Ummat Islam dan Prabowo Subianto

April 23, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Secara pribadi kami bisa memahami sikap Ketua Umum PPP yang bersikeras mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres Juli 2014 nanti. Terlepas kelebihan dan kekurangan Prabowo, kami menilai langkah Suryadarma Ali itu telah melewati suatu kajian politik yang sangat dalam dan luas. Setidaknya, dalam gambaran kami sendiri, dukungan terhadap sosok Prabowo sangat strategis bagi masa depan bangsa ini; dengan asumsi, semua ini hanya ikhtiar saja, sedangkan secara hakiki segala urusan bangsa ini ada dalam genggaman Tangan Allah Ta’ala.

Coba kami runut penjelasan ini dalam poin-poin syarahan sebagai upaya memahami langkah poliyik yang diambil Suryadarma Ali, serta sebagai tambahan penjelasan bagi kaum Muslimin secara umum. Tapi mohon disadari bahwa sikap ini sepenuhnya independen, sebagai buah telaah politik murni, tidak bersifat partisan.

[1]. Mula-mula kita berangkat dari analisis masalah terberat yang menimpa bangsa ini. Apa masalah terberat kita selama ini? Banyak orang melontarkan pandangan dan teori. Namun kami mempercayai, masalah berat yang menimpa bangsa Indonesia ini, lalu mengguncang sendi-sendinya adalah MASALAH EKONOMI & KEMISKINAN. Hal itu bermula dari Krisis Ekonomi tahun 1997-1998 yang berakibat terjadi LIBERALISASI kehidupan bangsa di segala bidang. Krisis Ekonomi diikuti Reformasi politik, namun di balik itu terjadi gelombang LIBERALISASI KEHIDUPAN yang sangat massif.

[2]. Ketika terjadi liberalisasi kehidupan, yang diawali liberalisasi ekonomi, yang menanggung dampak terberat adalah Ummat Islam, karena mayoritas penduduk negeri ini memang Muslim. Ummat Islam merupakan komponen terbesar yang menjadi korban liberalisasi ekonomi dan kehidupan. Banyak Muslim menjadi rusak agama dan imannya karena: berbuat kemusyrikan, murtad dari agamanya, berbuat jahat/kriminal, berbuat korupsi, menjadi TKW ke luar negeri, membuat bisnis hedonis, memalsukan produk, mengedarkan narkoba, menjual diri, merebak aliran sesat, hedonisme, dan seterusnya. Akibat rusaknya urusan ekonomi negara, merusak juga kehidupan agama dan keimanan kaum Muslimin. Ada ungkapan hikmah yang berbunyi: “Kadal faqru an yakuna kufra” (hampir saja kefakiran itu membuat seseorang menjadi kafir). Ungkapan ini tampaknya relevan.

[3]. Dalam pandangan kami, untuk memperbaiki kehidupan kaum Muslimin, mau tidak mau kita harus turun membereskan ekonomi negara ini. Faktanya, Reformasi politik 1998 dijadikan pintu masuk oleh kekuatan-kekuatan ekonomi asing untuk menguasai aset-aset ekonomi nasional dalam segala bentuknya (potensi, bahan tambang, bahan baku, sumber energi, pasar barang, konsumsi publik, dan seterusnya). Rektor UGM, Prof. Pratikno, belum lama lalu menjelaskan, sekitar 70-80 % potensi ekonomi nasional telah dikuasai asing. Jika demikian, apa bedanya era penjajahan kolonial dulu dengan kenyataan sekarang? Kalau hidup di zaman penjajahan kaum Muslimin menderita, toh di zaman sekarang juga sama-sama menderita. Hingga dengan nada yang sangat prihatin KH. Cholil Ridwan menyebut kaum Muslimin dengan istilah “Muslim Dzimmi”.

