Golput dalam Ranah Fatwa MUI

Januari 27, 2009

Pengantar

Sore kemarin, 26 Januari 2007, TVOne memberitakan keluarnya fatwa haram MUI tentang MEROKOK dan GOLPUT. Fatwa ini dirumuskan setelah MUI melakukan sidang ijtima’ (kolektif) di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tampil sebagai juru bicara MUI dengan TVOne adalah Prof.Dr. Ali Musthfa Ya’qub. Selain sebagai Ketua MUI, beliau dikenal sebagai salah satu ahli hadits di Indonesia. Profesor Ali menjelaskan, bahwa sidang MUI kali ini diikuti oleh 700 ahli-ahli Islam, ia dianggap representasi pandangan alim-ulama Indonesia saat ini.

Secara umum, kita sangat mensyukuri keberadaan MUI di Indonesia. Dengan segala plus-minusnya, MUI telah menunjukkan karya dan perjuangan besar dalam mengawal kehidupan religius Ummat Islam di Indonesia. Kita sangat mendukung MUI saat menetapkan fatwa sesat ajaran SEPILIS, fatwa sesat bagi Ahmadiyyah, fatwa caleg non Muslim, fatwa haram bunga bank, dan lain-lain. Semua itu kita syukuri, alhamdulillah. Adapun soal keluarnya fatwa HARAM GOLPUT, hal itu tidak mempengaruhi sikap hormat dan dukungan kita kepada MUI.

Andai disini saya sebut istilah “menggugat”, ia bukan untuk melecehkan posisi MUI. Namun sekedar “strategi komunikasi” saja, untuk menarik perhatian. Sekeras-kerasnya kata “menggugat” dalam tulisan ini, ia hanya sekedar wacana. Tidak memiliki kekuatan memaksa, apalagi menjadi fatwa tandingan. Ini hanyalah tulidsn yang bersifat diskusi ilmiah saja; boleh diterima, boleh juga ditolak.

Semata kepada Allah jua kita memohonkan pertolongan, penerangan, ilmu, dan petunjuk. Tolonglah kami ya Rabbi, innaka Anta Maula ni’mal Maula wa ni’man Nashir. Amin.

Akhirnya, selamat membaca!!!

Konteks Fatwa MUI

Dalam sidangnya di Padang Panjang, MUI mengeluarkan beberapa fatwa. Dua yang terpenting ialah tentang haramnya merokok dan haramnya golput. Fatwa haram merokok dikeluarkan dengan catatan tertentu, sementara fatwa haram golput tanpa catatan apapun, bersifat bulat, tanpa catatan.

Salah satu pertimbangan fatwa haram merokok ialah data yang disampaikan oleh Dr. Farid Ankasa Moeloek, mantan Menteri Kesehatan di jaman Habibie. Menurut beliau, ada sekitar 70.000 paper/tulisan yang mengupas tentang bahaya rokok/tembakau bagi kesehatan manusia. Dengan dasar itu, sebenarnya MUI bisa dengan mudah mengeluarkan fatwa haramnya merokok. Namun MUI tidak otomatis mengharamkan merokok secara mutlak, karena ia telah menjadi budaya yang kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi perlu graduasi bagi pemberlakuan fatwa haram merokok ini. MUI mengambil pelajaran dari graduasi pengharaman khamr (minuman keras) di jaman Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam. Khamr diharamkan secara bertahap, tidak sekaligus, sehingga mudah diterima oleh Ummat Islam waktu itu.

Adapun bagi perbuatan golput, yaitu tidak mengikuti Pemilu, MUI menetapkan haram secara mutlak, tanpa perincian apapun. Kecuali kalau ada udzur-udzur (halangan) tertentu, seperti sakit, kesibukan, tugas, dan lainnya. Seperti dikatakan oleh Profesor Ali, untuk menetapkan aturan-aturan teknis soal orang-orang yang memiliki halangan tertentu, KPU lebih berwenang menentukannya.

Alasan MUI menetapkan haramnya golput ialah: “Seburuk apapun pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali.” Sikap golput jika dibiarkan akan menjadi bahaya besar, yaitu kepemimpinan menjadi kehilangan legitimasi. Paling parahnya, rakyat bisa kehilangan kepemimpinan itu sendiri. Lebih baik tetap memilih pemimpin yang buruk daripada tidak memilih sama sekali. Andai ada calon-calon pemimpin yang buruk-buruk, maka masyarakat harus memilih calon yang keburukannya lebih ringan. Bukan dengan sikap golput alias tidak memilih sama sekali.

Ketika ditanya, apakah fatwa ini bersifat permanen atau ada kemungkinan berubah? Profesor Ali Musthafa Ya’qub mengatakan, ia bersifat permanen. Kecuali nanti kalau ada kejadian-kejadian tertentu, fatwa bisa ditinjau kembali. Tetapi ia bersifat permanen, sesuai kondisi saat ini. Demikian pandangan MUI yang diwakili oleh Profesor Ali Musthafa Ya’qub dari Komisi Fatwa MUI.

MUI Tergesa-gesa

Dari sekian banyak fatwa MUI yang bermanfaat, alhamdulillah. Mungkin fatwa haram golput inilah yang paling kontroversial. MUI begitu cepat menetapkan fatwa ini tanpa melakukan perhitungan yang komprehensif. Profesor Ali Musthafa Ya’qub mengklaim bahwa sidang ijtima’ MUI kali ini diikuti oleh 700 ahli-ahli Islam dari seluruh Indonesia. Suatu yang terlalu terburu-buru menyebut sikap golput dalam Pemilu adalah haram. Ia benar-benar mengherankan.

Tampak disana, bahwa fatwa MUI kali ini lebih bermuatan politik, daripada bermuatan nilai-nilai Syar’i itu sendiri. Bagi siapapun yang melihatnya secara luas, dengan perspektif terbuka, pasti akan mendapati kesalahan-kesalahan serius di balik fatwa haram golput ini. Alasan-alasan yang dipakai MUI tidak mencerminkan suatu pengetahuan yang baik tentang realitas politik berikut konsekuensi-konsekuensinya. Sekali lagi, MUI terlalu gegabah dalam fatwa haram golput ini.

Disini kita akan memberikan koreksi atas fatwa MUI tentang haramnya golput. Adapun tentang haramnya merokok, alhamdulillah saya mendukung. Begitu juga tentang haramnya senam Yoga, saya mendukung MUI. “Ya, haramkan saja Yoga itu! Baik memakai mantra atau tidak, haramkan saja! Yoga ini produk ritual orang non Muslim, tidak boleh diterima. Tanpa Yoga pun kita bisa sehat. Apalagi kalau Yoga dilakukan dengan pakaian super ketat, di tempat umum lagi.”

Baca entri selengkapnya »

Iklan