Pemilu Demokrasi dan Bunga Bank Ribawi

April 3, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Baru-baru ini Ja’far Umar Thalib ditanya oleh jamaah pengajiannya tentang hukum mengikuti pemilu. Dia menjawab bahwa demokrasi itu haram, tidak boleh diikuti. Demokrasi juga sistem bid’ah yang diadopsi dari para filsuf kafir. Singkat kata, jangan mengikuti even pemilu 2014 yang sebentar lagi digelar.

Jika kesimpulan atau fatwa Ja’far Umar Thalib ini ditelan mentah-mentah, maka konsekuensinya kaum Muslimin (Ahlus Sunnah) akan meninggalkan tempat-tempat pengadaan pemilu, kemudian orang Syiah, Liberal, non Muslim memenuhi TPS-TPS, sehingga akhirnya terpilihlah tokoh-tokoh politisi yang anti Islam seperti Jalaluddin Rahmat, Ulil Abshar Abdala, dan sebagainya. Kalau mereka terpilih kemudian membuat aneka masalah dalam kehidupan Umat, ya jangan salahkan mereka; tapi salahkan diri sendiri yang telah diberi kesempatan memilih orang yang benar, tapi tak dimanfaatkan.

Sebagian Definisi Demokrasi...

Democracy is The Freedom to Elect Our Own Dictators

Umat Islam harus ingat dengan baik. Terpilihnya Nuri Al Maliki dan rezim Syiah di Irak, hal itu adalah melalui mekanisme demokrasi. Ketika itu banyak dai-dai Islam menyerukan golput, lalu terpilihlah tokoh-tokoh Syiah sehingga mendominasi parlemen dan pemerintahan; sampai akhirnya pemerintahan Irak jatuh ke tangan Syiah. Kini Syiah di Indonesia, Liberal, jaringan China, non Muslim berusaha mengambil kesempatan untuk menguasai Indonesia. Faktanya, mereka sangat gencar mencalonkan tokoh-tokohnya, melakukan lobi politik, melakukan politik pencitraan, dan seterusnya.

Kami akan jelaskan kembali masalah ini sebagai bagian dari amanat yang harus disampaikan. Meskipun masih saja (banyak) yang salah paham atau tidak mengerti.

[1]. Bagaimana hukum demokrasi menurut ajaran Islam? Jawabnya jelas, demokrasi bukan sistem Islam, tidak dikenal dalam sejarah Islam, dan statusnya HARAM menurut Syariat Islam. Mengapa demikian? Karena patokan dalam sistem Islami adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan dalam demokrasi patokannya adalah menuruti kehendak mayoritas manusia. Betapa jauhnya perbedaan antara taat kepada Allah dan Rasul, dengan mengikuti selera mayoritas manusia. Kedudukan demokrasi dalam hal ini sama seperti hukum makan daging babi, seks bebas, minum khamr, ribawi, dan lainnya yang sama-sama haram.

[2]. Daging babi haram, seks bebas haram, ribawi haram, minum khamr haram; tetapi mengapa di tengah kehidupan bangsa kita masih banyak (atau ada) yang melakukan hal-hal haram itu? Mengapa negara tidak menetapkan keharaman hal-hal itu secara tegas? Mengapa dan mengapa? Ya jawabnya mudah: karena negara Indonesia ini bukan berdasarkan Syariat Islam. Sekali lagi, sistem dan UU di negara kita ini bukan Islam. Kalau berlaku sistem Islam, tidak perlu demokrasi-demokrasian. Kita tak butuh demokrasi di sebuah negara yang Islami. Jawaban Ja’far Umar Thalib dan selainnya bisa dibenarkan, dalam konteks sistem Islami. Kalau dalam sistem sekuler seperti Indonesia ini, justru manfaatkan celah politik sekecil mungkin.

[3]. Negara seperti Indonesia ini kan bukan Islami. Sebagian kalangan Muslim malah menyebutnya sebagai negara thaghut, kafir, syirik. Jelas kan bahwa negara kita bukan (belum) negara Islami. Jika demikian, maka dalam urusan-urusan yang bersifat SOSIAL-KEMASYARAKAT, dalam urusan BIROKRASI, KEPEMIMPINAN, dan KENEGARAAN kita tidak bisa memaksakan Syariat Islam berlaku. Kalau dalam urusan pribadi, keluarga, lingkup terbatas, kita bisa menerapkan Syariat Islam; tapi dalam lingkup masyarakat luas, tidak bisa memaksakan. Paling yang bisa kita lakukan adalah: cara politik, lobi pejabat, tekanan publik, pembentukan opini, dan yang semisal itu.