[4]. Era Reformasi ditandai dengan munculnya partai-partai politik dan pemilu tahun 1999. Di antara partai-partai itu ada yang menjadikan Islam sebagai azas partai. Kami masih ingat, tahun 1999 sempat beredar isu agar partai politik dilarang menjadikan agama sebagai azas partai. Maka tampillah Partai Keadilan, PPP, PBB, PKNU, dan sebagainya memperjuangkan agar azas Islam dihormati. Soal di hari ini mereka tak lagi menghargai azas Islam, itu urusan lain. Mestinya, hadirnya partai-partai Islam ini memberi jalan besar bagi mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa. Masalah terberat kita ekonomi, ya mereka tampillah selesaikan urusan tersebut. Tapi nyatanya, sejak tahun 1999, 2004, hingga pemilu 2009 nyaris tidak ada partai Islam yang gigih perjuangkan perombakan ekonomi yang sedang dianeksasi asing ini. Secara ide, wacana, atau verbalitas Pak Amien Rais sangat kencang bicara tentang ancaman penjajahan ekonomi asing ini; namun secara politik tidak ada artinya. Malah beliau dan PAN sangat giat mendukung SBY yang jelas-jelas merupakan antek NEOLIB kelas satu.

[5]. Sangat  mengherankan jika melihat tipikal politik partai-partai Islam. Apa yang mereka perjuangkan rata-rata isu yang bersifat minor. Disebut penting ya penting, tapi disebut itu prioritas jelas bukan. Misalnya, isu tentang gratifikasi, absensi anggota DPR kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, UU politik, isu-isu media, dan seterusnya. DPR sempat bekerja baik ketika mengawal Skandal Bank Century; jika kasus ini dijadikan pintu masuk untuk merobohkan rezim Neolib sangatlah bagus; tapi nyatanya sampai saat ini isu Bank Century tidak karuan arahnya. Begitu juga Ummat Islam non parlemen, isu-isu yang diangkat pun tidak menukik masalah sebenarnya bangsa ini, yaitu dominasi asing dalam kehidupan nasional.

[6]. Munculnya Prabowo dan Gerindra pada tahun 2008 memunculkan harapan dan perasaan “sayang”. Harapan, karena Prabowo Subianto paham masalah terbesar bangsa ini dan sedang berjuang untuk memperbaikinya. Sedang “sayang-nya” justru yang mengangkat missi perjuangan tersebut bukan partai-partai Muslim semacam PAN, PKB, PKS, PPP, PBB. Pertanyaannya, kok partai nasionalis lebih peduli masalah berat bangsa? Aneh kan. Lebih aneh lagi, sejak 2004, 2009, sampai 2014 ini partai-partai Muslim masih satu paket dengan rezim Neolib SBY. Tidak ada satu pun yang berani oposisi.

[7]. Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Suryadarma Ali pada sebelum Pemilu 2009 yang menjalin kesepakatan politik dengan Gerindra. Dalam hemat kami, alhamdulillah ada partai Islam yang paham urusan bangsa ini. Meskipun telat atau mendukung partai nasionalis lain, kami sangat mengapresiasi langkah Suryadarma Ali tersebut. Jika kemudian sebelum Pemilu April 2014 dia lagi-lagi menunjukkan dukungan kepada sosok Prabowo Subianto sebagai Capres, itu hanya penegasan saja dari komitmen sebelumnya. Ini sangat kami hargai.

