Mengkritisi Pernyataan Ormas Islam

April 30, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Baru-baru ini pemimpin ormas Islam berkumpul untuk membuat pernyataan menyikapi pemberitaan seputar NII. Berita tentang pertemuan itu dan hasil-hasilnya bisa dibaca disini: Pernyataan Bersama Ormas Islam. Berita ini dilansir eramuslim.com, 30 April 2011, pukul 11.01 WIB.

Bedakan Antara NII KW IX Sebagai OKNUM dengan Negara Islam Sebagai Konsep Syariat.

Secara umum, ada 7 butir pernyataan dari pimpinan ormas-ormas Islam itu tersebut. Isinya sebagai berikut:

[1] Sangat prihatin dengan berbagai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh oknum NII. Kami sangat bersimpati terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan kriminal oknum NII baik yang berupa kerugian harta benda maupun yang kehilangan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap amanah, jujur, bertanggung-jawab, mematuhi hukum yang berlaku sebagai muamalah sosial dan menghormati orang tua sebagai akhlaq al karimah. [2] Gerakan NII yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia merupakan tindakan makar terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. [3] Gerakan NII adalah gerakan yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang tidak memiliki dasar keagamaan Islam yang kuat dan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas umat Islam. Karena itu, jika aparat keamanan dan pemerintah menangani dengan sungguh-sungguh seharusnya masalah gerakan NII sudah tuntas dan tinggal sejarah. Eksitensi NII tidak terlepas dari sikap pemerintah dan aparat keamanan yang cenderung melakukan ‘pembiaran’, ‘pengabaian’ dan ‘pemeliharaan’ terhadap gerakan NII. [4] Meningkatnya gerakan NII tidak terlepas dari usaha-usaha politik pihak tertentu yang secara sistematis memelihara dan mendukung eksistensinya demi kepentingan politik kekuasaan. Politisasi gerakan NII telah mendiskreditkan dan merusak citra politik umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia. [5] Gerakan NII telah menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya orang tua, dan potensial memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu kami mendesak kepada pemerintah untuk menangani gerakan NII secara tegas dan bersungguh-sungguh sesuai dengan hukum yang berlaku, terhadap pelaku dan penggerak, serta segala institusi dan figur yang diduga keras mendukung gerakan NII dan mengingatkan Pemerintah tanpa melupakan isu-isu penting kebangsaan seperti pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. [6] Dalam rangka menanggulangi bahaya laten gerakan NII, ormas-ormas Islam siap bekerjasama dengan pemerintah dan Aparat Keamanan demi terciptanya tatanan kehidupan sosial yang damai, keutuhan NKRI dan persatuan serta kesatuan bangsa. [7] Kami menghimbau kepada umat Islam agar lebih meningkatkan pemahaman Islam yang komperehensif dan pengalamannya melalui usaha-usaha yang lebih serius dan benar dalam memajukan pendidikan dan dakwah Islam. Umat Islam hendaknya tidak terpengaruh oleh usaha-usaha memecah belah persatuan melalui perdebatan-perdebatan publik yang menonjolkan perbedaan sikap dan pandangan di kalangan tokoh-tokoh ormas/lembaga Islam.

Demikian yang dikutip oleh eramuslim.com. Untuk lebih memastikan, silakan baca link berita dari eramuslim.com di atas.

RESPON UMUM

Terus-terang ada rasa kecewa atas pernyataan para pimpinan ormas Islam itu. Bukan karena mereka mengecam gerakan NII KW IX yang dipimpin Panji Gumilang, yang berpusat di Al Zaytun Indramayu itu. Tetapi karena pernyataan mereka MENIHILKAN konsep Negara Islam itu sendiri. Ini yang sangat parah. Hal semacam ini bukan saja bertentangan dengan sejarah kaum Muslimin selama ribuan tahun, tetapi juga melanggar batas-batas Aqidah Shahihah.

Di media ini sudah berulang-ulang kita sampaikan, bahwa konsep Negara Islam itu sepenuhnya: benar, valid, sesuai fakta historis, dan Syar’i. Tidak ada keraguan lagi. Jumhur ulama kaum Muslimin meyakini bahwa konsep Negara Islam atau Daulah Islamiyyah, adalah ajaran yang benar. Hal itu sesuai praktik kehidupan di masa Nabi Saw, para Khulafaur Rasyidin, serta imam-imam kaum Muslimin selama ribuan tahun.

