10 Fakta Kelicikan KPK. Ayo Kritis Bro!

Januari 12, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Tahu tidak, setiap ada suara-suara kritis yang mengkritik KPK, selalu saja muncul pembelaan-pembelaan naif, seperti: “Mereka ingin melemahkan KPK. Mereka pro koruptor, tidak mendukung pemberantasan korupsi. Mereka tidak mau Indonesia bebas korupsi.” Dan omongan-omongan sejenis.

KPK memang lembaga anti korupsi; tapi isinya kan manusia-manusia juga yang tidak suci dari dosa dan hawa nafsu. Siapa menjamin bahwa sistem KPK dan orang-orangnya suci dan bebas dari dosa?

Satu fakta yang layak diangkat sebagai permulaan. KPK sudah berdiri sejak tahun 2003, di era Megawati. Berarti lembaga ini sudah 10 tahun eksis di negeri ini. Setelah sekian lama, apakah negeri kita jadi bebas korupsi? Apakah kehidupan kita jadi makmur, jadi sejahtera, jadi adil dan penuh sentosa? Ya tahu sendirilah.

Kalau memang KPK sangat sukses dalam pemberantasan korupsi, harusnya kehidupan kita semua ini berubah drastis; dari kemiskinan menjadi kemakmuran, dari pungli berubah menjadi administrasi yang rapi, dari skandal-skandal keuangan menjadi keberhasilan proyek-proyek pembangunan, dari kesemrawutan tatanan sosial menjadi kerapian dan disiplin. Di China itu tak ada lembaga semodel KPK, tapi mereka serius berantas korupsi, sehingga dampaknya besar bagi kehidupan rakyat China. Di kita ini, banyak omong, tapi hasil cuma secuil.

Cuma orang-orang bodoh yang percaya bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung eksistensi KPK. Cuma orang bodoh yang mau percaya hal itu. Ketahuilah, KPK itu hanya SEMACAM AKUARIUM, sekedar untuk memberitahu bangsa Indonesia bahwa di negeri ini sudah berlangsung pemberantasan korupsi. Padahal hasilnya sangat jauh dari harapan. Kalau KPK benar-benar gentle, harusnya bisa memberantas pengerukan kekayaan nasional oleh tangan-tangan asing.

Lembaga KPK ini kan sangat didukung oleh Amerika, agar menjadi semacam AKUARIUM tadi. Biar rakyat Indonesia tahu kalau di negeri ini ada pemberantasan korupsi. Biar tahu saja. Adapun soal keseriusan memberantas korupsi dan hasil nyatanya, itu masalah lain. Kita ini jadi semacam dikasih AKUARIUM DOANG, biar tidak bertanya-tanya soal lautan dan samudra.

“Ini nih, di akuarium ini sudah ada lautan dan samudra. Di lautan ada ikan dan karang, disini juga ada. Di lautan airnya biru, akuarium ini airnya juga biru. Sama kok, gak ada bedanya!” Begitulah logikanya.

Omong kosong klaim yang mengatakan bahwa KPK bisa memberantas korupsi di Indonesia. Itu hanya seperti logika, memindahkan pasir di truk dengan sendok. Apa bisa pasir di truk dipindahkan pakai sendok?

Bukan berarti kami anti pemberantasan korupsi, tapi kami anti dengan sandiwara busuk atas nama pemberantasan korupsi. Kalau serius berantas korupsi, jangan berlagak seperti selebritis atau pemandu sorak acara-acara infotainment. Harus sungguh-sungguh, massif, dan konsisten. Kalau orientasinya “asal jadi berita media” ya akhirnya jadi KORUPSITAINMENT, bukan kesungguhan memberantas korupsi itu sendiri.

Berikut adalah sebagian fakta kelicikan lembaha KPK:

[1]. Mereka tidak serius untuk membela posisi hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Kita tahu, bahwa di balik kasus Antasari Azhar itu terdapat banyak kecurangan hukum yang menimpa Antasari. Keluarga Nasaruddin yang semula membenci Antasari akhirnya sadar bahwa Antasari bukan pelaku pembunuhan keluarga mereka. Mengapa KPK harus ikut bertanggung-jawab terhadap masalah ini? Karena Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka ketika sedang menjabat Ketua KPK. Artinya, lembaga KPK ikut bertanggung-jawab atas nasibnya. Antasari tidak boleh dilupakan. Mungkin orang akan berdalih: “Itu kan bukan masalah korupsi. Kami tidak berhak masuk kesana.” Ini alasan naif. Yang terjadi pada kasus Antasari adalah korupsi hukum; itu lebih hebat ketimbang korupsi uang (kekayaan). Selama ini tidak ada komitmen dari Ketua KPK yang mana saja terhadap nasib Antasari; padahal dia dijebloskan ke penjara saat menjabat Ketua KPK.

