Pejabat Indonesia dan “Muka Badak”

April 21, 2013

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Salah satu sebab Allah Ta’ala memberi kemakmuran atau kesejahteraan kepada suatu bangsa, kalau bangsa itu menerapkan PRINSIP KEADILAN dalam kehidupannya. Meskipun mereka negara kafir, kalau menegakkan prinsip keadilan di masyarakatnya, mereka berhak mendapat kesejahteraan. Hal ini tak dipahami oleh umumnya bangsa kita.

Dalam Al Qur’an Allah Ta’ala berfirman: “Wa aqsithuu innallaha yuhibbul muqsithin” (berbuat adil-lah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil). Sikap adil adalah kebalikan dari zhalim. Sedangkan terhadap kezhaliman, Allah Ta’ala mengatakan: “Innallaha laa yahdi qaumaz zhalimin” (sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zhalim).

Prinsip keadilan itu sangat penting ditegakkan, berlaku bagi orang kecil dan para pembesar, bagi kaum laki-laki dan wanita, bagi orang biasa maupun para bangsawan. Selama manusia menegakkan prinsip keadilan ini, dia bisa berharap tumbuhnya kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Selama prinsip ini tak ditegakkan, jangan berharap ada kesejahteraan.

Gue Gak Korupsi, Gak Cari Muka, Gak Gila Jabatan. Gue Alami, Bro!

Gue Gak Korupsi, Gak Cari Muka, Gak Gila Jabatan. Gue Alami, Bro!

Kita tahu Ujian Nasional (UN) tahun 2013 ini sangat kacau. Esensi UN yang bersifat nasiona, serentak, dan seragam jadi hilang karena ada yang ditunda, ada yang diganti jadwalnya, ada yang belum bisa dilaksanakan karena soalnya tak sampai, ada penyediaan soal yang carut-marut (harus memakai mesin fotokopi), dan seterusnya. Sedianya Departemen Pendidikan Nasional ingin membuat prestasi dengan membuat 20 paket soal UN, tetapi malah akibatnya babak-belur luar biasa.

Dalam kondisi begini, Mendiknas Muhammad Nuh sudah secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Tetapi sangat-sangat memalukan kalau hanya meminta maaf. Sangat tidak pantas dia hanya meminta maaf. Dalam sehari dia bisa meminta maaf 100 kali karena maaf itu di mata masyarakat kita sangat murah.

Para penjahat dan pendurhaka bisa kapan saja berbuat buruk, lalu setelah itu mereka berkata: “Kami minta maaf!” Tetapi maaf ini tak menghasilkan perubahan apapun.

Kami menyarankan kepada Bapak Muhammad Nuh, agar dia memulai suatu tradisi yang baik di kalangan pejabat Indonesia. Kami menyarankan beliau agar setelah kegiatan UN ini berakhir, dia segera mundur dari jabatan sebagai Mendiknas. Ini sangat baik, teladan, dan gentle; para pejabat harus menunjukkan sikap tanggung-jawab dan mengasihi masyarakat. Kalau memang tidak mampu memimpin Departemen Pendidikan, ya sudah mundur saja. Anda akan diingat sebagai pejabat yang baik dan mulia, kalau mau mundur.

Kalau Anda hanya meminta maaf, sangat senang dengan segala gaji, posisi, otoritas, kehormatan, dan seterusnya; sementara Anda sendiri tak mampu memimpin urusan dengan baik; kami hanya bisa mendoakan, semoga setiap kezhaliman yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia, baik yang Anda sadari atau tidak, dikembalikan oleh Allah Ta’ala kepada Anda dan keluarga Anda, dalam bentuk kehancuran, kepedihan, dan kekalahan. Amin Allahumma amin.

Ya bagaimana lagi, kalau memimpin tak mampu, mundur tak mau, tetapi terus menzhalimi kepentingan kaum Muslimin (dan rakyat Indonesia) lewat institusi yang dipimpinnya, ya didoakan saja agar kezhalimannya dibalas oleh Allah Ta’ala. Semoga Allah memusnahkan semua impian dan capaian orang zhalim, lalu menggantinya dengan penderitaan panjang.

