Bolehkah Memilih Gubernur DKI Jakarta 2012?

Juli 3, 2012

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh.

Tanggal 11 Juli 2012, semua institusi negeri dan swasta di Jakarta, akan diliburkan. Kenapa? Ada Pilkada DKI, untuk memilih sosok Gubernur DKI untuk periode 2012-2017. Karena ada Pilkada, maka urusan lain diliburkan. Begitulah.

PILKADAL… Maksud Loe? Pil + Kadal…

Dalam beberapa bulan terakhir, orang-orang Jakarta, termasuk mereka yang tinggal di Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang; yang notabene bukan warga Jakarta; bahkan masyarakat non Jadebotabek yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, dan sebagainya juga ikut-ikutan sibuk bicara Pilkada Jakarta. “Maklum sih, Jakarta adalah ibukota negara. Apapun yang terjadi di kota ini, bangsa Indonesia akan merasakan dampaknya,” begitu logika berpikirnya.

Saya masih ingat, beberapa tahun lalu, ketika ibunda seorang kawan meninggal di Jakarta, ketika itu sudah ada promosi sosok Bang Sani (Triwisaksana). Ketika itu sosok ini sudah dipromosikan lewat baliho-baliho besar di pinggir-pinggir jalan. Memang promosinya tidak berbau politik, misalnya Bang Sani dikenalkan sebagai sosok dai, pemuda yang simpatik, tokoh masa depan. Anda tahu, mengapa Bang Sani dipromosikan demikian? Ya, karena tujuan Pilkada DKI. Waktu itu, PKS berniat mengangkat sosok Bang Sani sebagai calon gubernur dari PKS. Tetapi, ketika detik-detik akhir menjelang penetapan calon gubernur dari PKS, tiba-tiba nama Bang Sani lenyap dari peredaran. Dia diganti total oleh sosok Hidayat Nurwahid dan Didik Rachbini.

Saya pernah bertanya ke seorang kawan, pendukung PKS, mengapa sosok Bang Sani tiba-tiba dibuang begitu saja oleh PKS, padahal dia telah dipromosikan sejak sekitar 3 tahunan sebelumnya? Dia menjawab, menurut surve internal PKS, sosok Bang Sani kurang menjual untuk Pilkada DKI 2012; masyarakat Jakarta katanya kurang berminat. Nilai elektabilitasnya rendah. Ya, kalau menurut saya, yang biasanya berpikir idealis, tetap saja PKS mesti konsisten dengan skema politik yang mereka rencanakan sebelumnya. Meskipun gagal tidak apa-apa, asalkan telah memperjuangkan NILAI; sebab hal inilah yang akan menyelamatkan kehidupan, mempertahankan eksistensi Ummat dan agama. Bukan hitung-hitungan politik yang hanya bermotif kekuasaan. Kekuasaan itu, meskipun dapat diraih, tak menjamin lestarinya kebaikan dan kehidupan; tetapi konsisten dengan janji, amanat, dan ikrar yang telah diucapkan, hal itu akan menjadikan Allah ridha; meskipun resikonya kehilangan kekuasaan. (Disini dengan mudah dapat dibaca, sebenarnya apa yang diinginkan oleh PKS lewat Pilkada DKI itu).

Pilkada DKI 2012 menjadi perhatian semua partai-partai besar, baik Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, Hanura, dan lainnya. Mereka butuh Pilkada ini, karena menyangkut persiapan Pemilu dan Pilpres 2014 nanti. Kalau suatu partai bisa menguasai DKI Jakarta, maka ia bisa menjadi semacam “pundi-pundi” untuk mendanai Pemilu-Pilpres 2014. Jadi cara berpikirnya, sudah KORUPSI duluan. Mereka akan jadikan potensi keuangan di DKI Jakarta, sebagai sumber-sumber pendanaan pemenangan Pemilu-Pilpres 2014 nanti. Sampai-sampai untuk Jokowi yang masih menjabat Walikota Solo dan Alex Noerdin yang menjabat Gubernur Sumatera Selatan; keduanya dipaksakan untuk iktu Pilkada DKI 2012. Untuk apa keduanya dipaksa-paksa, padahal masih punya jabatan resmi?