[2]. Masih ingat kasus Bibit Samad dan Chandra Hamzah soal “Kriminalisasi Ketua KPK”? Waktu itu kedua Ketua KPK itu mengungkapkan bukti rekaman percakapan antara terdakwa korupsi dengan aparat hukum, yang intinya ada kesengajaan untuk menjebloskan kedua Ketua KPK ke tuduhan kriminal. Rekaman disebar di media dan online. Tapi masalahnya, secara prosedur kasus kedua Ketua KPK sudah masuk tahap penyidangan (P21). Tuduhan aparat melakukan kriminalisasi dijawab begini: “Mari kita buktikan, ada tidaknya kriminalisasi lewat mekanisme hukum!” Ternyata kedua ketua tersebut tidak mau. Keduanya memilih memainkan pengaruh media untuk melawan proses hukum. Akhirya SBY menurunkan tim pencari fakta untuk menengahi masalah; sampai akhirnya kedua Ketua KPK dinyatakan bebas lewat mekanisme Deponering. Ini kan sangat aneh, ketua lembaga hukum tidak mau menjalani proses hukum.

[3]. Dari berbagai kasus yang ditangani KPK banyak pelaku korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah ditemukan bukti rekaman percakapan yang mengindikasikan tindak korupsi. Persoalannya, semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu kan rata-rata orang di luar tubuh KPK. Pernahkah ada rekaman percakapan antara pejabat-pejabat KPK dengan orang lain, lalu rekaman itu bisa dilihat oleh pihak lain. Jadi bukan hanya pihak KPK saja yang bisa memantau data dari mesin perekam tersebut. Tetapi kan aksesnya sampai saat ini tidak ada. Kalau KPK intens mengawasi orang lain; diperlukan juga KPK diawasi oleh pihak lain yang independen, agar lembaga ini tidak dipakai sebagai “alat pemukul politik”.

[4]. Ketika baru menjabat sebagai Ketua KPK, Abraham Samad berjanji, kasus Skandal Century akan diselesaikan dalam waktu SATU TAHUN. Tanggal 16 Desember 2011 dia dilantik di Istana Presiden, saat ini sudah dua tahun lebih, tetapi kasus Skandal Century belum kelar-kelar juga. Padahal bukti-bukti dan fakta sangat banyak. Dokumen-dokumen seputar Skandal Century itu sangat banyak sehingga harus diangkut memakai troli.

[5]. Dalam kasus beredarnya Sprindik soal penetapan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang, pada 9 Februari 2013. Akibat kecerobohan itu Ketua KPK Abraham Samad diajukan ke sidang kode etik internal KPK. Singkat kata, dia dipersalahkan dengan sanksi sangat ringan. Harusnya kalau ketua lembaga anti korupsi mulai bermain-main cara kotor, Abdullah Hehamahua Cs jangan memberi sanksi ringan, tapi harus tegas. Kalau perlu dipecat, atau dijebloskan ke kasus pidana. Mengapa demikian? Kalau tidak tegas, nanti jabatan Ketua KPK itu bisa dipakai untuk “segala keperluan” di luar pemberantasan korupsi. Tapi yang sangat memalukan dan licik adalah: Abraham Samad saat itu menolak pesawat Blackberry-nya disita lalu dibongkar isinya! Nah, itu dia masalahnya. Sangat licik.

