Antara PKS dan Gerindra

Februari 22, 2009

Ada sisi kesamaan ketika kita bicara tentang PKS dan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Keduanya di awal munculnya dianggap sebagai kekuatan “kuda hitam”. Partai Keadilan (PK) sebelum Pemilu 1999 dianggap sebagai “kuda hitam” yang mengkhawatirkan PDIP. Tetapi prediksi itu keliru. Tahun 1999 PK bahkan tidak lolos electoral treshhold. Namun spirit “kuda hitam” benar-benar terwujud di Pemilu 2004. Dengan wajah baru sebagai PKS, partai para aktivis Tarbiyah ini memperoleh sekitar 8 % suara pemilih, bersaing dengan PAN dan Partai Demokrat. Sementara PBB yang semula lebih kuat dari PKS malah terpuruk pasca Pemilu 2004. Jika Yuzril Ihza tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, kemungkinan nasib PBB bisa semakin memprihatinkan.

Begitu pula dengan Partai Gerindra. Gerindra kini menjadi spirit “black horse”, dianggap sebagai ancaman yang mengkhawatirkan partai-partai lain. Di atas kertas, jika citra positif Gerindra tetap terjaga sampai Pemilu April 2009 nanti, partai ini diperkirakan bisa meraih sekitar 10 % suara pemilih. (Bahkan bisa lebih jika masyarakat memberikan simpati besar kepada Gerindra). Dengan suara 10 %, Prabowo Subianto belum cukup untuk mencalonkan diri secara mandiri sebagai calon Presiden, sebab sesuai UU Politik yang baru, syarat pencalonan Presiden harus didukung minimal 20 % suara hasil Pemilu legislatif. Tetapi suara itu bisa menjadi modal yang cukup untuk beratraksi macam-macam di panggung politik. Kalau toh tetap mau menjadi presiden, Prabowo tinggal koalisi dengan partai-partai lain.

Jika Gerindra menjadi salah satu partai yang berperan significant dalam panggung politik di Indonesia, keberadaannya jelas akan menggeser suara partai-partai lain. Jumlah pemilih di Indonesia diperkirakan stagnan, bahkan bisa menurun akibat semangat golput. Jika satu partai mendapat suara lebih, otomatis ia akan mengambil potensi suara partai-partai lain. Salah satu potensi suara yang bisa diraup justru dari partai-partai Islam yang performanya semakin tidak jelas dari waktu ke waktu. Disebut sekuler, mereka masih setia dengan identitas Islam; tetapi disebut Islamis, tidak tampak ada perbedaan significant dengan partai-partai lain.

Dari apa yang saya perhatikan (secara subyektif) di tengah-tengah masyarakat di sekitar saya, ada sebuah fenomena menarik. Kini seperti muncul demam Gerindra di tengah masyarakat. Banyak masyarakat kecil memakai sticker atau kaos bergambar Gerindra. Kalau bendera-bendera jelas tidak terhitung jumlahnya. Tetapi pada sticker atau kaos, itu menunjukkan suatu keberpihakan.

Perlu diketahui juga, fenomenan “demam” itu pada tahun 2004 pernah terjadi pada PKS. Sungguh saya lihat banyak pedagang-pedagang kecil secara sukarela meletakkan sticker PKS di gerobak, kendaraan, atau tempat mereka jualan. Nah, kini demam PKS itu berubah menjadi demam Gerindra. Apakah ini pertanda bahwa Gerindra akan menjadi partai eksis di gelanggang politik Indonesia? Wallahu a’lam.

Selera Aktivis Islam

Sebenarnya, di mata umumnya aktivis Islam, termasuk saya, PKS itu dianggap sebagai partai harapan. Banyak kalangan Islam sangat mengharapkan partai ini. PKS tampak dinamis dengan tenaga-tenaga muda, komitmen kepada nilai-nilai Islam, background gerakan Islam (Ikhwanul Muslimin), keshalihan pemimpin dan anggotanya, serta inovasi-inovasi baru yang mereka gelar dalam kehidupan politik di Indonesia. Sungguh, selebar apapun perbedaan pandangan dengan konsep dakwah PKS, banyak aktivis Islam semula berpaling ke partai ini. Alasan mereka, “Mencari yang lebih dekat ke nilai-nilai Islam.” Bahkan di mata sebagian Salafi, PKS lebih dipilih ketimbang partai-partai Islam lain.

