Formula Koalisi Pilpres Juli 2009

April 27, 2009

Partai-partai politik saat ini sedang dilanda kebingungan besar untuk menentukan pasangan koalisi menuju Pilpres Juli 2009 nanti. Alasannya, aturan politik yang ada (UU Politik) dan realitas hasil Pemili Legislatif April 2009, tidak singkron. Aturan politik dibuat seideal mungkin, sementara hasil Pemilu minimalis. Bayangkan, dari 10 besar partai peraih suara terbanyak Pemilu, 7 di antaranya mendapat suara di bawah 10 %. Hanya Demokrat, Golkar, dan PDIP yang mendapat di atas 10 %.

Disini diperlukan penggalian ide-ide untuk menembus kebuntuan formula koalisi menuju Pilpres Juli 2009 nanti. Tujuannya, biar proses menuju tampuk kepemimpinan nasional berjalan lancar.

“Biang Kerok” Masalah

Pangkal dari semua kesulitan ini adalah aturan Pemilu yang mensyaratkan setiap pasangan Capres-Cawapres didukung oleh minimal 25 % suara pemilih dalam Pemilu Legistlatif, atau didukung minimal 20 % jumlah kursi di DPR. Dengan kata lain, hanya “partai gemuk” yang bisa mencalonkan wakilnya dalam Pilpres. Atau partai-partai perah suara kesil saling berkoalisi sehingga tercapai syarat “kegemukan”.

Mungkin asalnya, aturan ini untuk menghalangi partai-partai kecil agar tidak bisa mencalonkan wakilnya sebagai Capres-Cawapres. Tetapi realitas Pemilu April 2009 membuyarkan semua prediksi para politisi. Seluruh partai tidak ada satu pun yang memenui syarat perolehan suara 25 %.

Jika aturan Pemilu itu diterima secara mutlak, jelas tidak ada satu pun partai yang berhak maju dalam Pilpres dengan syarat perolehan suara 25 % pemilih. Paling hanya Demokrat satu-satunya partai yang bisa meraih 20 % kursi di Parlemen. Itu pun kalau perolehan suara Demokrat di Pemilu bisa dikonversi secara mulus menjadi perolehan kursi di Parlemen. Mau tidak mau, partai-partai itu harus koalisi jika ingin melompati limit 25 % perolehan suara dalam Pemilu.

Lalu bagaimana jika partai-partai itu tidak bisa berkoalisi? Atau bahkan bagaimana kalau setiap partai itu tidak mau berkoalisi? Siapa yang mewajibkan bahwa setiap partai harus berkoalisi menuju Pilpres? Apakah ada aturannya, bahwa partai-partai harus menjalin koalisi jika suaranya tidak sampai?

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UU Politik yang melandasi proses demokrasi selama ini TIDAK REALISTIK untuk dilaksanakan. Pasca Pemilu April 2009 tidak ada satu pun partai yang memenuhi hasil suara 25 %, kecuali kalau mereka mau berkoalisi. Sedangkan koalisi sendiri bukan KEWAJIBAN yang memaksa partai-partai politik untuk melaksanakannya.

Jadi, pelaksanaan UU Politik itu semestinya tidak kaku, tetapi lebih fleksibel, sebab kenyataan hasil Pemilu April 2009 tidak memenuhi syarat ideal pelaksanaan aturan tersebut. Apalagi dalam Pemilu April 2009 ini sangat banyak pelanggaran-pelanggaran proses Pemilu yang merugikan partai-partai. Salah satu contoh ialah adanya puluhan juta pemilih yang tidak masuk DPT dan poses penghitungan suara oleh KPU yang sangat lambat.

Baca entri selengkapnya »