SIAPA BILANG DEMOKRASI BUKAN SISTEM ISLAMI?

April 15, 2014

Oleh TOHIR BAWAZIR.

Berikut adalah tulisan opini tentang siasat politik demokrasi dari seorang pemerhati gerakan dakwah dan politik Islam. Masuk ranah polemik pro-kontra. Penulis coba uraikan sisi-sisi kebaikan demokrasi dalam kehidupan riil di tengah Ummat. Selamat membaca dan berwawasan!

Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD, baru saja usai dilaksanakan. Insya Allah di bulan Juli 2014 kita akan melaksanakan pemilu lagi,  yaitu pemilu  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. pemilu itu pun masih memungkinkan berjalan dua putaran, apabila di putaran pertama tidak diperoleh pemenang mutlak yang mendapat suara 50% plus 1 suara. Kalau ditambah lagi dengan berbagai pilkada di berbagai daerah untuk memilih Gubernur maupun Bupati/Walikota, sesungguhnya negara Indonesia termasuk negara yang kelewat sibuk untuk melakukan pemilu.

Tidak hanya kelewat sibuk, namun pemilu juga sangat menguras dana dan kas negara, menguras energi dan pikiran seluruh bangsa,  termasuk pula menguras kantong para calegnya. Itulah ongkos demokrasi yang sudah dipilih oleh bangsa Indonesia dengan pola pemilihan langsung semacam ini.  Mudah-mudahan ke depannya pemilu dapat berlangsung semakin mudah, simple dan murah.

Namun betapapun boros dan berlebihannya pemilu, setidaknya hal ini melegakan sebagian besar pihak, karena rakyat memiliki hak penuh untuk menggunakan hak politiknya. Setelah era Orde Baru yang dikenal repressif dalam bidang politik, dimana kekuasaan hanya dimonopoli oleh Soeharto dan kroni-kroninya, di era reformasi ini rakyat dapat menikmati kebebasan politiknya sehingga tumbuh berbagai macam partai politik baru.

Demokrasi Adalah Satu Pilihan Jalan Politik. Sepertimana Kita Memilih Buah.

Demokrasi adalah Satu Pilihan Jalan Politik. Seperti Kita Memilih Buah.

Ada partai yang tumbuh sejenak kemudian layu sebelum berkembang, ada yang tumbuh namun gagal ikut pemilu karena masalah administrasi yang tidak bisa dipenuhinya, ada yang tumbuh dan dapat ikut pemilu namun akhirnya harus minggir dari percaturan politik karena kurangnya dukungan masyarakat. Hingga saat ini diperkirakan hanya sekitar 10 partai politik yang dapat bertahan dan bisa duduk di parlemen mewakili konstituennya. Mudah-mudahan ke depannya, jumlah partai politik tidak  akan semakin bertambah. Karena semakin banyak partai politik, otomatis akan semakin banyak biaya politik yang harus dikeluarkan.

Dari berbagai partai peserta pemilu yang ada, ada yang terang-terangan berasaskan Islam, ada yang berkonstituen Muslim namun bukan berasas Islam, ada pula yang tidak mau dikait-kaitkan dengan Islam, walaupun kalau musim pemilu sama-sama juga memperebutkan suara ummat Islam, karena realitas politik mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Dari kalangan ummat Islam pun ada berbagai pandangan tentang sikap terhadap pemilu dan demokrasi. Ada yang setuju, dan ini merupakan pandangan mayoritas ummat Islam, ada yang menolak, ada pula yang sejatinya menolak namun terpaksa menerima karena tidak ada pilihan lain, alias darurat menerima.

Yang menolak selalu bersandar bahwa sistem demokrasi tidak dikenal dalam Islam. Karena sistem demokrasi memberikan peluang dan hak kepada masyarakat untuk membuat hukum dan undang-undang, hal yang seharusnya menjadi wewenang mutlak Allah SWT. Demokrasi adalah bid’ah (mengada-ada), sesat, sistem kufur dsb. Pokoknya harus ditolak.