[6]. Dalam melaksanakan fungsinya KPK sering memakai cara-cara kotor, yaitu pembunuhan karakter terhadap calon-calon korbannya. Seharusnya, kalau menegakkan hukum ya hukum saja; harus dingin, presisi, tanpa emosi, tanpa membangun opini yang menyudutkan privasi para tersangka. Dalam kasus Al Amin Nasution, KPK menyebarkan rekaman percakapan Al Amin yang tertarik dengan cewek “berbaju putih”. Padahal soal cewek baju putih itu tak ada kaitannya dengan proses hukum. Itu masalah privasi Al Amin Nasution. Begitu juga dalam kasus Luthfi Hasan, KPK sengaja mem-blejeti Luthfi lewat seorang cewek muda yang bernama Darin Mumtazah. Lebih parah lagi tentang Ahmad Fathonah, KPK seperti mengaduk-aduk rumah-tangga orang itu. Bayangkan saja, dalam pengakuan KPK, mereka sudah mengikuti gerak-gerik Ahmad Fathonah, termasuk ketika yang bersangkutan masuk hotel. Kalau memang mereka serius menegakkan hukum, bukan mau membuat KORUPSITAINMENT, harusnya dia sudah menangkap Fathonah sebelum masuk hotel. Toh, berdasar data-data yang ada, Fathonah sudah akan disergap. Pertanyaan? Kenapa petugas KPK mesti menunggu yang bersangkutan “main congklak” dulu di kamar hotel? Ya kan tujuannya jelas, biar kasusnya heboh seheboh-hebohnya; nanti setelah itu Johan Budi akan bisa berpuas-puas nampang di depan media, sebagai “The Prince of KPK”.

[7]. Pejabat-pejabat KPK sangat doyan masuk ke acara Indonesia Lawyers Club (tadinya JLC). Acara itu kan disettiing oleh TVOne dan Karni Ilyas; keduanya tidak mewakili lembaga negara. Mereka itu media swasta yang pasti punya kepentingan dan cara-cara tertentu yang mereka lakukan. Kalau yang mengadakan acara adalah TVRI, okelah tak masalah. Tapi ini kan TVOne yang notabene pro Golkar (Aburizal Bakrie). Adalah sangat naif, ketua lembaga penegak hukum rajin kongkow di acara begituan. Kalau misalnya ingin memberi keterangan pers, lakukan secara resmi di board KPK, bukan di lapak orang lain.

[8]. Dalam kasus Luthfi Hasan ada hal yang aneh. Luthfi ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan, dengan tuduhan menerima suap. Kata Johan Budi, saat penangkapan KPK sudah punya dua bukti yang cukup. Tapi belakangan divonis penjara lewat kasus pencucian uang. Cara KPK menjerat Luthfi: aset dan kendaraan Luthfi disita KPK, lalu ditaksir nilainya; kemudian Luthfi disuruh menjelaskan darimana saja uang yang dia pakai sehingga punya aset-aset seperti itu? Inilah yang oleh KPK disebut “pembuktian terbalik”. Cara KPK ini sangat berbahaya. Ia bisa menyasar banyak orang. Hati-hati kepada siapa saja yang punya banyak kekayaan, tapi pelupa, atau tidak rapi menyimpan kwitansi-kwitansi transaksi. Hati-hati Anda! Nanti bisa kena strategi “pembuktian terbalik” ala KPK. Jadi seolah KPK menerapkan strategi: “Tangkap dulu, urusan belakangan!” Ini cara-cara koboi dalam penegakan hukum.

[9]. Dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan lainnya didapatkan banyak kesaksian tentang keterlibatan Irfan Baskoro alias Ibas, anak SBY. Banyak saksi-saksi yang mengatakan hal itu. Tapi mengapa Ibas tidak kunjung diperiksa oleh KPK; padahal kalau dalam kasus lain-lain, kesaksian tersangka korupsi menjadi bahan untuk penyidikan selanjutnya. Seharusnya Ibas dihadirkan dalam persidangan dan ditanya keterlibatannya. Hal itu bisa menjadi jalan untuk masuk menyelidiki keterlibatan keluarga Cikeas secara umum.

[10]. Dalam kasus yang melibatkan Anas Urbaningrum, juga ada hal yang aneh. Terutama masalah kronologi sampai Anas ditetapkan sebagai tersangka. Seperti kata orang, kok bisa SBY mendesak-desak agar kasus Anas segera diselesaikan? Kemudian Anas ditetapkan sebagai tersangka setelah ada desakan-desakan itu. KPK menolak tudingan ini. Tapi fakta berbicara, KPK seperti “mati nyali” kalau sudah berbicara posisi orang-orang Cikeas. Seperti sosok Bunda Putri yang merupakan kunci membuka proyek-proyek keluarga Cikeas, tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Dalam kasus Anas, dia dituduh terlibat menerima mobil Harrier yang paling harganya berapa lah; tapi KPK membuat masalah ini seolah merupakan hajat hidup bangsa Indonesia. Kelihatan banget kalau mereka bekerja “asal tersangka dapat dihukum”. Ini kan preseden yang tidak bagus. Harga mobil Harrier itu tak seberapa dibandingkan kehebohan kasus ini di media dan di mata masyarakat. Ya, inilah metode pemberantasan korupsi ala KPK.