[8]. Perlu dipahami, hadirnya Prabowo dengan Gerindra yang berusaha memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi nasional, ini bukan sesuatu yang baru. Sejak ICMI berdiri akhir 1990, lembaga ini telah menyuarakan pentingnya membangun Ekonomi Kerakyatan. Bahkan istilah tersebut, mereka yang pertama kali mempopulerkannya. Di tubuh ICMI ada sosok Adi Sasono, tokoh yang tulen pro ekonomi kerakyatan, koperasi, petani, dan seterusnya. Beliau oleh media-media Barat dijuluki sebagai “The Dangerous Man” atau “The Robin Hood”. Sosok Prabowo sendiri juga dianggap berbahaya oleh Amerika, Singapura, China, dan sebagainya; karena dianggap sulit dikendalikan. Ide ekonomi kerakyatan ini sudah digulirkan sejak era Soeharto yang ekonominya relatif stabil; lalu bayangkan dengan kondisi saat ini? Betapa sangat butuhnya kita pada konsep ekonomi yang berpihak ke rakyat kecil sebagai jumlah terbesar bangsa ini. Kalau ekonomi rakyat membaik, diharapkan kepedulian mereka kepada agama dan keimanan, akan membaik pula. Amin ya Rahiim.

[9]. Sangat-sangat disesalkan, mengapa ide ekonomi kerakyatan, ide memperkuat kemandirian pangan, ekonomi petani, nelayan, koperasi, UKM, dan seterusnya; mengapa ia muncul dari kalangan partai nasionalis? Mengapa partai Islam (Muslim) tidak peduli dengan semua itu. Malah ada partai “Islam” tertentu yang konsep politiknya jelas-jelas mendukung pasar bebas. Katanya, Nabi SAW juga mendukung pasar bebas karena membebaskan harga ditentukan oleh pasar. Masalahnya, di era Nabi SAW makro ekonomi dapat dikendalikan dengan baik sehingga muncul persaingan positif di tingkat ekonomi riil; sedangkan di zaman sekarang makro ekonomi justru dikendalikan oleh kapitalis, sehingga kalau konsep pasar bebas dianut, hancurlah para petani, nelayan, pedagang, UKM, koperasi, dan sebagainya. Di era Nabi SAW dominasi kaum Yahudi mampu dieliminir dengan baik sehingga tidak menimbulkan monopoli.

[10]. Secara normatif atau tekstual, kaum Muslimin negeri ini, terutama ormas-ormas Islam, ingin punya Capres/Wapres sendiri dari kalangan Islam. Ingin maju sendiri dalam bursa Pilpres dengan mengandalkan suara pemilih Muslim. Sosok Prabowo mungkin dianggap sekuler-nasionalis, tidak berpihak ke Islam (Syariat). Justru kami bertanya-tanya, mengapa selama ini partai-partai Islam (Muslim) begitu rapat mendukung rezim Neolib SBY? Apakah itu bukan kemunkaran besar yang seharusnya sangat dijauhi? Apa buktinya partai-partai Islam (Muslim) itu loyal kepada kaum Muslimin kalau selama ini jelas-jelas mendukung Neolib? Masalah kita bukan semata soal rancangan UU perkawinan, kesetaraan gender, homoseksual, dan sejenisnya. Tidak semata-mata itu, tapi yang paling utama adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan kaum Muslimin atas negeri, perekonomian, dan kehidupannya; setelah selama ini bangsa kita dikendalikan kaum kapitalis, hedonis, kolonialis.

[11]. Kami sama sekali tidak memuji-muji Prabowo, karena pada dasarnya tidak ada manusia sempurna. Seorang ulama yang saleh saja punya potensi kesalahan dan kekurangan; apalagi seorang Prabowo? Tapi dukungan kepadanya muncul karena kami melihat dia punya program untuk memperjuangkan kembalinya kedaulatan bangsa di negeri ini. Siapa yang akan mengembalikan hak-hak ekonomi dan kehidupan bangsa kita? Kalau PKS, PPP, PAN, PKB, PBB, atau siapapun punya komitmen ke arah itu, pastilah kami akan mendukung penuh mereka. Mengapa? Ya karena -menurut analisa kami- rusaknya urusan ekonomi inilah yang menjadi sumber rusaknya kehidupan agama dan keimanan kaum Muslimin.