Ya, itu karena sudah NGILER dengan besarnya sumber-sumber dana di DKI yang nantinya akan dipakai untuk membiayai Pemilu-Pilpres 2014 nanti. “Haduh, haduh, haduh… Duit, duit, duit… Duit di DKI ini gedhe banget. Aku nafsu banget, nafsu, aku sangat gairah…lebih nafsu daripada ke isteriku sendiri. Lebih nafsu daripada nonton VCD porno. Haduh, haduh, duit, duit…. DKI ini seksi banget. Ini akan bikin kita bisa menguasai Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” begitulah lamunan politisi-politisi aneh itu.

Seorang kawan lain, pendukung PKS, pernah bilang ke saya; seluruh kader-kader PKS di Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, dilibatkan untuk pemenangan pasangan Hidayat-Didiek. Bahkan kata kawan lain, kader-kader PKS Jawa Barat (provinsi yang dekat DKI) juga dilibatkan. Wuih…gitu-gitu amat. Nafsu banget sih… Ya begitulah manusia, kalau sudah nafsu berkuasa, apapun cara danĀ  bagaimanapun, akan dilakukan. Tapi cara-cara demikian, bisa menghancurkan keberkahan, bisa melenyapkan kebaikan, bisa membuyarkan benih-benih kebajikan; karena sangat nafsu berkuasa.

Okelah…satu pertanyaan penting seputar Pilkada DKI 2012 ini: Bagaimana sikap seorang Muslim, apa perlu ikut Pilkada DKI atau tidak usah ikut? Kalau ikut mesti bagaimana, kalau tidak ikut apa alasannya?

Disini saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan ini to the point; tapi akan saya sebutkan beberapa sikap kaum Muslimin saat berhadapan dengan pertanyaan demikian…

SATU. Kalau merujuk ke fatwa MUI, seperti pernah disampaikan oleh Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA. bahwa golput itu haram (tidak boleh. Kaum Muslimin harus memilih dan menggunakan hak pilihnya, tidak boleh bersikap golput.

DUA. Kalau merujuk pendapat kawan-kawan Jihadis, mereka mengharamkan Pemilu/Pilkada/Pilpres, dengan alasan ia dilakukan melalui mekanisme demokrasi, sedangkan demokrasi haram mutlak menurut mereka, karena berusaha mengambil alih hak Allah dalam penetapan hukum. Dapat dipastikan, kawan-kawan Jihadis akan golput.

TIGA. Kawan-kawan Salafi berada dalam dilema. Satu sisi, mereka harus “taat ulil amri”, tetapi di sisi lain mereka juga mengharamkan Pemilu seperti pandangan Jihadis. Mungkin dalam praktiknya nanti, kawan-kawan Salafi akan datang ke TPS-TPS, tetapi sekedar datang saja, untuk memenuhi panggilan “ulil amri”. Tetapi mereka sendiri tak akan memilih, karena alasan “pemilu haram”. Soal Salafi di Mesir sudah mendirikan partai politik (An Nuur). Itu lain cerita. “Kan di Indonesia, kata ustadz-ustadz, hukum pemilu masih haram. Belum dihalalkan. Jadi kami tawaquf sajalah.” (Tawaquf, ngikut saja, gak banyak coment).

EMPAT. Pandangan moderat kawan-kawan aktivis Islam. Mereka memakai pertimbangan “politik daripada”, atau “politik memilih yang terbaik di antara yang terjelek”. Singkat kata, mereka akan tetapi memilih salah satu dari pasangan: Foke-Nara, Jokowi-Ahok, Hidayat-Didiek, dan Alex-Nono. Dua pasangan lain, dianggap “sonoh ke laut ajah”. Dalam pandangan ini, di antara sekian kandidat yang ada, pasti ada yang terbaik di antara mereka. Naga-naganya, mereka akan memilih Hidayat-Didiek, karena pasangan ini masih ada unsur “bau-bau ustadz” pada sosok Hidayat Nurwahid. Soal Hidayat punya kekurangan sekian-sekian, mereka tidak mau tahu; yang penting memilih dia karena masih ada unsur ustadz-nya. Sementara kalangan Habaib Jakarta dan komunitas “mauludan forever and forever“, mereka mendukung Foke-Nana. Karena, sosok Hidayat masih dianggap “berbau Wahabi”.