[4]. Bisa saja sebagian Muslim ingin memaksakan agar Syariat Islam berlaku dalam kehidupan sosial, birokrasi, politik, kepemimpinan. Tapi hal itu akan ditolak oleh kalangan sekuler, hedonis, non Muslim yang sejak lama memang benci Islam. Resikonya akan terjadi konflik sosial, dalam skala kecil atau meluas. Atau paling kasarnya, akan terjadi perang antara pendukung Syariat Islam dan para penentangnya; seperti zaman DI/TII dulu. Mungkin dalam batas tertentu para pendukung Syariat tidak menolak jika harus menempuh cara perang untuk memberlakukan Syariat; masalahnya, apa yang sudah Anda siapkan untuk peperangan itu sendiri? Kalau Rasulullah SAW dan para Shahabat RA saja melakukan persiapan luar biasa untuk peperangan ini, apakah kita cukup dengan semangat dan keyakinan akan Nashrullah (pertolongan Allah)?

[5]. Jalan demokrasi atau pemilu adalah langkah kompromi antara arus pendukung Syariat Islam dengan para penentangnya, daripada kita menempuh cara perang (konflik). Kalau ada dua jalan, untuk mencapai tujuan yang sama (penegakan Syariat Islam), satu jalan melalui perang, jalan lain melalui kompetisi politik; maka Syariat Islam membimbing kita untuk menempuh madharat yang lebih kecil. Kaidahnya, ikhtaru akhaffi dhararain (memilih madharat yang lebih kecil). Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW sebelum penaklukan Makkah. Waktu itu terbuka dua jalan, secara terbuka memerangi Kota Makkah, atau memilih perjanjian damai dengan mereka. Lalu Nabi SAW memilih jalan damai, melalui perjanjian Hudaibiyah. Tujuannya sama, menaklukkan Makkah, tetapi menempuh cara yang lebih sedikit madharatnya.

PERHATIAN: Kalau kita sudah sampai di titik ini, jangan dibalikkan lagi ke tahap elementer, seperti ungkapan “demokrasi itu haram, bid’ah, sistem kufar, syirik” dan seterusnya. Kita sudah progress pada tahap pertengahan, jangan dimentahkan lagi dengan ungkapan-ungkapan elementer. Mohon jangan membiasakan diri berputar-putar dalam kebingungan dan ketidak-jujuran dalam membangun pemahaman.

[6]. Bagi kalangan yang memutlakkan haramnya pemilu demokrasi dengan segala argumennya, ada sebuah pertanyaan mendasar yang harus dijawab: “Bagaimana menurut Anda jika melalui proses demokrasi dapat ditetapkan Syariat Islam sebagai hukum negara? Bagaimana jika melalui proses pemilu dapat dipilih pemimpin sesuai Syariah? Bagaimana jika melalui demokrasi, kaum Muslimin bisa berkesempatan mengatur negara dengan nilai-nilai Islam?” Mohon pertanyaan ini dijawab dengan jujur. Jika mereka SETUJU dengan demokrasi semacam itu, berarti yang jadi masalah bukan demokrasinya, tapi hasilnya. Jika mereka TAK SETUJU, maka itu aneh. Mengapa mereka tak setuju dengan penegakan Syariat Islam, kepemimpinan Syariah, dan kekuasaan Islam?

[7]. Mungkin mereka akan membantah dengan pernyataan berikut: “Mana buktinya bahwa mekanisme demokrasi bisa menetapkan Syariat Islam? Mana buktinya sistem demokrasi bisa memilih pemimpin sesuai Syariat? Mana buktinya bahwa demokrasi bisa menghasilkan dominasi politik Islam?” Jika demikian pertanyaannya, maka kami bisa berikan sedikit data-data untuk dipikirkan. Pemilu demokrasi di Pakistan pernah berhasil mengangkat Nawaz Syarif sebagai PM, lalu mereka memberlakukan Syariat Islam; meskipun usia pemberlakuan itu sebentar, sebelum Nawaz Syarif disingkirkan. Sistem demokrasi di Pakistan pernah mem-back up kepemimpinan Presiden Ziaul Haq rahimahullah yang Islami. Pemilu demokrasi di Kelantan Malaysia berhasil memantapkan negara bagian itu dengan UU Syariah. Pemilu demokrasi di Mesir berhasil memperbaiki Konstitusi sehingga lebih Islami, dan berhasil mengangkat Presiden Mursi yang hafal Al Qur’an sebagai pemimpin Mesir. Begitu juga, sistem demokrasi di Sudan menjadi jalan dominasi kaum Muslimin di sana. Termasuk demokrasi di Turki berhasil memperbaiki kehidupan rakyat Turki dan adopsi nilai-nilai Islam (seperti busana Muslim dan jilbab) ke dalam kultur sekuler Turki. Bahkan demokrasi di Palestina mengukuhkan Hamas sebagai dominator di wilayah Ghaza. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang ada.

