Pidato SBY dan KPK (Seri Kesekian)

Oktober 11, 2012

Hari-hari ini Pak SBY lagi panen pujian, simpati, dan dukungan. Masyarakat Indonesia lagi mengelu-elukan pidatonya pada malam hari, 8 Oktober 2012. Pidato yang dianggap berhasil menyelamatkan posisi KPK dalam perseteruannya dengan Polri itu, membuat lawan-lawan politik SBY (termasuk TVOne dan MetroTV) tak pelak memuji isi pidato SBY.

Intinya, dalam pidato itu, SBY meminta agar kasus simulator lalu-lintas yang melibatkan Joko Susilo, dilimpahkan kepada KPK; kasus hukum Novel Baswedan di-pending dulu dan dicari cara yang tepat; revisi UU KPK sementara di-stop dulu, karena timing-nya belum tepat. Ada poin-poin lain, tapi 3 poin itu paling utama.

Menurut saya, di balik pidato SBY itu ada kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar. Hal ini tidak diperhatikan oleh banyak orang, termasuk oleh para aktivis anti korupsi yang meneriakkan slogan “Save KPK!” Ini kekurangan mendasar lho ya, bukan dicari-cari.

PERTAMA. Anda masih ingat kasus “Cicak-Buaya” waktu itu, ketika dua Ketua KPK, Bibit Samad dan Chandra Hamzah, diisukan sedang dikriminalisasi oleh Polri? Masih ingat tidak? Ketika itu kan SBY pidato juga, yang inti pidatonya, dia membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus itu; lalu ujungnya proses hukum Bibit-Chandra dihentikan, meskipun kata pihak Kejaksaan sudah sampai status P21 (siap dilimpahkan ke pengadilan). Ini kan bentuk intervensi SBY terhadap hukum, sehingga dia kemudian digugat oleh OC. Kaligis dan kawan-kawan, karena dianggap mencampuri proses hukum. Ingat gak sih kejadian itu? Coba bandingkan dengan pidato SBY kemarin? Itu kan ada kesamaannya, yaitu sama-sama intervensi dalam soal proses hukum; disana SBY berusaha mengarahkan proses hukum (kasus Joko Susilo) dan menghentikan proses hukum (terhadap Novel Baswedan). Kalau ditanya, apa hak SBY untuk melakukan itu? Apa dia ada di posisi Yudikatif?

Tolong Jangan Ikuti Kata-kata Ini Ya. Egois Banget Tuh…

KEDUA. Dalam soal penghentian proses revisi UU KPK. Ini kita tak bicara soal substansinya ya, hanya soal mekanisme legalnya saja. Revisi UU KPK dilakukan oleh DPR, lalu SBY minta supaya revisi tidak dilakukan saat ini. Nah, soal revisi kan agenda DPR, mengapa SBY harus ikut-ikutan? SBY kan eksekutif, bukan legislatif; apa urusannya dengan agenda DPR? Maaf maaf, ini bukan soal substansi revisi UU yang katanya melemahkan KPK itu; bukan kesana. Tapi soal menghargai mekanisme legal yang sudah disepakati. Harusnya DPR berjalan sendiri sesuai agenda mereka, jangan terpengaruh pidato SBY; itu kalau mereka konsisten dengan mekanisme legislasi di parlemen.

KETIGA. Untuk mengatasi kericuhan antara KPK Vs Polri, lebih baik kalau SBY memanggil kedua pimpinan lembaga tersebut, plus anak-buahnya; lalu menyelesaikan masalah itu secara tertutup. Masalah konflik antar lembaga negara itu tidak bagus diselesaikan lewat pidato; bukan begitu caranya. Lebih tepat melalui lobi-lobi politik. Setelah lobi-lobi politik selesai, hasil keputusan operasional-nya silakan disampaikan oleh Kepala Polri atau Ketua KPK sendiri; bukan sosok Presiden. Karena mereka lembaga hukum, jadi kalau memutuskan sesuatu dimaklumi secara hukum. Tapi kan dasarnya SBY itu suka “pencitraan”… Masalah yang mestinya bisa diselesaikan diam-diam, malah dia angkat juga ke permukaan. Ini tidak bagus.

