Pansus Century dan Impeachment

Februari 11, 2010

Akhir-akhir ini beredar luas isu seputar impeachment Presiden SBY dari jabatannya sebagai RI-1. Kubu Demokrat dan para pendukung politiknya tentu amat sangat menentang isu impeachment tersebut. Mereka terus menyerukan agar kepemimpinan SBY terus berjalan sampai 2014. Pansus Hak Angket Century disebut-sebut sebagai jalan taktis menuju proses impeachment.

Kalau Anda ditanya, setuju tidak jika SBY di-impeachment dari jabatannya sebagai Presiden RI?

Kalau saya sendiri, lebih lama SBY menjadi Presiden RI akan lebih berat akibatnya bagi masyarakat Indonesia. Maka, jika ada cara konstitusional untuk menghentikan kepemimpinan SBY, itu lebih baik. Alasannya jelas: Pemerintahan SBY ini adalah regim NEOLIB yang sangat membahayakan rakyat dan masa depan Indonesia. Bukti paling mudahnya, dalam 100 hari kepemimpinan SBY jilid II, Indonesia masuk ke pusaran Pakta CAFTA (China ASEAN Free Trade Agreement). Itu sama saja dengan membunuh bisnis UMKN (Usaha Menengah-Kecil Nasioanal).  Sama saja, SBY seperti mencekik rakyatnya sendiri, lalu menggendutkan perut-perut pengusaha asing.

Kabar terbaru, Boediono mendesak ExxonMobile supaya segera melakukan eksplorasi minyak di Blok Cepu. Kemarin, Boediono menerima secara hormat, George Soros, dedengkot Yahudi, pawang perjudian valas dunia, yang telah menghancurkan ekonomi Indonesia pada tahun 1997 lalu. Seharusnya, manuver-manuver bisnis pengusaha Yahudi sengak dilarang. Tetapi katanya, dia memiliki banyak saham di Bhakti Investama yang menguasai saham-saham media TV. Katanya, Soros juga punya kebun sawit ratusan ribu hektar di Aceh.

Regim NEOLIB tidak boleh diberi kesempatan lebih lama. Membiarkan mereka merajalela di bumi Indonesia, akan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Jika ada jalan konstitusional untuk menghentikan regim SBY, lakukan saja. Asal konstitusional. Kalau tidak konstitusional, khawatir ongkos politiknya mahal.

Perlu diingat, ketika Boediono dicalonkan menjadi Cawapres untuk SBY, dia sedang menjabat sebagai perwakilan eksekutif IMF di Indonesia. Padahal, seorang Capres-Cawapres tidak boleh terindikasi sebagai para pengkhianat negara. Seharusnya, Boediono itu dibatalkan jabatannya, karena menjadi anggota IMF.

Ada catatan menarik dari seorang wartawan senior sebuah media. Ketika Jusuf Kalla menjadi Wapres, dia menghentikan pasokan gas murni (berkualitas bagus) ke negara-negara asing. Jepang, China, dan negara importir gas lainnya pun kelabakan. Sampai Dubes Jepang datang ke wartawan itu bertanya, apa yang akan dilakukan Jusuf Kalla? Dia bertanya kebijakan ekonomi JK.

Maka sangat wajar, ketika Pilpres 2009 lalu SBY mendapat dukungan penuh dari negara-negara asing. Sampai terdengar ucapan, “Berapapun harganya, SBY harus menjadi Presiden lagi.” Negara-negara asing siap mem-back up SBY dalam rangka memenangkan Pilpres 2009. Ya, kalau SBY sampai diganti oleh JK, kepentingan negara-negara asing itu akan disingkirkan, diganti kepentingan nasional.

Bukti kongkretnya, ketika pembangunan Bandara di Makassar. JK tidak mau melibatkan asing. Dia ingin proyek itu ditangani bangsa sendiri. Jelas sekali arahnya. JK nasionalis, sedangkan SBY pemimpin NEOLIB pro asing.

