Mari Doakan Politisi Muslim Terzhalimi…

Juni 28, 2016
Doakan Saudaraku agar Allah Bebaskan

Doakan Saudaraku agar Allah Bebaskan

Ada beberapa tokoh politisi Muslim yang saat ini DIPENJARA.
Mereka adalah korban KONSPIRASI HUKUM rezim yang lalu, lewat KPK.
.
Mereka adalah:
1. Bapak Suryadarma Ali (mantan Ketua Umum PPP).
2. Ustadz Luthfi Hassan Ishaq (mantan Presiden PKS).
3. Bung Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat).
.
MEREKA adalah putra-putra Ummat. Telah berkiprah dalam perjuangan politik KEUMMATAN. Dengan segala kelebihan dan kekurangan.
.
Semoga Allah Ta’ala segera membebaskan mereka.
Semoga Allah Ar Rahim menolong atas kesulitan mereka & keluarganya.
Semoga Allah memberi karunia KEADILAN yang murni, kepada mereka.
Semoga Allah membalas atas orang-orang yang zhalim dengan hukuman berlipat ganda.
Semoga Allah menolong para pejuang di jalan-Nya.
.
Amin amin, Allahumma amin. Wa shallallah ‘ala Rasulillah Muhammad wa alihi wa ashabih.
.
Di bulan MULIA ini, kami teringat orang-orang yang ‪#‎TERZHALIMI‬. Mungkin mereka menantikan doa-doa kita. Mari kita doakan saudaraku.
.
‪#‎MUSLIM_SOLIDARITY‬


Kaidah Praktis Politik Islami

Juni 30, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Berbeda pendapat adalah sesuatu yang mungkin, namun mencela pendapat orang lain dan melemahkannya, tanpa alasan, bukanlah perbuatan yang benar. Seperti misal, saat kaum Muslimin sedang giat-giatnya memperjuangkan kepemimpinan negara yang diyakini lebih pro kemaslahatan; sebagian orang mencela semua ini dengan alasan: demokrasi adalah sistem bathil orang kafir, dan saat ini belum berdiri Khilafah Islamiyah. (Jika memang Khilafah belum berdiri, mengapa Anda ingin memaksakan standar kehidupan seperti ketika Khilafah sudah berdiri? Suatu pandangan yang paradoks).

Lebih berat lagi, sebagian lain berani melontarkan tuduhan kafir, syirik, murtad kepada saudaranya yang ikut partisipasi melalui sistem demokrasi. Alasannya, demokrasi berarti menyekutukan Allah dalam menetapkan hukum, dan itu dianggap perbuatan kufur, syirik. (Masalahnya, keadaan negeri ini bagaimana? Apakah di negeri ini telah tegak sistem Islami? Bukankah kalian sendiri menyebut negeri ini sebagai negara sistem thaghut? Jika demikian, bagaimana kalian berharap ada sistem politik Islami di sebuah negara yang kalian sebut thaghut ini? Paradoks lagi).

MISSI POLITIK ISLAM: Menjaga Agama dan Kehidupan Ummat.

MISSI POLITIK ISLAM: Menjaga Agama dan Kehidupan Ummat.

Sebagian orang sering menyerang saudaranya dengan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa jadi mereka telah menghapuskan bab Siyasah Syar’iyah dari kamus kehidupan Ummat Islam. Atau bisa jadi mereka tidak mengerti cara memposisikan usaha politik itu sendiri. Mereka menyangka bahwa usaha perjuangan politik identik dengan afiliasi (intima‘); misalnya kalau seseorang mendukung politik demokrasi, dianggapnya telah mengubah agamanya menjadi agama demokrasi. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Di antara akibat buruk mengendarai TAKFIR secara semena-mena, adalah: munculnya ekstrimisme, menghancurkan persatuan Ummat, menyebarkan konflik dan permusuhan, munculnya perbuatan-perbuatan sadisme, munculnya intoleransi (sekalipun kepada sesama Muslim), serta munculnya ketidak-mampuan intelektual sampai batas-batas sangat memprihatinkan. Semoga kendaraan TAKFIR ini segera ditinggalkan, karena ia bukan bagian dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Di sini kami akan bahas secara ringkas dan praktis kaidah politik Islam. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan sesuatu: “Sesatnya kaum Muslimin di awal-awal sejarah Islam dengan munculnya sekte Khawarij, Syiah, Mu’tazilah, Murji’ah, adalah karena SALAH PAHAM masalah politik.” Dalam sebuah diskusi di Yogya, Prof. Dr. Yunahar Ilyas mengingatkan, bahwa Ummat Islam jangan phobia dengan politik, karena asal mula kesesatan di zaman awal Islam dulu, adalah karena politik juga. Maksudnya, pahami masalah politik dengan baik, agar tidak SESAT dan MENYESATKAN.