KEEMPAT. Ketika terjadi kericuhan antar lembaga di bawah payung pemerintahan SBY, mestinya kalau seorang pemimpin yang bijak, baik, dan tulus; selesaikan kericuhan itu baik-baik, semakin sedikit publikasi semakin baik. Kalau antar lembaga negara ricuh, justru itu menunjukkan ada silang-sengketa, konflik kepentingan, atau kesemrawutan manajemen birokrasi disana. Dimana saja banyak pertengkaran, itu pertanda negatif, bukan positif. Tapi SBY malah “secara gagah” melembagakan kesan konflik birokrasi itu, konflik antar lembaga penegak hukum, konflik antar anak-buahnya sendiri. Hal itu dilembagakan ya lewat pidato kemarin itu.

KELIMA. Saat pidato itu SBY tampak gamang dan ragu. Kalau tidak percaya, coba perhatikan lagi berapa kali dia berkata “menurut saya”? Coba ingat lagi…berapa kali kata “menurut saya” itu dia ucapkan? Kata “menurut saya” disana mencerminkan sikap SBY yang ragu. Sebagai seorang presiden, dia punya wewenang dan posisi kepemimpinan. SBY bukan penulis, bukan pengamat, bukan akademisi; tetapi dia seorang pemimpin. Semakin banyak seorang pemimpin memakai kata “menurut saya” (sebuah frasa yang mengesankan satu pendapat yang dia pilih) hal itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki ketegasan dalam bersikap. Mestinya, SBY cukup pidato singkat saja, lalu sebutkan kebijakan yang dia tempuh (tanpa memberi pilihan lain). Kalau perlu, tidak usah pidato, tapi paksa bawahannya melaksanakan kebijakan yang menurutnya paling baik.

Singkat kata, pidato SBY itu cukup bagus, untuk konsumsi media, jejaring sosial, dan bahan obrolan; tapi untuk kebijakan lapangan, kemantapan sistem birokrasi, untuk kemantapan prosedur hukum, serta untuk buah maslahat yang sifatnya kongkrit, pidato seperti itu negatif nilainya. Bangsa kita ini terlalu kasihan sekali kalau hanya untuk bahan konsumsi media saja; kasihan, kasihan banget Pak. Sudah semestinya para pemimpin itu hemat kata-kata, hemat retorika, hemat gaya…tapi penuh tindakan nyata, penuh kebijakan demi kemaslahatan kongkrit, penuh kontribusi yang terasa hasilnya dalam kehidupan.

Coba saya bertanya…perubahan apa yang bisa dihasilkan dalam pemberantasan korupsi, setelah seorang pemimpin melontarkan 1001 pidato tentang pentingnya memberantas korupsi? Maka jawabnya: Berantas korupsi dengan tindakan, bukan retorika; semakin sepi ucap-kalam dan ramai tindak-nyata, itu lebih baik. Begitu kan…

(Mine).

Iklan

Kritik Pidato SBY Terbaru (29 Mei 2012)

Mei 29, 2012

Kekuatan Terakhir: Pidato dan pidato…

Nuwun sewu….permisi. Disini kita ingin mengajukan beberapa kritik untuk pidato Pak SBY terbaru. Pidato itu bertema, gerakan penghematan nasional. Disiarkan MetroTV, TVOne, dan SCTV pada tanggal 29 Mei 2012, sekitar pukul 19.00 s/d 19.45 WIB.

Berikut beberapa kritik yang bisa disampaikan:

[1]. Pak SBY menyebutkan kondisi perekonomian nasional yang katanya stabil dengan beberapa indikasi, tetapi juga bermasalah. Khususnya karena persoalan belanja APBN yang membengkak. Kalau beberapa waktu lalu pemerintah beralasan dengan krisis Timur Tengah (soal Selat Hormuz) untuk menaikkan harga BBM; sekarang lain lagi alasan, yaitu krisis Eropa (khususnya di Yunani).

KRITIK: Rasanya selalu ada alasan bagi pemerintah untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Andaikan tidak ada krisis Eropa, pasti akan dicari alasan lain untuk membela kebijakan yang secara langsung bisa merugikan rakyat.

[2]. Pemerintah –melalui SBY- mengemukakan beberapa teori tentang penghematan energi (sekaligus penghematan APBN). Tetapi ujung-ujungnya balik lagi ke topik: menurunkan atau mengurangi belanja APBN untuk subsidi BBM.

KRITIK: Kalau begitu masalahnya, mestinya jujur saja mengaku bahwa pemerintah kecewa karena harga BBM gagal dinaikkan pada tanggal 1 April 2012 lalu. Jangan beretorika terlalu njelimet untuk akhirnya membahas lagi soal pengurangan subsidi BBM.