Namun langkah-langkah politik PKS yang cenderung pragmatis membuat partai ini dijauhi aktivis Islam. Kesalahan terberat PKS ialah ketika menjadi bagian dari koalisi Pemerintahan SBY-JK. Maka segala sesuatu yang buruk menyangkut regim SBY-JK, PKS ikut menanggung getahnya.

Koalisi PKS di usianya yang masih sangat muda, yaitu ketika baru meraih 8 % suara menjadi tanda tanya besar. Bukankah suara mereka masih 8 %, mengapa sudah buru-buru “pasang badan” menjadi mitra koalisi penguasa? Dengan koalisi seperti itu, jelas misi PKS untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar, sebagaimana hal itu sangat diharapkan oleh aktivis-aktivis Islam, menjadi jauh dari kenyataan. Bagaimana akan mengkritisi Pemerintahan kalau PKS ikut terlibat di dalamnya? Lebih buruk lagi, dalam semangat koalisi itu PKS dianggap tidak konsisten oleh mitra koalisinya (PD dan Golkar). PKS dianggap tidak mau ikut memikul beban ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh regim. Hubungan PKS dengan PD sangat harmonis pada Pilpres 2004, tetapi pada saat ini ia seperti hubungan antara air dan minyak.

Kalau kita melihat ke era PK (Partai Keadilan), ternyata sejak itu juga semangat oposisi PK sudah melemah. PK ketika itu adalah bagian dari Poros Tengah, bersama PAN, PPP, dan lainnya. Dan kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati, itu sepenuhnya didukung oleh Poros Tengah. Singkat kata, PK menempatkan dirinya menjadi bagian dari Pemerintah juga. Bahkan Nurmahmudi Ismail pernah menjabat sebagai Menhut di era Wahid.

Pertanyaannya? Apakah di komunitas politik PKS ini tidak ada semangat oposisi, sebagai dasar pijakan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar? Sebab, jika posisi politik PKS selalu menjadi bagian dari koalisi, sangat sulit menerapkan misi amar makruf nahi munkar itu.

Hal-hal inilah yang banyak mengecewakan para aktivis Islam. Secara potensial, sebenarnya suara aktivis Islam dekat dengan PKS. Tetapi kinerja politik PKS sendiri yang membuatnya dijauhi. Sejak terjun di politik pada tahun 1998, PKS/PK belum teruji sebagai partai yang melaksanakan amanah amar makruf nahi munkar. Sebab PKS/PK selalu menempatkan diri sebagai bagian dari penguasa.

PKS memiliki pertimbangan saat menjalin koalisi dengan regim. Mereka butuh pengalaman mengelola birokrasi, sehingga bila waktunya tiba, mudah bagi mereka untuk membangun Pemerintahan mandiri. Mereka juga butuh akses birokrasi, sebab disana terdapat saluran dana, informasi, pengaruh, legalitas, dan berbagai macam keuntungan. Sebagai partai dari anak-anak muda, PKS butuh banyak “darah segar”, sebab tadinya komunitas mereka (seperti kata Anis Matta) kebanyakan fuqara’ wa masakin. Selain itu PKS juga ingin membangun kepercayaan publik dengan membuktikan bahwa kader-kader mereka di Pemerintahan bisa bekerja secara profesional dan bersih (tidak korupsi).

Saya tidak tahu apakah ciri politik Ikhwanul Muslimin di dunia seperti itu, yaitu selalu membangun koalisi dengan regim berkuasa. Wallahu a’lam. Tetapi sebagai partai yang merangkak dari bawah, bekerja dari nol, langkah seperti itu tidak tepat bagi PKS. Seharusnya mereka memperbesar potensi dukungan pemilih konsisten. Jika potensi itu sudah diperoleh, bolehlah berbicara dalam konteks birokrasi. Birokrasi itu besar fasilitasnya, tetapi besar juga resikonya. Jika masyarakat sudah kecewa dengan pelayanan birokrasi, tidak mudah meyakinkan mereka lagi. Resiko terjatuh bersama birokrasi lebih besar ketimbang peluang keuntungan yang bisa diperoleh bersamanya. Seperti sering disebut oleh para ulama, “Jangan mendatangi pintu-pintu fitnah, yaitu pintu para penguasa!”