Setelah sama-sama  menolak, mereka pun masih terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama,  mereka yang menolak sistemnya dan semua hasil-hasilnya. Ada pula golongan kedua, yang menolak sistem dan aturan mainnya, namun mereka menerima hasilnya. Mereka terima dan hormati penguasa hasil pemilu dan produk-produk hukum dari sistem demokrasi yang ditolaknya. Ada pula yang ketiga, pura-pura menolak semua, namun seringkali mereka terpaksa menerima hasilnya, bahkan seringkali menitipkan aspirasi politiknya kepada partai-partai yang sebelumnya ditolaknya itu.

Mengapa ummat Islam berbeda dalam menyikapi fenomena pemilu dan demokrasi, padahal mereka masih sama-sama bersandar kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah serta sama-sama mencita-citakan masyarakat yang ideal seperti di masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin (kepemimpinan Islam yang adil dan ideal)?

Kalau dilihat sejujurnya, ada dua kutub pandangan yang sulit dipertemukan. Yang pertama, yang menerima demokrasi dan melihat demokrasi sebagai suatu kenyataan riil yang ada dan patut dipakai saat ini. Yang menolak demokrasi memandang sebaliknya, yaitu apa yang seharusnya ada. Satu berangkat dari  realitas yang ada, yang kedua, apa yang dianggap harus ada. Mayoritas ummat Islam, berangkat dari menerima  apa yang ada (realistis). Yang ada adalah demokrasi adalah sistem terbaik bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, mengatur negara, membuat undang-undang dsb. Walaupun demikian demokrasi tetaplah produk manusia yang pasti ada kelemahan dan kekurangannya bahkan masih mudah pula untuk dicurangi oleh manusia.

Dalam demokrasi semua pihak punya wakilnya, ada wakil dari berbagai daerah dan suku, wakil berbagai agama, wakil berbagai profesi, wakil dari berbagai kepentingan dsb. Supaya masing-masing pihak dapat diakomodir kemaslahatannya, maka demokrasi lah yang mengaturnya. Sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak masing-masing pihak.

Baca entri selengkapnya »


Politik Praktis dan Etika Tabayun

September 3, 2010

Tema tentang “tabayun” ini sebenarnya sudah beberapa kali disinggung. Dalam sebagian diskusi-diskusi internet pun, ada yang membahasnya. Intinya, sebagian pengikut parpol tertentu, sering menjadikan kaidah tabayun (klarifikasi atau recheck) sebagai alasan untuk membela diri, ketika partainya mendapat kritik. Seolah, setiap kritik masyarakat baru dinyatakan sah, kalau sudah tabayun ke partai itu. Sebelum tabayun, kritik tersebut tidak dianggap.

Tabayun atau klarifikasi adalah salah satu etika penting dalam Islam. Dalilnya adalah ayat ini:

Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka lakukanlah klarifikasi (mengecek kebenaran berita itu), agar kalian tidak menimpakan hukuman kepada suatu kaum, tanpa didasari informasi yang benar. Maka kalau kalian lakukan hal itu, kalian akan menjadi menyesal.” (Surat Al Hujuraat: 6). Inilah dalil utama tentang tabayun.

Harus Komitmen & Integritas !!!

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Al Harits bin Dharar Al Khuza’i Ra. Al Harits diajak oleh Rasulullah Saw masuk Islam, dan bersedia. Setelah itu dia diajak membayar Zakat, juga bersedia. Lalu Al Harits menyampaikan tekadnya untuk mengajak kaumnya masuk Islam dan mau membayar Zakat. Rasulullah Saw memberi persetujuan kepada Al Harits untuk melaksanakan tekadnya.

Setelah waktu berlalu cukup lama, tidak ada khabar berita dari Al Harits. Rasulullah cemas memikirkan apa yang terjadi dengan Al Harits di tengah kaumnya. Maka Nabi pun mengutus Al Walid bin Uqbah untuk mendatangi Al Harits dan memeriksa apa yang terjadi disana. Ketika Al Walid sampai di tengah jalan menuju perkampungan Al Harits, dia merasa takut, lalu seketika itu pulang ke Madinah. Tugas belum dilaksanakan, Al Walid sudah pulang ke Madinah.