[3]. Ada 5 kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan penghematan nasional, yaitu: (a). Di SPBU-SPBU akan dipasang program berbasis IT untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi jatuh ke tangan yang berhak; (b). Mobil pemerintah, BUMN, BUMD, diwajibkan memakai BBM non subsidi, tidak boleh memakai BBM bersubsidi (bensin); (c). Untuk sarana transportasi di perkebunan-perkebunan, juga harus memakai BBM non subsidi. Pemerintah meminta Pertamina membangun pangkalan-pangkalan BBM di perkebunan-perkebunan; (d). Untuk transportasi umum, secara bertahap akan dilakukan konversi dari BBM biasa ke BBG (bahan gas). Diperkirakan akan tampak hasilnya mulai tahun 2013; (e). Gedung-gedung milik pemerintah harus melakukan penghematan listrik dan air.

KRITIK: Program-program seperti ini sering diserukan di masa pemerintah SBY, tetapi dalam realitas di lapangan jarang yang berhasil. Umumnya, hanya menjadi sumber isu dan diskusi saja (termasuk jadi sumber tulisan di blog. He he he…). Intinya, pemerintah tidak punya uang banyak, makanya tak mampu membiayai program-program mereka. Manajemennya “gali lubang, tutup lubang”.

[4]. Jika pemerintah konsisten dengan program tersebut –seandainya konsisten-, maka kebijakan itu juga bisa berakibat meningkatkan inflasi karena kendaraan umum sangat dipantau pembelian BBM mereka di SPBU-SPBU; berakibat membengkakkan anggaran transportasi aparat pemerintah dan birokrasi, sedangkan hal itu bisa membuka pintu-pintu korupsi dan kolusi; menurunkan daya saing produk perkebunan, karena mereka kena getah larangan memakai BBM bersubsidi; menimbulkan konflik aparat versus masyarakat, karena SBY menekankan agar aparat keamanan bersikap tegas bagi siapa yang melanggar aturan pemakaian BBM.

[5]. Menjelang bagian akhir pidato, SBY mengatakan, “Kebijakan penghematan itu pasti bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.”

KRITIK: Kata siapa Pak, pasti menguntungkan? Siapa bisa memastikan bahwa kebijakan itu pasti menguntungkan? Dilihat dari kacamata siapa, ditengok dari kepentingan siapa? Tidak bisa Pak Presiden memastikan begitu saja, tanpa mengkaji masalah tersebut dari berbagai sisi. Contoh, mengapa kalangan perkebunan juga dibebani kewajiban memakai BBM non subsidi? Bukankah di lingkungan perkebunan itu banyak petani/pekebun miskin yang bekerja disana? Harus ingat, orang miskin katanya berhak dapat subsidi BBM. Justru kebijakan seperti itu bisa mematikan sumber kehidupan para petani/pekebun tersebut. Kecuali, untuk perkebunan-perkebunan yang dimiliki pribadi, industry, atau pengusaha.

[6]. Ada dua kebijakan primitif kepemimpinan SBY yang akhirnya menyusahkan dirinya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pertama, SBY bermudah-mudah mencari hutang ke lembaga donor, negara asing, atau dengan menjual SUN (Surat Utang Negara). Idenya, “Kalau negara bokek, tinggal ngutang saja.” Ini adalah pemikiran primitif, kalau tidak sangat berbahaya; karena yang harus menanggung beban hutang itu adalah rakyat semua; para pejabat memiliki banyak kekayaan yang memungkinkan mereka bisa hidup enak di negara mana saja yang mereka suka (di luar Indonesia). Rata-rata pejabat, elit politik, atau pengusaha Indonesia sudah punya rumah untuk menyelamatkan diri di luar negeri. Omong kosong mereka bicara nasionalisme. Meminjam istilah Gombloh, “…kucing rasa coklat, buat nasionalisme mereka!”

Kedua, SBY memperbanyak PNS, relawan PBNS, pengangkatan guru baru, guru honorer, guru bantu, dll. yang akibatnya sangat menyedot anggaran negara. Mengapa SBY lakukan itu? Jawabannya simple, supaya dia terpilih lagi dan lagi. Singkat kata, sebenarnya hancurnya struktur belanja APBN negara, itu karena salah dia sendiri selaku pemimpin yang sembrono memainkan keuangan negara. Maka kebijakan SBY itu seperti: menutup lubang dengan membuat lubang yang baru!

