Kritik Pidato SBY Terbaru (29 Mei 2012)

Mei 29, 2012

Kekuatan Terakhir: Pidato dan pidato…

Nuwun sewu….permisi. Disini kita ingin mengajukan beberapa kritik untuk pidato Pak SBY terbaru. Pidato itu bertema, gerakan penghematan nasional. Disiarkan MetroTV, TVOne, dan SCTV pada tanggal 29 Mei 2012, sekitar pukul 19.00 s/d 19.45 WIB.

Berikut beberapa kritik yang bisa disampaikan:

[1]. Pak SBY menyebutkan kondisi perekonomian nasional yang katanya stabil dengan beberapa indikasi, tetapi juga bermasalah. Khususnya karena persoalan belanja APBN yang membengkak. Kalau beberapa waktu lalu pemerintah beralasan dengan krisis Timur Tengah (soal Selat Hormuz) untuk menaikkan harga BBM; sekarang lain lagi alasan, yaitu krisis Eropa (khususnya di Yunani).

KRITIK: Rasanya selalu ada alasan bagi pemerintah untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Andaikan tidak ada krisis Eropa, pasti akan dicari alasan lain untuk membela kebijakan yang secara langsung bisa merugikan rakyat.

[2]. Pemerintah –melalui SBY- mengemukakan beberapa teori tentang penghematan energi (sekaligus penghematan APBN). Tetapi ujung-ujungnya balik lagi ke topik: menurunkan atau mengurangi belanja APBN untuk subsidi BBM.

KRITIK: Kalau begitu masalahnya, mestinya jujur saja mengaku bahwa pemerintah kecewa karena harga BBM gagal dinaikkan pada tanggal 1 April 2012 lalu. Jangan beretorika terlalu njelimet untuk akhirnya membahas lagi soal pengurangan subsidi BBM.

[3]. Ada 5 kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan penghematan nasional, yaitu: (a). Di SPBU-SPBU akan dipasang program berbasis IT untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi jatuh ke tangan yang berhak; (b). Mobil pemerintah, BUMN, BUMD, diwajibkan memakai BBM non subsidi, tidak boleh memakai BBM bersubsidi (bensin); (c). Untuk sarana transportasi di perkebunan-perkebunan, juga harus memakai BBM non subsidi. Pemerintah meminta Pertamina membangun pangkalan-pangkalan BBM di perkebunan-perkebunan; (d). Untuk transportasi umum, secara bertahap akan dilakukan konversi dari BBM biasa ke BBG (bahan gas). Diperkirakan akan tampak hasilnya mulai tahun 2013; (e). Gedung-gedung milik pemerintah harus melakukan penghematan listrik dan air.

KRITIK: Program-program seperti ini sering diserukan di masa pemerintah SBY, tetapi dalam realitas di lapangan jarang yang berhasil. Umumnya, hanya menjadi sumber isu dan diskusi saja (termasuk jadi sumber tulisan di blog. He he he…). Intinya, pemerintah tidak punya uang banyak, makanya tak mampu membiayai program-program mereka. Manajemennya “gali lubang, tutup lubang”.

[4]. Jika pemerintah konsisten dengan program tersebut –seandainya konsisten-, maka kebijakan itu juga bisa berakibat meningkatkan inflasi karena kendaraan umum sangat dipantau pembelian BBM mereka di SPBU-SPBU; berakibat membengkakkan anggaran transportasi aparat pemerintah dan birokrasi, sedangkan hal itu bisa membuka pintu-pintu korupsi dan kolusi; menurunkan daya saing produk perkebunan, karena mereka kena getah larangan memakai BBM bersubsidi; menimbulkan konflik aparat versus masyarakat, karena SBY menekankan agar aparat keamanan bersikap tegas bagi siapa yang melanggar aturan pemakaian BBM.

[5]. Menjelang bagian akhir pidato, SBY mengatakan, “Kebijakan penghematan itu pasti bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.”