Mengingkari konsep Negara Islam, menolak konsep Negara Islam, atau menihilkannya, sama saja dengan menolak ajaran Rasulullah Saw, para Khulafaur Rasyidin, para Imam kaum Muslimin. Hal ini sangat berat konsekuensinya. Ia bisa menggugurkan keimanan seorang Muslim.

Menolak konsep Negara Islam sama dengan menolak berlakunya Syariat Islam itu sendiri. Sebab, Syariat Islam tak akan bisa dilaksanakan secara kaffah, tanpa institusi Negara Islam atau Daulah Islamiyyah. Menolak berlakunya Syariat Islam, berarti kufur. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Para pemimpin ormas Islam ini harusnya berhati-hati sebelum membuat pernyataan publik. Mereka harus bisa memisahkan antara gerakan NII KW IX (dan semisalnya) yang menyimpang dan sesat, dengan konsep Negara Islam yang sesuai Syariat Islam. Harus bisa dipisahkan hal itu.

SKANDAL CITI BANK

Munculnya kasus NII KW IX dan semisalnya bukan serta-merta muncul. Ia memang sengaja dimunculkan. Tujuannya ialah untuk menutupi kasus Melinda Dee di Citi Bank. Kasus itu melibatkan dana besar. Ada yang menyebut sampai triliunan rupiah, bukan sekedar 16 miliar rupiah yang diklaim media-media massa selama ini. Selain itu, menurut informasi yang beredar, di balik Melinda Dee ada perwira-perwira Polri yang terlibat. Hingga saat ini PPATK tidak berani sedikit pun mengungkap rekening siapa saja yang berlindung di balik kasus Melinda Dee itu.

Dimunculkan kasus NII, yang dipublikasikan secara bombastik oleh media-media seperti TVOne, MetroTV, Trans7, GlobalTV, RCTI, TransTV, serta media-media lain, termasuk media cetak. Semua itu adalah untuk mengubur kasus besar Melinda Dee di Citi Bank.

Dalam forum-forum diskusi di internet disebutkan, kasus Melinda Dee itu jauh lebih besar dari yang kelihatan. Di balik itu ada rekening-rekening perwira Polri yang seharusnya dibeberkan ke publik. Demikian suara-suara yang muncul dalam forum-forum itu.

Jadi mengapa kita harus menanggapi kasus NII KW IX secara berlebihan? Toh, kasus semacam itu sudah puluhan tahun muncul. Mengapa baru sekarang kita peduli? Dulu di ITB pernah ada 200 mahasiswa terancam DO karena terlibat kasus NII KW IX ini. Mengapa ketika itu ormas Islam tidak membuat pernyataan tegas?

Berita-berita seputar NII KW IX ini sama persis seperti berita-berita seputar terorisme itu. Tujuannya, untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu sebenarnya. Dan terbukti langkah itu “selalu sukses”. Malah sekarang, pimpinan ormas-ormas Islam yang “menjadi korban”. Mereka termakan oleh provokasi berita-berita media massa.

MENOLAK NEGARA ISLAM

Bagi seorang Muslim yang memahami Islam, HARAM hukumnya menolak konsep Negara Islam. Sebab konsep Negara Islam itu sumbernya adalah Dua Kalimah Syahadah: “Asyhadu an laa ilaha illa Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.”

Negara Islam adalah negara yang berdasarkan TAUHID (laa ilaha illa Allah) dan berdasarkan SYARIAT Rasulullah Saw (Muhammad Rasulullah). Tujuan Negara Islam ialah mengibadahi Allah secara murni, tanpa kesyirikan. Dan cara membangun negara itu sendiri mengikuti Syariat Nabi Saw.

Menolak Negara Islam, lalu mengganti dengan keyakinan terhadap konsep negara selain Islam, ya jelas bertolak-belakang dengan ajaran Dua Kalimah Syahadah itu. Lalu apa artinya? Siapapun yang menolak ajaran Dua Kalimah Syahadah, ya jelas KUFUR. Itu tidak diragukan lagi.

Dalam berbagai kesempatan ahli-ahli Islam sudah menjelaskan, bahwa gerakan NII KW IX dan semisalnya, ia adalah gerakan sesat, fasad, dan menyebarkan fitnah di tengah kaum Muslimin. Tetapi tidak berarti karena perbuatan oknum, lalu kita menolak konsep Negara Islam. Oknum ya oknum; sedangkan konsep negara Islam yang asli, ya tetap shahih, valid, dan sesuai Syariat Allah dan Rasul-Nya.