Kita tunggu sikap gentle Bapak Muhammad Nuh untuk mundur jabatan secepatnya, setelah UN selesai. Juga kami menunggu sikap rasa malu dari pejabat-pejabat bermuka badak yang zhalim, tak mampu memimpin, banyak gaya, dan serakah makan harta negara (masyarakat). Semoga Allah menyadarkan mereka, menjadikan hati-hati mereka berlaku adil, bersikap pengasih kepada rakyat dan bangsa Indonesia; amin Allahumma amin. Kalau mereka tak jua bertaubat, semoga Allah musnahkan semua impian dan capaian duniawi mereka, lalu digantinya dengan penderitaan panjang. Amin Allahumma amin.

Kami sangat menantikan teladan baik dari Bapak Muhammad Nuh, semoga Allah menunjuki hatinya untuk berbuat adil di mata rakyat Indonesia, khususnya kaum Muslimin. Kami tunggu, Pak!

(Mine).

Iklan

Ujian Nasional (UN) dan Bangsa Kita

April 28, 2010

Hasil Ujian Nasional (UN) SMA baru saja diumumkan. Untuk tahun 2010 ini hasilnya lebih buruk dari tahun 2009  lalu. Belum setahun Muhammad Nuh menjadi Mendiknas, langsung disambut dengan hasil UN yang buruk. Menurut data Depdiknas, ada sekitar 267 sekolah SMU di seluruh yang angka kelulusannya 0 % (Pikiran Rakyat, 28 April 2010). Tentu ini merupakan hasil yang sangat memprihatinkan.

Sejak mulai diberlakukan konsep UN pada era SBY-JK (2004-2009), sampai saat ini UN terus mengundang perdebatan sengit di kalangan para pemerhati pendidikan. Bahkan sebagian orang melakukan judicial review ke MK menggugat aturan UN. Dan ternyata dikabulkan oleh MK. UN dianggap tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Namun anehnya, Pak M. Nuh bukannya mengakomodasi keputusan MK, malan melanjutkan program UN itu.

Kasihan kalian Nak...

Kalau melihat UN, ada dua sisi persoalan yang kerap kali disalah-pahami, baik oleh pihak pembela UN (Depdiknas), maupun pihak penggugat UN (kalangan masyarakat, praktisi pendidikan, mahasiswa, dll). Pertama, tentang standar pendidikan nasional; dan kedua, tentang aturan kelulusan. Du hal ini sebenarnya sangat berbeda. Ketika kita tidak membedakannya secara tegas, akhirnya muncul kesalah-pahaman yang berlarut-larut.

Ujian Nasional (UN) sebagai sarana untuk melakukan evaluasi pendidikan secara nasional, itu SANGAT PENTING. Bangsa kita perlu memiliki standar pendidikan nasional. Bahkan bangsa manapun membutuhkan standar itu.  Jadi, UN sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa sesuai standar yang ditetapkan secara nasional, ia sangat PENTING. Kalau mau jujur, sejak saya lulus SD sekitar tahun 85-an, waktu itu sudah ada EBTANAS.

Nah, dalam konteks standar pendidikan nasional ini, keberadaan UN jangan diganggu gugat. Itu sudah tepat. Kita butuh suatu instrumen untuk melihat kemajuan hasil pendidikan melalui UJIAN standar. Bahkan hal ini sudah puluhan tahun ditempuh di Indonesia, melalui EBTANAS itu. Bayangkan, kalau untuk helm motor saja ada SNI, bagaimana mungkin untuk pendidikan tidak butuh standar? Jelas tidak mungkin.

Kalaupun kemudian kita persoalkan, sebenarnya bukan instumen UN-nya, tetapi ATURAN KELULUSAN yang mengikuti nilai hasil UN. Jadi, ini biang kerok masalahnya, bukan instrumen UN itu sendiri. Andaikan aturan kelulusan ini dicabut, UN tetap perlu dilaksanakan dan ditingkatkan pelaksanaannya. Sasaran yang diprotes masyarakat selama ini, sebenarnya aturan kelulusan ini. Disana seorang siswa disebut tidak lulus, kalau nilai UN-nya tidak memenuhi standar tertentu.

Kerancuan yang muncul selama ini: Depdiknas selalu beralasan dengan pentingnya UN sebagai alat uji standar pendidikan nasional. Di sisi lain, para penentang UN tidak spesifik membidik aturan kelulusan yang mengikuti UN, tetapi mereka menyerang nama UN-nya. Kedua belah pihak sama-sama tidak tepat.

