13 Kesalahan Terbesar Dahlan Iskan

November 9, 2012

Tanggal 5 November 2012, Dahlan Iskan datang ke BK DPR untuk melaporkan 2 nama anggota DPR (Idris Laena dari Golkar, dan Soemaryoto dari PDIP) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 3 BUMN. Sedianya, akan menyusul pelaporan 8 nama lain. Kemudian pada 7 November 2012, Dahlan Iskan mengirimkan utusannya (Kepala Biro BUMN, Hambra) untuk menyerahkan surat yang isinya 6 nama anggota DPR yang juga diduga melakukan pemerasan.

Dalam surat di atas Dahlan menjelaskan kronologi modus pemerasan yang dilakukan anggota-anggota DPR. Isi surat sekitar 2-3 lembar kertas. Karena sedikitnya data, sebagian anggota DPR menganggap omongan Dahlan Iskan itu hanya sampah belaka.  Bahkan Marzuki Alie bersiap melaporkan Dahlan ke presiden, kalau dia hanya asal tuduh, dengan tidak memberikan bukti-bukti kuat. “Kalau ternyata fitnah, kami akan membuat surat ke presiden bahwa Pak Dahlan Iskan menuduh anggota DPR tanpa bukti dan fakta,” kata Marzuki Ali (Warta Kota, 8 November 2012, hlm. 11).

Uang BUMN Puluhan Trilun Dibuang-buang dalam Perjudian Manajemen yang Sangat Mengerikan.

Terkait manuver-manuver Dahlan Iskan ini, setidaknya ada 13 kesalahan besar yang dia lakukan. Disini kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan itu, berikut pendapat tokoh, jurnalis, serta perbandingan data.

[1]. Dahlan Iskan tidak segera melaporkan kasus pemerasan ke aparat hukum. Menurut Ketua MK, Mahfud MD, Dahlan telah melanggar kewajiban (prosedur) hukum. Mahfud berkata, “Menurut saya, Dahlan melanggar kewajiban hukum.” Mahfud menjelaskan, Dahlan Iskan katanya mengetahui ada tindak pemerasan, mengapa dia tidak segera melapor ke aparat hukum (kepolisian)? Mengapa justru melapor ke BK DPR? Padahal lembaga itu hanya mengurusi masalah etika ke-DPR-an. Individu harus taat hukum dan tunduk pada aturan di dalamnya. Jika warga negara tahu ada kejahatan, dia wajib lapor ke aparat. (Republika, 7 November 2012, hlm. 10).

[2]. Dahlan Iskan lebih memilih koar-koar di media. Dalam artikel di Republika, berjudul “Ingin Jadi Seperti Jokowi”, hasil tulisan EH Ismail, dia mengkritik langkah Dahlan Iskan yang cenderung berkoar-koar di media. “Saya hanya sedikit ingin mengkritik langkah Dahlan Iskan yang lebih memilih koar-koar di media dan “hanya” berbicara kepada BK DPR terkait anggota dewan pemeras. Kalau memang dia mengetahui secara pasti orang yang mencoba memeras BUMN, ya laporkan saja ke KPK. Ini masalah hukum,” tulis EH. Ismail. (Republika, 7 November 2012, hlm. 10).

[3]. Dahlan Iskan tidak membawa bukti materiil terkait tuduhan pemerasan BUMN oleh anggota DPR. Dalam pertemuan dia ke BK DPR pada 5 November 2012, dan surat yang dikirimkan ke BK DPR tanggal 7 November. Di dalamnya Dahlan Iskan tidak membahas soal bukti-bukti materiil pemerasan. Tetapi hanya menyebutkan nama anggota DPR dan kronologi peristiwa pemerasan. Surat Dahlan sendiri hanya 2-3 lembar halaman, sehingga ia dianggap sebagai “data sampah”. Akbar Faisal dari Hanura berkata, “Saya takutnya kita mengembangkan informasi yang tidak jelas. Jadi saya menganggap info ini sampah. Lebih bagus Pak Dahlan bawa bukti ke KPK.” (Dahlan Iskan Informasinya Hanya Kertas Gombal, Voa-islam.com, 8 November 2012).