[8]. Mungkin masih ada keraguan dengan pertanyaan: “Tapi faktanya Ikhwanul Muslimin di Mesir dibantai, Mursi digulingkan, FIS di Aljazair dibantai sampai jatuh korban puluhan ribu Muslim?” Jika situasi Mesir dan Aljazair dijadikan ukuran, itu konteksnya berbeda. Di sana yang terjadi adalah KEZHALIMAN, KELICIKAN, KEJAHATAN TERBUKA terhadap mekanisme kompetisi politik yang jujur dan damai. Sebagian orang menggunakan cara kekerasan untuk menghancurkan kemenangan yang diperoleh melalui kompetisi politik yang fair. Jadi dasar masalahnya bukan di kompetisinya itu sendiri. Tapi pada orang yang ngeyel dan tak mau kalah secara sportif, lalu memakai cara-cara kekerasan. Logikanya begini: Ada perlombaan lari diikuti 10 orang pelari. Dari perlombaan itu diperoleh seorang pemenang sebagai juara. Dia dapat piala. Tapi ada yang tak terima. Mereka menghajar sang juara sampai babak belur, lalu piala di tangannya diberikan kepada pelari lain yang kalah. Yang salah disini kan kezhalimannya, bukan kompetisi larinya.

[9]. Kalau kami umpamakan, pemilu demokrasi itu seperti bunga bank. Para ulama Muslim kontemporer sudah sepakat bahwa bunga bank itu haram, karena termasuk ribawi. Tapi pernah diajukan pertanyaan oleh sebagian orang kaya Muslim yang menyimpan uangnya di bank-bank Swiss. Mereka bertanya: “Bagaimana harus kami gunakan bunga bank ini? Jika tidak kami ambil, ia akan dikumpulkan untuk lembaga-lembaga Nashrani, lalu dipakai untuk membiayai kegiatan Kristenisasi. Kalau kami ambil, ia haram hukumnya sesuai fatwa ulama. Apa yang harus kami lakukan?” Akhirnya diberikan fatwa, bahwa bunga bank itu boleh diambil, lalu disedekahkan untuk pembangunan fasilitas sosial seperti jalan raya, jembatan, penerangan jalan, dan lainnya yang bukan bersifat konsumsi. Nah dalam konteks ini, situasinya mirip dengan pemilu demokrasi.

[10]. Yakin, haqqul yakin, bahwa demokrasi bukanlah sistem Islam, bukanlah cara Islami. Singkat kata, ia haram. Tapi kalau hak suara demokrasi kita tidak digunakan untuk mendukung missi perjuangan Islam, ia akan digunakan oleh anasir-anasir anti Islam untuk mencapai kekuasaan, mencapai parlemen, masuk ke proses legislasi UU, untuk mendominasi kepemimpinan birokrasi, dan lainnya. Apa Anda mau hak politik kita diambil kaum anti Islam? Atau dengan kata lain, apa Anda mau bunga bank uang Anda dikumpulkan lembaga-lembaga Zending untuk mengkristenkan Umat manusia? Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

[11]. Terakhir, ini penting disampaikan, bahwa mekanisme demokrasi bukan satu-satunya jalan politik yang tersedia bagi Ummat ini. Masih ada jalan-jalan lain yang terbuka dan perlu terus dikembangkan, sesuai daya dan kesempatan. Jadi tulisan ini bukan bermaksud menafikan jalan-jalan perjuangan lain. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

Demikianlah, bahwa asal hukum pemilu demokrasi adalah haram, bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Tapi dalam situasi darurat, di sebuah negara yang tidak berhukum dengan Syariat Islam, hak suara kita dalam pemilu demokrasi perlu dimanfaatkan, untuk mendukung missi perjuangan Islam. Jangan sampai yang menjadi pemimpin, anggota parlemen, perumus UU, pemimpin birokrasi, dan sebagainya adalah manusia-manusia hedonis, anti Islam, atau sesat akidah. Jika mereka yang terpilih, tentu akan melahirkan banyak musibah dan fitnah bagi Umat ini. Paling kasarnya, sejelek-jeleknya politisi Muslim, dia masih punya sisa-sisa loyalitas kepada agama dan Umatnya. Daripada yang terpilih adalah politisi anti Islam. Nas’alullah al ‘afiyah.

Semoga pembahasan ini bermanfaat, ikut mencerahkan Umat, dan berterima di hati kaum Muslimin. Ya begitulah perjuangan. Ada kalanya kita harus bicara tentang Jokowi, ada kalanya tentang Mujahidin di Suriah, tentang Arab Saudi, dan ada kalanya juga perlu “berkerut dahi” sedikit bicara diskusi seputar demokrasi. Jangan merasa heran ya, kan missi blog ini memang sejak awal merupakan pencerahan Ummat. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

(Abah).

 

Iklan

Memahami Konsep TAKFIR!

Januari 15, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Masalah TAKFIR (mengkafirkan seseorang) banyak dibahas di berbagai kesempatan. Ada yang bersikap lantang dalam Takfir; ada yang sangat lunak bahkan selunak-lunaknya. Hal ini cukup membingungkan Umat. Mari kita kaji tema Takfir ini untuk mendapatkan pemahaman. Bismillah, bi nashrillah, laa haula wa laa quwwata illa billah.