[7]. Secara visual, ada sesuatu yang lucu. Dalam pidato itu Pak Presiden memakai bahasa formal dan baku, tetapi sangat lancar dan mengalir. Padahal dia tidak terlihat membaca teks (paper) atau melihat tulisan di meja podium. Pertanyaannya, apakah dia hafal isi teks pidato itu? Kemungkinan besar, dia membaca teks di layar yang posisinya diletakkan di belakang kamera shooting. Teknik ini seperti yang biasa dilakukan para presenter berita TV atau pejabat negara tertentu. Alasannya: (a). Posisi presiden saat itu menghadap kamera, sedangkan menteri-menterinya ada di sisi kanan Presiden. Mestinya, posisi menteri ada di depan presiden, biar kelihatan kalau dia sedang mengarahkan menterinya juga; (b). Raut muka para menteri itu kelihatan tidak semangat, lesu, dan seperti menahan suatu beban berat. Mungkin mereka tahu “drama” yang sedang dimainkan pemimpinnya; (c). Beberapa kali presiden salah mengucapkan kata-kata, lalu memperbaikinya. Kalau dalam pidato tanpa teks, tidak perlu mengulangi membaca. Tampaknya disana Pak Presiden perlu mengeluarkan biaya khusus untuk melakukan pidato “tanpa teks” itu, demi pencitraan yang lebih baik. Nah, dengan logika pencitraan yang butuh biaya tambahan ini, bagaimana bisa Pak Presiden ingin bicara soal Gerakan Penghematan Nasional? Beliau sendiri sudah mencontohkan sikap hambur biaya, sekedar untuk pencitraan pidato “tanpa teks”. Sikap demikian ini sering membuat kebijakan-kebijakan presiden ini kandas di tengah jalan. Ya gimana lagi, kebijakan tidak dimulai dari dirinya sendiri.

Demikianlah…beberapa catatan kecil. Secara pribadi, saya skeptis dengan ide penghematan nasional itu. Bukan karena apa, sebab pemerintah SBY memang dikenal inkonsisten sejak dulu. Mau berantas korupsi, buktinya di tubuh Demokrat banyak koruptor; mau penegakan hukum, kasus Century didiamkan sekian lama; mau berantas narkoba, pelaku kejahatan narkoba malah diberi keringanan hukuman; mau penghematan APBN, buktinya kerugian lumpur Lapindo sekitar 8 triliun ditanggung negara; mau memberi contoh sikap negarawan, anak-isteri, kerabatnya, pada terjun ke dunia politik; bicara soal pertumbuhan ekonomi, orang asing yang menikmati; bicara solusi kemiskinan, buktinya orang miskin secara riil sangat banyak; dan lain-lain.

Oke deh…begitu saja. Terimakasih atas semua perhatiannya. Selesai ditulis, 29 Mei 2012, pukul 22.37 WIB. Publikasi, 30 Mei 2012, pukul 04.35 WIB. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. []

Mine.


Konspirasi: FPI Jadi Korban, FPI Dihujat !!!

Februari 14, 2012

Kalau jujur mau mengakui, di Indonesia ini banyak orang-orang aneh. Lihatlah kelakuan media-media yang kini gencar menyerang FPI. Mereka itu kelihatan pintar, intelektual, cerdas; tetapi moralitasnya ambruk. Sayang, sangat disayangkan sekali. Nas’alullah al ‘afiyah fid dunya wal akhirah.

Sudah jelas-jelas beberapa hari kemarin, saat kunjungan ke Kalimantan Tengah, beberapa tokoh FPI nyaris menjadi sasaran amuk massa dan pengepungan komunitas-komunitas Dayak anarkhis. Buktinya, DPP FPI melaporkan Gubernur dan Kapolda Kalteng ke mabes Polri untuk beberapa tuduhan sekaligus. Salah satunya, upaya pembunuhan pimpinan FPI.

FPI Jadi Korban, Kok Malah Dihujat. Aneh Sekali Kan? Ada Apa Ini?