Masih ingat ucapan Fadli Zon ketika dalam debat Capres 2009 lalu. Dia mengharapkan supaya nanti dalam putaran Pilpres kedua terjadi “all Indonesians final” (final antar sesama tim Indonesia). Maksudnya, biarlah pasangan yang maju bertanding adalah pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, yang sama-sama memiliki komitmen nasionalisme. Bukan pasangan satu lagi yang sangat “Obama minded” itu.

Terkait dengan proses Pansus Hak Angket Century, disini ada catatan-catatan kritis yang bisa dimanfaatkan untuk meng-impeachment SBY dari jabatan RI-1, antara lain:

[A] SBY dan kawan-kawan mengklaim bahwa penyelamatan Bank Century diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari resiko kehancuran sistem perbankan, sebagai akibat krisis global. Itu alasan-alasan yang selalu mereka dengung-dengungkan.

BANTAHAN: Jika memang penyelamatan Century berdampak bagi sistem perbankan secara keseluruhan, sehingga akibatnya mengancam kehidupan ekonomi nasional, mengapa Bank Indonesia, Ketua KSSK (Menkeu Sri Mulyani), LPS, dan lain-lain, mengapa mereka TIDAK KONSULTASI DENGAN DPR terkait penyelamatan Bank Century itu? Bukankah, pihak eksekutif harus konsultasi dengan legislatif, untuk urusan-urusan yang dianggap besar pengaruhnya bagi kehidupan rakyat Indonesia. Mengapa mereka buru-buru mengucurkan dana talangan tanpa mendapat persetujuan dari DPR sebagai pihak legislatif?

Jika benar Bank Century berdampak sistemik bagi ekonomi nasional, seharusnya tindakan memberi dana talangan itu dikonsultasikan ke DPR. Baik Gubernur BI, Ketua KSSK, Menteri Keuangan, LPS, dan lain-lain harus konsultasi dulu dengan DPR sebelum memutuskan kebijakan sensitif itu. Toh, ketika rencana penutupan Bank Indover, hal itu dikonsultasikan ke DPR, ternyata akibatnya tidak merugikan ekonomi nasional.

[B] SBY jelas tahu dan sangat tahu tentang Bailout Bank Century itu. Mengapa? Sebab alasan Pemerintah, penyelamatan Bank Century untuk menghindari resiko kerusakan sistemik perbankan nasional, yang bisa berakibat hancurnya ekonomi nasional. Untuk tema-tema besar yang menyangkut resiko kerusakan sistem bank, juga dampak bagi ekonomi nasional, SBY pasti tahu dan dikasih tahu. Kalau dia mengaku tidak tahu, berarti dianggap sebagai Presiden yang lalai dari tugasnya menjaga kestabilan ekonomi nasional. Jadi, bailout Bank Century ini pasti telah diketahui dan disetujui SBY. Untuk kasus-kasus kecil seperti Blue Gas, benih padi yang diklaim hebat itu, juga program penanam sejuta pohon, SBY tahu. Mungkinkah untuk urusan ekonomi yang diklaim sangat genting, dia tidak tahu?

Secara umum, regim SBY adalah regim NEOLIB yang membahayakan kehidupan rakyat Indonesia dan masa depan negara ini. Secara khusus, ada kasus Bank Century, yang kemudian ternyata juga sangat merugikan mantan-mantan para nasabahnya. Jadi, sudah ada jalan terang ke arah impeachment. Asalkan secara konstitusional. Jangan melakukan kudeta politik, pemberontakan, dan sejenisnya. Ongkosnya mahal.

Kita tidak perlu malu lagi dengan ide impeachment ini. Sudah saja diakui. “Anda setuju impeachment?” Ya, kami setuju 100 % untuk meng-impeachment regim NEOLIB, siapapun dirinya.