Berikut beberapa kaidah politik Islami…

[1]. Definisi politik menurut para pakar adalah: “Segala daya upaya yang dilakukan, untuk mempengaruhi kekuasaan (pemimpin atau pemerintahan) demi mencapai tujuan tertentu.” Jika dikaitkan dengan politik Islam, kurang lebih maknanya: “Segala daya upaya yang dilakukan para politisi Muslim dalam mempengaruhi kekuasaan, demi mencapai kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslimin, serta menghindarkannya dari kerugian-kerugian.”

[2]. Tujuan dasar politik Islam adalah: menjaga agama dan melindungi kehidupan kaum Muslimin. Tujuan ini selaras dengan Maqashidus Syariah (tujuan-tujuan Syariat), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan kaum Muslimin. Menjaga agama dari penyimpangan, penyelewengan, penyesatan, korupsi pemikiran, ektrimisme, dan sebagainya. Menjaga kehidupan kaum Muslimin dari penindasan, kezhaliman, penjajahan, perbudakan, dan sebagainya.

[3]. Antara JIHAD dan SIYASAH ISLAMIYAH seperti dua sisi keping mata uang. Keduanya sama-sama ditujukan untuk menjaga agama dan kehidupan kaum Muslimin. Bedanya JIHAD dengan memakai senjata, militer, perang, dan sebagainya. Sedangkan SIYASAH dengan memakai kecerdasan, opini, informasi, lobi-lobi, dan sebagainya.

[4]. Siyasah Islamiyah adalah alat perjuangan kaum Muslimin, bukan hakikat kehidupan Ummat itu sendiri. Sebagai alat, ia terikat dengan TUJUAN, bukan SARANA. Sarana perjuangan politik Ummat bisa macam-macam, bisa berubah-ubah sesuai kondisi; tapi esensi tujuannya satu, yaitu: menjaga agama dan kehidupan kaum Muslimin. Harus benar-benar dipahami, bahwa politik Islam terikat dengan tujuan, bukan sarana-sarana.

[5]. Politik Islam bisa dijalankan di segala tempat, di segala zaman, dalam kondisi bagaimanapun. Di mana saja diketahui ada eksistensi kehidupan kaum Muslimin, maka politik Islam dijalankan di sana; sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan keadaan riil yang ada. Jika mampu menjalankan politik Islam secara ideal, itulah yang diharapkan; jika tak mampu, karena banyaknya keterbatasan, dilakukan sekuat kemampuan dan seadanya kesempatan.

[6]. Politik Islam tidak mengenal batasan sistem politik. Ia bisa dijalankan di bawah aturan sistem politik apa saja. Di bawah sistem monarkhi, bisa dijalankan politik Islam. Begitu juga, di bawah sistem demokrasi, bisa dijalankan agenda politik Islam. Di bawah sistem oligarkhi, diktator, komunis, kesukuan, atau apapun; politik Islam bisa dijalankan. Di mana saja diketahui ada eksistensi kehidupan kaum Muslimin, hatta di Kutub Utara dan Selatan, maka politik Islam bisa diterapkan di sana, dengan tujuan melindungi agama dan kehidupan kaum Muslimin. Sekali lagi, politik Islam terikat oleh TUJUAN, bukan SARANA.

[7]. Bahkan ketika telah tegak sistem Islami, seperti Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah, atau Kerajaan Islam, atau Kesultanan Islam; tetap di sana dibutuhkan perjuangan politik Islam. Mengapa demikian? Karena di bawah sistem apapun, selalu ada kemungkinan terjadinya perusakan agama dan kezhaliman atas kaum Muslimin. Contoh, di era Daulah Abbassiyah pernah menyebar aliran sesat yang meyakini Al Qu’an sebagai makhluk. Begitu juga. di era-era keruntuhan Daulah Abbassiyah, negeri-negeri kaum Muslimin dibanjiri oleh kaum agressor yang sangat kejam, Tartar (Mongol). Para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al Wamardi, Al Ghazali, dan lainnya menyusun pendapat-pendapat seputar Siyasah Islamiyah justru lebih fokus diterapkan untuk negeri-negeri di bawah sistem Islami. Pendapat mereka belum menjangkau kondisi kaum Muslimin di era modern seperti saat ini. Tidak salah jika Al Qaradhawi pernah mengatakan, kita mengalami krisis literatur untuk perpolitikan modern.