Kami meyakini, KPK ini hanya semacam “akuarium” saja. Sekedar sebagai “hiburan” buat rakyat Indonesia bahwa sedang ada pemberantasan korupsi. Tapi adanya KPK tak akan bisa memberantas korupsi sebenarnya, yaitu: pengerukan kekayaan nasional oleh tangan-tangan asing! KPK ini hanya semacam pengalihan saja. Percayalah!

(Mine).

Iklan

10 Pelanggaran Etika Chandra Hamzah

September 24, 2011

Bismillahirrahmaanirrahim.

Jum’at, 23 September 2011 Chandra M. Hamzah memberi penjelasan kronologis pertemuan dia dengan M. Nazaruddin. Penjelasan ini cukup panjang-lebar, dengan diperkuat data-data presentasi. Konon, Chandra Hamzah perlu menunggu beberapa bulan untuk memberikan penjelasan, karena belum diijinkan oleh Komisi Etik KPK. Karena banyaknya fitnah-fitnah, maka setelah diperiksa KPK, Chandra Hamzah baru bisa membantah opini-opini jahat yang beredar.  Intinya, menurut Chandra Hamzah, dia tidak terlibat praktik suap seperti yang dituduhkan Nazaruddin.

Terkait bantahan atau klarifikasi oleh Chandra Hamzah itu, bisa dibaca beritanya disini: Inilah Kronologi Pertemuan Chandra dengan Nazaruddin. Singkat kata, Chandra Hamzah pernah bertemu Nazaruddin 4 kali, yaitu:

[1]. Saat pertemuan di rumah Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa. Waktu, tahun 2008, saat Chandra baru menjabat pimpinan KPK. Dalam rangka nostalgia bertemu teman lama, Saan Mustopa. Disana juga ada Anas Urbaningrum; [2]. Saat pertemuan dengan Saan Mustopa juga di sebuah kafe di Jakarta, 15 Oktober 2009, atau 2 minggu sebelum Chandra Hamzah ditahan di Bareskrim dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra. Saan mau mendengar isu kriminalisasi; [3]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin di Pejaten Jakarta, tahun 2009. Chandra diundang bertemu oleh Nazaruddin melalui BBM, katanya anggota DPR Partai Demokrat Beny K. Harman mau bertemu Chandra.  Agenda, masih soal kriminalisasi Bibit-Chandra (padahal kasus itu sudah lama berlalu); [4]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin, antara tanggal 10 September sampai 8 Oktober 2010, sebelum SKPP ditolak oleh MA. Agenda pertemuan, shilaturahmi usai Lebaran.

Menurut pengacara KPK, Alexander Lay, pertemuan Chandra Hamzah dengan Nazaruddin itu sebanyak 4 kali dalam waktu 2 tahun. Tetapi kalau menurut Nazaruddin, pertemuan itu sebanyak 5 kali di tempat-tempat seperti mall atau kafe.

Terkait masalah Chandra Hamzah ini ada 3 poin penting. PERTAMA, soal keterlibatan Chanda Hamzah dalam praktik korupsi (penyuapan). Terhadap masalah ini, kita sebagai masyarakat umum tidak bisa ikut campur. Hal itu sudah menjadi domain kepolisian, kejaksaan, para pengacara Nazar, juga lembaga pengadilan. KEDUA, soal pelanggaran etika yang dilakukan oleh Chandra Hamzah sebagai seorang pimpinan KPK. Disini kita bisa membuktikan bahwa Chandra sudah banyak melakukan pelanggaran etika dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. KETIGA, cara-cara Chandra Hamzah dalam membela dirinya dengan bertameng lembaga KPK atau agenda pemberantasan korupsi. Cara-cara demikian sangat menyakitkan. Seolah pemberantasan korupsi di negeri ini benar-benar tergantung posisi Chandra Hamzah di KPK. Logika yang sama dipakai Bibit-Chandra saat terbelit kasus kriminalisasi waktu itu.

