REFLEKSI: Mengapa Bangsa Indonesia Susah Maju?

November 12, 2011

Negeri yang Indah, Namun Minus Kesyukuran. Sayang…

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Disini akan disampaikan sebuah risalah PENTING tentang bangsa Indonesia. Risalah ini bersifat  singkat dan padat. Kalau mau dikembangkan atau dianalisis panjang-lebar, silakan dilakukan sendiri.

Jika yang ditulis ini benar di sisi Allah Ta’ala dan bermanfaat bagi Ummat; aku dedikasikan tulisan ini untuk kedua orangtuaku, dan Bapak/Ibu guruku yang telah ikhlas mengajarkan ilmu & kebaikan, sejak aku kelas I SD sampai masa perkuliahan. Semoga amal-amal mereka diterima di sisi Allah, diampuni kesalahan-kesalahannya, dilapangkan kuburnya (bagi yang sudah meninggal), serta diselamatkan akhiratnya. Amin Allahumma amin.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Mengambil Hukum Fiqih Versi Pemerintah

September 18, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Topik ini masih kelanjutan dari perdebatan seputar penentuan 1 Syawwal 1432 H yang lalu. Fokusnya bukan ke penentuan 1 Syawwal itu sendiri, namun lebih ke sikap mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah RI). Sebenarnya, bagaimana kedudukan mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah seperti ini? Apakah hal itu merupakan keutamaan, atau justru kesalahan?

Tegar dan Kokoh Seperti Kristal

Ketika soal penentuan momen 1 Syawwal lalu, saya tidak mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI), karena hal itu dianggap sebagai kesalahan, yaitu ketika Pemerintah mengabaikan kesaksian Rukyatul Hilal. Namun sikap seperti ini oleh sebagian orang justru disalahkan. Alasannya, mengikuti Pemerintah RI lebih baik, demi menjaga kesatuan Ummat.

Dalam tulisannya, Ustadz Adian Husaini menulis, antara lain:

Pada 27 Ramadhan 1432 H, sekelompok professional Muslim Indonesia mengeluarkan sebuah petisi bertajuk “PETISI UKHUWAH DAN PERSATUAN”. Sebuah slogan dikumandangkan: “BEDA BOLEH! SATU LEBIH BAIK! SATU LEBIH INDAH!”.  Ajakan itu menarik. Dalam beberapa hari, ratusan orang kemudian menandatangani petisi tersebut. Mereka rindu persatuan!

Disebutkan dalam Petisi, bahwa ulama terkenal, Dr. Yusuf Qaradhawi pernah berpendapat, jika kaum Muslim tidak mampu mencapai kesepakatan pada tingkat global, minimal mereka wajib berobsesi untuk bersatu dalam satu kawasan. Kata Syekh Qaradhawi, tidak boleh terjadi di satu negara atau satu kota kaum Muslim terpecah-pecah; beda pendapat dalam penentuan awal Ramadhan atau Hari Raya. Kaum Muslim di negara itu harus mengikuti keputusan pemerintahnya, meskipun berbeda dengan negara lain. Sebab, itu termasuk ketaatan terhadap yang ma’ruf.

Kaidah Ushul Fiqih menyatakan: “Al-khurûj minal khilâf mustahabbun” (Menghindar dari perpecahan itu lebih dicintai (sunnah).” Maka, dalam soal ini, yang penting dan menjadi keputusan akhir adalah “Keputusan Ulil Amri”.

Sumber: Warna Warni Idul Fithri, hidayatullah.com.

Dalam tulisan senada, Ustadz Abu Yahya Purwanto menulis di harian Pikiran Rakyat, antara lain isi tulisan beliau:

“Dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, Fikih Islam mempunyai kaidah yang jelas, yaitu “hukmul qaadhi yarfa’ul khilaaf” (keputusan hakim menuntaskan perbedaan). Apalagi dalam hal ini, keputusan Menteri Agama RI dalam menetapkan Idul Fitri dilakukan melalui musyawarah (Sidang Itsbat) yang memang sangat dianjurkan dalam Islam (QS. 3:159). Alangkah indahnya jika setiap ormas Islam bersabar sampai ditetapkannya hasil Sidang Itsbat dan menghimbau pengikut masing-masing agar menaati hasil musyawarah yang juga merupakan Keputusan Hakim (dalam hal ini Menag RI).