Terakhir, sekedar sebagai tambahan. Saya sangat mengapresiasi kerja anggota-anggota dewan dari PKS yang bersikap tegas dalam soal bailout Bank Century. Sikap seperti itu sangat diharapkan dari mereka, sejak lama. Tentu bukan hanya PKS yang diberi apresiasi atas pembelaan legalnya terhadap nasib rakyat Indonesia. Anggota-anggota dewan dari PDIP, Golkar, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra juga layak diacungi jempol tinggi-tinggi. Jika disini sengaja dikhususnya ke PKS, sebab banyak kesalah-pahaman muncul dari pendukung PKS. Seolah, kalau saya kritis kepada PKS, seperti mendengki mereka. Tidak sama sekali. Yang baik diberi penghargaan; yang buruk dicela. Sebuah prinsip, “Memberikan kepada yang berhak akan haknya.” Jadi tetap di atas metode keadilan.

Alhamdulillah Rabbil ‘alamiin. Semoga Allah menolong dan melindungi hamba-hamba-Nya yang pengasih, penyantun, dan membela kepentingan Ummat Islam, di negeri ini. Allahumma amin ya Karim.

AMW.

Iklan

Kasus KPK dan Kekalutan Regim NEOLIB

November 3, 2009

Saat ini masyarakat lagi ramai-ramainya membicarakan perseteruan antara KPK dan Polri yang kerap digambarkan sebagai pertarungan “Cicak Vs Buaya”. Isu sangat kuat ketika beredar transkrip rekaman pembicaraan telepon yang disinyalir sebagai upaya KRIMINALISASI pejabat-pejabat non aktif KPK. Lebih kuat lagi, ketika Chandra Hamzah dan Bibit Samad Irianto ditahan pihak Kepolisian dengan alasan-alasan yang (kata para praktisi hukum) lemah. Begitu kuatnya isu ini sampai Presiden RI turun tangan, memanggilkan tokoh-tokoh tertentu, lalu mendorong dibentuknya TPF dalam kasus penahanan Bibit-Chandra. Banyak tokoh nasional, cendekiawan, mahasiswa, santri, dan masyarakat luas mendukung KPK dan pembebasan Bibit-Chandra. Dari komunitas facebookers, saat ini sudah terkumpul dukungan bagi Bibit-Chandra sekitar 500 ribu pengguna.

Kalau mau jujur, sebenarnya ini masalah apa sih? Apa itu kasus KPK? Kriminalisasi pejabat KPK? Apa itu “Cicak Vs Buaya”? Apa itu “Lautan Nyamuk Korupsi” di Indonesia? Mengapa ada dukungan bagi gerakan anti korupsi? Mengapa pihak Kepolisian terkesan membela pejabatnya (Susno Duadji)? Dan lain-lain pertanyaan.

BUKAN MASALAH SEPELE

Sepintas lalu, masalah yang timbul di atas adalah kasus perseteruan antara Bibit-Chandra dan pejabat-pejabat Polri. Atau lebih meluas, perseteruan wewenang antara KPK dan Polri. Tetapi sejatinya, masalah ini tidak sesepele itu. Di balik masalah ini ada PERSETERUAN POLITIK yang amat sangat kuat. Hanya masalahnya, apakah kita bisa membaca ke arah sana atau tidak? Semoga Allah memberi pengetahuan yang bermanfaat. Amin.

Singkat kata, kasus KPK ini kuat kaitannya dengan regim NEOLIB yang berkuasa saat ini. Berkaitan dengan fenomena korupsi yang sudah berurat-berakar di Tanah Air. Berkaitan dengan kepentingan negara-negara asing yang ingin mempertahankan kuku KOLONIALISME-nya di Indonesia. Berkaitan dengan nasib kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Bahkan berkaitan dengan eksistensi Indonesia itu sendiri.

Lho, kok sebegitu jauh ya? Ya memang, sedemikian jauh. Oleh karena itu bersabarlah untuk memahaminya.