Di mata masyarakat umum, apa yang telah dilakukan oleh Chandra Hamzah selama ini sudah cukup untuk disebut sebagai PELANGGARAN ETIKA. Entah lagi, kalau lembaga KPK memiliki “rasa etika” berbeda dengan masyarakat umum. Bisa saja terjadi, dalam UU KPK sesuatu yang “tidak etik” menurut masyarakat, dianggap “masih etik” oleh KPK.

Disini kita bisa sebut, minimal ada setidaknya 10 pelanggaran etika (moralitas) oleh Chandra Hamzah selaku pimpinan KPK, yaitu sebagai berikut:

[1]. Chandra Hamzah bertemu pejabat partai politik, anggota DPR, atau pengusaha, di luar gedung KPK, di luar jadwal kerja di KPK. Kalau memang pertemuan-pertemuan itu penting dan sangat dibutuhkan KPK, seharusnya dilakukan di gedung KPK, dengan fasilitas KPK, bahkan agenda pertemuan dan hasil-hasilnya dibuatkan notulen rapatnya.

[2]. Chandra Hamzah bertemu dengan pejabat-pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat, dan itu terjadi berkali-kali. Baik dengan Nazaruddin atau lainnya. Andaikan pertemuan-pertemuan itu penting, merupakan agenda KPK, dan sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi; Chandra harus membuat jejak-rekam pertemuan itu secara rapi, lalu dilaporkan ke KPK. Namun adakah jejak-rekam itu? Dan mengapa ketika bertemu, cenderung dengan pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat? Lalu kapan Chandra Hamzah memberikan waktu bertemu dengan pejabat atau anggota DPR partai-partai lain?

[3]. Chandra Hamzah datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, yaitu Nazaruddin. Bahkan Chandra mengaku mengendarai mobil sendiri, sambil mencari-cari rumah Nazaruddin. Sehina itukah seorang Chandra Hamzah sehingga mau diajak bertemu di rumah Nazaruddin? Andaikan Nazaruddin hanya seorang Ketua RT, tukang becak, atau pegawai bengkel motor; maukah Chandra Hamzah datang ke rumahnya?

[4]. Chandra Hamzah tahu posisi penting Nazaruddin. Hal itu karena Saan Mustopa pernah mengenalkan Nazaruddin ke Chandra Hamzah. Nazaruddin selain anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, anggota Banggar DPR, sekaligus bendahara Partai Demokrat. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan orang seperti Nazaruddin sangat tidak layak dilakukan di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Menurut akal sehat, tidak mungkin dalam pertemuan semacam ini hanya dibahas soal perkenalan, nostalgia lama, atau shilaturahmi Idul Fithri. Pejabat-pejabat elit (DPR, KPK, atau partai) tak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Malah sering terjadi, dalam forum santai di padang golf pun sering dilakukan deal-deal bisnis (atau politik).

[5]. Chandra Hamzah tidak belajar dari kasus kriminalisasi “Bibit-Chandra” yang selalu dia katakan dimana-mana itu. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam kasus “cicak-buaya” bersama Bibit Samad Rianto, seharusnya Chandra bisa menarik pelajaran; bahwa posisi pimpinan KPK itu sangat sensitif. Bisa saja mereka dijebak oleh skenario-skenario tertentu, meskipun dengan alasan pertemuan, shilaturahmi, dan sebagainya. Mengapa Chandra seperti tidak kapok untuk masuk ke ruang-ruang sensitif? Apakah dia memang terobsesi untuk masuk penjara?

[6]. Chandra Hamzah tidak belajar dari rekayasa yang menimpa mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Banyak pihak, termasuk keluarga mendiang Nasaruddin, mengakui bahwa Antasari Azhar tidak terlibat dalam pembunuhan Nasaruddin itu. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi ahli dan pakar hukum pidana. Jika posisi sekuat Antasari saja masih bisa dimainkan dalam proses hukum, bagaimana mungkin Chandra tidak menyadari semua bahaya di sekitarnya?