LIMA, kalangan yang tidak memilih sama sekali, karena merasa tidak ada satu pun kandidat yang layak dipilih dari 6 kandidat tersebut. Masing-masing memiliki catatan negatif yang membuatnya tidak layak dipilih. Foke-Nara kekurangan terbesarnya, dia didukung Partai Demokrat (SBY). Memilih Foke-Nana sama dengan memilih Partai Demokrat. Hendardji-Reza, dia itu seorang karateka (Ketua FORKI), tidak ada pengalaman memimpin birokrasi. Jokowi-Ahok, dia ini campuran Kejawen dan Chinese; yang terpenting, Kota Solo jelas berbeda dengan DKI Jakarta. Di Solo Jokowi bisa eksis, di Jakarta belum tentu. Hidayat-Didiek, dia pernah menjadi Ketua MPR, dan tidak ada prestasi significant. Saat jadi Ketua MPR, Pak Hidayat lebih peduli dengan isu Palestina, daripada isu bangsanya sendiri. Banyak pemuda-pemuda Islam dijadikan mainan oleh isu terorisme, tapi beliau diam saja. (Bukan karena isu Palestina tidak penting; tapi setiap pemimpin harus paham tanggung-jawab prioritas di pundaknya). Faisal Basri-Biem, intinya dia NEOLIB. Sudah tidak usah dibahas lagi. Alex Noerdin-Nono, dia ini memimpin Sumatera Selatan belum beres, kok mau memimpin Jakarta. Ini tidak layak.

Adapun alasan umumnya: masing-masing kandidat jauh dari profil politisi Islami, jauh dari keberpihakan kepada Ummat, jauh dari ghirah untuk membela kepentingan kaum Muslimin, mereka sepakat dengan agenda liberalisme-kapitalisme, mereka haus kekuasaan, mereka menjadi alat politik partai-partai menuju Pemilu-Pilpres 2014, mereka tidak ada satu pun yang pro Syariat Islam, mereka tidak ada nyali menghadapi “Mafia PBB” (mafia politik, birokrasi, bisnis), mereka bersikap rapuh terhadap manuver dan intervensi asing (seperti kepemimpinan Foke selama ini)…

Jadi intinya, tidak ada kandidat yang secara Syariat Islam layak untuk dipilih dan didukung. Mungkin sosok Hidayat Nur Wahid masih ada “bau-bau ustadz”, tetapi sosok pemimpin yang diharapkan akan membawa kebaikan bukan seperti itu. Kaidah sederhananya sebagai berikut:

[a]. Hukum asalnya, meminta jabatan itu tidak boleh. Bahkan Nabi Saw melarang memberi jabatan kepada siapa yang sangat menginginkan jabatan itu. Beliau pernah berkata kepada Abu Dzar Al Ghifari Ra, “Ya aba dzar, innaka dhaif, wa innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah” (wahai Abu Dzar, engkau itu lemah, sementara yang engkau minta itu amanah; amanah itu kelak di Hari Kiamat akan menjadi kehinaan dan sesalan). Jadi hukum asalnya, meminta jabatan itu salah; maka seluruh kandidat Gubernur DKI dan para penyokongnya, otomatis gugur total.

[b]. Namun dalam kondisi tertentu, boleh seseorang menawarkan diri untuk mengemban suatu amanah (jabatan); ketika kondisi membutuhkan manusia yang cakap, handal, dan terpercaya, sementara dia sendiri memiliki sifat handal dan terpercaya. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf As ketika beliau menawarkan diri untuk mengelola Baitul Maal di Mesir, dengan alasan dirinya memiliki dua sifat utama, hafizhun ‘alim (pandai menjaga, dan berpengetahuan luas). Disini, boleh kita meminta jabatan, ketika kondisi membutuhkan tampilnya orang-orang dengan skill handal, sementara kita sendiri memiliki kemampuan itu dan memiliki komitmen moral baik.

Dalam Al Qur’an disebutkan, “Innallaha ya’murukum an tu’addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan naasi an tahkumu bil ‘adli” (Allah memerintahkan kalian menunaikan amanat kepada yang berhak, dan jika kalian menetapkan hukum hendaknya menetapkan dengan adil). Surat An Nisaa’, ayat 58.