[8]. Dunia politik Islami berbeda dengan bidang-bidang perjuangan lain, karena ia berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan (pemimpin) adalah sentra dinamika kehidupan masyarakat. Sebagian ulama mengatakan, “Kalau kami memiliki doa yang mustajab, akan kami doakan para penguasa (agar jadi baik).” Mengapa demikian, karena baiknya penguasa, akan menjadi mata air kebaikan bagi rakyat yang luas. Dengan demikian, maka bidang politik Islami adalah wilayah perjuangan orang-orang yang memiliki: keimanan kuat, wawasan, kemampuan, kesempatan, dan pengalaman. Orang yang tidak berwawasan, tidak boleh masuk dunia politik. Modal awal politik Islami adalah keimanan di hati seorang politisi Muslim. Setelah itu modal wawasan, sebab tanpa wawasan bagaimana akan bicara dunia politik? Kemudian memiliki kemampuan menjalankan peran politik, sebab kalau hanya wawasan tanpa kemampuan, nanti seperti “politisi warung kopi”. Selanjutnya adalah memiliki kesempatan masuk pergulatan politik, agar missi politiknya terwadahi. Kalau hanya berkoar-koar dari jauh, tanpa memiliki desk perjuangan di lapangan, sulit mewujudkan maslahat kehidupan sosial. Sebagai kelengkapan, adalah pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin mahir dalam memainkan peran politik. Demikianlah kurang lebih.

[9]. Dalam politik demokrasi, setiap Muslim punya hak suara yang sama dengan politisi Muslim, tapi peran politiknya berbeda. Kaum Muslimin mayoritas berperan memeberi dukungan bagi agenda-agenda perjuangan politik Ummat yang lurus, terpercaya, dan diyakini memiliki peluang kemenangan besar. Hal ini diperbolehkan. Tetapi memang Ummat tidak bisa masuk domain politisi Muslim (sebagaimana disebut dalam poin 8) yang memikul amanah berat dalam perjuangan ini. Dukungan mayoritas kaum Muslimin harus selalu diselaraskan dengan strategi dan langkah-langkah yang ditempuh para politisi Muslim yang terpercaya. Jangan kontraproduktif, jangan saling melemahkan.

[10]. Masuknya kaum Muslimin ke politik demokrasi bukanlah dalam rangka mengubah agama kita (Islam) menjadi agama demokrasi. Tuduhan demikian sangat jauh. Buktinya, para politisi Muslim dan pendukung politik Islam masih Shalat dengan Shalat Islam; masih berkiblat ke Ka’bah, tidak ke Yunani atau New York; masih membaca Al Qur’an dengan Mushaf yang sama; masih mengucapkan SALAM Islami, bukan slogan vox populi vox dei; masih memakan makanan halal, menghindari makanan haram; masih menjalankan batas-batas Syariat dalam lingkup pribadi, keluarga, komunitas; dan sebagainya. Semua ini merupakan bukti bahwa masuknya kita dalam partisipasi demokrasi, adalah merupakan langkah politik, bukan tujuan hidup. Jika ada yang terus berprasangka buruk, menganggap sesat, atau menganggap murtad; maka dosanya akan mereka pikul sendiri. Sebaiknya mereka takut terhadap dosa-dosa itu, sebelum memvonis saudaranya.

[11]. Dalam Islam ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang samar, tidak ada kepastian yang jelas tentang duduk masalahnya, di sana berlaku prinsip IJTIHAD. Dalam lapangan ijtihad inilah kaum Muslimin sering berbeda-beda dalam pendapat. Termasuk dalam menempatkan posisi politik Islam dalam kehidupan. Maka di sini terdapat kaidah Fiqih yang telah masyhur, bunyinya: “Al ijtihad laa yunqadhu bil ijtihad” (satu ijtihad tidak bisa dimentahkan oleh ijtihad yang lain). Jika mereka masih dan terus bersikap aniaya dalam pendapatnya, maka kami serahkan seluruh urusan kepada Allah Ta’ala.

[12]. Adakah maslahat dari perjuangan politik Islam di dunia demokrasi? Jawabnya ada, meskipun belum sempurna atau ideal. Contoh, terpilihnya menteri Muslim yang baik, memungkinkan dilakukannya pemblokiran terhadap konten-konten pornografi di dunia internet. Itu satu contoh nyata di antara contoh-contoh lain. Jika orang-orang yang selalu gemar mencela dan memvonis perjuangan politik Islam di lapangan ini, maka pertanyaan buat mereka: “Apa yang sudah kalian hasilkan untuk kemaslahatan kehidupan Ummat ini? Bisakah kalian menghasilkan kebijakan politik yang pro kepentingan Ummat? Bisakah kalian mendatangkan kemaslahatan kehidupan Ummat, jika tidak ada perjuangan politik Islam di bawah sistem demokrasi?”