Di Madinah, Al Walid segera menemui Rasulullah Saw dan menceritakan, bahwa Al Harits menolak memberikan Zakat dan ingin membunuh dirinya. Tentu saja Rasulullah tidak terima dengan perlakuan Al Harits. Beliau segera mengirim sebuah tim ekspedisi untuk menghadapi kemungkaran Al Harits.

Saat tim itu bertemu Al Harits, terjadi dialog. Al Harits bertanya, untuk apa tim ekspedisi itu datang? Kata pimpinan tim, untuk menhadapi Al Harits. Tentu saja Al Harits sangat terkejut. Lebih terkejut lagi ketika dia mendengar khabar bahwa Al Harits dikhabarkan menolak membayar Zakat dan hendak membunuh utusan Nabi, Al Walid. Di hadapan tim ekspedisi itu Al Harits bersumpah: “Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku sama sekali tidak melihat Al Walid, dia tidak pernah datang kepadaku.” Sumpah serupa disampaikan lagi oleh Al Harits di hadapan Rasulullah Saw di Madinah. Demikian setting kisahnya. Menurut Ibnu Katsir, para mufassirin sepakat dengan kebenaran peristiwa tersebut.

Singkat kata, Al Walid bin Uqbah telah memfitnah Al Harits dengan perkataan dusta. Hampir saja Rasulullah Saw menghukum Al Harits karena cerita dusta yang disampaikan Al Walid. Disini kaum Muslimin diajari untuk berhati-hati kalau menghadapi khabar orang fasik. [Termasuk bagi kita di jaman modern ini, hendaknya hati-hati saat menerima berita dari media-media sekuler anti Islam, seperti MetroTV yang punya slogan “knowledge to elevate”].

Kembali ke topik parpol di atas. Ayat seputar tabayun ini kerap dipakai untuk membela diri, atau menolak kritik-kritik yang dialamatkan ke pihak tertentu. Kalau suatu kritik ingin diakui kebenarannya, harus ditabayunkan dulu kepada mereka. Meskipun ada 100 kritik, jika semua itu belum diklarifikasikan ke pihak tersebut, kritik-kritik itu tidak dianggap kebenaran. Di mata mereka, kebenaran adalah apa saja yang secara resmi mereka akui dan setujui. Kalau di luar pandangan mereka, dianggap nothing. Itu adalah sikap fanatik berlebihan.

Nabi Saw mengatakan: “Tidak masuk syurga, seseorang yang di hatinya ada sebutir debu rasa kesombongan.” Kesombongan yang dimaksud ialah, batharal haq (menolak kebenaran) dan ghamtun naas (merendahkan manusia yang lain).

Seputar masalah tabayun ini, ada beberapa kritik mendasar yang ingin disampaikan disini:

[1] Dalam politik, dalam UU politik, dalam dunia demokrasi terbuka, tidak ada satu pun aturan yang mewajibkan masyarakat tabayun ke suatu partai ketika menghadapi isu-isu politik tertentu. Kalau tidak percaya, coba cari UU/aturannya, apakah ada ketentuan tabayun itu?

[2] Dunia politik praktis berbeda dengan dunia dakwah, dunia ormas, dunia fatwa, dunia amal sosial, dunia pendidikan, dunia keilmuwan, dunia informasi, dll. Dalam dunia politik, faktor etika biasanya kurang diperhatikan. Semua orang pasti tahu ungkapan semacam ini, “Dalam politik tidak ada kawan abadi atau lawan abadi, yang ada ialah kepentingan abadi.” Ungkapan ini menjelaskan sisi pragmatis kehidupan dunia politik. Kaidah tabayun itu umumnya berlaku di forum-forum yang terkenal menjunjung tinggi prinsip etika, seperti dalam dakwah, ormas, fatwa ulama, kegiatan sosial, pendidikan, dll. Sebagai contoh, kalau ada tokoh agama diisukan melakukan selingkuh, padahal dia tidak melakukan hal itu, maka tabayun sangat dibutuhkan untuk memastikan informasi yang valid dari yang bersangkutan. Berbeda ketika seorang politisi berkata di media, “Saya mencalonkan Mbah Marijan untuk maju dalam Pilpres tahun 2014.” Pernyataan seperti ini, andaikan tidak dilakukan tabayun, tidak masalah. Sebab ucapan politisi itu berubah-ubah, kadang A, kadang B, kadang C, dan sebagainya, tergantung target politik yang ingin dia capai.