KRITIK: Kata siapa Pak, pasti menguntungkan? Siapa bisa memastikan bahwa kebijakan itu pasti menguntungkan? Dilihat dari kacamata siapa, ditengok dari kepentingan siapa? Tidak bisa Pak Presiden memastikan begitu saja, tanpa mengkaji masalah tersebut dari berbagai sisi. Contoh, mengapa kalangan perkebunan juga dibebani kewajiban memakai BBM non subsidi? Bukankah di lingkungan perkebunan itu banyak petani/pekebun miskin yang bekerja disana? Harus ingat, orang miskin katanya berhak dapat subsidi BBM. Justru kebijakan seperti itu bisa mematikan sumber kehidupan para petani/pekebun tersebut. Kecuali, untuk perkebunan-perkebunan yang dimiliki pribadi, industry, atau pengusaha.

[6]. Ada dua kebijakan primitif kepemimpinan SBY yang akhirnya menyusahkan dirinya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pertama, SBY bermudah-mudah mencari hutang ke lembaga donor, negara asing, atau dengan menjual SUN (Surat Utang Negara). Idenya, “Kalau negara bokek, tinggal ngutang saja.” Ini adalah pemikiran primitif, kalau tidak sangat berbahaya; karena yang harus menanggung beban hutang itu adalah rakyat semua; para pejabat memiliki banyak kekayaan yang memungkinkan mereka bisa hidup enak di negara mana saja yang mereka suka (di luar Indonesia). Rata-rata pejabat, elit politik, atau pengusaha Indonesia sudah punya rumah untuk menyelamatkan diri di luar negeri. Omong kosong mereka bicara nasionalisme. Meminjam istilah Gombloh, “…kucing rasa coklat, buat nasionalisme mereka!”

Kedua, SBY memperbanyak PNS, relawan PBNS, pengangkatan guru baru, guru honorer, guru bantu, dll. yang akibatnya sangat menyedot anggaran negara. Mengapa SBY lakukan itu? Jawabannya simple, supaya dia terpilih lagi dan lagi. Singkat kata, sebenarnya hancurnya struktur belanja APBN negara, itu karena salah dia sendiri selaku pemimpin yang sembrono memainkan keuangan negara. Maka kebijakan SBY itu seperti: menutup lubang dengan membuat lubang yang baru!

[7]. Secara visual, ada sesuatu yang lucu. Dalam pidato itu Pak Presiden memakai bahasa formal dan baku, tetapi sangat lancar dan mengalir. Padahal dia tidak terlihat membaca teks (paper) atau melihat tulisan di meja podium. Pertanyaannya, apakah dia hafal isi teks pidato itu? Kemungkinan besar, dia membaca teks di layar yang posisinya diletakkan di belakang kamera shooting. Teknik ini seperti yang biasa dilakukan para presenter berita TV atau pejabat negara tertentu. Alasannya: (a). Posisi presiden saat itu menghadap kamera, sedangkan menteri-menterinya ada di sisi kanan Presiden. Mestinya, posisi menteri ada di depan presiden, biar kelihatan kalau dia sedang mengarahkan menterinya juga; (b). Raut muka para menteri itu kelihatan tidak semangat, lesu, dan seperti menahan suatu beban berat. Mungkin mereka tahu “drama” yang sedang dimainkan pemimpinnya; (c). Beberapa kali presiden salah mengucapkan kata-kata, lalu memperbaikinya. Kalau dalam pidato tanpa teks, tidak perlu mengulangi membaca. Tampaknya disana Pak Presiden perlu mengeluarkan biaya khusus untuk melakukan pidato “tanpa teks” itu, demi pencitraan yang lebih baik. Nah, dengan logika pencitraan yang butuh biaya tambahan ini, bagaimana bisa Pak Presiden ingin bicara soal Gerakan Penghematan Nasional? Beliau sendiri sudah mencontohkan sikap hambur biaya, sekedar untuk pencitraan pidato “tanpa teks”. Sikap demikian ini sering membuat kebijakan-kebijakan presiden ini kandas di tengah jalan. Ya gimana lagi, kebijakan tidak dimulai dari dirinya sendiri.