Di mata para aktivis Islam, posisi PKS sudah sedemikian kritis. Tetapi di mata Ummat Islam umum yang taraf pengetahuannya tentang Islam tidak terlalu dalam (disebut abangan tidak bisa, disebut alim juga belum), PKS tetap mendapatkan simpati. Hanya karena para aktivis Islam itu rata-rata terpelajar, jadi efek domino-nya bisa meluas, meskipun secara kuantitas jumlah mereka tidak terlalu besar.

Sebuah Pelajaran Berharga

Ketika kita secara sengaja atau tidak melakukan kritik kepada PKS, hal itu sering ditanggapi secara apriori. Misalnya, kita dianggap ghibah, iri hati, melakukan fitnah, tidak tabayyun, memecah-belah, hanya melihat sisi negatifnya, dan lain-lain. Bentuk retorika yang sering dipakai dalam dunia dakwah, muncul ke gelanggang politik.

Nah, sikap respon seperti di atas tidaklah bagus. PKS dan para pendukungnya harus sadar, bahwa mereka itu sudah berkompetisi bebas di panggung politik. Dalam kompetisi politik ini jangan lagi mengharap perlakuan-perlakuan lembut seperti layaknya aktivitas dakwah. Ya, berbagai kritik yang masuk ke PKS, hal itu adalah konsekuensi dari pilihan terjun dalam kompetisi politik.

Kompetisi politik itu ibarat para pedagang di pasar. Disana terdapat banyak pedagang yang menawarkan berbagai dagangan. Masing-masing bersuara keras agar dagangannya banyak dibeli. Dalam situasi seperti itu, jangan salahkan kalau seorang pembeli tidak membeli barang di kios seorang ustadz, dan memilih membeli di tempat lain karena dianggap lebih murah dan berkualitas barangnya. Jangan karena seseorang tidak membeli di ustadz itu, lalu dia dituduh “tidak loyal kepada Islam”. Wah, suatu tuduhan yang berlebihan.

Jika sudah masuk kompetisi politik, standarnya ya politik juga. Jangan karena seseorang mengkritik PKS (misalnya), dia dianggap tidak komitmen dengan Ukhuwwah Islamiyyah. Alangkah baik kalau PKS tidak lagi memanfaatkan retorika dakwah untuk menjawab berbagai kritik, tetapi cobalah menjawab dengan argumentasi-argumentasi politik seperti partai-partai lain.

Dan ada sisi baiknya bagi PKS. Ketika Anda dikritik oleh siapapun, sekeras apapun materi kritiknya. Jangan cepat emosi, tapi anggaplah semua itu sebagai pendapat politik saja. Sebagai pendapat politik, ya terserah Anda mau diterima atau tidak. Bahkan andai seluruh Indonesia mengecam partai Anda, tetapi Anda tidak bergeming, itu juga boleh. Itu hak Anda sebagai partai politik.

Penawaran Partai Gerindra

Dari sisi simbol, di mata aktivis Islam, Partai Gerindra sangat tidak menarik. Memakai segi lima yang merupakan simbol dari Pancasila, dan gambar Burung Garuda yang juga sama merujuk ke Pancasila. Dari sosok Prabowo Subianto, kalangan Islam masih berselisih, antara pihak yang bisa menerimanya dan menolaknya secara keras. Dalam konteks militer, Prabowo dianggap dekat dengan “militer hijau”. Tetapi di mata para pendukung gerakan Reformasi 1998, Prabowo dianggap memiliki cacat permanen.

Produk utama Gerindra ada 2, yaitu: (1) Sosok Prabowo Subianto, seorang mantan jendral muda yang dinamis dan intelektulis; (2) Spirit gerakan sosial, berupa pembelaan terhadap nasib petani, pedagang pasar, dan nelayan dari kungkungan sistem ekonomi yang semakin liberal. Inilah dua produk utama yang ditawarkan Gerindra. Kemudian hal itu ditunjang oleh upaya promosi sosok Prabowo dan misi perjuangan politik Gerindra, melalui iklan TV.