Tapi aneh bin ajaib. FPI yang jadi korban, FPI juga yang dihujat. Dalam demo di Bundaran HI, Ulil Abshar dan kawan-kawan menyerukan agar FPI dibubarkan. Media-media massa, termasuk MetroTV dan TVOne, tidak segan-segan memberi CORONG GRATIS kepada siapa saja yang anti FPI, dengan tentunya -seperti biasa- mereka tinggalkan etika Cover Both Side. Kompas malah sangat kacau (kalau tidak disebut rusak nalar), media itu mengutip pernyataan Din Syamsuddin yang katanya menolak ormas anarkhis. Padahal dalam perkataan Din, tidak ada pernyataan ormas anarkhis.

Paling parahnya, SBY juga ikut-ikutan menyudutkan FPI. Dia meminta agar FPI instropeksi diri. Orang ini aneh sekali. Masalah hukum soal “ancaman pembunuhan” tokoh-tokoh FPI belum dia bahas, malah sudah meminta FPI instropeksi diri. Hal begini ini kan sangat kelihatan kalau kasus FPI itu sebagai pengalihan isu, ketika Partai Demokrat sedang dilanda “Tsunami Besar” akibat kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit-elit mereka. Kita mesti ingat, di masa-masa sebelum, setiap ada masalah besar menimpa Pemerintah SBY, selalu saja ada “jalan keluar” berupa kasus-kasus terorisme, kerusuhan agama, dan lainnya.

Nah, disinilah kita saksikan betapa anehnya kelakuan orang-orang Indonesia. Sudah tahu, mereka itu sakit dan banyak menanggung penyakit. Bukannya berobat atau menahan diri, agar sakitnya tidak semakin parah. Malah mereka semakin menghujami dadanya dengan belati tajam, untuk menghancurkan dirinya sendiri. Aneh…aneh…tidak waras!

Kalau dicermati, tampak adanya KAITAN antara insiden di Palangkaraya, respon media-media massa yang begitu cepat, gerakan demo anti FPI dipimpin oleh seorang tokoh Partai Demokrat, serta pernyataan SBY. Semua elemen-elemen ini tampaknya saling berkaitan satu sama lain, menggarap isu FPI, dalam rangka mengalihkan perhatian masyarakat dari bencana korupsi yang kini sedang menimpa jajaran elit Partai Demokrat.

Kalau dianalisis lebih dalam, kita bisa melihat adanya model skenario yang KEMUNGKINAN dijalankan, untuk menjebak FPI dalam pusaran kasus sosial; lalu kasus itu dipakai untuk tujuan-tujuan politik.

Pertama, FPI diundang datang ke Kalteng untuk membela masyarakat yang katanya dizhalimi oleh Gubernur Kalteng. Mengapa FPI ingin dilibatkan? Karena FPI secara gagah berani membela warga Mesuji, Lampung. Kasus Mesuji itu bisa menjadi titik peluang untuk mengundang FPI ke Kalteng.

Kedua, ketika di Kalteng, pihak Gubernur sudah menyiapkan penyambutan bagi tokoh-tokoh FPI yang akan datang. Menurut informasi, gerakan massa dimulai dari kantor Gubernur Kalteng. Aneh sekali, kantor negara dipakai untuk merencanakan gerakan-gerakan anarkhis.

Ketiga, terjadi insiden di lapangan udara Palangkaraya, berupa penolakan dan pengepungan pesawat oleh massa anarkhis, dengan membawa senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata makian. Alhamdulillah, tidak ada satu pun tokoh FPI yang cidera secara fisik. Insiden terjadi lagi saat tokoh-tokoh FPI singgah di Banjarmasin.

Keempat, sebelum insiden terjadi pihak FPI sudah mencium ada gelagat tidak beres di Kalteng. Dan lebih mengherankan lagi ketika Kapolda Kalteng angkat tangan, tidak mau tanggung-jawab kalau tokoh-tokoh FPI tetap datang ke Kalteng. Hal ini membuktikan, bahwa ada SKENARIO BESAR yang tak sanggup dihadapi oleh Kapolda Kalteng.

Kelima, setelah terjadi insiden Kalteng, para aktivis LIBERAL dan KOMPRADOR di Jakarta sudah menyiapkan demo untuk menggugat FPI. Media-media massa sudah siap “nampani” amanah untuk menggebuk FPI dari sisi opini media. Kompas, Detik.com, MetroTV, TVOne, Kantor Berita Antara, dll. sudah siap untuk memanaskan situasi. Mereka lupa sama sekali dengan kenyataan, bahwa tokoh-tokoh FPI hampir habis dikeroyok komunitas Dayak anarkhis.