[a]. Orang Liberal mengklaim bahwa: “Yang berhak menghakimi kafir tidaknya seseorang hanyalah Tuhan. Manusia tidak berhak menghakimi manusia yang lain kafir.” Ini adalah kata-kata munkar bin bathil; karena justru Al Qur’an menjelaskan secara gamblang kafirnya kaum Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Bahkan Al Qur’an juga menyebut orang munafik sebagai kafir hatinya; meskipun amal-amalnya tampak Muslim.

Urusan Takfir Berkaitan dengan Darah dan Kehidupan Manusia.

Urusan Takfir Berkaitan dengan Darah dan Kehidupan Manusia.

[b]. Kaidah terbesar dalam TAKFIR (mengkafirkan) adalah: Kita mengkafirkan manusia yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya; dan kita melepaskan manusia yang tidak dipandang kafir oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi hukum Takfir mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, layaknya berbagai perkara apapun dalam Islam.

[c]. Dua kaum sesat dalam Takfir, yaitu KHAWARIJ yang bermudah-mudah mengkafirkan manusia; dan MURJI’AH yang bermudah-mudah dalam menerima keislaman manusia. Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersikap pertengahan, adil di antara kedua sekte itu.

[d]. Perkara Takfir bukan masalah mudah. Ia berada di area AKIDAH,  FIKIH, dan MUAMLAH. Disebut akidah, karena masalah Takfir berkaitan dengan pembeda antara iman dan kufur. Disebut fikih, karena ia dibahas oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fikih pada bab Hukmul Irtidad (hukum orang-orang yang murtad). Disebut muamalat, karena vonis kafir kepada seseorang ada dampak sosialnya (bagi keluarga dan masyarakat). Maka itu jangan sembarangan membahas masalah ini.

[e]. Masalah Takfir banyak dibahas terkait dengan pentingnya menegakkan Syariat Islam. Jika demikian, maka perkara Takfir ini harus kita angkat sesuai Syariat Islam juga, agar selaras. Tidak mungkin rasanya, kita ingin Syariat Islam tegak, tapi kita tidak mau meletakkan urusan Takfir dalam timbangan Syariat Islam.

[f]. Takfir dibedakan atas dua jenis: Takfir ‘Aam atau takfir global; dan Takfir Mu’ayyan atau takfir individu. Takfir ‘Aam misalnya perkataan: “Para penyembah kubur adalah kafir!” Nah, disini tidak disebut nama-nama para penyembah kubur; hanya disebut secara global. Ini boleh dilakukan, sebagai peringatan bagi manusia. Sebagian besar Takfir ulama Wahabi ada dalam posisi ini. Sedangkan contoh Takfir Mu’ayyan misalnya pada perkataan: “Si Fulan bin Fulan, beralamat disini, bekerja sebagai ini, identitasnya begini-begini; dia dinyatakan kafir karena menyebarkan kartun menghina Nabi SAW.” Nah, ini takfir individu.

[g]. Takfir akan berjalan sempurna sesuai Syariat Islam, jika terpenuhi 3 perkara: (1). Ada perbuatan, ucapan, atau sikap yang membuat manusia terkena hukum kekafiran; (2). Ada legitimasi hukum Syariat yang membuat hakim Islam bisa memutuskan vonis kafir kepada seseorang; (3). Ada lembaga penegak hukum Islam yang bisa merealisasikan hukuman (sanksi) terhadap orang yang murtad itu.

[h]. Sebuah contoh, misalnya ada manusia Muslim bernama Rusli melakukan perbuatan kekufuran, misalnya dengan menginjak-injak Al Qur’an. Maka kita tak bisa langsung memvonisnya kafir. Tapi kita serahkan perkara ini kepada Qadhi Syariat (hakim yang tegak berdasarkan Syariat Islam) untuk memeriksa perkaranya; sampai ada keputusan apakah kekafiran Rusli sudah mantap, atau ada keraguan padanya? Siapa tahu, saat menginjak-injak Al Qur’an Rusli dalam keadaan mabuk, sehingga dianggap seperti orang tidak waras. Kalau Qadhi Syariat tidak ada, kita mencarikan fatwa dari Dewan Ulama (Majelis Ulama) yang kredibel, untuk menanyakan status orang itu. Dewan Ulama harus melakukan penyelidikan untuk sampai kepada satu kesimpulan yang mantap.  Jika telah ada ketetapan hukum yang mantap bahwa Rusli memang kafir karena perbuatannya; penegak hukum Syariat segera bergerak untuk melaksanakan sanksi atas Rusli (si murtad).  Sanksi ditegakkan sesuai ketentuan Syariat. Tampak disini, untuk menegakkan hukum Takfir dibutuhkan: Kepastian perbuatan seseorang, legitimasi lembaga hukum Syariat, dan pelaksanaan sanksi sesuai Syariat. Inilah contoh Takfir sesuai Syariat. Kalau belum terpenuhi unsur-unsur ini, maka Takfir yang diberikan belum mencukupi aturan Syariat.