Demikianlah, semoga kajian sederhana dan praktis ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Terimakasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

Tatar Pasundan, 2 Ramadhan 1435 H.

(Abu Syakir Najih).


Mencari Presiden RI dan Kegalauan Ummat Islam

April 20, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Hasil Pileg April 2014 memberikan arti tersendiri. Suara partai-partai Muslim rata-rata membaik, sedikit penuruan terjadi pada PKS. Hal ini mementahkan sebuah asumsi bahwa politik Ummat Islam sudah “tidak laku”. Faktanya Ummat bergairah mendukung partai-partai Muslim ketika mereka merasakan hadirnya “musuh bersama” (Jokowi dan koalisi Islamphobia di belakangnya).

Namun setelah hasil diperoleh, sesuai quick count, Ummat Islam masih kesulitan untuk mengajukan calon Presiden/Wapres dari kalangan politisi Muslim sendiri. Selain sulit mencari siapa tokoh yang didukung semua kekuatan Muslim; sulit menyatukan partai Muslim; juga adanya keraguan tentang peluang keberhasilan tokoh tersebut dalam Pilpres Juli 2014 nanti.

Berikut beberapa ulasan sebagai masukan, renungan, atau pertimbangan…

"Pemimpin Islami Lahir dari Investasi Politik Islami"

“Pemimpin Islami Lahir dari Investasi Politik Islami”

[1]. Politik itu pada hakikatnya adalah INVESTASI. Kita menginginkan perubahan, perbaikan, kemajuan, tetapi harus investasi dulu dalam sejumlah waktu tertentu. Politik tidak bisa instan; sekarang kita minta, sekarang juga jadi. Tidak bisa begitu. Sebagai contoh, munculnya pemimpin-pemimpin Masyumi sebagai pejabat negara yang amanah dan tidak korup di era Sokarno, hal itu sebagai buah dari proses belajar, perjuangan, pergerakan kemerdekaan sejak awal-awal tahun 1900-an. Sebagian tokoh Masyumi itu pernah menjadi anggota Volkrad (dewan rakyat di era Belanda) dan anggota MIAI (dewan Muslim di era Jepang. Termasuk kemenangan AKP dan Erdogan, ia juga tidak instan. Ia telah dirintis sejak era politik Najmuddin Erbakan pada tahun 1970-an.

Pemimpin hebat seperti Muhammad Fatih juga disiapkan sejak kecil. Begitu juga Shalahuddin Al Ayyubi lahir dari keluarga prajurit, perwira, para pahlawan. Tidak ujug-ujug muncul. Termasuk sosok Khalifah Umar RA lahir dari tempaan kehidupan panjang. Di masa mudanya, beliau jagoan gulat di Pasar Ukadz. Nabi SAW bersabda: “Khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza faqahu” (sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik kalian di masa Islam, jika dia memahami agama). Hadits ini menjelaskan betapa pentingnya investasi kebaikan untuk mencapai prestasi yang hebat.

[2]. Ide PRESIDEN SYARIAH yang digagas FUI, FPI, Habib Rizieq, secara teori termasuk ide yang menarik. Asumsinya, kalau ada bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah, dan sebagainya; maka boleh dong ada ide Presiden Syariah. Hanya masalahnya, konsep Presiden Syariah itu harus dibawa masuk ke ranah politik praktis, dicarikan saluran resminya, serta kompetitif saat diperjuangan di tengah pergulatan politik umum. Ide demikian harus bisa meyakinkan para politisi dari aneka partai, dapat meyakinkan para ahli hukum dan ketata-negaraan, dapat meyakinkan akademisi dan ahli teori, dapat meyakinkan media massa, dapat meyakinkan pelaku pasar, dan utamanya dapat meyakinkan kaum Muslimin dari berbagai kelompok dan strata. Kalau ide ini hanya beredar di sekelompok para aktivis Islam saja, sangat sulit untuk menjadi kenyataan.

[3]. Untuk menjadi Presiden RI; sekedar menjadi ya, tanpa dipertimbangan kualitas dan hasil kepemimpinannya; dibutuhkan 3 unsur: POPULARITAS, ELEKTABILITAS, dan STRATEGI. Pada tahun 1999 Partai Keadilan (PK) pernah mengajukan Ustadz Didin Hafiduddin sebagai calon presiden. Di kalangan aktivis Islam beliau dikenal, tapi di mata masyarakat umum masih sedikit yang mengenal. Ketika Pilkada Jakarta 2012, sosok Foke memiliki popularitas dan elektabilitas; tapi sayang strateginya salah, sehingga hasil akhirnya negatif. Jujur saja, untuk mencari sosok calon pemimpin Islam yang popular, elektabilitas tinggi, lalu didorong dengan strategi yang bagus, untuk saat ini sangat sulit.