[4]. Masalah pemerasan bukan isu baru, tetapi sudah seperti mendarah-daging di negeri ini. Tentu kita menolak cara-cara pemerasan itu, apapun motif dan modusnya. Tetapi kalau menjadikan masalah itu sebagai OPINI BESAR rasanya terlalu aneh. Masalah pemerasan begitu sudah lagu lama, banyak ceritanya, dan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Ada pemerasan anggota DPR, ada pemerasan aparat polisi/TNI, ada pemerasan partai politik, ada pemerasan para purnawirawan, ada pemerasan oleh LSM, ada pemerasan oleh preman, ada pemerasan oleh wartawan “bodrex”, ada pemerasan oleh orang yang mengaku sebagai anggota KPK, ada pemerasan oleh ini dan itu. Maksudnya, kalau masalah begitu dijadikan MENU UTAMA, maka kita seperti orang yang tidak pernah mendengar berita pemerasan sama sekali. Seolah, sebelum Dahlan bicara, di Indonesia tidak ada modus-modus seperti itu.

Dirut RNI, Ismed Hasan Putro, notabene adalah anak buah Dahlan Iskan; dia tak berani memastikan bahwa tindakan anggota DPR itu merupakan pemerasan. Ismed mengatakan, aksi si anggota DPR itu merupakan modus umum ketika meminta ke BUMN. “Tidak, tidak ada (paksaan permintaan). Yang saya sampaikan dari awal sebetulnya kan sangat sederhana. Itu kan modus, salah satu modus yang sebetulnya sudah menjadi rahasia umum,” kata Ismed Hasan Putro (Republika, 6 November 2012, hlm. 11).

[5]. Dahlan Iskan berusaha mengalihkan fokus masalah, dari inefisiensi di tubuh PLN selama 2009-2010 yang merugikan keuangan BUMN hingga 37,6 triliun, ke isu pemerasan anggota oleh anggota DPR. Sesuai audit BPK, kerugian di PLN sudah terjadi, dengan nilai inefisiensi (buang-buang anggaran) senilai sekitar 18 triliun tahun 2009, dan sekitar 19,5 triliun pada tahun 2010. Mestinya, Dahlan fokus dan gentle bertanggung-jawab atas temuan BPK itu. Bukan malah membuat opini-opini yang bersifat mengalihkan isu ke masalah lain. Tidak masalah ada isu pemerasan, tetapi MAIN CASE Anda harus dihadapi secara laki-laki, bukan secara cewek. Katanya manajer handal, kok mengalihkan isu?

[6]. Kerugian negara dalam masalah inefisiensi PLN amat sangat besar, hingga mencapai 37,6 triliun rupiah. Ia bisa senilai 5 kali Mega Skandal Bank Century yang merugikan negara senilai 6,7 triliun rupiah. Kalau untuk Bank Century ini DPR bisa mengadakan sidang paripurna, maka untuk kasus PLN, mestinya DPR bisa mengadakan sidang pari-pari-pari-pari-purna-nananana. Karena saking paripurnanya. Bangsa Indonesia harus meminta pertanggung-jawaban Dahlan Iskan terkait masalah ini. Jangan biarkan dia lolos, sebab nanti keuangan negara akan dihambur-hamburkan oleh para pejabat dengan seenak udelnya sendiri. Kalau kerugian di PLN ini dibiarkan, waduh benar-benar bakal ancur negara ini. Na’udzubillah min dzalik.