Demi Allah, kalau kita menolak (atau minimal ragu) konsep Negara Islam, itu sama dengan kita menolak ajaran Rasulullah Saw. Coba renungkan dengan hati yang jujur, apakah selama hidupnya Rasulullah Saw mendirikan sebuah negara sekuler, nasionalis, kapitalis, atau non Islami? Kalau Anda katakan iya, otomatis hukum kekufuran seketika jatuh ke diri Anda.

METODE DAKWAH

Banyak orang, terutama aparat negara, sangat memusuhi gerakan apapun yang berhubungan dengan Negara Islam. Kepala BNPT, Ansyad Mbai, berkali-kali mendefinisikan teroris sebagai orang-orang yang mendukung Negara Islam dan Khilafah. Ini adalah bukti nyata bahwa ide dan konsep Negara Islam itu selalu dimusuhi di negeri ini.

Mereka berasumsi bahwa para pendukung konsep Negara Islam selalu memakai cara-cara kekerasan, teror, bom-boman, anarkhisme, pemberontakan, dll. untuk mewujudkan cita-citanya. Maka karena alasan itu, para pendukung ajaran Negara Islam, selalu dimusuhi.

Padahal tidak semua orang yang meyakini kebenaran konsep Negara Islam melakukan cara-cara kekerasan. Banyak yang menempuh cara DAMAI, DAKWAH, dan PEMBINAAN UMMAT. Hal ini sama sekali tidak dilihat oleh para aparat negara itu. Dan ironisnya, para pimpinan ormas Islam ikut-ikutan melihat dengan frame aparat negara.

Kalau melihat metode Rasulullah Saw dalam menegakkan Daulah Islamiyyah, beliau melakukan cara-cara dakwah. Hal itu menjadi fakta, sekaligus teladan yang bisa kita ikuti. Dengan demikian, kita tetap mengimani kebenaran konsep Negara Islam, tanpa harus berbenturan secara konfrontatif dengan kepentingan aparat negara.

TANTANGAN DISKUSI

Saya menduga pernyataan ormas-ormas Islam itu lebih karena peranan kuat Prof. Din Syamsuddin. Beliau ini memiliki kekuatan lobi, kekuasaan, serta pengaruh yang kuat di antara tokoh-tokoh ormas Islam lainnya. Apalagi pernyataan ormas itu dibuat di kantor PP Muhammadiyyah.

Jika yang dimaksud oleh pernyataan pimpinan ormas itu adalah gerakan sesat NII KW IX dan semisalnya, kita mendukung hal itu. Namun jika yang dituju juga untuk menghapuskan konsep Negara Islam yang diakui dalam Syariat Islam dan telah berlaku dalam sejarah selama ribuan tahun; jelas kita menolak keras pernyataan itu.

Dengan memohon pertolongan Allah, saya secara pribadi mengusulkan kepada pimpinan-pimpinan ormas Islam tersebut, khususnya Prof. Din Syamsuddin untuk melakukan DEBAT di hadapan kaum Muslimin. Mari kita uji sebuah substansi: “Benarkah gerakan Negara Islam merupakan gerakan makar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam?

Disini kita tak perlu membahas tentang NII KW IX dan semisalnya. Tetapi membahas konsep Negara Islam itu sendiri.

Demikian tulisan singkat tentang pernyataan pimpinan ormas Islam seputar isu NII. Intinya, para pimpinan ormas itu harus membuat diferensiasi tegas antara gerakan NII KW IX dan semisalnya yang sesat dan menyesatkan, dengan ajaran Negara Islam atau Daulah Islamiyyah yang sesuai Syariat Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai saat kita ingin menghajar seekor tikus yang masuk rumah, kita robohkan sekalian rumah itu.

Wallahu A’lam bisshawaab.

Bandung, 30 April 2011.

AM. Waskito.

Iklan

Rakyat Tidak Percaya Pemerintah!

Oktober 9, 2010

Ada tulisan menarik di headline koran Pikiran Rakyat, edisi Sabtu, 9 Oktober 2010. Judul tulisan, “Kepercayaan Masyarakat Mulai Hilang.” Disana dimuat beberapa pernyataan kritis dari mantan Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla.