[4]. Bahaya yang dihadapi kaum Muslimin saat ini ialah kepemimpinan Jokowi. Jika sosok ini menjadi Presiden RI diduga akan lebih parah dari SBY. Jokowi didukung oleh konglomerat-konglomerat pengemplang BLBI yang ingin aneksasi negeri ini. Untuk menghadang Jokowi diperlukan sosok lain yang populer, elektabilitas tinggi, dan ia memiliki mesin dan strategi politik bagus. Misalnya kita sebut sosok politisi dari kalangan Muslim seperti: Amien Rais, Hatta Rajasa, Muhaimin, Suryadarma Ali, Yuzril Ihza, Anis Matta, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heriyawan, Habib Rizieq, Ustadz M. Khattath, dan lainnya. Apakah mereka bisa menandingi popularitas dan elektabilitas Jokowi? Cobalah pertanyaan ini dijawab secara obyektif, tanpa emosi; adakah tokoh kita yang saat ini sekuat Jokowi? Kalau misalnya tidak ada, jangan merasa risau; kembali ke teori awal, POLITIK ITU INVESTASI. Bahkan untuk sosok Jokowi sendiri, media massa telah memoleskan selama bertahun-tahun. Itu investasi juga.

[5]. Dalam pandangan kami, untuk Pilpres 2014 ini, sulit bagi Ummat Islam untuk mendapati pemimpin ideal sesuai nilai-nilai Syariat Islam. Dalam tinjauan kami, itu sangat sulit. Mengapa demikian? Ya karena untuk menjadi pemimpin nasional dibutuhkan popularitas, elektabilitas, dan strategi yang bagus. Sedang investasi kita di bidang ini sangat kurang. Apa buktinya? Ketika berbicara tentang Pilpres kita sangat mengandalkan keputusan/kebijakan partai-partai Muslim peserta pemilu. Maksudnya, kita tidak memiliki partai yang benar-benar mewakili aspirasi perjuangan politik Islam. Hal ini menunjukkan bahwa investasi kita di bidang politik ini masih minim. Andai investasi kita bagus, mungkin tinggal menggerakkan kader-kader yang berada di berbagai partai Muslim, untuk mendukung agenda yang kita sodorkan. Jadi tidak dikesankan “meminta-minta”.

[6]. Meskipun peluang terpilihnya pemimpin Islami cukup lemah, bukan berarti pejuangan politik menjadi buntu. Tidak sama sekali. Perjuangan politik bisa digerakkan dengan daya sekecil apapun, di tengah situasi sesulit apapun. Maka jika kita sulit menemukan pemimpin sesuai Syariat, maka lakukanlah tindakan ini: Pilihlah sosok pemimpin Muslim mana saja yang diperkirakan potensi maslahatnya terbesar dan potensi madharatnya terkecil! Di antara tokohg-tokoh calon pemimpin RI yang ada, pilih kandidat yang peluang maslahatnya besar, peluang madharatnya kecil, dan tentiu saja dia punya peluang besar sukses menjadi Presiden RI. Pasti ada sosok seperti itu!

[7]. Kami nasehatkan kepada Ummat Islam secara umum, jika saat ini kita belum mendapati pemimpin negara yang sesuai Syariat, jangan berkecil hati. Dasar pemikirannya adalah: [a]. Pemimpin Syariat akan diiperoleh jika kita telah berinvestasi lama di bidang ini; kalau selama ini kesan yang ada, kita telah meninggalkan politik praktis, ya jangan terlalu bermimpi soal pemimpin seperti itu; [b]. Andai terpilih pemimpin Muslim, dalam kondisi investasi politik kita lemah, justru hal itu bisa mencoreng nama baik agama kita sendiri. Anda masih ingat tahun 1999-2001, ketika itu RI dipimpin Gusdur. Promotor utama terpilihnya Gusdur adalah Pak Amien Rais dan poros tengah (koalisi partai-partai Muslim). Nyatanya Gusdur tak bisa memimpin, negara ancur-ancuran. Akhirnya muncul preseden jelek di tengah Ummat, katanya: “Beginilah hasilnya kalau negara dipimpin seorang kyai.” Padahal Gusdur sendiri tidak memiliki akar pemahaman dan pengamalan Syariat yang baik.

