Ada Apa Sih MUI…

Januari 31, 2009

Bismillah walhamdulillah, was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabih ajma’in. Amma ba’du.

Masih terngiang tentang fatwa golput MUI. Saya benar-benar tidak mengira fatwa ini akan keluar juga. Dikiranya saat Hidayat Nur Wahid mengemukakan ide fatwa golput haram, itu hanya main-main. Tetapi nyatanya benar-benar muncul. Allahu Akbar! Berarti saya kecele deh…kacian deh…(jangan lanjutin).

Saat saya perhatikan rincian fatwa MUI dari situs eramuslim.com (download-nya), disana MUI mendasarkan fatwanya dengan sekian banyak alasan yang kuat dan kokoh. Kalau membaca alasan-alasan MUI, kita akan berkomentar, “Wah, ini sih fatwa ulama Salafi beneran!” Betapa tidak, dalil-dalil Syar’inya sungguh meyakinkan. (Maksudnya begini, yang bisa berdalil dengan dalil-dalil Syar’i itu sebenarnya bukan hanya kelompok tertentu saja. Alhamdulillah, ulama-ulama lokal Indonesia juga mampu melakukannya, bi nashrillah).

Hanya menurut saya (ini sekedar pendapat pribadi ya, bisa salah, bisa juga mendekati kebenaran), cara penempatan obyek yang dibahas dalam fatwa itu tidak tepat dengan realitas politik yang ada di Indonesia saat ini. Fatwanya sudah benar, argumentasinya bagus, tetapi menempatkan konteksnya yang keliru. Dalam fatwa itu MUI menegaskan tentang pentingnya Ummat Islam memiliki pemimpin, tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, dan sebagainya. Semua ini benar dan sudah semestinya demikian. Tetapi ketika obyek “pentingnya pemimpin” itu ditarik ke sistem demokrasi atau praktik Pemilu, nah disitu terjadi “MISSING LINK”. Obyek yang dibahas kemana, realitas yang dibicarakan dimana?

Seperti contoh, misalnya sebuah dewan ulama mengeluarkan fatwa tentang haramnya nonton VCD porno. Disana dijelaskan tentang keburukan-keburukan pornografi, dampak buruknya, pandangan pakar, ulama, dan lainnya. Pokoknya segala yang menyangkut keburukan pronografi telah dibahas dengan tuntas. Tetapi produk akhir dari fatwa itu keluar keputusan: “Jadi, menjual VCD dilarang, sebab khawatir akan dipakai membuat VCD porno oleh tangan-tangan tak bertanggung-jawab.”

Nah, itulah. Dimana premis-premisnya dibangun, dimana konklusinya berujung? Antara pangkal dan ujung tidak nyambung. Pangkal dimana, ujungnya dimana?

Sekarang kita jujur saja:

[o] Anda percaya bahwa pemimpin itu penting? Anda percaya bahwa dalam sebuah negara tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan? Anda percaya bahwa rakyat harus peduli dengan kebaikan negaranya? Ya saya yakin, kita semua meyakini hal itu.

[o] Tetapi apakah Anda yakin juga bahwa demokrasi itu bersifat mutlak, tidak ada pilihan lain selainnya? Apakah Anda yakin bahwa Pemilu itu satu-satunya jalan untuk mendapat pemimpin? Apakah Anda yakin, sebuah negara yang tidak menjalankan demokrasi, disana rakyatnya hancur berkeping-keping? Apakah Anda yakin bahwa kalau 100 % rakyat golput semua, maka Indonesia akan bubar, kehidupan rakyat akan hancur? Bahkan apakah Anda yakin bahwa di suatu negara demokrasi bisa terjadi golput 100 % ? Saya rasa, kita semua tidak meyakini hal ini. Secara teori maupun fakta lapangan, tidak ada buktinya. Iya kan.

Mengapa saya katakan demikian? Sebab bobot fatwa MUI itu sangat berat. Ia menghukumi golput sebagai HARAM. Konsekuensinya, ikut Pemilu adalah WAJIB. Kalau ada kaum Muslimin yang saat Pemilu tidak mendatangi TPS-TPS, mereka dianggap telah BERDOSA. Jadi, kita dianggap MAKSIYAT karena tidak ikut Pemilu.

Ini adalah PELANGGARAN BESAR terhadap Syariat Islam. Sejak kapan Pemilu menjadi kewajiban, demokrasi menjadi keharusan, dan kegiatan-kegiatan pemilihan suara menjadi bagian dari ajaran Islam? MUI bisa dianggap telah memulai bid’ah besar yang bisa mengacaukan agama, dengan fatwa yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dalam Islam, atau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam Islam.

Secara faktual, golput telah terjadi sangat lama di Amerika. Di Indonesia pun sejak Orde Baru suara golput sudah ada. Tetapi apakah karena golput itu, lalu di Amerika atau Indonesia kita kehilangan pemimpin? Bahkan di jaman-jaman Kerajaan Islam di masa lalu, disana tidak ada demokrasi, Pemilu, dll. tetap kepemimpinan tetap ada.

Bahkan dalam sistem demokrasi yang hendak diagamakan oleh MUI itu -maaf jika komentarnya sekeras ini- disana diakui adanya SUARA ABSTAIN, yaitu tidak menentukan pilihan kepada siapapun. Sungguh mengerikan, hendak mewajibkan Pemilu tetapi tidak mengerti sistem Pemilu itu sendiri. Golput itu identik dengan abstain (tidak memilih siapapun). Tanyakan ke siapapun yang menerapkan sistem voting (election), apakah mereka mengharamkan abstain? Tidak ada, kecuali MUI hari ini.