Menurut Ibnu Taimiyyah rahimahullah, ayat ini berkaitan dengan tugas-tugas pemimpin Islam. Mereka harus menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak, dan menghukumi di antara manusia dengan hukum Islam secara adil. Dapat disimpulkan, posisi kepemimpinan itu benar-benar tugas suci untuk menunaikan amanat Ummat dan memberi hukum yang diridhai oleh Allah Ta’ala. Kalau kepemimpinan tidak seperti itu, ia tidak ada nilainya di sisi Allah.

Kalau dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2012, para kandidat itu sangat nafsu ingin berkuasa dan menempati jabatan birokrasi tertinggi di DKI Jakarta; sementara mereka tidak memiliki kualitas hafizhun ‘alim (pandai menjaga dan berpengetahuan luas). Jadi dari dua kriteria itu, mereka sudah gugur. Bahkan di mata mereka, masalah utama DKI bukan soal ruhani manusia, tapi soal banjir dan kemacetan…suatu pandangan yang sangat primitif. Padahal kata Nabi Saw, sumber masalah manusia itu di hatinya. Kalau hatinya baik, baik hidupnya; kalau hatinya buruk, buruk hidupnya. Yang membuat Jakarta penuh masalah, ya karena kondisi ruhani rakyatnya centang-perenang, atau acak-kadut, atau ancur-ancuran.

Kepemimpinan Islami itu seperti Nabi Saw. Mula-mula beliau perbaiki hati manusia, perbaiki jiwa dan akhlaknya, perbaiki moral dan komitmennya; lalu diperbaiki peradabannya secara keseluruhan. Ya, kalau 6 kandidat itu, ngomong-nya dunia melulu, sampai kapan masalah Jakarta akan beres-beres? Nah, inilah kesalahan mendasar bangsa Indonesia (termasuk warga Jakarta) ketika bicara soal pemimpin. Bawaannya ngomong dunia melulu, tanpa niat memperbaiki ruhani masyarakat dengan dakwah.

Kalau kaum Muslimin di Jakarta tidak memilih salah satu kandidat, itu BOLEH. Itu SAH. Dengan alasan, tidak ada satu pun kandidat yang diyakini memiliki sifat-sifat yang layak. Dengan demikian, kita bisa berlepas diri kalau kelak ditanya oleh Allah Ta’ala soal pemimpin yang kita pilih. Kita tidak mau memilih, karena tidak ada figur yang layak dipilih.

Dalilnya adalah firman Allah, “Laa yukallifullahhu nafsan illa wus’aha” (Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya). Surat Al Baqarah, ayat 286. Singkat kata, Ummat Islam disuruh memilih pemimpin yang baik-baik, cakap, amanat, dan berbuat adil. Kalau sosok seperti itu tidak ada, ya tidak ada yang bisa dipilih. Bukan karena tidak mau memilih, tetapi stock pemimpin yang baiknya tidak ada. Bukan salah kita kalau tidak memilih. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, semampunya. Bahkan sikap demikian ini merupakan CARA BERPOLITIK (Islami) juga. Itu harus diingat!!!

Kalau kita memilih pemimpin yang keliru, akibatnya akan ditanggung sampai Hari Kiamat nanti. Jangan salah mengira, setiap pilihan Anda nanti akan ditanyakan di Akhirat. Itu harus benar-benar diperhatikan. Logikanya bukan “daripada tidak memilih, mending memilih yang terbaik di antara yang terjelek”. Bukan begitu logikanya. Tetapi mestinya begini: “Kewajiban kami memilih pemimpin yang shalih, amanat, cakap, dan adil. Kalau tidak ada pemimpin begitu, ya sudah kami tidak bisa memilih. Bukan salah kami karena tidak memilih, sebab memilih pemimpin yang salah, kelak akan dipertanggung-jawabkan sampai di Akhirat.”

Bukankah di antara sekian figur itu ada yang terbaik di antara yang jelek-jelek? Mengapa kita tidak memilih sosok seperti itu? Misalnya sosok Pak Hidayat Nur Wahid yang masih ada “bau-bau ustadz”?