[8]. Untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia saat ini, sungguh sulit dan berat. Sebagai gambaran, lihat struktur APBN. 60 % APBN digunakan untuk belanja rutin, termasuk biaya departemen, pemda, pemkot, gaji PNS, Polri, TNI, guru, dan seterusnya. 25 % APBN digunakan untuk membayar hutang negara dan bunganya setiap tahun. Hutang ke Bank Dunia dan IMF untuk bayar dana BLBI yang dibawa kabur para konglomerat China senilai sekitar 600 triliun, masih terus dibayar sampai saat ini. Katanya baru luas tahun 2032 nanti. 10 % APBN untuk dana infrastruktur, pengembangan, pemberdayaan, penelitian, dan seterusnya. Sisa APBN praktis hanya sekitar 5 % saja. Nah, pemimpin-pemimpin Muslim yang berambisi menjadi Presiden RI, harus bisa menyelesaikan tantangan semacam ini. Jangan terbayangnya nanti dihormati, diberi fasilitas klas 1, bisa pelesir ke luar negeri, dapat fee proyek ini dan itu, anak-anak dan isteri dijaga Negara 24 jam penuh sehari, dan seterusnya. Jangan bermimpi begitulah, tapi pikirkan manajemen APBN seperti di atas.

[9]. Di tengah krisis politisi dan negarawan Islami ini, muncul sosok Rhoma Irama sebagai calon presiden dari kalangan Ummat Islam. Banyak pihak yakin, Rhoma bisa jadi presiden. Bisa sih bisa, dengan asumsi mengandalkan popularitas. Tapi masalahnya, apakah sosok seniman seperti dia layak memimpin negara? Anda pernah mendengar tesis Ibnu Khaldun, bahwa tanda-tanda peradaban yang mulai menua ketika ia memuja-muja seniman dan dunia seni. Itu peradaban yang menua ya, lalu bagaimana dengan Indonesia ini yang masih acak-acakan, meraih kemajuan juga belum? Mungkinkah negeri seperti ini diserahkan ke tangan seniman? Kadang ketika tehimpit masalah, kita sering berpaling ke solusi-solusi aneh yang justru membahayakan masa depan dan kehidupan.

[10]. Menurut kami, kriteria seorang pemimpin Indonesia nanti secara umum sebagai berikut: [a]. Seorang Muslim Ahlus Sunnah (bukan pengikut atau pendukung aliran sesat); [b]. Memiliki kekuatan fisik, seperti sosok Thalut; [c]. Memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang luas, dalam kriteria pemimpin disebut karakter Fathanah; [d]. Bersikap amanat terhadap kehidupan rakyat, kekayaan negara, serta hak-hak kaum Muslimin; [e]. Bisa memimpin perang. Kriteria terakhir ini perlu ditambahkan karena menyadari kondisi aktual saat ini dimana negeri-negeri Muslim dilanda aneka macam konflik seperti Suriah, Afghan, Irak, Yaman, Mesir, Somalia, dan lainnya. Jangan seperti seorang presiden tertentu, setelah hampir 10 tahun memimpin bangsa, dia baru berbicara: “Saat ini bangsa kita siap perang!” Aneh, menjelang berakhirnya masa jabatan baru ngomong “siap perang”.

Demikian beberapa pandangan yang bisa kami sampaikan. Menurut kami, saat ini jangan terlalu berharap akan lahir Presiden RI Bersyariah; bukan karena ide itu tidak menarik, tapi kita tak memiliki modal investasi politik untuk memperjuangkannya ke tingkat aplikasi. Saran kami, kalau misalnya Ummat Islam bersedia, mari kita dirikan partai Islami (partai baru) sebagai solusi kebuntuan saluran politik ini. Kita harus berinvestasi sebelum memetik hasil! Minimal, pilihlah sosok pemimpin yang dapat diduga peluang maslahatnya besar dan peluang madharatnya kecil.

Demikian, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin.

(Mine).


Nelson Mandela dan Politisi Muslim…

Desember 7, 2013

Beberapa waktu lalu, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela meninggal. Kamis, 5 Desember 2013. Dalam usia 95 tahun. Mandela jadi presiden pertama Afrika Selatan, dari kaum kulit hitam, pada tahun 1994.

Seorang kawan ngefans berat dengan Nelson Mandela. Alasannya karena dia pernah dipejanjara selama 27 tahun dan tetap teguh dengan perjuangannya. Saat masuk penjara masih lumayan muda, saat keluar sudah “kakek-kakek”. Mandela menebus perjuangannya untuk kaum kulit hitam dengan pengorbanan pribadi sangat berat. Bayangkan, dipenjara selama itu.