[3] Dalam sistem politik terbuka, di alam demokrasi seperti di Indonesia saat ini, berbicara tentang kaidah etika seperti ghibah, fitnah, tabayun, hasad, dll. itu tidak relevan. Sebuah partai politik sudah menjadi institusi terbuka, ia sudah face to face dengan dunia publik. Terserah masyarakat akan bersikap apapun kepada partai itu. Wong, memang UU menjamin hak warga negara untuk memilih sikap politik tertentu. Andai ada orang yang meyakini suatu prinsip seperti ini, “Andaikan Partai X berhasil memimpin bangsa Indonesia, sehingga setiap orang di negeri ini berhasil mereka beri emas masing-masing 5 kg. Saya tetap membenci Partai X, saya tetap anti Partai X.” Secara etika, sikap demikian tidak adil. Tetapi dalam format politik terbuka, itu boleh. Itu hak politik rakyat yang dijamin UU. Dalam konsitusi disebutkan, setiap warga negara memiliki hak menyatakan sikap politiknya.

[4] Adalah sangat tidak adil, ketika suatu partai politik meminta orang-orang yang mengkritiknya untuk tabayun terlebih dulu. Sementara partai itu, sebelum menetapkan kebijakan-kebijakan politik, tidak pernah tabayun kepada segmen politik atau pendukungnya. Ini adalah suatu ketidak-adilan, atau mencerminkan sikap tidak fair. Misalnya, ada partai yang memilih koalisi dengan SBY, mengklaim koalisi dengan SBY, mencalonkan pemimpin pemerintahan wanita, koalisi dengan partai sekuler, acuh dengan kasus-kasus terorisme, tak peduli dengan maraknya Kristenisasi, dll. Pernahkah mereka tabayun dulu kepada Ummat Islam, sebelum melakukan semua itu? Kalau orang lain mengkritik, disuruh tabayun dulu; sementara diri sendiri, bebas-bebas saja menempuh apa yang diinginkan. Tidak fair.

[5] Semakin profesional sebuah partai, dia cenderung semakin sedikit menuntut. Justru dia akan banyak melayani masyarakat. Slogan yang kerap dipakai oleh bisnis-bisnis professional sebagai berikut, “Kalau Anda kecewa, silakan datang kepada kami. Kalau Anda puas, silakan kabarkan kepada teman.” Ini slogan kaum professional sejati, yaitu selalu mengacu kepada pelayanan maksimal. Contoh aktual yang bisa disebut. Ketika Ary Ginanjar dan ESQ mendapat kritik dari berbagai cendekiawan Muslim, tim ESQ tidak menanti datangnya klarifikasi dari orang-orang yang mengkritiknya. Tetapi mereka mendatangi pihak-pihak yang mengkritik itu untuk melakukan klarifikasi aktif. Itu contoh sikap professional. Kita tidak bisa memaksa orang untuk datang ke markaz-markaz politik untuk mendapat kejelasan. Politik modern lebih menjurus ke sikap melayani publik.