[7]. Dahlan Iskan begitu meremehkan kerugian keuangan negara (BUMN). Hal itu tercermin dari kata-kata dia sendiri. “Benarkah BPK menemukan inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun saat saya jadi Dirut-nya? Sangat benar. Bahkan, angka itu rasanya masih terlalu kecil. BPK seharusnya menemukan jauh lebih besar daripada itu,” tulis Dahlan Iskan. Lihat, Temuan Inefisiensi yang Mestinya Melebihi Rp. 37 Triliun (dahlaniskan.wordpress.com). Hal ini menunjukkan, bahwa Dahlan Iskan begitu meremehkan keuangan negara. Seolah rugi 1, 2, 3 triliun tak masalah; rugi 37 triliun tak masalah; bahkan mestinya rugi sampai 100 triliun, kata dia. Ini adalah corak manusia bebal yang tidak memiliki sensitivitas, sok merasa pintar, sok paling visioner, sok paling “leadership”, dan sangat tidak empati dengan penderitaan finansial masyarakat luas. Manusia macam begini mestinya jangan sekali-kali didekatkan kepada jabatan negara. Bisa hancur negara ini.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Tifatul dan BlackBerry

Agustus 7, 2010

Tulisan ini tak ada kaitannya dengan sentimen kepada menteri apapun yang berasal dari PKS. Bukan kesana arahnya. Tetapi lebih ke soal kejujuran seorang pejabat negara yang membawahi urusan puluhan juta konsumen telekomunikasi di Indonesia.

Baru-baru ini Tifatul Sembiring memberikan pernyataan di depan wartawan TV tentang isu pelarangan mobile phone, BlackBerry, di Indonesia. Dua negara Arab, UEA dan Arab Saudi, secara resmi telah melarang penggunaan BlackBerry (BB) di wilayah hukum mereka. Alasannya, fasilitas BB dicurigai dipakai oleh para “teroris” untuk memuluskan agenda mereka.

Takut Dipakai Para "Teroris" (sumber foto: inilah.com)

Secara singkat perlu dijelaskan, layanan BB ini berasal dari Kanada. Berbeda dengan operator-operator seluler lain, layanan BB oleh Research In Motion (RIM) adalah kenyataan yang sungguh menarik. Operator ini bukan saja menyediakan nomer (SIM Card) bagi pengguna HP, tetapi sekaligus memberikan pesawat teleponnya, bahkan jaringan komunikasi sendiri. Banyak tempat terpencil tidak terjangkau layanan operator reguler seperti Telkomsel, Indosat, dll. tetapi ia mampu dijangkau oleh BB. Artinya, RIM menyediakan fasilitas all in dalam jasa telekomunikasi.

Dari kecanggihan fitur dan kehandalan alat, BB itu seperti pocket computer, yang bisa dibawa kemana-mana. Seseoang bisa leluasa online dimanapun, tanpa harus nenteng-nenteng laptop. Kehandalan layanan BB dalam online tak perlu diragukan lagi. Menurut teman yang memakai BB, dia sangat puas dengan fitur-fitur dan kehandalan pesawat itu.

BB dilarang di UEA atau Arab Saudi karena fasilitas ini memiliki jaringan komunikasi mandiri yang sulit dikontrol oleh pemerintahan suatu negara. BB mengoperasikan satelit komunikasi mandiri, sehingga bisa benar-benar sempurna dalam memberi kebebasan kepada pelanggannya. Dan hal itu pula yang disukai oleh jutaan konsumen BB di dunia. Sementara SIM Card seperti milik Telkomsel, Indosat, Axis, Mobile 88, dll. ya tetap terikat regulasi komunikasi negara. Ibarat kata, BB memberikan “kemerdekaan komunikasi” kepada para penggunanya secara tuntas. Terlepas, para pengguna itu secara teknologi tidak mandiri dari intervensi sistem BB sendiri.

Dalam isu pelarangan BB ini, Tifatul Sembiring memberi pernyataan jelas. Katanya, Pemerintah RI tidak akan melarang penggunaan BB. Hanya Pemerintah meminta supaya RIM (operator BB) membuat data center di Indonesia. Tujuannya, bila sewaktu-waktu Pemerintah mau nangkepi “teroris” yang memakai BB, mereka tinggal masuk ke data center tersebut. Ya begitulah, logika mudahnya.