Wafat 5 Desember 2013

Wafat 5 Desember 2013

Hebatnya, setelah jadi Presiden Afsel, Mandela cukup mengambil jatah “satu periode” saja, tidak mau “nambah” seperti seorang Jendral yang punya motto: Lanjutkeun terus!

Bahkan ketika keluarganya dihimpit masalah, Mandela bercerai dengan isterinya; hal itu tak membuatnya mundur atau runtuh moral. Dia tetap melanjutkan kehidupan, dan menikah lagi. Itu berjalan sampai saat dia meninggal.

Waktu kawan itu bicara tentang moral para politisi Muslim di negeri ini, langsung geleng-geleng kepala. Seperti orang “pasrah”, atau tiba-tiba “kehilangan tenaga”.

“Orang kita kayak walang!” kata teman itu, membuatku tertawa.

Walang, maksudnya belalang. Sifat belalang kan menclok sana menclok sini. Tidak istiqamah. Nah, itu dia masalah utama para politisi Muslim di Indonesia, yaitu TIDAK ISTIQAMAH.

Beda dengan Mandela, meskipun non Muslim, dia punya keteguhan hati. Mestinya para politisi Muslim itu begitu ya…sangat teguh memegang prinsip dan missi perjuangan. Bukan seperti walang. Iya gak.

Pelajaran penting dari sosok Nelson Mandela: Keteguhan hati memegang prinsip dan missi perjuangan!

Istiqamah, please!

(Mine).


Memahami Karakter PARTAI ISLAMI

Mei 21, 2009

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. Was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in. Amma ba’du.

Sebagaimana yang telah sama-sama kita saksikan, kondisi perpolitikan Islam di Indonesia saat ini (khususnya pasca Pemilu Legislatif April 2009) berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nilai-nilai idealisme perjuangan politik Islam, seperti telah sirna, berganti dominasi sifat pragmatisme. Partai-partai Islam atau partai basis Muslim yang seharusnya bisa mengarahkan jalannya perjuangan perpolitikan, malah menjadi partisan politik praktis yang sangat terpengaruh oleh cara-cera berpolitik sekuler.

Fakta paling sederhana yang sama-sama kita saksikan adalah, ketika partai-partai Islam dan basis Muslim enggan bersatu dengan sesamanya lalu membentuk sebuah poros politik Islam. Kalau mereka bersatu, setidaknya total suara bisa mencapai 28 %. Suara ini lebih besar dari jumlah suara pemenang Pemilu Legislatif 2009. Lantaran sikap egoisme, pragmatisme kekuasaan, dan lunturnya komitmen terhadap nilai-nilai Islami, maka kesatuan poros Islam itu tidak terbentuk. Bahkan yang lebih memprihatinkan, partai-partai Islam membutuhkan peranan partai nasionalis sekuler untuk menyatukan diri mereka dalam satu ikatan koalisi.

Banyak sudah kritik, nasehat, bahkan kecaman dilontarkan untuk meluruskan sikap partai-partai Islam itu. Namun semua masukan tersebut tak ubahnya seperti angin yang membentur batu-batu karang. Ia dianggap angin lalu, tidak bernilai, bahkan diacuhkan saja. Para elit politik Muslim telah menjadi “politik sebagai panglima”, suatu kenyataan yang dulu mereka cela habis-habisan. Seharusnya, mereka berpolitik secara Islami, mencukupkan diri dalam batas-batas panduan agama Allah, dan tidak melompati pagar-pagar-Nya. Sebab pada hakikatnya, berpolitik adalah beribadah juga; ia terikat hukum-hukum Syar’i yang harus dipatuhi.

Sebuah pertanyaan besar: “Jika langkah-langkah partai Islam selama ini dianggap buruk, tidak layak, menyimpang dari kebenaran, bahkan merugikan masa depan Ummat. Lalu bagaimana bentuk dan cara berpolitik yang Islami, yang sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam itu sendiri? Mohon tunjukkan penjelasannya, sehingga kita tidak disebut sebagai kaum yang hanya pintar mengkritik, tetapi miskin solusi!”

Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang sifat-sifat (karakter) sebuah partai Islam yang Islami. Tujuan penulisan ini selain untuk menjawab pertanyaan seputar konsep partai Islam yang diharapkan Ummat, juga sebagai dorongan bagi kaum Muslimin untuk lebih bersungguh-sungguh mempersiapkan kerja politik Islami di masa ke depan.Insya Allah, konsep partai Islami ada dan sangat realistik, asalkan kita ada kesungguhan untuk mencari, membangun, dan mengembangkannya.