[12]. Dalam pandangan (politik) kami, untuk memperbaiki keadaan bangsa ini harus bertahap. Begitu pun dalam penerapan Syariat-nya. Tidak bisa kita saat ini langsung ujug-ujug meminta diberlakukan “hukum potong tangan dan rajam”. Kita harus siapkan dulu aspek pengetahuan, kesadaran, kesejahteraan, dan proteksi kehidupan Ummat, baru setelah itu melaksanakan Syariat secara kaffah. Kalau tidak percaya, cobalah Anda lihat pasal-pasal pembahasan hukum fikih Islam; para ulama meletakkan pembahasan hukum pidana (Hudud) rata-rata di bagian akhir pembahasan. Dan Rasulullah SAW sendiri menyempurnakan pelaksanaan hukum Syariat saat Haji Wada’, ketika beliau hapuskan riba dan dendam darah pada orang-orang tertentu. Tidak lama setelah itu, beliau Shallallah ‘Alaihi Wasallam wafat menuju Allah Rabbul ‘alamiin. Berbeda halnya kalau di negeri ini terjadi PERANG, kemudian kaum Muslimin berhasil memenangkan peperangan; maka kita punya otoritas penuh untuk menentukan haluan hukum.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mendukung program Prabowo karena ia sesuai dengan garis program ekonomi ICMI waktu itu; sesuai ide yang digagas Adi Sasono; dan hal itu sangat dibutuhkan bangsa Indonesia yang noatebe mayoritas Muslim ini. Sekali lagi, fokus pada program dan missi-nya; bukan sosok personalnya. Sampai di titik ini, sekali lagi, kami bisa memahami langkah politik Bapak Suryadarma Ali, meskipun beliau memiliki pertimbangan berbeda.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan menginspirasi. Amin Allahumma amin.

(Mine).


Kembalilah Ke Jatidiri Partai Islam (Suara Seorang Simpatisan PKS)

Mei 23, 2011

 

Merindukan Partai Sejati…

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Baru-baru ini ada sebuah komentar menarik dari seorang pembaca blog. Beliau yang menamakan dirinya sebagai “Simpatisan PKS” itu dengan amat sangat berharap, agar PKS kembali ke jatidiri sebagai Partai Islam, Partai Dakwah, Partai Kader, yang lebih komitmen kepada amar makruf nahi munkar. Bukan partai terbuka, atau partai nasioalis seperti saat ini.

Karena pentingnya masukan ini, dan sebagai bagian dari upaya memperbaiki keadaan Ummat, komentar itu saya muat dalam sebuah tulisan tersendiri. Ada sedikit perbaikan-perbaikan redaksional, tanpa keluar dari substansi tulisan yang dituju oleh penulisnya. Silakan disimak dan direnungkan!

Karena 3 orang adik saya anggota PKS maka kami ( 11 bersaudara ) bersama suami, istri dan anak-anak kami yg telah dewasa, semuanya menjadi simpatisan PKS.  Berbagai stiker dan atribut PKS kami tempel di jendela dan pintu rumah sebagai dukungan nyata kami kepada PKS. Namun belakangan ini kami terkejut dengan tingkah polah elit PKS yg memalukan dan semakin jauh dari harapan….

Sebut saja sikap berang Fahri Hamzah di TV ketika SBY memilih Boediono sbg Wapres-nya dan bukan kader PKS. Terlihat jelas sikap gila jabatan dan kekuasaan elit PKS disitu !!!, Lebih miris lagi manakala dalam berpolitik ternyata PKS tidak lagi berpegang kepada amar ma’ruf nahi munkar, melainkan kepada perhitungan untung rugi yang didapat melalui lobi-lobi politik !!!