[i]. Kita tidak boleh menetapkan secara pasti (memvonis) misalnya: “Anggota MPR/DPR kafir murtad. Anggota TNI/Polri kafir murtad. Hakim, jaksa, pegawai negara kafir murtad.” Kata-kata demikian tidak boleh diucapkan. Alasannya: Siapa yang mengucapkan kata-kata itu? Apakah dia seorang Qadhi Syariat, atau seorang Mufti, atau seorang Ketua Dewan Ulama yang fatwa-fatwanya mengikat kehidupan kaum Muslimin? Karena fatwa kafir harus memiliki legitimasi hukum. Tidak bisa semua orang obral vonis Takfir. Nanti akan membuat semakin ruwet kehidupan Ummat. Alasan lain: Menyebut jelas “anggota MPR/DPR” kafir murtad, itu termasuk jenis Takfir Mu’ayyan, karena anggota lembaga itu jelas orang-orangnya. Manusia tahu siapa anggota lembaga-lembaga itu, karena ada daftar keanggotaannya. Takfir Mu’ayyan harus benar-benar dilakukan berdasarkan penyelidikan per individu, tidak bisa main pukul rata. Nabi SAW tidak pernah menghukumi kafir kepada suatu kaum secara global, kecuali kepada kaum yang benar-benar kafir seperti musyrikin Makkah, Yahudi, Nasrani, dan semisalnya. Dalam riwayat, Umar bin Khatthab RA meminja izin untuk membunuh seseorang karena dia hendak menyerahkan surat rahasia ke puak-puak musyrikin di Makkah. Namun Nabi mencegahnya, dengan alasan orang itu adalah peserta Perang Badar. Padahal perbuatannya secara zhahir sudah dianggap kafir, karena bersekutu dengan musuh Islam. Begitu juga Usamah bin Zaid RA pernah membunuh seseorang yang mengucap Laa Ilaha Illallah, lalu Nabi SAW marah besar kepadanya. Padahal secara logika, alasan Usamah sangat bisa dimengerti. Alasan lain: vonis semacam itu di negara yang tidak ada legitimasi hukum Hudud seperti Indonesia ini, akan menimbulkan perpecahan di antara kaum Muslimin. Sebaiknya, kaum yang bijak dan penuh perjuangan bersikap hati-hati dalam perkara seperti ini!

[j]. Fakta berbicara, bahwa dalam perjuangan Nabi SAW di Makkah, Takfir diangkat adalah untuk membedakan antara pengikut Tauhid dan pengikut thaghut. Sifat Takfir itu global, dan dalam konteks dakwah Islam. Sanksi atas kaum kafir tidak dilaksanakan di Makkah. Baru setelah kaum Muslimin memiliki legitimasi hukum untuk menetapkan hukum kafir kepada individu berikut sanksi hukumnya, ia dilaksanakan; yaitu setelah Ummat mendapati kedaulatan hukum di Madinah.

Singkat kata, kita harus berhati-hati ketika berbicara tentang Takfir ini. Sebagai Muslim, kita lebih suka jika lebih banyak orang yang menjadi Islam; bukan lebih banyak orang menjadi kafir. Kita mencintai keislaman atas orang lain, seperti kita mencintai keislaman atas diri kita sendiri. Nabi SAW bersabda: “Laa yu’minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi maa yuhibbu li nafsih” (tidak beriman salah satu dari kalian, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri). Cintailah untuk saudaramu, apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri.

Semoga risalah sederhana ini bermanfaat. Amin Allahumma amin.

(Abah Syakir).


Cara Penegakan Hukum KPK Membabi Buta

Mei 30, 2013

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Mula-mula harus disadari bahwa KPK adalah sebuah lembaga hukum resmi. Mereka ini termasuk penegak hukum bersama jajaran kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan instrumen-instrumen hukum ad hoc lainnya. Fungsi KPK adalah penegakan hukum, khususnya dalam ranah pemberantasan korupsi. Sebagai penegak hukum, KPK juga terikat oleh hukum; kalau tidak begitu, lalu apa artinya ia disebut penegak hukum? Intinya, penegak hukum harus melaksanakan tugasnya sesuai prosedur hukum, tidak mentang-mentang, tidak membabi-buta.    

Masih teringat momen penting, sesaat sebelum Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, dijatuhi vonis hukum. Saat itu Antasari ditanya, apakah dia yakin akan memenangkan perkara ini? Dia menjawab yakin. Begitu pun isteri Antasari meyakinkan, bahwa suaminya adalah tipe suami yang baik, tidak seperti yang digambarkan media dia punya affair dengan Rani Yuliani. Kajian hukum atas perkara ini tidak bisa membuktikan keterkaitan Antasari dengan Rani. Bahkan menurut visum dokter, korban Nasaruddin dibunuh dari jarak jauh, bukan tembakan jarak dekat. Keluarga Nasaruddin yang semula menyerang Antasari akhirnya memahami, bukan dia pelakunya.

Antasari adalah korban rekayasa hukum yang sebenarnya. Berbeda dengan Chandra Hamzah dan Bibit Samad yang membangun opini “kriminalisasi KPK” untuk menghindari proses hukum. Antasari lebih gentle dari seluruh pimpinan KPK yang datang kemudian; dia penegak hukum, tapi tidak anti proses hukum. 