[6] Prinsip tabayun itu sebenarnya tidak dipakai untuk semua kondisi. Ada syarat-syarat yang membatasi penggunaan etika tabayun. Dalam Surat Al Hujuraat ayat 6 di atas disebutkan pembatasnya, yaitu: In jaa-akum faasiqun bi naba’in (apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita). Kalimat ini menjadi pembatas etika tabayun. Apabila datang orang fasik membawa berita, maka periksa dulu berita itu. Artinya, kalau yang membawa berita itu orang Mukmin yang sudah dikenal kejujuran dan keadilannya, tak perlu tabayun lagi. Begitu pula, tabayun itu berlaku untuk urusan-urusan yang samar, yang tidak diketahui secara pasti kebenarannya. Kalau untuk suatu fakta, suatu kenyataan, yang semua orang sedunia sudah pada tahu, tidak berlaku lagi etika tabayun. Misalnya, sebuah partai politik selama 10 tahun terakhir mengkampanyekan boikot produk Amerika/Yahudi. Tetapi kemudian dia mengadakan Munas II di hotel Amerika/Yahudi. Ini kenyataan, ini fakta, semua orang sedunia sudah tahu. Jadi tidak perlu tabayun lagi.

[7] Dalam politik praktis, tidak ada ketentuan tabayun. Andaikan ada yang senang menghujat suatu partai, tanpa mau memakai etika tabayun, itu sah-sah saja. Itu konsekuensi kebebasan politik. Tetapi kalau ada yang mau tabayun, bahkan mau datang ke kantor suatu partai untuk tabayun, itu juga silakan. Meskipun sifatnya tidak ada kewajiban demikian. Harusnya, kalau sudah masuk gelanggang politik terbuka, harus dibedakan dengan saat masih menjadi gerakan dakwah murni. Ya, tahu sendirilah, beda tempat, tentu beda pula aturannya.

[8] Apa yang terjadi kalau kita benar-benar tabayun kepada mereka? Apakah tabayun itu akan menyelesaikan masalah? Belum tentu. Ini harus dicatat tebal-tebal, BELUM TENTU. Mengapa? Ketika suatu organisasi sudah masuk pusaran politik terbuka, mereka lebih peduli dengan urusan kekuasaan, bukan lagi urusan etika. Itu alasan fundamentalnya. Kalau kita datang tabayun kepada mereka, kemungkinan hasilnya ada tiga: Pertama, kritik kita diterima, lalu mereka mengakui kesalahannya. Tetapi kecil kemungkinan, setelah itu mereka akan menyatakan bersalah di depan umum, dan menganulir kebijakannya yang salah. Sangat kecil peluang kesana. Kedua, kritik kita ditolak, lalu mereka buktikan kalau kritik kita salah. Konsekuensinya, kita diminta meminta maaf kepada mereka, dan menyatakan hal itu secara terbuka di media-media. Bahkan mereka akan menjadikan kekalahan kita itu sebagai bahan untuk membanggakan diri. Ketiga, antara pengkritik dan yang dikritik sama-sama kokoh dengan pendiriannya. Tidak ada yang mau secara gentle mengakui kesalahannya. Jika demikian yang terjadi, maka tabayun itu menjadi percuma saja. Tidak ada nilainya. Kalau disimpulkan, tabayun dalam konteks politik praktis ini, lebih banyak merugikan pihak konsumen politik (bukan parpol).

[9] Ada kalanya suatu partai bersikap “standar ganda”. Saat berbicara tentang hak-hak dirinya, partai itu menetapkan standar etika yang sangat tinggi. Mereka tidak boleh digunjing, tidak boleh dikritik, tidak boleh dikejam, tidak boleh dicurigai, tidak boleh diprasangkai buruk, dll. Demi memenuhi hak-haknya, mereka menetapkan standar etika yang tinggi. Tetapi ketika giliran kewajiban mereka memenuhi hak-hak Ummat Islam, mereka tidak bertanggung-jawab. Ada gerakan ekonomi Neolib, diam saja; ada terorisasi aktivis-aktivis Islam, diam saja; ormas Islam menjadi bulan-bulanan media TV, diam saja; merebak paham SEPILIS, masih diam; mencuat kasus Ahmadiyyah, diam juga; ada tuntutan kasus Bank Century dituntaskan, tidak terdengar suaranya; kuatnya dominasi bisnis asing, tak bereaksi; merebak video mesum, malah pelakunya akan diterima sebagai anggota; dan lain-lain. Untuk hak-hak mereka, menuntut pelayanan istimewa. Sementara untuk hak-hak Ummat, diabaikan. Ini jelas sangat aneh.