Dan yang paling mengejutkan adalah manuver politik yang dilakukan oleh Anis Matta dan Mahfudz Siddiq yang membelokan haluan partai dari partai islam (partai kader) menjadi pertai terbuka !!! Luar biasanya kedua orang ini membuka pintu partai untuk dua tujuan, yaitu mempersilahkan siapa saja (dari agama apapun ) masuk ke PKS sekaligus mempersilahkan kader (bahkan pendiri PKS) yang masih mengiginkan PKS sebagai partai dakwah, partai Islam, atau partai kader, untuk keluar melalui pintu tersebut dan membentuk partai baru. Mendapat tantangan ini, para deklarator PK yang ingin melihat PKS tetap sebagai partai dakwah pun beramai-ramai keluar dari PKS (yang dulu bernama PK ) itu….

Sebagai simpatisan, kami jelas kecewa dengan sikap elit  PKS yang lebih memilih orang luar yang tidak jelas akhlaknya dibanding para deklarator yang sudah jelas visi, misi dan tekadnya dalam menegakkan Dinul islam. Sebagai masukan bagi PKS, daya tarik PKS bagi kami adalah jati dirinya sbg partai dakwah, partai kader, dan satu-satunya partai di Indonesia yg berani menyatakan diri sbg partai Islam.

Kini setelah PKS jadi partai terbuka (nasionalis ), daya tarik itu sudah hilang, pupus, bak debu tertiup angin. Tak ada lagi daya tarik PKS yg dapat memikat hati kami dg dijadikannya PKS sbg partai terbuka, maka ia sudah tak ada beda sama sekali dg PDIP, GOLKAR, maupun Demokrat. Kalaupun ada bedanya maka itu hanya ada pada anggotanya dimana semua partai nasionalis itu anggotanya tahu kalau partainya adalah partai nasionalis; sedangkan anggota PKS tidak tahu kalau partai mereka sekarang adalah partai nasionalis juga; mereka tidak tahu kalau mereka sekarang layak disebut sbg Kaum Nasionalis !!!

Harapan kami sekeluarga, semoga PKS kembali ke jalan yg benar sbg Partai Dakwah, Partai Kader, atau Partai Islam. Dan jika harapan ini tidak terkabul, maka mohon maaf keluarga besar kami plus keluarga besar istri dan anak kami terpaksa mengucapkan….”Bye bye PKS!!!” Sekaligus mengucapkan selamat datang partai nasionalis baru yaitu PKS yg sekarang di percaturan politik tanah air. Angkatlah bendera Nasionalismemu tinggi-tinggi dg penuh kebanggaan dan jangan malu untuk mengucap, “Aku bangga dg Partai Nasionalis PKS ku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Dan kami pun akan menyambut dg ucapan …” Selamat berjuang sendiri, wahai kaum Nasionalis !!!!!!”

BUAT SEMUA KADER “PKS”

Sebelum kami benar-benar meninggalkan PKS, ada baiknya kami sampaikan harapan terakhir kami ini, yaitu: “Jika PKS ingin mendapatkan kembali simpati dan suara kami di Pemilu yang akan datang , maka tak ada cara lain kecuali mengembalikan PKS sbg Partai Islam, Partai Kader, atau Partai dakwah yang berani menegakkan amar ma’ruf nahi munkar berdasar Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Bukannya menimbang segala sesuatu berdasarkan perhitungan untung rugi melalui lobi-lobi politik seperti yg belakangan ini sering dilakukan oleh elite PKS dg begitu terbuka (bahkan telanjang) di mata kami para simpatisan PKS (yang bagi kader PKS sendiri mungkin tidak terlihat ).”

Sampaikan harapan kami ini kepada elite kalian!  Sampaikan kriteria partai yg akan kami pilih di Pemilu yg akan datang ini, yaitu PKS spt yg dulu, yg penuh pesona, yg tidak tergiur oleh harta, tahta dan jabatan…. Kami menginginkan kader yg santun tutur budi bahasanya (tidak spt Fahri Hamzah yg mengumbar emosi ketika SBY memilih Boediono jadi Wapres-nya ). Kami rindu PKS spt PK dulu…. idealis, ruhamma, Islami, santun, tidak gila jabatan !!! Kami rindu akan sikap kader PKS di tingkat paling bawah yg begitu sopan santun dan bersikap lemah lembut, jauh dari kalimat-kalimat kotor dan caci maki antar sesama muslim, apalagi sesama kader PKS.