Keenam, sebagai bagian dari skenario ini ialah pernyataan SBY yang meminta agar FPI instropeksi diri. Ditambah lagi pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi, bahwa ormas anarkhis bisa dibekukan.

Hal-hal seperti di atas bisa dibaca secara terpisah-pisah, bisa juga dibaca sebagai sebuah kesatuan skenario, demi menjatuhkan FPI dan mencapai target politik tertentu. Lagi pula hal-hal demikian sudah sering terjadi. Saat kapan saja ketika Pemerintah SBY atau Partai Demokrat sedang terdesak, selalu ada “jalan keluar” untuk mengalihkan perhatian publik. Yang paling sering dipakai adalah isu TERORISME, ormas anarkhis, dan kerusuhan berbasis agama.

Tapi yang paling kasihan dari semua ini ya…masyarakat Indonesia selama ini (dan tentu saja aktivis-aktivis Islam yang sering “digunakan” oleh negara sebagai “jalan keluar”). Masyarakat terus disuduhi kebohongan, penyesatan, skandal, konspirasi, pengkhianatan, kezhaliman, dan seterusnya.

Yah, bagaimana hidup akan aman, tentram, dan damai; kalau cara-cara licik seperti itu selalu dipakai? Mau hidup damai dimana, Pak, Bu, Mas, dan Mbak? Anda hendak sembunyi di dasar inti bumi sekalipun, kalau OTAK LICIK itu masih ada, nonsense akan ada kedamaian. Yang ada hanyalah kemunafikan telanjang; mengaku anti kekerasan, padahal paling terdepan dalam membela kezhaliman. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Ya Allah ya Rahman, selamatkanlah kaum Mukminin, Mukminat, Muslimin, dan Muslimat; dimana pun mereka berada, khususnya di negeri Nusantara ini. Amin Allahumma amin. Wa shallallah ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in.

Abah Syakir.


Pidato Presiden dan “Tragedi Akal Sehat”

November 24, 2009

Semalam saya mengikuti secara penuh pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menepati janjinya untuk segera merespon rekomendasi Tim 8 yang dibentuknya sendiri. Pak SBY bukan hanya bicara soal kasus Bibit-Chandra, tetapi juga menyinggung masalah Bank Century.

Poin-poin penting dari isi pidato SBY antara lain:

Terkait masalah Bank Century: (-) Menginstruksikan aparat hukum untuk memproses pejabat-pejabat Bank Century yang bersalah dalam pengelolaan bank itu; (-) Menugaskan Menkeu dan BI untuk menjelaskan kasus Bank Century sejelas-jelasnya, berdasarkan fakta, bukan rumor, apalagi fitnah; (-) Menugaskan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengembalikan dana negara yang dipergunakan secara illegal dalam kasus Bank Century ke kas negara.

Terkait kasus Bibit-Chandra: (*) SBY menyarankan kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak membawa kasus itu ke pengadilan; (*) SBY meminta supaya dilakukan pembenahan internal di tubuh Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Sebenarnya, sejak lama Pak SBY terkenal dengan cara-caranya yang seperti ini. Beliau sering meminta waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Kemudian berjanji akan memberikan pernyataan resmi. Selanjutnya, saat pernyataan disampaikan, beliau berbicara sangat normatif, membela diri, bahkan berkeluh-kesah. Ini merupakan ciri pokok komunikasi politik SBY.

Kalau tidak percaya, coba review ulang pernyataan-pernyataan beliau di depan publik. Selalu begitu pakemnya. Masyarakat jadi cukup “didiamkan” dengan retorika memukau, bukan dengan solusi kongkret yang bisa mengakhiri segala polemik. Ke depan, 5 tahun ke depan, “drama pernyataan resmi” ini bisa jadi akan terus-menerus terulang. [Mungkin, hal ini terjadi karena Pak SBY selama menjadi militer, tidak pernah “pegang pasukan”, tetapi sebagai militer administratif. Jadi intuisi kepemimpinannya lemah].

Pusing Dibuat Sendiri

Dalam pidatonya yang berkisar 25 menit itu, Pak SBY berulang-ulang menyatakan tekadnya “untuk tidak mencampuri proses hukum”. Kalimat ini diulang-ulang, entah berapa kali.