Dalam momen berbeda, seorang model Vitalia Shesya, dalam acara ILC, mengaku barang-barang pemberian Ahmad Fathanah, telah dikembalikan ke KPK. Dia juga mengaku, pernah diberi uang jajan dan biaya pengobatan oleh Fathanah. Bila KPK menuntut semua pemberian itu dikembalikan, Vitalia janji akan mencicil. Bahkan dia bersedia “menjual badannya” untuk menutupi hutang ke KPK.  Itu pun disampaikan sambil menangis.  Saya merasa sangat ngeri mendengar istilah “menjual badan” itu. Mestinya Karni Ilyas bisa mengarahkan dialog sehingga santun dan tidak vulgar. 

Saya melihat betapa romantisnya Vitalia setiap menyebut nama Fathanah. Dia selalu menyebut “Mas Ahmad”. Dia menampakkan rasa hormat dan sayang. Bagi orang yang sudah dewasa dan peka, akan mengerti di balik panggilan lembut “Mas Ahmad” itu ada makna keintiman yang hanya mereka ketahui berdua, dan diketahui Allah Ta’ala dan para Malaikat ‘Alaihimussalam

Ilustrasi seputar Antasari hanya sekedar mengingatkan, bahwa KPK pernah punya pimpinan yang gentle, berani menghadapi proses hukum. Bukan seperti Busyro Muqaddas dan kawan-kawan yang selalu berlindung di balik kata “kriminalisasi KPK”. Katanya mengerti hukum, tapi tak berani menghadapi proses hukum? Dalam proses penyidikan Komite Etik KPK, Abraham Samad juga menolak menyerahkan Blackberry-nya untuk diselidiki. Aneh, pimpinan lembaga hukum kok menolak proses penyidikan? Bisa jadi di Blackberry itu terdapat bukti kuat yang bisa menjebloskan dia ke penjara. 

Ilustrasi seputar Vitalia sekedar untuk menjelaskan, betapa KPK sudah membabi-buta dalam menerapkan pasal-pasal “pencucian uang”. Begitu membabi-buta, sampai Vitalia menantang untuk “menjual badannya” demi membayar hutang ke KPK. 

Sebenarnya, awal kasus ini adalah tentang kasus penyuapan yang dilakukan orang-orang PT. Indoguna ke Ahmad Fathanah. PT. Indoguna sedianya akan memberikan suap senilai Rp. 40 miliar. Tahap awal mereka memberikan uang muka senilai Rp. 1 miliar ke tangan Fathanah, di Hotel Le Meredien. Proses penyerahan uang itu tertangkap oleh KPK, lalu Fathanah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja uang yang baru diterima Fathanah disita oleh KPK. 

Nilai material uang suap yang sudah terbukti diberikan kepada Fathanah adalah Rp. 1 miliar. Sisa uang suap yang dijanjikan, Rp. 39 miliar, masih di kantong PT. Indoguna, karena belum diberikan ke Fathanah. Sementara uang 1 miliar di tangan Fathanah sebagian sudah dipakai, termasuk memberi ke Maharani Rp. 10 juta. Uang lainnya sudah disita KPK (nilainya mungkin skitar Rp. 970 juta). Jadi uang suap yang dipakai Fathanah paling sekitaran Rp. 30 juta. Sedangkan  uang ratusan juta, atau puluhan miliar, itu tidak ada di tangan dia. 

Disini ada fakta yang harus dilihat secara cermat: 

[a]. Uang suap yang benar-benar diterima Fathanah dalam kasus ini paling sekitar Rp. 30 jutaan. Selebihnya sudah disita KPK; sedangkan janji tambahan uang dari PT. Indoguna, masih di tangan mereka, belum pindah tangan ke Fathanah. 

[b]. Secara material, kasus ini tidak ada kaitannya dengan kerugian negara, karena pihak yang menyuap adalah swasta (PT. Indoguna), yang disuap juga orang swasta (Fathanah) bukan mewakili negara. Fathanah bukan siapa-siapa. Dia bukan menteri, bukan PNS, bukan pejabat, dan sebagainya. 

Jadi kasus ini sebenarnya susah untuk diangkat sebagai kasus penyuapan, karena kedua belah pihak (penyuap dan yang disuap) tidak mewakili negara. Maka itu kemudian KPK tergopoh-gopoh, sehingga cepat-cepat mengalihkan masalah ke kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang). Awalnya ranah suap, lalu beralih ke TPPU. 

Mari kita melihat masalah ini dari kacamata TPPU. Anggaplah Fathanah telah melakukan kejahatan pencucian uang. Benarkah langkah-langkah yang ditempuh KPK selama ini? 

Perlu dijelaskan, gambaran proses “pencucian uang” kira-kira sebagai berikut: Seseorang mendapat uang kriminal (misalnya hasil korupsi), lalu uang itu dimasukkan ke usaha bisnis legal sebagai investasi, sehingga setelah melalui proses internalisasi, ia menjadi uang legal. 