Sekarang segalanya bergantung kepada sikap para kader PKS sendiri…. Jika tetap memerlukan dukungan keluarga besar kami dan keluarga besar suami dan istri kami, maka syaratnya adalah kembalikan PKS sbg Partai Islam, Partai dakwah atau Partai Kader…. Tapi jika tidak memerlukan dukungan simpatisan dan hanya ingin mengeandalkan suara dari anggota atau kader PKS sendir maka monggoooo… Silahkan pertahankan PKS sebagai Partai terbuka alias Partai Nasionalis … dan dengan legowo kami pun akan dengan enteng mengucapkan…Bye Partai Nasionalis PKS…..
Sampaikan masukan ini kepada elite PKS yg sekarang memegang kendali Partai (banyak teman saya yg juga simpatisan PKS yg mengambil sikap seperti saya, maka jangan kaget jika PKS tetap ngotot jadi Partai Nasionalis suaranya akan jauh merosot, bahkan habis di Pemilu yg akan datang… Gak percaya ?? Monggooo, pertahankan saja PKS sbg Partai Nasionalis dan kita lihat buktinya di Pemilu mendatang…). [Selesai].

Dalam komentar di atas ada kalimat yang sangat penting direnungkan. “Jika tetap memerlukan dukungan keluarga besar kami dan keluarga besar suami dan istri kami, maka syaratnya adalah kembalikan PKS sbg Partai Islam, Partai dakwah atau Partai Kader….” Kalimat ini amat penting.

Kalau bicara politik secara riil, tentu jumlah dukungan dari sebuah keluarga, tidak mencukupi untuk memenangkan sebuah partai atau mengalahkannya. Karena untuk mendapat 1 kursi anggota DPR di suatu provinsi bisa dibutuhkan jumlah pemilih sekitar 500 ribuan. Sebuah jumlah yang tidak kecil.

Tapi di balik ungkapan itu ada suatu MAKNA yang sangat mengharukan, yaitu kerinduan hati sebuah keluarga Muslim kepada partai Islam, partai dakwah, yang komitmen dengan ajaran Islam dan amar makruf nahi munkar. Begitu besarnya kerinduan itu, sampai menjadikan dukungan keluarga sebagai “bargaining”. Siapa tahu akan dipedulikan oleh elit-elit PKS.

Masya Allah, itulah kesungguhan yang sangat berharga. Semoga Allah menerima amal dan komitmen seperti itu. Amin. Sebab Nabi Saw mengatakan, “Li kulli imri’in maa nawa” (bagi setiap orang mendapat pahala sesuai apa yang dia niatkan).

(Politische).


Pernyataan Yusril Ihza Mahendra

Mei 28, 2009

Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra. Dalam acara INTERPOL baru-baru ini di sebuah stasiun TV, Yusril ditanya oleh reporter TV. “3o tahun lalu ada pengamat yang memprediksikan bahwa partai-partai Islam akan semakin tersingkir dari percaturan politik di Indonesia?” Kurang-lebih seperti itu pertanyaannya.

Yusril menjawab dengan lugas, bahwa partai Islam mungkin saja posisinya tergeser oleh partai-partai lain, tetapi politik Islam akan tetap kuat di Indonesia. Politik Islam tidak melulu ada di partai Islam saja, tetapi di partai-partai nasionalis pun misi politik Islam ada. Demikian pandangan Yusril.

Terlepas penilaian kita kepada sosok Yusril dengan pragmatisme politiknya, tetapi apa yang dia sampaikan di atas sangatlah penting. Seperti kenyataan yang sama-sama kita saksikan saat ini, betapa partai-partai Islam semua merapat ke In Cumbent (SBY dan Demokrat). Alasannya hanya satu, yaitu ingin mendapat kue kekuasaan kalau nanti SBY menang dalam Pilpres.