Jelas suatu ironi yang sangat dahsyat. Pernyataan SBY malam kemarin itu, disaksikan seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Pernyataan itu jelas merupakan tindakan turut campur urusan hukum, baik langsung atau tidak. Tidak mungkin, pernyataan SBY mau dibawa ke urusan lain, misalnya ke urusan Gempa di Padang, gempa di Tasik, kekalahan timnas yunior Indonesia dalam piala Asia, tentang kesulitan transportasi jamaah Haji di Makkah, dll. Pernyataan itu jelas-jelas berkaitan dengan KASUS HUKUM Bibit-Chandra. Iya kan?

Bahkan SBY sudah salah langkah sejak awal. Why? Iya, dia membentuk Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung (yang suka mengecat rambutnya dengan warna putih itu). Pembentukan Tim 8 berikut rekomendasinya, semua itu adalah bukti nyata bahwa SBY ikut campur soal hukum. Lho, mau ditafsirkan bagaimana lagi, Om? Apakah urusan yang dikerjakan Tim 8 itu berkaitan dengan masalah kesenian, olahraga, keagamaan, atau kuliner? Jelas-jelas ia berkaitan dengan hukum. Coba bayangkan, rekomendasi Tim 8 sendiri sangat jelas: Hentikan kasus hukum Bibit-Chandra.

Lha, apa orang Indonesia sudah pada bego-bego apa ya? (Maaf agak sarkas sedikit). Jelas-jelas kasus Bibit-Chandra itu masalah hukum. Kok katanya, “Tidak ikut campur soal hukum.” Pernyataan SBY, bahkan pembentukan Tim 8 sendiri adalah bagian dari tindakan mencampuri hukum, secara langsung atau tidak.

Sekarang kembali ke pernyataan SBY. Beliau meminta supaya Polri dan Kejaksaan tidak membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan. Menurut Anda ini ada kaitannya dengan kasus hukum apa tidak? Jelas-jelas itu sangat berkaitan. Pertanyaan lain, menurut Anda ada tidak pengaruh dari pernyataan SBY ini bagi proses hukum Bibit-Chandra? Kalau Anda bilang, “Tidak!” Lalu apa gunanya SBY mengeluarkan pernyataan? Apa gunanya SBY membentuk Tim 8?

Ini benar-benar DRAMA KEBINGUNGAN luar biasa. Ini TRAGEDI AKAL SEHAT yang sangat menyayat hati. Kok bisa-bisanya SBY mengklaim tidak mau ikut campur soal proses hukum, sementara pernyataan dan tindakan-tindakan politiknya, sangat erat kaitannya dengan kasus hukum (Bibit-Chandra) yang sedang berjalan.

Kok bisa masyarakat Indonesia menerima sikap-sikap politik Pak SBY itu?

Sikap Konsisten

Kalau SBY benar-benar tidak mau ikut campur soal hukum, harusnya tidak usah membentuk Tim 8. Tidak usah menanti rekomendasi Tim 8. Tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan politik seperti itu.

Lalu bagaimana dong seharusnya sikap Presiden?

Ketika muncul kasus Bibit-Chandra itu, cukuplah dia panggil Kepolisian dan Kejaksaan, lalu selesaikan secara politik, internal, secara diam-diam. Tidak perlu membuat pernyataan macam-macam. Kalau cara demikian masih gagal juga, SBY bisa copot Kapolri dan Jaksa Agung, ganti dengan tokoh lain yang bisa mengakomodir tujuan politik dia. Jadi, dia tetap bisa mengatasi masalah Bibit-Chandra itu dalam koridor posisinya sebagai RI, tanpa perlu ikut campur terlalu jauh.

Tetapi kan Pak SBY didesak disana-sini agar terlibat menuntaskan masalah ini?

Ya, itu tandanya SBY sangat mudah ditekan. Sangat mudah dikendalikan oleh opini yang berkembang. Atas dasar apa SBY menuruti tekanan-tekanan itu? Apakah ada aturan bahwa seorang Presiden harus menuruti opini yang berkembang di masyarakat?

Kalau memang tekanan itu sangat penting dan fundamental, mengapa dia tidak menempuh cara politik, misalnya membereskan masalah di Polri dan Kejaksaan Agung? Dengan cara ini, SBY bisa tetap memenuhi tuntutan publik, tanpa harus terlibat proses hukum.

SBY selama ini dikenal jago dalam “menundukkan orang” dengan cara diam-diam. Mengapa dia tidak melakukan hal yang sama saat membereskan masalah di Polri dan Kejaksaan? Bayangkan saja, saat pemilihan anggota Kabinet kemarin, SBY bahkan seperti mengadakan audisi “Cikeas Idol”. Bukti lain, Taufik Kiemas saja luluh dan mau menjadi Ketua MPR.