Fakta Regim NEOLIB

Kita sudah sama-sama tahu bahwa Pemerintah KIB II ini tidak jauh beda dengan KIB I lalu. Haluan Pemerintahannya NEOLIB. Indikasinya adalah tim ekonominya tidak berubah dari sebelumnya. Bahkan disana seorang mantan pejabat elit IMF, Boediono, diangkat sebagai Wapres sekaligus mengepalai tim ekonomi. Boediono-lah yang selama menjabat menjadi Menkeu menjadi operator penerapan butir-butir Letter of Intents IMF yang akibatnya melumpuhkan ekonomi nasional. Boediono, Sri Mulyani, Marie Elka Pangestu, Purnomo Yusgiantoro (waktu itu Menteri ESDM) sudah sangat dikenal sebagai tim Neolib Indonesia.

Jadi fakta ini sudah tidak terbantahkan lagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyebut KIB II sebagai Regim Neolib. Banyak pakar dan cendekiawan yang bisa memberikan data-data lebih luas lagi.

BARAT Benci Korupsi???

Di mata negara Barat, Indonesia sudah terkenal sebagai negara terkorup. Sejak jaman Soeharto “gelar terkorup” itu sudah nangkring di pundak Indonesia. Begitu pula ketika di jaman Reformasi, korupsinya semakin gila-gilaan. Bayangkan, seorang Kabareskrim Polri sampai ketahuan meminta jatah “uang jasa” karena berhasil mencairkan uang pengusaha dari Bank Century sekian-sekian. Itu contoh terbaru yang masih “panas”. Bank Century sendiri merupakan Mega Skandal yang sedang diproses di DPR untuk tujuan penerapan Hak Angket. Intinya, Indonesia sudah lama terkenal sebagai negara terkorup.

Pertanyaannya, apakah Barat benci dengan fenomena korupsi di Indonesia?

Jawabnya:

[1] Di atas permukaan, Barat sangat membenci fenomena korupsi itu, sebab selama ini mereka mengklaim sebagai negara-negara yang bersih dari korupsi. Wajar, jika mereka mengklaim anti korupsi. Bahkan Barat membiayai LSM-LSM “nyamuk” sekedar untuk membuktikan ke publik Indonesia bahwa mereka benci korupsi.

[2] Di bawah permukaan, Barat sangat senang dengan segala bentuk kebejatan korupsi, penyelewengan wewenang, kolusi, suap, mark up, dan segala bentuk praktik korupsi. Demi Allah, sebenarnya Barat amat sangat senang dengan segala kebejatan korupsi ini. Demi Allah, suburnya korupsi di Indonesia itulah yang Barat inginkan.

Lho, kok bisa bangsa-bangsa Barat suka dengan korupsi di Indonesia?

Jelas, dan sangat jelas itu. Hanya jika di Indonesia subur korupsi, maka mereka akan mampu menguasai negara ini dengan jaring-jaring Kapitalisme-nya. Kalau Indonesia bersih korupsi, bersih penyimpangan, bersih kolusi, dll. maka ekonomi Kapitalis-Liberalis Barat tidak akan hidup di Indonesia. Dalam keadaan Indonesia bersih korupsi, bersih lahir-bathin, dari Pusat sampai Daerah, maka tidak mungkin Barat akan mampu menguasai sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Itu mustahil dan sangat mustahil.

Kalau Indonesia bersih korupsi, maka para pejabat akan hidup jujur, tidak menerima suap, sangat nasionalis, peduli dengan pekerjaan, taat dengan tugas, komitmen mensejahteraan rakyat. Tetapi kalau Indonesia subur korupsi, maka Barat akan sangat mudah membeli pejabat-pejabat Indonesia, membeli Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Gubernur, Walikota, dll. Dengan sedikit trik korupsi, suap, dan kolusi, pejabat-pejabat itu tak berdaya dengan iming-iming harta berlimpah. Akhirnya, mereka menggadaikan negara demi melayani Barat. Regim NEOLIB tidak akan mampu bangkit di Indonesia, kalau negeri ini bersih korupsi.