[Kalau seandainya SBY kalah, partai-partai Islam itu pasti akan merapat ke partai penguasa untuk mengemis kue kekuasaan. Ya memang, serendah itulah mereka menghargai nama ISLAM].

Harus diakui, era partai Islam secara ideologis, pemikiran, moral, dan perilaku, bisa dikatakan sudah berakhir. Namun tidak berarti, misi politik Islam sudah selesai. Tidak sama sekali. Justru partai-partai yang semula dianggap nasionalis, bahkan sekuler, ternyata mereka memiliki sifat-sifat yang menguntungkan misi perjuangan politik Islam.

Contoh, Jusuf Kalla dan Golkar. Semua orang tahu, Golkar bukan partai Islam, tapi partai nasionalis. Lalu lihatlah bagaimana penampilan Bu JK yang kemana-mana sangat konsisten dengan jilbab-nya. Bu JK ini termasuk wanita istimewa, telaten mendampingi suami, apapun maunya. Tapi beliau tidak pernah tampil tanpa mengenakan jilbab.

Jusuf Kalla sendiri adalah politisi yang selalu tampil bersahaja (tawadhu). Dibandingkan penampilan Anis Matta atau Fahri Hamzah, Pak JK lebih hamble (sederhana). Dia selalu memakai kemeja putih, bawah baju dikeluarkan. JK berbicara egaliter dengan masyarakat. Kadang tampak ngeyel dengan argumen-argumennya, tapi kadang mengapresiasi orang lain secara wajar. Ya, gaya Bugis-Makassar pada umumnya lah. Dari sisi penampilan, JK telah menunjukkan sikap kebersahajaan.

Contoh lain, Prabowo dan Gerindra-nya. Dalam beberapa pernyataan, Prabowo mengemukakan bahwa garis politiknya adalah Sosialisme atau pro rakyat kecil. Dalam iklan, pemikiran, atau manifesto politiknya, Gerindra ingin mengangkat harkat masyarakat kecil, agar tidak menjadi bulan-bulanan kekuatan asing dan kapitalisme. Singkat kata, dari sisi Islami, garis perjuangan Gerindra-Prabowo adalah untuk menolong kaum mustadh’afin (orang-orang lemah). Seharusnya, yang menyuarakan semangat ini adalah partai-partai berlabel Islam itu.

Contoh selanjutnya, Hanura dengan Wiranto-nya. Jargonnya: “Berpolitik dengan hati nurani.” Kalau dalam bahasa Nabi Saw, “Istafti qalbak” (tanyai hatimu sendiri). Jika Wiranto dan Hanura benar-benar konsisten dengan konsep hati nurani ini, berarti mereka telah mengembalikan kepada masyarakat harta kekayaan besar yang sekian lama hilang dari panggung politik. Mungkinkah hal itu terjadi? Atau ia hanya retorika politik saja? Ya, kita mendoakan semoga Pak Wiranto dan kawan-kawan konsisten dengan garis politiknya; meskipun pilihan hati nurani dalam politik itu sungguh tidak mudah. Allahumma amin.

Contoh yang tak kalah menarik adalah PDIP. Selama ini para aktivis Islam, termasuk saya sendiri, sangat antipati dengan PDIP. Termasuk dengan Bu Mega dan jajarannya. Ternyata, perkembangan terakhir, banyak perubahan di internal PDIP, sehingga sewajarnya kita mengapresiasi kemajuan itu. Meskipun bagi sebagian kalangan Islam, masih sulit melupakan track record PDIP yang sedemikian panjang dalam menghalangi proses legislasi UU yang pro nilai-nilai Islam.