Pernyataan Tifatul ini disampaikan jelas di depan TV. Saya pribadi menyimak pernyataan dia di depan wartawan. Pemerintah tidak melarang penggunaan BB, hanya meminta ada kerjasama dengan operator BB [khususnya nanti, untuk tujuan nangkepi “para teroris” yang memakai BB itu].

Lalu mengapa kita harus mengangkat isu seperti ini? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Apakah tidak hanya akan memecah-belah Ummat? Bukankah Islam itu rahmatan lil ‘alamiin? [Silakan diteruskan sendiri dengan kalimat-kalimat sejenis yang sudah super standar].

Ya, disini jelas alasannya. Beberapa waktu lalu Tifatul merasa dikerjai, merasa difitnah, merasa dizhalimi, terkait hasil kesepakatan antara Telkomsel dengan Amdocs. Katanya, kita tidak boleh memprotes dia soal masuknya Amdocs ke Telkomsel. Katanya, urusan Amdocs bukan domain Kemenkoinfo, tetapi domain Meneg BUMN.

Nah, mengapa kemudian Tifatul bersuara dalam masalah BlackBerry? Bukankah urusan BB dan Telkomsel sama-sama masalah Telekomunikasi? Mengapa Tifatul “lancang” berbicara soal BB, dan tidak mempersilakan Meneg BUMN, atau Menteri Perindustrian, atau Menteri Perdagangan bicara soal BB? Dimana alasan sejenis “domain Meneg BUMN” itu kini?

Jelas-jelas Tifatul bicara soal BB, karena hal ini menyangkut hajat komunikasi jutaan pengguna BB di Indonesia. Katanya, saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna BB di Indonesia (inilah.com). Tifatul tentu punya kepentingan terhadap nasib 1,5 juta pengguna BB itu.

Lalu bagaimana dengan nasib sekitar 82 juta konsumen pengguna Telkomsel -menurut info eramuslim.com- yang terancam privasinya, dengan masuknya Amdocs ke sistem jaringan Telkomsel? Lebih banyak mana 1,5 juta pengguna BB dengan 82 pengguna Telkomsel?

Mengapa untuk pengguna BB yang jumlahnya 1,5 juta, seorang menteri mau bicara jelas di depan media, sementara untuk 82 juta pengguna Telkomsel menteri tersebut seperti “sakit gigi”? Ada apa ini?

Kita tidak peduli masalah PKS atau nama Tifatul Sembiring. Tetapi kita sangat peduli dengan nasib puluhan juta pengguna Telkomsel. Saya dan keluarga masih memakai fasilitas ini. Jika benar-benar Telkomsel akhirnya mengoperasikan software Amdocs tersebut, ya apa boleh buat, kami pasti akan melepas fasilitas Telkomsel itu. Kalau perlu ikut promo, agar orang lain ikut meninggalkannya juga.

Di mata Tifatul, kasus BB dan Amdocs di Telkomsel seperti memiliki rasa beda. Kasus BB relatif aman bagi kepentingan politik Tifatul, tetapi kasus Amdocs termasuk “lampu merah” baginya. Kalau Tifatul bersuara keras, besar kemungkinan jabatan dia di kementrian akan ditarik oleh Si SBY.

Ya, Tifatul cukup cerdas untuk menimbang harga komitmen membela hak-hak komunikasi puluhan juta rakyat, dan aneka fasilitas yang dia peroleh dari kursi menteri.  Dalam situasi seperti ini seolah sayup-sayup terdengar lantunan syair,  “Andaikan kau letakkan urusan Amdocs di tangan kananku, dan kau letakkan fasilitas gaji menteri di tangan kiriku. Aku pasti akan mengangkat tangan kiriku, dan menurunkan tangan kananku.”