Pernyataan JK (sumber foto: detiknews.com)

Singkat cerita, hari Jumat kemarin, 8 Oktober 2010, beberapa toloh nasional mengadakan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, membahas masalah-masalah aktual bangsa. Hadir dalam pertemuan itu: Prof. Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah), Jusuf Kalla, Sutiyoso (mantan Gubernur DKI), Taufiq Kiemas (Ketua MPR), Soetrisno Bachir (mantan Ketua Umum PAN), dan Mahfud MD (Ketua MK). Mereka hadir dalam acara bertajuk, “Silaturahmi Tokoh Nasional”, yang berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat.

Disini akan dikutip pernyataan-pernyataan Jusuf Kalla, antara lain:

JK mengatakan, bahwa saat ini masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah. Hal itu disebabkan oleh kesenjangan hidup yang cukup tinggi. Padahal kepercayaan masyarakat itu sangat diperlukan bagi terjaminnya kehidupan bernegara. Menurut JK, ketidak-percayaan masyarakat itu bisa berujung pada kekacauan dan kejatuhan rezim yang sedang berkuasa.

“Saya melihat, ada disparitas (kesenjangan sosial) kehidupan yang cukup tinggi di negeri ini. Saya melihat, masyarakat mulai kehilangan trust (kepercayaan) kepada Pemerintah. Kita tahu di Thailand setelah rezim Thaksin, masyarakat disana mulai goyah, banyak terjadi kekacauan. Jatuhnya Thaksin karena masyarakat sudah mulai tidak percaya,” kata Jusuf Kalla.

Menurut JK, di negara manapun, kalau Pemerintahnya sudah kehilangan wibawa, masyarakatnya menjadi bebas dan tidak terkendali. “Saat ini terjadi hukum rimba, dimana tindakan kriminal yang dilakukan bersama-sama dianggap sebagai sesuatu yang wajar.” JK mengharapkan, Pemerintah berusaha meraih kembali kepercayaan masyarakat itu, agar keadaan menjadi nyaman kembali.

Dalam pandangan saya, pernyataan Jusuf Kalla ini sudah jelas. Tidak perlu ditafsirkan rumit-rumit. Faktanya, kehidupan masyarakat Indonesia semakin sengsara, Pemerintah SBY semakin menampakkan ketidak-mampuannya dalam memimpin bangsa, kasus-kasus kerusuhan atau konflik sosial terjadi dimana-mana, isu terorisme semakin membuat urusan negara semakin ruwet, bencana alam silih-berganti sejak dari Aceh sampai Papua, dan lain-lain.

Intinya, bangsa Indonesia butuh sosok pemimpin baru, yang: patriotik, pemberani, cinta rakyat sendiri, pengasih kepada kaum dhuafa’, tegas kepada kolonialis asing, tegas kepada jamaah pengkhianat bangsa, tegas kepada media dan LSM komprador, dan sebagainya.

Semoga harapan itu tercapai. Allahumma amin.

— Mine —


Sikap Elegan PP Muhammadiyyah

Juli 6, 2009

Saat kaum Muslimin mulai kehilangan kepercayaan melihat sikap partai-partai label Islam yang pragmatis dan berorientasi kekuasaan. Justru ormas-ormas Islam menunjukkan jati dirinya sebagai pengawal kepentingan Ummat. Alhamdulillah, semua ini patut disyukuri.

Forum Ummat Islam (FUI) baru-baru ini mendeklarasasikan dukungannya kepada JK-Wiranto, dalam bentuk menitipkan amanah Ummat kepadanya. Ya, mungkin JK-Wiranto belum ideal seperti yang diinginkan mayoritas para aktivis dakwah Islam. Tetapi disana telah tampak sikap-sikap pembelaannya yang significant terhadap urusan Ummat (mayoritas bangsa Indonesia adalah Ummat Islam). Kemudian muncul pembelaan dari Wahdah Islamiyyah, dalam hal pernyataan rasis yang diucapkan oleh Ruhut Sitompul (“mantan” anggota tim sukses SBY-Boediono).

Dan terakhir, adalah sikap elegan PP Muhammadiyyah yang memberi tempat bagi pertemuan dua kandidat Capres, Mega Prabowo dan JK Wiranto di kantor PP Muhammadiyyah sendiri. Sebagai mediator pertemuan, adalah Prof. Dr. Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyyah sendiri.

Apa yang ditunjukkan oleh PP Muhammadiyyah adalah praktik siyasah Islami yang kental. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi siyasah Islami, dalam situasi sistem demokrasi, serta berbagai kondisi komplek di jaman kontemporer ini.