Perlu diingat, strategi debt trap (jebakan hutang) yang diterapkan di Indonesia sejak jaman Soeharto, hal itu bisa berhasil karena suburnya iklim korupsi di negeri ini. Sebaliknya, ketika China menghukum mati ratusan koruptor-koruptornya, negara itu semakin peduli dengan nasib rakyatnya sendiri. Jadi korupsi itu berbanding terbalik dengan nasib baik sebuah bangsa.

AKAR KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah mendarah daging. Hampir setiap orang yang memiliki kuasa dan kesempatan, cenderung melakukan korupsi. Apalagi hukum di Indonesia mudah dibeli oleh para koruptor. Contoh sederhana, beberapa waktu lalu kita semua melihat betapa populernya kasus “Rekaman percakapan Artalita Suryani” dengan pejabat-pejabat Kejaksaan Agung. Coba lihat, apa kasus itu tidak penting? Apa sikap arogan Artalita yang begitu mudah menginjak-injak institusi Kejaksaan Agung sesuatu yang sifatnya remeh? Tetapi saat ini, masalah Artalita ini sudah seperti “peti mati” yang tidak diungkit-ungkit lagi. Begitu cepat kasus terkenal, begitu cepat dilupakan.

Korupsi di Indonesia sudah begitu mengerikan. Hampir setiap meja birokrasi, semua “berbau” korupsi, termasuk birokrasi di Departemen Agama yang seharusnya lebih mengerti tentang moral. Korupsi aparat penegak hukum bukan barang baru lagi. Sampai ada ungkapan “Mafia Peradilan”. Itu bukan pepesan kosong.

Kekalutan NEOLIB

Lalu dimana letak kekalutan regim Neolib?

Regim ini ingin membuat citra dirinya sebagai Pemerintahan yang anti korupsi, bebas korupsi, dan sangat menentang praktik korupsi. Tetapi di sisi lain, kalangan Barat yang pro Neolib, mereka sangat senang dengan kondisi rakyat Indonesia yang dipenjara oleh merebaknya kasus-kasus korupsi. Bahkan kalau perlu, mereka akan mempertahankan fenomena korupsi itu, lalu meneguhkannya sebagai “Kebudayaan Resmi Indonesia”. Kalau Indonesia bersih dari korupsi, dijamin 100 % kepentingan bisnis kotor negara-negara Kapitalis-Liberalis akan hengkang dari negeri ini. Mereka tidak akan tahan lama-lama menjarah kekayaan Indonesia, sebab aparat Indonesia semua anti korupsi, sejak dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Kemudian, Regim Neolib ini juga tidak bisa memungkiri kenyataan, bahwa akar korupsi di Indonesia sudah terlalu amat sangat dalam. Sulit dan sulit memberantasnya. Toh, di antara pejabat-pejabat itu sebenarnya banyak yang “bekerja untuk orang lain”. Contoh, Boediono dan Sri Mulyani, sekian lama menjadi pejabat IMF.

Satu sisi, Regim Neolib sedang dipelototi oleh seluruh masyarakat Indonesia karena merebaknya kasus-kasus korupsi, misalnya dalam kasus KPK (Bibit-Chandra). Tetapi di sisi lain, regim ini tidak sanggup menghadapi kemauan Barat (asing) yang ingin tetap menyuburkan korupsi di Indonesia. Juga ketika struktur korupsi di tubuh birokrasi negeri ini telah menjadi kanker yang bisa merusak kekuasaan regim itu.

Disinilah kekalutan Regim Neolib. Maunya selalu “jaga image”, agar dipuji-puji sebagai Pemerintahan yang bersih korupsi, pembela terdepan gerakan anti korupsi. Namun realitasnya, Neolib itu sendiri subur karena merebaknya korupsi dimana-mana. Juga birokrasi di Indonesia telah hancur-lebur digerogoti oleh kanker korupsi. Persis seperti ungkapan Susno Duadji “Seperti Cicak Vs Buaya dalam lautan nyamuk korupsi di Indonesia”.

Maka itu Neolib, janganlah kalian sombong atas kekuatan kalian…

AMW.