Dari sisi SDM dan jaringan, Gerindra didukung oleh jaringan komunitas petani, pedagang pasar, dan nelayan. Apakah kualitas SDM itu handal dan layak, belum ada penelitian yang membuktikannya. Perlu dicatat, ditubuh Gerindra ada sosok Fadli Zon. Aktivis satu ini sudah dikenal lama “gandeng renteng” dengan Prabowo Subianto. Bisa dikatakan, Fadli Zon adalah “juru bicara” Prabowo di depan publik. Ketika BJ. Habibie beberapa waktu lalu menulis buku yang dianggap kontroversial, isinya dianggap mendiskreditkan Prabowo, Fadli Zon tampil membelanya, dengan tidak segan-segan untuk melakukan serangan balik ke arah Habibie.

Munculnya Gerindra seperti menjadi angin baru dalam dinamika politik nasional. Gerindra seperti Barack Obama yang menawarkan Hope (harapan baru). Partai ini tidak mencoba “jualan kecap”, tetapi menawarkan keberpihakan kepada petani, pedagang pasar, nelayan, dan entitas masyarakat kecil lainnya. Gerindra juga berani mengkritik praktik liberalisme ekonomi yang partai-partai lain, termasuk PKS, tidak berani mengangkat isu tersebut.

Dalam Today’s Dialogue di MetroTV yang menghadirkan Priyo Budi Santoso (Golkar), Hasan Syarif (PD), Maruar Sirait (PDIP) dan Fadli Zon (Gerindra), disana tergambar perbedaan paradigma politik antara Gerindra dengan partai-partai lainnya. Fadli Zon jelas menegaskan pentingnya perubahan paradigma dari liberalisasi ke arah komitmen dengan kepentingan nasional.

Jika nanti Partai Gerindra benar-benar eksis, mereka perlu mengkader lebih banyak tenaga-tenaga SDM yang handal. Duet Prabowo-Fadli Zon jelas tidak akan cukup untuk mengurusi persoalan rakyat yang sedemikian luas dan komplek.

Nama Baik Prabowo

Menurut pengamat, laju perjuangan Gerindra akan terhambat justru karena citra Prabowo Suabianto sendiri yang sudah tercemar dalam kasus Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan itu membuat Prabowo dipecat sebagai Danjen Kopassus, dan seluruh atribut militer yang melekat kepadanya dilucuti. Banyak orang menuduh Prabowo ikut bertanggung-jawab atas Kerusuhan Mei yang menewaskan beberapa mahasiswa Trisakti dan kasus penculikan aktivis politik.

Tetapi kalau kita melihat masalah ini secara terbuka, dengan membandingkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah lain, justru sikap Prabowo dalam Kerusuhan Mei itu menjadi salah satu prestasi besar dalam sejarah nasional. (Lho, lho, lho…kok prestasi besar ya? Apalagi dalam sejarah nasional? Wah, ngawur iki!).

Cara melihatnya begini:

[o] Transisi politik dari satu orde ke orde lain, kerap kali terjadi dengan jatuhnya korban sangat banyak. Bisa ribuan, ratusan ribu, sampai jutaan. Dan transisi politik yang berdarah-darah itu pernah terjadi di Indonesia.

Lihatlah, transisi politik dari era kolonialisme menjadi era kemerdekaan! Ada ribuan sampai puluhan ribu manusia jatuh sebagai korban. Perang 10 November di Surabaya, Palagan Ambarawa, Agressi Belanda I dan II, tragedi Westerling di Sulawesi Selatan, berbagai macam pemberontakan, dll. Begitu juga transisi dari Orde Lama ke Orde Baru juga berdarah-darah. Bukan hanya nyawa beberapa jendral di Lubang Buaya, tetapi nyawa orang-orang PKI atau yang diduga anggota PKI, sangat banyak tewas sebagai korban. (Di kemudian hari, gerakan Islam dianggap ikut terlibat di balik peristiwa pembantaian itu. Padahal sebagian besar konflik gerakan Islam dengan PKI, lebih pada tataran pemikiran dan ideologi, bukan fisik).

[o] Jatuhnya korban beberapa orang mahasiswa dalam Kerusuhan Mei adalah kejadian luar biasa. Ini adalah revolusi paling damai dibandingkan revolusi kemerdekaan dan revolusi Orde Baru. Kalau diharapkan tidak terjadi korban sama sekali, jelas itu suatu hal yang mustahil. Lagi pula, posisi Prabowo ketika itu adalah sebagai militer aktif. Artinya, dia bertindak di bawah komando, bukan bertindak sendiri-sendiri. Dalam militer hierarki komando sangatlah kuat.