Mengapa dikatakan demikian?

[1] Pihak PP Muhammadiyyah tidak memiliki tendensi politik tertentu, misalnya ingin kekuasaan atau mengejar kursi menteri. Mereka netral saja, dalam rangka menjalankan tugas moral membimbing Ummat.

[2] PP Muhammadiyyah tidak dalam kapasitas mendukung salah satu Capres (Mega Pro atau JK-Wiranto). Tetapi mendorong supaya proses Pemilu Presiden berjalan jujur, adil, demokratis. Jelas semua pihak mengharapkan mekanisme Pemilu seperti itu.

[3] PP Muhammadiyyah lebih melihat kepentingan bangsa yang lebih besar, daripada soal dukung-mendukung pasangan Capres. Oleh karena itu mereka memberi fasilitas kepada dua kandidat Capres sekaligus, tidak salah satunya saja. Jika Pilpres Juli 2009 ini terjadi lagi cara-cara curang seperti Pileg April 2009 lalu, besar kemungkinan bangsa Indonesia ke depan akan penuh dengan masalah-masalah sosial. Mengapa? Sebab ada puluhan juta “dendam sosial” yang tersimpan di hati-hati masyarakat, akibat pelaksanaan Pemilu yang curang.

[4] PP Muhammadiyyah bertindak berani, ketika suara-suara politik partai label Islam tidak bisa diharapkan untuk mengawal tujuan-tujuan luhur siyasah Islamiyyah. Politik Islam yang dipertontonkan oleh partai-partai label Islam itu sangat bersifat TRANSAKSIONAL. (Tergantung nilai dan arah transaksi politiknya, bukan berdasarkan misi perjuangan politik Islam lagi).

[5] PP Muhammadiyyah berani berbeda sikap dengan PAN dan PMB yang notabene saat ini menjadi bagian dari koalisi SBY-Boediono. Sama pula, sikap PWNU Jawa Timur berani berbeda sikap dengan pilihan politik PKB yang merapat ke kubu SBY-Boediono.

Apa yang ditempuh oleh PP Muhammadiyyah, paling tidak melalui mediasi Prof. Dr. Din Syamsuddin, adalah sikap elegan yang patut diacungi jempol. Pertemuan kemarin malam yang melahirkan pernyataan politik berupa desakan kepada KPU agar membereskan berbagai persoalan seputar DPT, sebelum pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009 bukan untuk kepentingan politik sempit. Tetapi untuk keluhuran martabat bangsa itu sendiri.

Apalah artinya menang 70 % dalam Pilpres, kalau kemenangan itu ditempuh dengan cara curang? Apalah artinya, menang “satu putaran”, kalau melahirkan berjuta-juta kecewa di hati masyarakat? Apalah artinya jabatan RI-1, jika rakyat tidak ridha kepadanya?

Kita sangat khawatir, moralitas bangsa Indonesia akan masuk era “PASAR GELAP”. Maksudnya, kita akan masuk suatu era yang mendewa-dewakan PASAR, dengan cara-cara moralitas GELAP. Ya, praktik Pemilu yang curang secara telanjang dengan segala macam dalih dan argumentasinya, adalah indikasi-indikasi kuat ke arah era “PASAR GELAP” itu.

Ya, kasihan Ummat Islam dong kalau begitu… Iya, benar! Kita sangat mengkhawatirkan nasib Ummat Islam. Maksud hati melakukan gerakan REFORMASI, tetapi hasilnya bisa LEBIH BURUK dari praktik Pemerintahan Orde Baru. Kata pepatah, “Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut penggilingan daging.” (Maaf, istilah “mulut harimau” saat ini kurang relevan lagi, jadi diganti “penggilingan daging”, sebab lebih kejam).

Secara khusus, kita bersyukur kepada Allah, masih ada dalam kalangan Ummat ini yang menunjukkan sikap politik yang gentle. Alhamdulillah. Lalu kita berterimakasih kepada PP Muhammadiyyah, khususnya Prof. Dr. Din Syamsuddin atas prakarsa baiknya.

Dan satu lagi, seruan Hidayat Nur Wahid, agar ormas-ormas Islam mau mendirikan partai politik sendiri, tampaknya itu usulan bagus. Silakan direspon. Dalam rangka mereformasi cara berpolitik partai-partai konvensional pragmatis.

Demikian, wallahu A’lam bisshawaab.

AMW.