Untuk terjadinya tindak pencucian uang, harus terpenuhi beberapa syarat: ada pelaku, ada uang hasil kejahatan, ada tindakan kejahatan, ada pihak penerima uang hasil kejahatan, ada proses pemberian uang dari pelaku ke penerima. Semua ini harus jelas bukti-buktinya. Tidak bisa dibuktikan hanya melalui opini Johan Budi, atau pemberitaan media yang massif. 

Katakanlah, misalnya si pelaku adalah Ahmad Fathanah. Si penerima uang, misalnya Vitalia Shesya. Lalu kejahatan yang telah dilakukan Fathanah apa? Kalau dia berbuat jahat, uang hasil kejahatannya mana dan berapa nilainya? Adakah bukti pemberian uang dari pelaku ke penerima? 

Kalau kejahatan Fathanah adalah menerima suap dari PT. Indoguna, itu bukan termasuk pidana suap (korupsi), karena kedua belah pihak sama-sama orang swasta. Kecuali kalau yang menerima uang suap itu Menteri Pertanian Suswono, itu baru penyuapan.  Jadi Fathanah tidak bisa disebut telah “mencuci uang” kalau tidak terbukti adanya tindak kejahatan dia. Pencucian uang dari hasil korupsi, harus terbukti dulu ada tindak korupsinya. Kalau tak ada tindak korupsinya, tidak bisa dituduh melakukan pencucian uang. 

Katakanlah, Fathanah telah mengirim uang ke sejumlah wanita. PPATK mencatat katanya ada 40-an wanita. Apa masalahnya? Apa tidak boleh memberi uang ke orang lain? Apa tidak boleh memberi uang ke kaum wanita? Sah-sah saja kan member uang. Misalnya, Fathanah memberi uang ke ibunya, adik wanitanya, bibinya, keponakan wanitanya, dan seterusnya. Apa yang begitu bisa dipastikan sebagai pencucian uang? 

Harus terbukti dulu: apa kejahatan Fathanah dan berapa nilai nominal kejahatannya? Ini harus terbukti dulu. Kita tidak boleh sembarangan menuduh ini itu, sebelum terbukti sah secara hukum. 

Sejak awal kita sudah sampaikan, uang kejahatan yang benar-benar terbukti menurut KPK di tangan Fathanah adalah Rp. 1 miliar, dikurangi beberapa puluh yang dipakai oleh Fathanah (misalnya untuk perbuatan mesum). Dengan asumsi, itu benar-benar tindak penyuapan. Sedangkan Fathanah dan PT. Indoguna sama-sama orang swasta, sehingga tak merugikan negara sama sekali. 

Selain itu, hal ini sangat penting sekali, tidak semua uang yang berasal dari Fathanah adalah hasil kejahatan, dan tidak setiap uang yang diberikan oleh Fathanah adalah pencucian uang. Bisa jadi Fathanah punya bisnis-bisnis legal dan usaha, lalu dia sering memberi belanja kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk uang yang dia berikan untuk memenuhi syahwatnya. 

KPK tidak boleh sembarangan menuduh, menyita aset-aset, atau menetapkan orang sebagai penjahat, sebelum benar-benar terbukti secara hukum tindak kejahatannya. Mereka tidak boleh melakukan “killing by press” terhadap sosok Fathanah dan orang-orang di sekitarnya. Andai saja dia berbuat mesum, amoral, banyak wanita simpanan, dan seterusnya; KPK tidak boleh masuk ke ranah itu. Mereka cukup berdiri tegak di ranah hukum saja. KPK tidak boleh berubah menjadi MEDIA INFOTAINMENT semisal Insert, Silet, Halo Selebritis, Kroscek, dan lainnya. 

Sangat ironi sekali ketika KPK berusaha menyita seluruh aset-aset Fathanah, termasuk yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Disini menyalahi beberapa fakta hukum yang kuat:  

[1]. Bukti uang yang ditemukan KPK pada Fathanah sekitar Rp. 1 miliar, kurang beberapa puluh juta. Uang itu pun sudah disita KPK. Secara faktual yang dianggap bukti material hanya beberapa puluh juta itu. Ia tak ada kaitannya dengan aset-aset Fathanah yang lain dan uang-uang yang dia berikan kepada banyak orang. 

[2]. Uang beberapa puluh juta yang sudah dipakai oleh Fathanah, itu tak bisa disebut sebagai uang suap, sebab kedua belah pihak (Fathanah dan PT. Indoguna) sama-sama swasta. Sedangkan tindak korupsi suap terkait dengan institusi negara. Apa salahnya sebuah perusahaan swasta seperti PT. Indoguna memberi uang kepada kolega-kolega bisnisnya? Apa itu salah? Apa itu melanggar hukum? 