Seharusnya, Depdiknas memisahkan aturan kelulusan dari UN. Kemudian masyarakat luas jangan menggugat instrumen UN-nya, sebab kita membutuhkan itu. Tapi gugatlah ATURAN KELULUSAN di balik UN.

Kemudian pertanyaannya: “Bagaimana pandangan kita terhadap aturan kelulusan yang ditetapkan oleh Depdiknas itu? Apakah aturan seperti itu baik atau zhalim?”

Ya, tidak diragukan lagi, aturan kelulusan seperti itu JUSTRU MEMATIKAN MISSI PENDIDIKAN itu sendiri. Dimana-mana yang namanya pendidikan itu untuk mendidik manusia sebaik-baiknya. Yang tadinya buta huruf, jadi melek huruf; yang tadinya miskin ilmu, menjadi kaya ilmu; yang tadinya lemah fisik, menjadi sehat segar; yang tadinya nol keahlian, akhirnya terampil; yang tadinya kurang adab, menjadi beradab, dan seterusnya. Ibaratnya, terjadi transformasi dari kegelapan menuju cahaya.

Para filosof, para ahli, para pemuka pendidikan dimanapun, tidak akan menilai hasil pendidikan hanya dari beberapa LEMBAR JAWABAN UJIAN saja. Ujian ini hanya instrumen untuk mengetahui, apakah materi didik yang ditetapkan sudah terserap dengan baik atau tidak? Itu saja. Ujian itu dimanapun hanya alat evaluasi, bukan tujuan pendidikan.

Sungguh Depdiknas bisa dianggap sebagai institusi yang paling zhalim terhadap missi mendidik warga negara, jika mereka menjadikan hasil UN sebagai standar kelulusan. Untuk meluluskan siswa dari sekolah, harusnya alat ukur dan instrumen sangat banyak. Mulai dari prestasi akademik, moralitas siswa, kedisiplinan, karya ilmiah, kesehatan, sikap sosial, kepedulian sosial, kreativitas, inisiatif, dll. Banyak instrumennya.

Kalau kita hanya menilai dari sisi prestasi akademik saja, itu sudah dianggap ZHALIM. Padahal alat ukur nilai akademik bisa ulangan harian, tugas, ujian semester, ujian lokal, dll. Apalagi ini alat ukurnya hanya hasil UN saja? Allahu Akbar, betapa SANGAT ZHALIM sistem pendidikan seperti ini. Tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” amat sangat jauh dari harapan.

Kalau dirunut lebih dalam, mengapa harus ada aturan kelulusan yang sangat zhalim seperti itu? Bahkan dinilai dari tujuan pendidikan nasional pun, jauh panggang dari api.

Semua ini terjadi karena Pemerintahan SBY menganut SISTEM LIBERAL. Itu harus diingat dan dicatat dengan tinta sangat tebal. Anda harus ingat, salah satu prinsip sistem liberal ialah: menghargai manusia berdasarkan ukuran-ukuran materialis belaka! Di mata kaum liberal, manusia banyak atau sedikit, tidak dilihat sisi manusiawinya. Manusia hanya dilihat sisi produktifitas komersialnya, kontribusinya bagi pasar, kontribusi bagi peningkatan modal, kontribusi bagi mobilitas modal, dll. Adapun manusia yang lemah, tidak pintar, tidak memiliki skill tinggi, kurang teredukasi, dll. mereka dianggap sebagai: beban anggaran, menghambat investasi, mengganggu pertumbuhan ekonomi, tidak siap kompetisi pasar bebas, dll.

Nah, aturan kelulusan yang mengikuti UN, sebenarnya merupakan perwujudan dari sistem kehidupan nasional yang LIBERALIS di bawah kepemimpinan SBY. Di mata kaum liberal, ada jutaan siswa yang tidak terdidik dengan baik, mereka dianggap “beban anggaran” atau “beban subsidi”. Bukan dianggap sebagai manusia beradab yang berhak dididik, diajari, dan diberdayakan sebaik-baiknya.

Dan lebih ironisnya lagi: kebanyakan guru-guru di Indonesia adalah pengagum SBY dan pemilihnya dalam Pilpres kemarin! Nah, inilah salah satu contoh balada kehidupan di Indonesia.

Semoga tulisan ini ada manfaatnya, dalam rangka mengembalikan missi pendidikan ke arah semula, yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa!” Alhamdulillah Rabbil ‘alamiin.

AMW.