Solusi Kebuntuan Demokrasi Liberal

Maret 27, 2009

Saat membahas tema-tema demokrasi, saya sering mendapat kritik. “Kalau memang demokrasi bathil, lalu apa solusinya? Jangan ngomong saja dong! Ayo mana solusinya? Paling-paling hanya bisa mengkritik, hanya bisa nyalah-nyalahin orang, tapi miskin solusi. Lebih baik kita bekerja kongkret daripada nyalah-nyalahin kerja orang lain,” begitulah kira-kira nadanya. Meskipun redaksinya tentu tidak seperti itu.

Sebenarnya gemas juga mendengar istilah SOLUSI ini. Bukan apa, seolah kalau kita mengkritisi demokrasi kita tidak memiliki suatu konsep alternatif yang lebih baik. Alhamdulillah, konsep itu ada. Bahkan bagi saya sendiri, ia telah tersusun dalam buku. Hanya saja, karena penerbit bukunya pro demokrasi, naskah itu tidak bisa diterbitkan. Ya, konsep solusi itu ada, bukan hanya “omong doang”. Lagi pula dalam tulisan-tulisan yang sudah saya publish disini, sebagian sudah saya kemukakan corak solusi itu.

Disini kita ingin lebih terus terang dalam menyampaikan jalan yang diyakini, serta membuat tema khusus tentang SOLUSI, biar nanti tidak ada lagi pertanyaan, “Mana solusinya, Mbah?”

DEMOKRASI LIBERAL

Mula-mula harus dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini adalah DEMOKRASI LIBERAL, bahkan mungkin ultra liberal. Di negara-negara Amerika dan Eropa, yang katanya dianggap “Mbah-nya demokrasi”, situasinya tidak seliberal kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.

Indikasi sistem demokrasi liberal di Indonesia antara lain sebagai berikut:

[1] Pemilu multi partai yang diikuti oleh sangat banyak partai. Paling sedikit sejak reformasi, Pemilu diikuti oleh 24 partai (Pemilu 2004), paling banyak 48 Partai (Pemilu 1999). Pemilu bebas berdiri sesuka hati, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan KPU. Kalau semua partai diijinkan ikut Pemilu, bisa muncul ratusan sampai ribuan partai.

[2] Pemilu selain memilih anggota dewan (DPR/DPRD), juga memilih anggota DPD (senat). Selain anggota DPD ini nyaris tidak ada guna dan kerjanya, hal itu juga mencontoh sistem di Amerika yang mengenal kedudukan para anggota senat (senator).

[3] Pemilihan Presiden secara langsung sejak 2004. Bukan hanya sosok presiden, tetapi juga wakil presidennya. Untuk Pilpres ini, mekanisme nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek yang dipilih berupa pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh pemenang mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk mendapatkan legitimasi suara yang kuat.

[4] Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, dan bupati. Lagi-lagi polanya persis seperti pemilu Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok yang dipilih dan level jabatannya berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses pemilihan, dsb.

[5] Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia, dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada dasarnya birokrasi itu masih bergantung kepada Pemerintah juga.

[6] Adanya lembaga surve, lembaga pooling, lembaga riset, dll. yang aktif melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu. Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun paca pelaksanaan.

[7] Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin harta.Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-tipisnya kantong para politisi.

Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat dengan payung UU Politik yang direvisi setiap 5 tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional.

SISTEM BERBAHAYA

Harus diingat, sistem demokrasi liberal itu sangat berbahaya. Ia bisa menghancurkan bangsa Indonesia secara cepat. Lihatlah kebobrokan bangsa ini selama 10 tahun terakhir, sejak Reformasi!!! Kalau kebobrokan ini terus berjalan, dalam masa 15 tahun atau 20 tahun ke depan, saya yakin negara ini akan bubar atau terpecah-belah.

Namanya juga demokrasi liberal. Ia tidak punya komitmen terhadap KEPENTINGAN INTERNAL. Komitmen dia hanyalah pada pasar alias market. Negara manapun yang diserahkan ke market, lama-lama akan bubar. Eropa saja sangat protektif dengan EURO-nya. Sementara di Indonesia, proteksi dilarang karena dianggap tidak demokratis. Aneh bin ajaib!

Baca entri selengkapnya »

Iklan