, ya mestinya tidak menjadi masalah.

[5]. Mayoritas kaum Muslimin melaksanakan ibadah sesuai keadaan Wukuf di Kota Makkah. Dengan asumsi, mereka tahu informasi Wukuf di sana dan mereka tahu bahwa saat Wukuf sedang berlangsung, kaum Muslimin yang tidak melaksanakan Haji disunnahkan berpuasa. Jadi perhimpunan manusia yang sepakat dengan momen Wukuf ini adalah perhimpunan besar seluruh dunia; sedangkan yang menentukan rukyatnya sendiri-sendiri, mereka berbeda-beda satu sama lain. Perkumpulan ini sudah bisa dimaknakan sebagaimana dalam hadits “yauma tashumuna” (hari ketika kalian berpuasa). Faktanya, saat itu mayoritas kaum Muslimin di dunia sama sikapnya.

[6]. Menyamakan momen puasa Arafah dan Idul Adha dengan keputusan Wukuf di Kota Makkah, adalah jalan praktis untuk menghimpun Ummat dalam kesatuan, persatuan, dan persaudaraan. Di sini menutup pintu-pintu persengketaan, saling mencela, saling menghina; namun justru terbit harapan untuk saling bersatu, bersama, dan seragam. Hal-hal berupa nikmat Allah yang menghantar kepada Kesatuan Ummat harus disyukuri.

[7]. Bagaimana seandainya -paling kasarnya- sampai tidak terjadi Wukuf di Arafah, karena tidak ada pelaksanaan ibadah Haji di sana? Ya, kalau kondisinya darurat, ya kita boleh melakukan rukyat sendiri-sendiri; tapi lebih utama kalau rukyat itu menghimpun jumlah kaum Muslimin yang besar. Semakin banyak yang bersatu, semakin baik.

[8]. Lalu bagaimana kalau keputusan kementrian agama Saudi asal-asalan, seenaknya sendiri menetapkan rukyat, tidak didukung data-data hisab dan astronomi? Jawabnya: Kalau mereka main-main, dosa manusia sedunia mereka tanggung di pundaknya; kita tidak ikut-ikutan menanggung dosa. Kita tetap dinilai beramal saleh sesuai niat dan kemampuan kita.

=> KESIMPULAN: Silakan laksanakan puasa Sunnah Arafah pada saat kaum Muslimin Wukuf di Padang Arafah, dan laksanakan Idul Adha sehari sesudahnya.

=> Demikian, semoga bermanfaat. Terimakasih. Billahil huda wat taufiq.

(Weare).

Iklan

Mengambil Hukum Fiqih Versi Pemerintah

September 18, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Topik ini masih kelanjutan dari perdebatan seputar penentuan 1 Syawwal 1432 H yang lalu. Fokusnya bukan ke penentuan 1 Syawwal itu sendiri, namun lebih ke sikap mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah RI). Sebenarnya, bagaimana kedudukan mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah seperti ini? Apakah hal itu merupakan keutamaan, atau justru kesalahan?

Tegar dan Kokoh Seperti Kristal

Ketika soal penentuan momen 1 Syawwal lalu, saya tidak mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI), karena hal itu dianggap sebagai kesalahan, yaitu ketika Pemerintah mengabaikan kesaksian Rukyatul Hilal. Namun sikap seperti ini oleh sebagian orang justru disalahkan. Alasannya, mengikuti Pemerintah RI lebih baik, demi menjaga kesatuan Ummat.

Dalam tulisannya, Ustadz Adian Husaini menulis, antara lain:

Pada 27 Ramadhan 1432 H, sekelompok professional Muslim Indonesia mengeluarkan sebuah petisi bertajuk “PETISI UKHUWAH DAN PERSATUAN”. Sebuah slogan dikumandangkan: “BEDA BOLEH! SATU LEBIH BAIK! SATU LEBIH INDAH!”.  Ajakan itu menarik. Dalam beberapa hari, ratusan orang kemudian menandatangani petisi tersebut. Mereka rindu persatuan!

Disebutkan dalam Petisi, bahwa ulama terkenal, Dr. Yusuf Qaradhawi pernah berpendapat, jika kaum Muslim tidak mampu mencapai kesepakatan pada tingkat global, minimal mereka wajib berobsesi untuk bersatu dalam satu kawasan. Kata Syekh Qaradhawi, tidak boleh terjadi di satu negara atau satu kota kaum Muslim terpecah-pecah; beda pendapat dalam penentuan awal Ramadhan atau Hari Raya. Kaum Muslim di negara itu harus mengikuti keputusan pemerintahnya, meskipun berbeda dengan negara lain. Sebab, itu termasuk ketaatan terhadap yang ma’ruf.

Kaidah Ushul Fiqih menyatakan: “Al-khurûj minal khilâf mustahabbun” (Menghindar dari perpecahan itu lebih dicintai (sunnah).” Maka, dalam soal ini, yang penting dan menjadi keputusan akhir adalah “Keputusan Ulil Amri”.

Sumber: Warna Warni Idul Fithri, hidayatullah.com.

