Agenda Blokir Situs Porno

Juli 15, 2010

== Edited version ==

Sejak dulu saya percaya bahwa Pemerintahan suatu negara bisa memblokir situs-situs porno dan destruktif yang ada di dunia maya. Tetapi di Indonesia, hal itu tak pernah dilakukan. Baru sekarang ada ide untuk memblokir situs porno. Entahlah, ini sekedar komoditas politik atau benar-benar tulus mau menjaga moral bangsa. Kalau tulus, harusnya sejak tahun 2000 lalu Pemerintah sudah memblokir situs porno.

Ibu Hj. Irene Handono baru-baru ini menulis di laman facebooknya. Beliau mempertanyakan rencana Menkoinfo, membuka kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi milik Yahudi. Bu Irena mempertanyakan kesungguhan komitmen PKS kepada agenda “boikot produk Yahudi”.

Dalam situs http://www.suara-islam.com, saya membaca beberapa artikel menarik. Spionase Isreal Lewat Jalur Bisnis. Amdocs Digunakan Mata-mata Israel. Dan artikel ini Amdocs Bisa Memata-matai Indonesia. Bila dibaca artikel-artikel ini, betapa langkah mengadopsi sistem Amdocs sangat beresiko.

Jurus mautnya siap-siap memasuki publik komunikasi Indonesia. Ala maaakkk!

Lalu bagaimana dengan agenda memblokir situs-situs porno?

Oh ya tentu. Sejak awal munculnya demam internet di Indonesia, kita sudah menyerukan peran aktif Pemerintah untuk memblokir situs-situs perusak moral itu. Malah sebenarnya, pemblokiran situs porno ini lebih efektif dari keberadaan UU Pornografi. Sebab ia diblokir langsung dari koneksinya. Sedang UU Pornografi lebih kepada isi medianya.

Dari sisi rencana pemblokiran situs porno, kami bukan saja setuju, tetapi sudah menunggu setidaknya selama 10 tahun terakhir. Ya, kalau pun bisa dilaksanakan sekarang, alhamdulillah. Lebih baik telat, daripada tidak sama sekali.

Tapi masalahnya, isu pemblokiran situs porno itu muncul seiring rencana Telkomsel memakai produk Amdocs untuk mendukung aplikasi teknologi mereka. Ini adalah berita gembira, bersamaan itu muncul berita yang mengkhawatirkan hati.

Upaya memblokir situs-situs porno jelas harus didukung 100 %. Tetapi memberi pintu masuk bagi AMDOCS ke ranah masyarakat komunikasi di Indonesia, jelas sangat mencemaskan.

Kalau digambarkan: Memblokir situs-situs porno seperti menutup SATU saluran irigasi yang mengalirkan air kotor. Sedangkan membuka akses telekomunikasi nasional (pengguna layanan Telkomsel) kepada Amdocs seperti membuka BEBERAPA pintu saluran air kotor sekaligus. Masyarakat komunikasi seluler jelas meliputi berbagai urusan kehidupan. Sedangkan pornografi hanya salah satu sub persoalan saja.

Dalam sebuah tulisan di http://www.eramuslim.com, Menkoinfo memberi pernyataan: “Telkomsel bukan di bawah Kemenkominfo, bagaimana saya bisa beri izin? Banyak yang bikin fitnah dengan putar balik fakta. Amdocs bisnis dengan Telkomsel, anak perusahaan Telkom, di bawah Kementerian BUMN. Orang-orang protes, saya minta klarifikasi, Telkomsel bawa surat Dubes AS.”

Secara struktur bisnis, Telkomsel memang di bawah Meneg BUMN. Tetapi obyek kerja Telkomsel itu bidang komunikasi, di bawah kontrol Kemenkoinfo. Kalau digambarkan, seperti bisnis Warteg. Ijin bisnis Warteg ada dalam domain Menteri Perdagangan. Tetapi beras yang masuk Warteg, ada di bawah regulasi Bulog. Bisa jadi, ijin bagi Telkomsel dikeluarkan Meneg BUMN, tetapi efek ijin itu bagi masyarakat pengguna komunikasi, ada di bawah naungan Kemenkoinfo. Ini jelas, sebab ia adalah kementerian komunikasi.

Pihak Kementrian Komunikasi dan Informasi perlu pro aktif menyikapi masalah ini, sebab efek pemberian ijin bagi Amdocs itu menyangkut hajat hidup puluhan juta pelanggan Telkomsel di Indonesia. Pelanggan ini adalah masyarakat telekomunikasi Indonesia. Masalah seperti ini sangat sensitif. Jika Kemenkoinfo dalam kasus Ariel-Luna saja turun tangan, apalagi dalam masalah Amdocs-Telkomsel yang dampaknya bisa sangat panjang dan menusuk ke ruang-ruang privasi kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh, di Amerika sangat dikenal istilah national security. Demi alasan “keamanan nasional”, aparat hukum Amerika sampai diperbolehkan membunuh warga sipil tak berdosa. Ini menunjukkan, bahwa hajat privasi, keamanan, bahkan kedaulatan nasional, amat sangat penting. Meskipun aplikasinya, tidak harus melakukan pembunuhan seperti diatur dalam hukum Amerika itu.

Dampak pemakaian teknologi Amdocs menyangkut hajat komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya pelanggan Telkomsel. Jadi, Kemenkoinfo perlu pro aktif memperjuangkan nasib konsumen komunikasi nasional.

Jujur saja, keluarga kami banyak yang memakai layanan Telkomsel. Kalau benar nanti Telkomsel memakai fasilitas Amdocs, ya sudahlah pindah ke Axis atau Esia saja. Maaf, ini bukan promo, tapi kesal jika kebijakan mengadopsi software Amdocs jadi dilaksanakan. Nanti kita jangan ragu-ragu untuk pindah layanan seluler, jika Yahudi masuk ke telekomunikasi kita. Ya, siapa mau data-data dirinya terpantau terus oleh agen-agen Yahudi itu?

Dan terakhir, secara pribadi saya memohon maaf kepada kaum Muslimin, khususnya pembaca blog ini, khususnya Ir. Tifatul Sembiring dan Kemenkoinfo, jika dalam tulisan sebelumnya, ada hal-hal yang tidak benar, tidak adil, dan terkesan menzhalimi hak-hak mereka. Semoga kesalahan serupa tidak terjadi di masa ke depan. Allahumma amin ya Sallam.

Nas’alullah al ‘afiyah (lana wa lil muslimin) fid dunya wal akhirah. Amin.

AMW.

Iklan