Mengapa Pak Beye, mengapa Anda tidak melakukan lobi-lobi “di bawah meja” saja? Mengapa Anda malah masuk begitu jauh ke urusan-urusan hukum? Anda hendak mendikte Polri dan Kejaksaan dengan menyarankan sesuatu yang sangat sulit bagi Polri dan Kejaksaan untuk menolak “saran” Anda. Namun atas semua ini, SBY masih mengklaim bahwa dia “tidak ikut campur proses hukum”.

Ini adalah kebohongan publik yang sangat terang-benderang. Jelas-jelas SBY turut campur kasus Bibit-Chandra. Malah sampai membentuk Tim 8 segala. Bagian mana yang membuktikan bahwa dia tidak ikut campur proses hukum Bibit-Chandra?

Game Politik SBY

Pernyataan SBY semalam sangat mencengangkan. Berkali-kali dia mengatakan, tidak akan mencampuri proses hukum. Tetapi pernyataan dia itu sendiri memiliki pengaruh bagi proses hukum Bibit-Chandra. Kasus Bibit-Chandra bisa dihentikan oleh Polri atau Kejaksaan, dengan dasar saran SBY tersebut.

Sekali lagi, saya menyebut masalah ini sebagai TRAGEDI AKAL SEHAT. Kok bisa-bisanya, wong jelas-jelas kasus ini hukum murni, dan hendak diselesaikan secara politik melalui pernyataan SBY, kok bisa disebut “tidak ikut campur proses hukum”.

Kenyataan seperti ini menjadi bukti nyata metode politik yang ditempuh SBY selama ini. Dari kasus “tragedi akal sehat” ini kita bisa membaca jelas bagaimana game politik yang dimainkan SBY selama ini.

PERTAMA, Pak SBY itu murni seorang politikus, bukan negarawan. Buktinya, dia dalam menghadapi berbagai persoalan, lebih kuat kalkulasi politiknya, daripada pertimbangan kepemimpinannya sebagai seorang negarawan.

Contoh simple, sebelum pidato tadi malam, sudah beredar pernyataan sebelumnya bahwa opsi yang akan ditempuh SBY adalah “out of court” (keluar dari mekanisme hukum). Pertanyaannya, mengapa SBY di berbagai kesempatan selalu menggunakan idiom-idiom bahasa Inggris (asing)? Apa dia tidak PD dengan bahasa Indonesia sendiri? Dulu waktu bicara di Kompas soal KPK, dia juga mengatakan, “KPK must not be unchecked” (KPK tidak boleh tidak dikontrol). Jujur saja, cara komunikasi SBY ini sangat mengecewakan dari sisi penggunaan bahasa Indonesia di negeri sendiri.

KEDUA, Pak SBY amat sangat “jaga image”. Bahkan sepertinya, modal politik utama dia adalah “jaga image” itu sendiri. Dia tidak mau disalahkan masyarakat karena mencuatnya kasus Bibit-Chandra. Ketakutan SBY sangat kuat, sehingga memutuskan untuk membentuk Tim 8. Padahal seharusnya, dia cukup memainkan lobi-lobi politik untuk menyelesaikan kasus Bibit-Chandra itu.

Toh, kalau mau jujur, dengan pertimbangan politik juga SBY bersikap diam saja atas Anggodo, tuntutan pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung. Dia juga diam atas kasus pencatutan nama dia dalam rekaman Anggodo. Bahkan SBY terkesan membela diri dalam kasus Bank Century. Jadi, sikap politik SBY itu ada, tetapi tidak dipakai dalam kasus Bibit-Chandra. Hal ini semata demi image.

Akhirnya, silakan lihat masalah ke depan secara jernih. Pak SBY masih punya waktu sekian lama untuk memimpin negara ini. Tapi kalau cara-caranya tetap seperti yang kita saksikan ini, ya siap-siap saja bersabar. Salah satu amanah Konstitusi adalah “ikut mencerdaskan bangsa”. Semoga “TRAGEDI AKAL SEHAT” di atas tidak terulang lagi. Sangat memalukan! Masak seorang Presiden memberi contoh kepada rakyatnya cara MENGINGKARI perbuatannya sendiri.

= Mine =