Dalam tulisan senada, Ustadz Abu Yahya Purwanto menulis di harian Pikiran Rakyat, antara lain isi tulisan beliau:

“Dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, Fikih Islam mempunyai kaidah yang jelas, yaitu “hukmul qaadhi yarfa’ul khilaaf” (keputusan hakim menuntaskan perbedaan). Apalagi dalam hal ini, keputusan Menteri Agama RI dalam menetapkan Idul Fitri dilakukan melalui musyawarah (Sidang Itsbat) yang memang sangat dianjurkan dalam Islam (QS. 3:159). Alangkah indahnya jika setiap ormas Islam bersabar sampai ditetapkannya hasil Sidang Itsbat dan menghimbau pengikut masing-masing agar menaati hasil musyawarah yang juga merupakan Keputusan Hakim (dalam hal ini Menag RI).

Sebagian pemimpin ormas Islam mengatakan, bahwa ada kalanya kita boleh meninggalkan Sunnah, demi menjaga persatuan di kalangan Ummat.

Melalui pendapat-pendapat ini seolah para aktivis Islam, santri, atau siapapun yang mengambil pendapat Syar’i berbeda dengan Pemerintah (RI), dianggap berada dalam kesalahan. Alasannya: mereka dianggap kurang berilmu sehingga tidak memahami tujuan-tujuan prioritas Syariat Islam; mereka egois karena lebih memilih pendapatnya sendiri meskipun pendapat itu lebih bersesuaian dengan Syariat Islam; dan mereka dianggap tidak pro persatuan Ummat. Begitulah kira-kira persepsi yang muncul di benak masyarakat.

Sebenarnya, kalau dikaji secara mendalam, mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI) merupakan MASALAH SERIUS yang layak dipikirkan semua pihak. Mengapa demikian? Karena Pemerintah ini tidak berdiri di atas konsep Islam secara keseluruhan, selain dalam hal-hal tertentu saja. Di sisi lain, adalah fakta yang sangat nyata, bahwa: perselisihan antara para pendukung dakwah Islam dengan Pemerintah sangat banyak.

Perselisihan antara para aktivis dakwah Islam dan Pemerintah (RI) sangatlah banyak, baik secara Ushuli maupun Far’i (masalah-masalah pokok dan cabang). Bagi siapapun yang tahu, mereka akan menyadari banyaknya perselisihan itu. Bahkan sudah bukan rahasia lagi, bahwa hukum-hukum Syar’i yang dianut oleh Pemerintah RI banyak ditolak oleh para aktivis Islam (atau para dai).

Apa yang kita saksikan bukan hanya soal penentuan momen 1 Syawwal saja, tetapi banyak sekali. Baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan luar negeri, informasi, dll.

Maka sekarang yang menjadi pertanyaan: Apakah kita cukup mengikuti hukum Syar’i versi Pemerintah hanya dalam penentuan momen Idul Fithri dan Idul Adha saja? Ataukah kita harus mengikuti hukum Syar’i versi mereka dalam segala lapangan yang terjangkau hukum itu sendiri?

Kalau kita konsisten, jelas tak akan membeda-bedakan antara penentuan momen 1 Syawwal dan lainnya. Tetapi kalau kita tidak konsisten, ya akan menghasilkan sikap yang membingungkan.

Disini akan kita buktikan, betapa banyaknya contoh perselisihan pendapat antara pandangan aktivis dakwah Islam dengan Pemerintah RI. Ya, agar Ummat bisa memilih sikap yang tepat di antara pilihan-pilihan yang ada. Perselisihan soal momen Idul Fithri/Idul Adha kita anggap sebagai 1 poin. Poin-poin selanjutnya, antara lain:

1. Perselisihan penentuan arah hadap Qiblat dalam melaksanakan Shalat. Pemerintah RI (Depag RI) cenderung memilih sikap “menghadap ke Barat”. Sebagian aktivis Islam memilih sikap “menghadap ke Makkah”.

2. Perselisihan soal waktu masuk Shalat Shubuh. Pemerintah RI dan ormas Islam lebih mengacu kepada “jadwal shalat abadi”. Sementara ada kalangan yang menganggap waktu Shubuh dalam jadwal itu belum masuk saat Fajar.

3. Pemerintah RI setuju mengkonversi Zakat Fithrah dalam bentuk uang, sementara sebagian aktivis Islam atau kalangan dakwah menetapkan bahwa Zakat Fithrah hanya dibayarkan dengan makanan pokok.

4. Pemerintah RI menghimbau masyarakat kalau membayar Zakat ke Baziz-Bazis yang telah dibentuk Pemerintah sampai ke tingkat RT/RW. Sementara kaum Muslimin lain lebih percaya membayar Zakat ke masjid, ke lembaga sosial Islam, bahkan langsung memberikan ke tangan mustahik.

5. Pemerintah RI selama ini memonopoli pengelolaan ibadah Haji, melalui kebijakan ONH. Banyak pihak menginginkan agar Pemerintah tidak memonopoli urusan ini. Salah satu alasannya, ibadah Haji sesuai prosedur Pemerintah RI dianggap lebih mahal dari biaya Haji seharusnya.

Baca entri selengkapnya »