Saya sepakat dengan pandangan Pak Tohir Bawazir, bahwa kita harus peduli dengan politik, harus peduli dengan Pemilu, agar Ummat tidak mengalami kekalahan dalam politik. Tetapi masalahnya, haruskah kita hukumi ikut Pemilu ke level WAJIB, sementara golput dihukumi HARAM? Ingat, dalam Islam itu, hukum WAJIB dan HARAM bukan main konsekuensinya. Mewajibkan Pemilu, mengharamkan sikap abstain, inilah adalah ghuluw (melampaui batas).

Sebagai perbandingan, Imam Ahmad rahimahullah, beliau ketika menyusun kitab Musnad, beliau sangat ketat dalam meriwayatkan hadits-hadits, kalau menyangkut perkara halal-haram. Adapun kalau menyangkut keutamaan amal, akhlak, adab dan lainnya beliau agak longgar.

Kita harus merasa sangat takjub ketika muncul fatwa yang berhukum HARAM bagi golput. Kok seekstrem itu? Apakah Ummat Islam ini sudah sedemikian otoriter dan sangat maniak demokrasi, sehingga harus menerbitkan fatwa berstatus HARAM itu? Aneh bin ajaib. Katanya pro demokrasi, tetapi tidak menghargai pendirian politik setiap orang. Ini sangat rancu. Satu sisi mewajibkan demokrasi, di sisi lain mengharamkan ekspresi politik setiap orang. Namanya demokrasi ya memberi kebebasan berekspresi bagi setiap orang, termasuk kalau ada yang memilih golput.

Pertanyaan terakhir, apakah kita anti terhadap sistem demokrasi atau Pemilu di Indonesia ini?

Sejujurnya, sulit bagi kita mengubah sistem yang telah dibangun selama puluhan tahun, telah diatur dalam Dasar Negara, telah dtulis dalam ratusan atau ribuan buku-buku, telah dilembagakan dengan berbagai UU dan institusi, telah diajarkan secara massif di sekolah-sekolah, telah didoktrinkan secara intensif melalui media-media. Amat sangat sulit mengubah sistem politik yang telah melembaga, mendarah daging seperti ini.

Sebodoh-bodohnya pendukung golput, mereka tidak akan berpikir untuk melenyapkan sistem demokrasi di negeri ini. Sebab mereka tahu, bahwa Pemilu didukung negara, jelas akan tetap eksis selama dipelihara oleh negara. Apalagi di jaman Reformasi, Pemilu dianggap sebagai ruhnya kehidupan politik. Sulit dan teramat sulit untuk memisahkan kehidupan rakyat Indonesia dari tradisi politik demokrasi ini. Jangan mengada-ada, membayangkan jika ada Muslim yang golput, lalu kehidupan perpolitikan di Indonesia akan seketika macet. Ya, darimana teori dan argumentasinya?

Golput itu sejatinya adalah suara politik juga. Ia menjadi suara koreksi kepada para politisi yang banyak melalaikan amanah. Apa buktinya? Tahun 1999 lalu, ketika Pemilu demokratis dimulai lagi, angka golput sangatlah kecil. Namun ketika tahun 2004, angka golput mulai menguat. Apalagi dalam Pilkada-pilkada terakhir. Itu tandanya, masyarakat merasa kecewa dengan perilaku para politisi itu. Ini sebuah bukti nyata, bahwa golput sifatnya REAKSI, bukan kesadaran original (kecuali kalangan tertentu yang memang sudah anti Pemilu sejak awal).

Saya yakin, kalau pelaku golput ditanya, “Apakah Anda setuju jika demokrasi dihapuskan, Pemilu ditiadakan saja?” Saya yakin, mereka tidak akan setuju, sebab masih merasa membutuhkan kegiatan itu. Artinya, sikap golput itu adalah ekspresi politik mereka. Bukan Pemilu-nya yang tidak mereka setujui, tetapi mental dan perilaku politisi yang banyak busuknya itu. Itulah cara berpolitik orang-orang yang merasa tidak mendapat wadah ekspressi dalam sistem perpolitikan yang ada saat ini.

Secara pribadi, saya berharap MUI menganulir fatwa haram golput itu. Setidaknya mengubah muatannya, dari status HARAM golput ke status MUSTAHAB (dianjurkan) ikut Pemilu. Adapun jika kemudian MUI tetap berpegang dengan fatwanya, ya silakan saja. Di mata saya, ikut Pemilu atau tidak, itu hak politik setiap orang. Ia bersifat optional (pilihan), terserah apakah akan dipakai atau tidak.

Dulu di jaman Khalifah Ali Ra., banyak Shahabat tidak ikut Khalifah Ali dalam Perang Jamal maupun Shiffin. Khalifah tidak marah atau menyerang mereka, padahal taat kepada seorang Khalifah Islam seharusnya merupakan kewajiban setiap Muslim. Sikap politik itu pilihan, hatta di negara berdasarkan Syariat Islam, dipimpin seorang Khalifah Islami. Jangan membawa masalah ini ke arah status WAJIB atau HARAM. Ia keluar dari koridor yang semestinya.

Wallahu a’lam bisshawaab.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua salah dan kekurangan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Walhamdulillah Rabbil ‘alamiin.

Bandung, 31 Januari 2009.

AM. Waskito.

Iklan