Sebagian pemimpin ormas Islam mengatakan, bahwa ada kalanya kita boleh meninggalkan Sunnah, demi menjaga persatuan di kalangan Ummat.

Melalui pendapat-pendapat ini seolah para aktivis Islam, santri, atau siapapun yang mengambil pendapat Syar’i berbeda dengan Pemerintah (RI), dianggap berada dalam kesalahan. Alasannya: mereka dianggap kurang berilmu sehingga tidak memahami tujuan-tujuan prioritas Syariat Islam; mereka egois karena lebih memilih pendapatnya sendiri meskipun pendapat itu lebih bersesuaian dengan Syariat Islam; dan mereka dianggap tidak pro persatuan Ummat. Begitulah kira-kira persepsi yang muncul di benak masyarakat.

Sebenarnya, kalau dikaji secara mendalam, mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI) merupakan MASALAH SERIUS yang layak dipikirkan semua pihak. Mengapa demikian? Karena Pemerintah ini tidak berdiri di atas konsep Islam secara keseluruhan, selain dalam hal-hal tertentu saja. Di sisi lain, adalah fakta yang sangat nyata, bahwa: perselisihan antara para pendukung dakwah Islam dengan Pemerintah sangat banyak.

Perselisihan antara para aktivis dakwah Islam dan Pemerintah (RI) sangatlah banyak, baik secara Ushuli maupun Far’i (masalah-masalah pokok dan cabang). Bagi siapapun yang tahu, mereka akan menyadari banyaknya perselisihan itu. Bahkan sudah bukan rahasia lagi, bahwa hukum-hukum Syar’i yang dianut oleh Pemerintah RI banyak ditolak oleh para aktivis Islam (atau para dai).

Apa yang kita saksikan bukan hanya soal penentuan momen 1 Syawwal saja, tetapi banyak sekali. Baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan luar negeri, informasi, dll.

Maka sekarang yang menjadi pertanyaan: Apakah kita cukup mengikuti hukum Syar’i versi Pemerintah hanya dalam penentuan momen Idul Fithri dan Idul Adha saja? Ataukah kita harus mengikuti hukum Syar’i versi mereka dalam segala lapangan yang terjangkau hukum itu sendiri?

Kalau kita konsisten, jelas tak akan membeda-bedakan antara penentuan momen 1 Syawwal dan lainnya. Tetapi kalau kita tidak konsisten, ya akan menghasilkan sikap yang membingungkan.

Disini akan kita buktikan, betapa banyaknya contoh perselisihan pendapat antara pandangan aktivis dakwah Islam dengan Pemerintah RI. Ya, agar Ummat bisa memilih sikap yang tepat di antara pilihan-pilihan yang ada. Perselisihan soal momen Idul Fithri/Idul Adha kita anggap sebagai 1 poin. Poin-poin selanjutnya, antara lain:

1. Perselisihan penentuan arah hadap Qiblat dalam melaksanakan Shalat. Pemerintah RI (Depag RI) cenderung memilih sikap “menghadap ke Barat”. Sebagian aktivis Islam memilih sikap “menghadap ke Makkah”.

2. Perselisihan soal waktu masuk Shalat Shubuh. Pemerintah RI dan ormas Islam lebih mengacu kepada “jadwal shalat abadi”. Sementara ada kalangan yang menganggap waktu Shubuh dalam jadwal itu belum masuk saat Fajar.

3. Pemerintah RI setuju mengkonversi Zakat Fithrah dalam bentuk uang, sementara sebagian aktivis Islam atau kalangan dakwah menetapkan bahwa Zakat Fithrah hanya dibayarkan dengan makanan pokok.

4. Pemerintah RI menghimbau masyarakat kalau membayar Zakat ke Baziz-Bazis yang telah dibentuk Pemerintah sampai ke tingkat RT/RW. Sementara kaum Muslimin lain lebih percaya membayar Zakat ke masjid, ke lembaga sosial Islam, bahkan langsung memberikan ke tangan mustahik.

5. Pemerintah RI selama ini memonopoli pengelolaan ibadah Haji, melalui kebijakan ONH. Banyak pihak menginginkan agar Pemerintah tidak memonopoli urusan ini. Salah satu alasannya, ibadah Haji sesuai prosedur Pemerintah RI dianggap lebih mahal dari biaya Haji seharusnya.

Baca entri selengkapnya »