[7]. Sangat terbuka kemungkinan, Chandra Hamzah telah bertemu dengan banyak elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Fakta berbicara, Chandra Hamzah mengaku pernah bertemu 4 kali dengan Nazaruddin. Itu baru dengan Nazaruddin, bagaimana dengan anggota DPR atau pengurus Partai Demokrat yang lain? Setidaknya, Chandra Hamzah mengaku kenal dekat dengan Saan Mustopa dari Partai Demokrat. Semestinya, dengan siapa saja Chandra Hamzah bertemu, hal itu harus diungkap juga. Terlepas, ia berkaitan dengan kasus Nazaruddin atau tidak.

[8]. Chandra Hamzah sangat tahu bahwa posisinya sebagai pimpinan KPK memiliki nilai istimewa di mata elit-elit politik dan masyarakat. Andaikan Chandra Hamzah bukan anggota KPK, mungkin tidak banyak orang membutuhkan dirinya. Chandra sendiri mengakui, bahwa posisinya sangat penting di KPK, sehingga ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai pimpinan KPK. Chandra tahu bahwa “posisinya istimewa”. Kalau sudah tahu begitu, mengapa dia sering bertemu elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK? Sekali lagi, andaikan Chandra bukan anggota pimpinan KPK, dia tak akan dikenal masyarakat luas.

[9]. Chandra Hamzah selalu berdalih dengan isu “kriminalisasi”, seolah dirinya suci dari kesalahan. Bukan karena kita hendak membela Nazaruddin, tetapi pimpinan KPK sendiri (seperti Chandra Hamzah, Ade Raharja, Johan Budi, dll) tidak berhati-hati menjaga diri. Mereka sering bertemu dengan elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar waktu dinas KPK. Tidak selalu orang lain yang memiliki makar “kriminalisasi”, bisa jadi “sifat kriminal” itu memang ada dalam diri pimpinan-pimpinan KPK, yang merasa bisa “mengorderkan jabatan”.

[10]. Chandra Hamzah dan kawan-kawan sering berdalih, bahwa ada upaya melemahkan KPK, upaya melumpuhkan gerakan pemberantasan korupsi, dll. Nyatanya, pimpinan KPK (Chandra Hamzah) tidak malu-malu datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, sekaligus bendahara partai itu. Kalau dia konsisten dengan upaya pemberantasan korupsi, seharusnya mengundang Nazar datang ke kantor KPK. Untuk apa disediakan kantor, kalau pimpinan KPK lebih senang bertemu di luar? Bukan masyarakat yang ingin melemahkan KPK, tetapi pejabat-pejabat KPK itu sendiri yang tak tahu malu. Mereka melemahkan KPK dari dalam, lalu menuduh orang lain “melemahkan KPK”. Aneh.

Secara kasat mata, Chandra Hamzah sudah masuk “keranjang”. Dia sudah mengakui beberapa kali bertemu Nazaruddin di rumah Nazaruddin. Apapun isi pembicaraan itu, siapapun yang mengundang, berapa lama pembicaraan dilakukan, adakah rekaman CCTV atau tidak; semua itu telah menjadi fakta telanjang, bahwa Chandra M. Hamzah telah melakukan pelanggaran etika. Sangat tidak pantas, pimpinan KPK bertemu pejabat elit partai tertentu di rumah mereka. Kalau dia konsisten dengan etika keprofesian, seharusnya MEMILIH BICARA DI KANTOR KPK.

Chandra Hamzah hendak membela diri dan menepis tuduhan Nazaruddin; tetapi dia justru memerosokkan dirinya dalam kesulitan etik. Kalau soal kasus korupsinya, ya silakan diteruskan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan sebagainya. Tetapi secara ETIKA, posisi Chandra Hamzah sudah selesai. Selamat jalan, Pak!

Secara pribadi, saya bersemangat mengkritisi hal seperti ini, dengan harapan kuat, akan muncul sosok-sosok pemimpin urusan negara yang bersikap ADIL, JUJUR, dan BERANI membela hak-hak masyarakat luas. Bukan sosok munafik yang manis retorika. Meskipun seringkali, harapan itu begitu sulit terwujud. Jangan berputus-asa. Di antara 10 harapan kita, bisa jadi ada 1 harapan yang terkabul. Insya Allah. Teruslah berbuat baik, sampai Allah Ta’ala menurunkan pertolongan. Allahumma amin.

 

AM. Waskito.