Jawabnya, memilih sosok demikian juga tidak menjamin kebaikan bagi masyarakat nanti. Toh, selama ini sudah ada pemimpin-pemimpin birokrasi yang background-nya ustadz, kyai, dan sebagainya. Buktinya mereka sami mawon (sama saja) dengan pemimpin-pemimpin sekuler. Malah memilih pemimpin yang ada unsur Islam-nya, sering kali menjadi menjadi fitnah bagi agama. Mengapa? Ketika pemimpin itu terbukti gagal atau tidak berkualitas; nama Islam selalu dibawa-bawa. “Tuh lihat, itu tuh akibatnya kalau memilih pemimpin seorang ustadz,” kata sebagian orang. Demi Allah, saya pernah membaca sebuah selebaran yang intinya anti pemimpin dengan background agama, setelah kegagalan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI 1999-2003. Bukannya dia memperbaiki citra Islam, malah ikut menjelek-jelekkan citra Islam di mata rakyat.

Lha, kalau tidak ada yang dipilih, lalu bagaimana dong solusinya? Masak tidak memilih sama sekali? Ini pemikiran aneh.

Jawabnya begini: Untuk saat ini, kaum Muslimin tidak bisa berharap akan ada perbaikan kehidupan dari cara-cara seperti ini. Semua ini hanya buang-buang energi, waktu, anggaran, dan lainnya. Kita tidak bisa berharap akan lahir perbaikan, lompatan, atau kemajuan lewat mekanisme semacam Pilkada/Pilpres itu. Siapapun yang terpilih disana, sulit diharapkan akan membawa perubahan positif bagi kehidupan Ummat. Kalau yang terpilih sosok ustadz/kyai, belum tentu akan menjalankan missi-missi Islam; kalau yang terpilih sosok anti Islam, toh selama ini sudah banyak orang seperti itu (contoh SBY dan kawan-kawan). Jadi lewat mekanisme Pilkada/Pilpres dan semacam ini, jujur tidak ada hasil positif yang bisa diharapkan.

Lalu solusinya bagaimana kalau tidak melalui Pilkada/Pilpres?

Solusinya, ada di antara kaum Muslimin ini yang membuat partai yang berorientasi Syariat Islam. Cita-cita dan tujuannya, murni menegakkan Syariat Islam. Lalu ia diperjuangkan dengan cara-cara politik Islami. Nah, sarana ke arah itu harus ada dulu. Setelah itu, seluruh barisan dakwah dan perjuangan Islam sepakat untuk mendukung partai tersebut. Harus muncul partai yang murni berbasis Islam. Kalau dilarang, harus terus diperjuangkan, agar bisa ikut dalam kancah Pemilu. Demi mencapai kemenangan, jangan menempuh cara seperti PKS. Partai itu harus berorientasi menyebarkan dakwah, bukan mencapai kekuasaan. Meskipun sudah habis-habisan, sudah pada meringis karena keluar dana besar, sementara hasil kekuasaan tidak ada; harus tabah, harus sabar, harus tetap konsisten di atas jalan Islam; jangan cepat silau oleh kekuasaan (seperti PKS); karena namanya perjuangan Islam, mana ada sih yang instan, bertabur bunga dan semerbak wewangian? Tapi…dengan cara dakwah ini, yakinlah Allah akan mengubah keadaan kaum Muslimin. Demi Allah Rabbul Izzati, perjuangan Partai Keadilan (PK) dulu sudah mulai membuahkan hasil berkah tersebut; kalau elit-elit PKS tidak keburu kecebur “perburuan kekuasaan”. Sudah menampak tanda-tanda baiknya, tetapi keburu dipangkas habis oleh Hilmi Aminuddin Cs, ketika tanaman masih berusia belia. Sayang sekali…

Nah, itulah solusinya. Saat ini tidak ada satu pun garis partai/sosok politisi yang mewakili perjuangan dakwah Islam dan missi Islamisasi kehidupan…maka tidak perlu memilih satu pun kandidat calon Gubernur Jakarta 2012. Siapapun sosok yang terpilih nanti, kalau dia ustadz/kyai/syaikh kecil peluang akan membawa kebaikan; kalau dia sosok anti Islam, tidak ramah kepada dakwah, sekuler murni, dan sejenisnya, maka kita sudah biasa menghadapinya.

Tapi bagaimanapun, ini adalah pendapat pribadi saya. Boleh setuju, boleh menolak. Kata Imam Malik rahimahullah, pendapat seseorang boleh diambil atau ditolak, kecuali pendapat Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam. Wallahu a’lam bisshawaab.

(Abinya Syakir).

Iklan