[10] Sebenarnya, ada satu alasan kuat yang memberi peluang kepada kita untuk melakukan etika tabayun ke partai tertentu. Alasannya, jika ia adalah partai Islam yang komitmen memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dari sisi aturan politik, kalau sudah masuk pergolakan politik, etika tabayun tidak menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Setiap orang bebas mengutarakan pendapat politik. Tetapi jika ada elemen-elemen Islam yang komitmen memperjuangkan Islam, boleh kita tabayun, dengan niatan mendukung perjuangan politik Islami itu. Asalkan, ia memang benar-benar politik Islami, bukan politik oportunis. Tandanya, partai semacam itu intensif menyuarakan Syariat Islam, ia bekerja keras menyatukan barisan politik Ummat, ia aktif menasehati penguasa agar tunduk kepada Hukum Allah, ia melaksanakan nahyul munkar, bahkan mengajak kaum non Muslim masuk Islam. Terhadap partai yang Islami, konsep tabayun penting dikembangkan. Hak-hak yang baik tentu diberikan kepada kerja politik orang-orang Mukmin yang komitmen dengan Islam. Kalau tidak komitmen, atau oportunis, jelas tidak perlu diberikan hak-hak etika seperti tabayun itu. Jangankan ke partai politik, ke penguasa politik saja kalau mereka zhalim dan tidak berakhlak, tidak layak dihormati.

Dalam politik ada fatsoen (kesopanan politik). Ya mbok dipakai konsep fatsoen itu. Adab politik yang tinggi kan sebenarnya demi kebaikan mereka juga. Kalau suatu partai sudah diidentifikasi secara negatif, hal ini susah untuk memenangi kompetisi. Kecuali kalau mereka memakai cara-cara tangan besi untuk berkuasa. Itu lain. Seharusnya, kelompok anak-anak muda bisa menunjukkan dirinya sebagai elemen masyarakat yang energik, produktif, idealis, komitmen tinggi, penuh inovasi, jujur, moralis, dan lain-lain. Seharusnya begitu, bukan lebay.

Ya, setidaknya Anda semua bisa memahami cara meletakkan konsep TABAYUN secara benar. Tabayun adalah bagian penting dari etika Islami. Semoga bermanfaat, dan selamat menyambut datangnya hari nan mulia: Idul Fithri 1431 H. Semoga menjadi hamba yang kembali suci dan mendapat kemenangan. Minal ’a-idzina wal fa’izin, kullu aamin wa antum bi khair. Allahumma amin.

(Politische).


Tahapan Kerja POLITIK ISLAMI

April 4, 2009

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Amma ba’du:

Perlu dipahami bahwa kerja politik itu sifanya BERTAHAP, tidak bisa seketika kita menginginkan, esok pula impian itu sudah terwujud. Persis seperti orang yang membangun rumah. Kadang harus mengumpulkan material pelan-pelan, misalnya membeli batu bata dulu, membeli batu, membeli semen, membeli kayu, dan sebagainya, sampai rumah itu benar-benar terwujud. Bahkan membangun rumah selalu dimulai dari dasar sampai ke puncak tertinggi.

Rasulullah Saw. sendiri membangun peradaban Islam melalui langkah-langkah Siyasah Islamiyyah secara bertahap. Hal itu beliau lakukan sejak dalam perjuangan di Makkah, sampai hijrah ke Madinah, mempertahankan teritorial Madinah, serta memperluas dakwah Islam ke berbagai penjuru Jazirah Arab dan sekitarnya. Semua dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus, penuh perhitungan dan tidak tergesa-gesa.