Taruhlah, kita tidak menganggap PDIP sudah berubah drastis. Setidaknya, ada sisi-sisi positif tertentu di diri PDIP yang layak dihargai, misalnya:

[-] PDIP adalah satu-satunya partai oposisi yang konsisten berada di luar kekuasaan, dan terus mengkritisi Pemerintah selama periode 2004-2009 ini. Ini adalah fakta yang tidak diragukan lagi.

[-] PDIP menyerukan slogan perjuangan membela wong cilik. Ini sama dengan Gerindra, yaitu perjuangan membela kaum lemah (mustadh’afin). Dan kita harus tahu, sebagian besar komunitas wong cilik itu adalah Muslim.

[-] PDIP bersikap protektif terhadap kepentingan nasional. Hal itu diakui Megawati selama menjadi Presiden RI. Nah, atas sikap yang seperti itu mereka tidak lagi menjadi partai yang di-back up kepentingan politik Amerika. Dalam Pemilu 1999, PDIP santer diduga sebagai kendaraan politik Amerika. Namun setelah Mega menjadi Presiden, dukungan Amerika dipindah ke Demokrat, bukan ke PDIP lagi. Kalau kembali ke akar politik Soekarno, dia memang anti kapitalis-imperialis.

[-] Dalam berbagai pernyataan politiknya, Bu Mega tidak segan-segan mengucapkan kalimat “Alhamdulillah”, “Insya Allah”, juga “Allah Subhanahu Wa Ta’ala”. Ya, dalam konteks PDIP di masa lalu, rasanya sulit akan mendapati sikap elit-elitnya yang seperti itu.

[-] Di depan forum Kadin tanggal 23 Mei 2009 di TVOne, Bu Mega mengatakan bahwa jaman telah berubah, sehingga sikap politik pun perlu berubah. Ini luar biasa. Selama ini, mereka dianggap Soekarnois sejati, yang tidak bergeser sehelai rambut pun dari kaidah-kaidah politik Soekarno. Ternyata, PDIP menyadari juga situasi perkembangan kontemporer yang perlu direspon secara bijak.

[-] Dalam salah satu siaran di MetroTV, saat waktu Maghrib, di kediaman Bu Mega di Jl. Teuku Umar, disana terlihat dengan jelas, para tamu-tamu dan tuan rumah sedang melakukan Shalat berjamaah di bawah tenda putih di halaman rumah. Ada shalat berjamaah di halaman rumah pucuk pimpinan PDIP seperti kenyataan yang sulit dipahami. Tetapi itu faktual dan nyata.

Demikian bentuk-bentuk perubahan baik yang tampak dalam perahu politik PDIP dan jajarannya. Jujur saja, kalau harus memilih antara SBY dan Bu Mega sebagai Presiden RI, seandainya pilihan yang ada demikian, lebih baik kalau memilih Bu Mega. Beliau insya Allah memiliki komitmen terhadap nasib masyarakat kecil, sementara yang satunya justru…ya tahu sendirilah.

Kenyataan politik seperti ini mengingatkan kita kepada tujuan gerakan Islamisasi Pak Natsir dulu. Beliau ingin agar Islam masuk ke institusi-institusi umum, tidak hanya beredar di sekitar masjid dan pesantren. Harapan beliau tercapai ketika universitas-universitas umum marak dengan semangat Islam. Justru institusi seperti IAIN, STAIN, atau sekarang UIN malah aktif digerogoti oleh paham liberal, pluralism, dan secularism. Sungguh ironi, universitas umum tampil Islami, yang jelas-jelas berlabel Islam, malah tampak sekuler-pluralisme.

Sama seperti kenyataan hari ini. Partai-partai politik Islam berlomba menjual agama dengan harga murah. Sementara partai-partai umum semakin mengakomodir nilai-nilai Islami. Aneh memang.

Dalam hal ini saya setuju dengan pernyataan Pak Yusril. Ya, namanya kebenaran (atau sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran) bisa muncul dari mana saja. Wallahu A’lam bisshawaab.

Bandung, 28 Mei 2009.

Waskito.