Apa yang disampaikan disini bukanlah sesuatu yang ideal. Tetapi semoga ia bisa menjadi arah untuk menemukan konsep partai Islam yang lebih tangguh, taat Syariat Islam, dan efektif dalam mencapai kemajua-kemajuan perjuangan politik. Maka, segala kebaikan itu semata merupakan nikmat Allah, adapun kesalahan-kesalahan datang dari diri saya sendiri atau bisikan syaitan. Walhamdu lillahi fil awwali wal akhir.

Baca entri selengkapnya »


Kaidah Siyasah Praktis

Mei 14, 2009

Mungkin, kalau Anda sering berkunjung ke blog ini, Anda akan menemukan suatu corak sikap politik yang berubah-ubah. Misalnya, disini saya sering mengkritik sistem demokrasi, mengkritik fatwa MUI tentang golput, termasuk tidak merasa ada sosok partai Islam yang kuat dalam Pemilu. Namun kemudian, sikap tersebut seperti berubah 180 % ketika saya banyak berkomentar tentang hasil-hasil Pemilu April 2009, mengomentari peta politik, melihat komposisi oposisi, mendorong aliansi tertentu, dan sebagainya.

Mungkin orang akan mengatakan, “Katanya kemarin menentang fatwa MUI yang mengharamkan golput, tetapi ternyata banyak komentar tentang hasil-hasil Pemilu. Gimana sih ini. Tidak konsisten!”

Nah, cara menjelaskannya sebagai berikut:

[o] Ketika sebelum Pemilu April 2009, sikap kita adalah berhati-hati dalam memberikan pilihan, agar nanti tidak dituntut oleh Allah di Akhirat. Selama tidak ada wakil Islam yang komitmen dengan misi perjuangan Islam, tidak mengapa kita tidak memilih.

[o] Namun setelah keluar hasil Pemilu 2009, mau tidak mau, suka atau tidak, hasil ini PASTI AKAN BERPENGARUH BAGI KEHIDUPAN UMMAT. Biarpun seseorang semula berdiri di atas sikap golput 1000.000 %, maka sikap itu tidak akan mengubah kenyataan yang ada saat ini. Yang berpengaruh saat ini adalah hasil-hasil Pemilu. Maka kita harus bersikap bagaimanapun caranya untuk mempengaruhi hasil-hasil Pemilu itu, agar membuka seluas-luasnya maslahat bagi kaum Muslimin dan menjauhkan madharat baginya.

[o] Andai nanti terpilih Presiden-Wapres, serta sistem Pemerintahan yang sangat tidak kita sukai dengan berbagai pertimbangan tertentu, tetap saja kita harus berusaha mempengaruhi hasil tersebut. Tujuannya, untuk memperbesar pintu maslahat bagi Ummat, dan memperkecil pintu madharat bagi kehidupan mereka.

[o] Bahkan andai nanti terpilih pemimpin kafir yang paling zhalim di dunia sekalipun -misalnya demikian-, maka kita tetap harus mempengaruhinya agar terbuka pintu-pintu maslahat bagi Ummat dan mereka terjauhkan dari pintu madharat. Demikian seterusnya, sampai semua pihak memahami bahwa seorang politisi Muslim hanyalah mengabdi kepada Allah dalam rangka membangun maslahat dan menjauhkan madharat.

Tentu saja, nilai maslahat yang tercapai dan kadar madharat yang terhindarkan, tergantung kondisi masing-masing. Semakin shalih dan adil seorang pemimpin, semakin besar peluang maslahatnya dan semakin kecil resiko madharatnya. Sebaliknya, semakin rusak akidah dan zhalim seorang pemimpin, semakin besar resiko madharat dan semakin kecil peluang maslahatnya. Namun seorang politisi Muslim tidak boleh berhenti berjuang, apapun kondisi yang mengitari di sekelingnya.

Dalam kaidah fiqih dikatakan: “Ad dinu mabniyun ‘ala masholihi fi jalbiha wa dar’ii lil qaba’iih” (agama itu ditetapkan  untuk mencapai maslahat dan menolak kerusakan).

Inilah pegangan utama para politisi Muslim. Adapun bagaimana kemudian mereka berijtihad terhadap berbagai kondisi, dan bagaimana caranya memainkan instrumen untuk mempengaruhi takaran maslahat dan madharat itu, sepenuhnya dipulangkan ke pengetahuan dan keahlian siyasah mereka.

Semoga Allah Ta’ala menolong para politisi Muslim untuk menempuh apa yang diridhai-Nya. Allahumma amin. Wallahu A’lam bisshawaab.

AMW.