Kemudian, politik yang dijalani kaum Muslimin bukanlah corak politik jahiliyah, tetapi POLITIK ISLAMI. Cara mudah membedakan kedua corak politik itu, POLITIK ISLAMI selalu mengacu kepada Syariat Islam. Politik Islami dibangun di atas pijakan Syariat Islam, dijalankan dengan metode Syariat Islam, dan ditujukan untuk memelihara pengamalan Syariat Islam oleh kaum Muslimin. Singkat kata: Dari Syariat, oleh Syariat, dan untuk Syariat.

Jika ada pengamalan politik yang tidak memenuhi kaidah tersebut, ia tidak bisa disebut POLITIK ISLAMI. Ia bisa saja merupakan politik jahiliyyah, politik kekafiran, atau politik fasad (merusak).

Berikut tahapan menerapkan POLITIK ISLAMI di sebuah negara sekuler seperti Indonesia ini:

A. Menegakkan Syariat Islam sebagai hukum negara.

Setiap politisi Muslim yang mengaku menjalankan politik Islami, mereka harus berusaha menegakkan Syariat Islam agar menjadi hukum yang melandasi kehidupan negara. Jangan dulu bicara soal Indonesia Timur, ancaman disintegrasi, Bali memerdekakan diri, dll. Jangan bicara kesana dulu. Secara prinsip, seorang Muslim yang bekerja di lapangan politik, wajib berusaha menegakkan Syariat Islam agar menjadi hukum sosial yang mengikat suatu masyarakat.

Kaidahnya sederhana, yaitu prinsip: Laa ilaha illa Allah. Dalam prinsip ini, sesembahan yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sesembahan yang lain bathil, alias tertolak. Nah, karena Allah telah menetapkan bahwa urusan hukum sosial/negara itu adalah wewenang-Nya, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain, “Sami’na wa atha’na” (kami mendengar dan kami taat).

Tidak mungkin dalam hidup ini kita bermaksud mengibadahi Allah dengan berlandaskan kepada pijakan-pijakan hukum yang selain dari-Nya. Padahal Allah telah menetapkan, “Inil hukmu illa lillah” (tidaklah yang menetapkan hukum itu, selain hanya Allah saja). (Al An’aam: 57). Dan lebih tidak mungkin lagi, kita hendak mengibadahi dzat selain Allah dengan memakai syariat yang dibawa oleh dzat (makhluk) itu.

Seorang Muslim yang benar-benar bertauhid jangan sekali-kali meremehkan perkara berlakunya hukum selain hukum Allah di muka bumi. Misalnya dengan alasan, “Kufrun duna kufrin.” Ini adalah kecelakaan besar. Sudah tabiat seorang Muwahhid (orang bertauhid) untuk bersimpuh hanya kepada Allah, menghambakan diri kepada-Nya. Apalagi dalam perkara hukum-hukum-Nya. Kalau dalam Shalat saja kita harus berhukum kepada Sunnah Nabi, apalagi dalam urusan darah, harta, kehormatan, dan kehidupan Ummat? Justru meremehkan tidak berlakunya hukum Allah, dengan alasan apapun, hal itu menunjukkan rusaknya tauhid. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Apalagi harus diingat, perkara hukum itu sangat sensitif. Ia adalah urusan yang melandasi kehidupan. Kalau hukumnya baik, insya Allah kehidupan di atasnya akan baik. Kalau hukumnya fasad, maka berbagai kekacauan dan ketimpangan otomatis akan menjadi realitas dalam kehidupan itu.

Jika dalam suatu negara, kita tidak dilarang untuk memperjuangkan Syariat Islam, kita tidak diancam dengan berbagai kezhaliman akibat memeperjuangkannya, maka alhamdulillah hal itu adalah peluang besar yang layak disyukuri. Kecuali, kalau kita dilarang sepenuhnya memperjuangkan Syariat Islam, kita ditetapkan sebagai penjahat atau teroris jika memperjuangkannya, serta berbagai ancaman lain yang mesti diterima. Jika kondisinya demikian, maka Ummat Islam mendapat rukhsah dalam memperjuangkan Syariat Islam.

Baca entri selengkapnya »