[o] Prabowo secara pribadi telah menerima sanksi berat akibat sikap dan posisi yang dipegangnya. Sanksi militer, seluruh atribut keterlibatan dia dalam militer dilucuti; sanksi moral, dia mendapat sanksi keras dari keluarga Cendana (keluarga mantan isterinya).

Sebagai tokoh politik, Prabowo tidak ubahnya seperti tokoh-tokoh lain, memiliki plus minus. Tetapi jika menjadikan alasan “Kerusuhan Mei” untuk menghalang kiprah politiknya, jelas itu tidak adil. Ya, dalam trasisi dari satu orde ke orde lain, sangat mungkin terjadi secara berdarah-darah seperti telah tercatat dalam sejarah Indonesia di masa lalu. Justru “Kerusuhan Mei” itu terhitung sangat minimal dari sisi korban jiwa. Ia bisa dianggap sebagai revolusi damai. Bandingkan dengan peristiwa Tiananmen di China yang berkuah darah, banjir air mata.

Sri Bintang Pamungkas dalam wawancara dengan TVOne menyebut jendral-jendral militer sebagai pembunuh. Sebagian besarnya pembunuh, kata Bintang.

Namanya juga orang militer, pasti berurusan dengan senjata dan kontak fisik. Mereka itu malah secara resmi diajari membunuh, melumpuhkan lawan, bahkan dibiayai negara untuk mengalahkan musuh. Kalau perwira militer kerjanya memberi kuliah, memberi tugas, mengisi seminar, menulis di koran, mengantar isteri ke pasar, menggendong cucu, dll. jelas itu bukan militer namanya. Itu pekerjaan dosen, seperti Pak Sri Bintang itu. Ya yang realistiklah dalam menilai.

Pendek kata, berilah kesempatan kepad Prabowo atau siapa saja yang memiliki niat baik bagi perbaikan kehidupan rakyat Indonesia. Kesalahan satu dua, ya manusiawi. Tidak ada pemimpin yang suci. Tetapi jangan bersikap zhalim, ingin memonopoli panggung politik untuk diri sendiri.

Melihat Prospek Gerindra

Perkiraan subyektif saya, Gerindra ini akan eksis. Hal itu melihat gencarnya iklan Gerindra di TV, serta respon sosial yang tampak bersimpati kepadanya. Setidaknya, Gerindra bisa meraup 10 % suara. Ini hanya perkiraan.

Satu sisi menarik dari Partai Gerindra adalah komitmennya untuk membela petani, pedagang pasar, pengrajin, nelayan, dan berbagai entitas kounitas lemah. Dalam istilah Islam, membela mustadh’afin. Pembelaan itu dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap praktik liberalisasi ekonomi di Indonesia saat ini. Misi yang sama kurang lebih diperjuangkan oleh Dr. Rizal Ramli dengan kendaraan KBI (Komite Bangkit Indonesia).

Seharusnya, partai-partai Islam yang mengambil langkah seperti di atas. Partai Islam harus menunjukkan dirinya menjadi benteng kehidupan masyarakat Indonesia. Jangan seperti selama ini, partai Islam identik dengan “partai tenaga kerja”; terjun di dunia politik hanya untuk mendapat gaji anggota dewan, tender proyel, dan peluang bisnis. Ya kalau hanya itu, lebih baik bekerja sekalian atau berbisnis sekalian, tidak perlu membawa dalil-dalil Syariat.

Pertanyaannya, bagaimana prospek Gerindra nanti? Benarkah mereka kalau memenangi kompetisi politik akan melaksanakan misinya? Atau jangan-jangan semua itu hanya “ngecap” saja, seperti para politisi oportunis lainnya?

Ya kita belum tahu. Semoga saja Gerindra konsisten dengan misinya (dalam kebaikan). Kalau dia konsisten, bukan mustahil Ummat Islam akan mendukungnya. Tetapi kalau semua itu hanya “jualan kecap” saja, ya berarti banyak pihak akan kecewa. Masih bagus saat ini masyarakat mulai simpati ke Gerindra, karena misi-misinya menarik. Kalau nanti mereka ngapusi (menipu) juga, kekecewaan masyarakat akan berlipat-ganda. Nanti di mata publik, politik = penipuan !!!

Demikian sekilas analisis politik menjelang Pemilu April 2009. Mohon dimaafkan kalau ada salah dan kekurangan. Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 21 Februari 2009.

(Politische).