[3]. Transaksi keuangan yang dilakukan Fathanah, kapan pun itu dan dengan siapapun dia bertransaksi, mula-mula harus diklaim sebagai transaksi yang sah. Transaksi itu boleh disebut “pencucian uang” kalau KPK bisa membuktikan kejahatan Fathanah dan nilai kerugian negara yang ditanggung akibat kejahatan itu. Kalau mereka tidak mampu membuktikan, semua transaksi itu sah. Logikanya seperti sebuah masjid menerima sumbangan uang dari masyarakat. Maka semua sumbangan ini dinilai sebagai infak dan sedekah, selama kita tidak bisa membuktikan bahwa seseorang melakukan korupsi, lalu memasukkan sebagian hasilnya ke kencleng masjid. 

[4]. Misalnya orang seperti Fathanah bekerja sebagai makelar proyek. Tidak semua makelar proyek mendapatkan harta haram dari pekerjaannya. Misalnya, dia membantu menjualkan tanah seluas 5 ha, lalu mendapat fee senilai 50 juta. Uang 50 juta ini seperti uang jasa. Itu adalah legal. Misalnya, seseorang berjasa membantu sebuah perusahaan mendapatkan sebuah proyek dari negara. Karena berjasa, dia dapat uang fee sejumlah tertentu. Itu adalah sah dan legal. Bisa jadi, Fathanah membiayai kehidupannya, membeli aset-aset, member barang-barang ke orang-orang tertentu, dari hasil pekerjaan sebagai makelar proyek itu. 

[5]. Boleh saja Fathanah dijerat pasal suap atau pencucian uang. Boleh-boleh saja. Tetapi KPK harus bisa membuktikan kejahatannya secara faktual, dengan bukti-bukti materiil, dan ada fakta kerugian negara akibat kejahatan itu. Kalau KPK tak bisa membuktikan, mereka tak boleh memvonis tersangka, menyita aset-aset, mempreteli pemberian orang, dan sebagainya. 

[6]. Dan satu lagi, KPK dalam penegakan tidak boleh melakukan “pembunuhan karakter” kepada seseorang, tidak boleh main obral statement di media, atau bersenjatakan opini-opini. Sebagai penegak hukum, mereka harus berdiri  di atas prinsip hukum, bukan main opini. Adapun soal istilah “kriminalisasi KPK” yang sering didengung-dengungkan oleh Busyro Muqoddas dan kawan-kawan, mari kita uji hal itu sesuai kajian akademik, bukan isu media. Jika KPK melakukan aneka kezhaliman hukum, mereka bisa dituntut balik atas segala kerugian yang menimpa orang-orang yang dituduhnya. Berhati-hatilah KPK, Anda sedang berdiri di atas pijakan yang rapuh. 

Cara-cara penegakan hukum yang membabi-buta sangat berbahaya. Misalnya, ada kawan Anda berbuat korupsi senilai Rp. 100 juta. Akibat itu, semua harta dia yang bernilai Rp. 10 miliar disita semua, untuk barang bukti korupsi. Cara begini sangat berbahaya. Nanti para penegak hukum bisa merampas harta manusia seenaknya. Termasuk ketika Anda pernah ditraktir ke Warteg oleh kawan tersebut, Anda dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Lalu –maaf beribu maaf- kotoran Anda yang sudah masuk WC setelah makan di Warteg, harus dibawa ke persidangan sebagai barang bukti. Kemudian Pak Hakim harus berkali-kali menunda persidangan, karena pingsan terus, tidak kuat mencium “sisa metabolisme” dari sejumlah makanan Warteg. Cara-cara demikian sangat mengerikan. 

Tulisan ini saya buat, bukan untuk membela Fathanah. Sama sekali bukan. Tapi untuk meluruskan proses hukum itu sendiri. Fathanah boleh dijebloskan ke penjara dengan hukuman seberat apapun, asalkan dia benar-benar terbukti bersalah. Tapi dia juga berhak mendapat keringanan atau kebebasan, kalau institusi hukum tak bisa membuktikan kesalahannya. Kalau institusi hukum tak bisa membuktikan, ya salah sendiri, mengapa mereka lemah dan rapuh? 

Sejujurnya, kami sangat tidak suka dengan kasus-kasus korupsi, kasus amoralitas, mempermainkan wanita, dan seterusnya. Inginnya sih, para penjahat korupsi dan penoda wanita, diperlakukan sama, yaitu dihukum mati. Tapi bagaimana lagi, kita harus konsisten dengan aturan main yang sudah disepakati. Kalau aturannya sudah demikian, ya bagaimana lagi? 

Itulah mengapa Nabi Saw menjelaskan prinsip universal penerapan keadilan Islam. Beliau bersabda: “Lau saraqat Fathimatu ibti Muhammad la qatha’tu yadaha” (seandainya Fathimah bintu Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya). Konsistensi dalam penegakan keadilan telah Nabi Saw mulai dari keluarganya sendiri. Begitu juga, para insan penegak hukum, harus menegakkan hukum dari diri mereka sendiri. 

Wallahu a’lam bisshawaab. 

(Abinya Syakir).