Demikianlah…beberapa catatan kecil. Secara pribadi, saya skeptis dengan ide penghematan nasional itu. Bukan karena apa, sebab pemerintah SBY memang dikenal inkonsisten sejak dulu. Mau berantas korupsi, buktinya di tubuh Demokrat banyak koruptor; mau penegakan hukum, kasus Century didiamkan sekian lama; mau berantas narkoba, pelaku kejahatan narkoba malah diberi keringanan hukuman; mau penghematan APBN, buktinya kerugian lumpur Lapindo sekitar 8 triliun ditanggung negara; mau memberi contoh sikap negarawan, anak-isteri, kerabatnya, pada terjun ke dunia politik; bicara soal pertumbuhan ekonomi, orang asing yang menikmati; bicara solusi kemiskinan, buktinya orang miskin secara riil sangat banyak; dan lain-lain.

Oke deh…begitu saja. Terimakasih atas semua perhatiannya. Selesai ditulis, 29 Mei 2012, pukul 22.37 WIB. Publikasi, 30 Mei 2012, pukul 04.35 WIB. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. []

Mine.

Iklan

Mengapa Pemerintah Menaikkan Harga BBM?

Maret 8, 2012

Sebentar lagi harga BBM akan dinaikkan lagi. Katanya, dimulai bulan April 2012. Alasan formal Pemerintah SBY, menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia yang berada di atas US$ 100 per barrel.

Secara teori, kalau minyak dunia seharga itu, berarti Pemerintah harus menaikkan subsidi BBM untuk rakyat. Subsidi ini kalau kebanyakan, dan berjalan dalam tempo lama,  bisa “menjebol” APBN. Ya begitu katanya.

Namun yang menjadi masalah berat di negeri kita, kenaikan BBM itu merupakan signal pertanda KENAIKAN PENDERITAAN & KEMISKINAN. Mengapa begitu? Karena sudah menjadi kultur kaum pebisnis dan pedagang di Indonesia; mereka akan serentak menaikkan harga-harga (barang dan jasa) begitu ada kenaikan harga BBM. Termasuk biaya transportasi. Ini sudah otomatis naik.

Politik Regim: "Bohong itu biasa. Meski harus mengorbankan rakyat banyak!"

Santunan Pemerintah berupa BLT yang katanya senilai Rp. 150 ribu per bulan, per kepala keluarga itu; sangat tidak berarti untuk mengerem laju penderitaan dan kemiskinan itu. Ibaratnya, BLT itu seperti “suntikan mati rasa”. Ia bisa menolong sementara waktu, tapi setelah pengaruh zat anastesinya berakhir, penderitaan itu akan dirasakan dalam masa panjang.

Oke, kembali ke modus kenaikan harga BBM…

Kesalahan Pemerintah selama ini, karena mereka selalu bergantung kepada mata uang dollar. Ketika negara-negara lain sudah mulai mendiversifikasi mata uang, untuk transaksi perdagangan internasional; nah, Pemerintah RI masih sangat setia dengan penggunaan mata uang dollar. Ini masalah besar.

Kesalahan lain, krisis di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat; bisa jadi krisis ini akan benar-benar berjalan dalam bentuk konflik antara kedua negara. Tetapi bisa juga ia seperti “main mata” antara Iran dan Amerika, sebagai alasan untuk menaikkan harga minyak dunia. Sebab, secara fisik, moral, dan spiritual, Amerika di era Obama tidak siap melakukan perang, setelah mereka kehabisan anggaran sangat besar akibat konflik di Irak dan Afghanistan.

Jadi masalah Selat Hormuz bukanlah masalah jangka panjang. Ia akan segera selesai. Baik Iran maupun Amerika sedang tidak siap terjun dalam peperangan. Karena itu menjadikan masalah temporer sebagai alasan kenaikan harga BBM sangatlah naif. Ini adalah masalah yang tidak bersifat permanen.

Mungkin pertanyaannya, mengapa Pemerintah SBY sangat nafsu ingin menaikkan harga BBM, dengan alasan kenaikan subsidi BBM?

Alasannya, karena proporsi APBN kita 60 % untuk biaya gaji PNS, Polri, dan TNI. Jadi sebagian besar untuk kebutuhan “belanja rutin”. Kalau misalnya pos subsidi BBM semakin membengkak, maka gaji sekitar 6 juta orang (PNS, Polri, dan TNI) itu akan dikorbankan. Padahal kita tahu, dukungan terbesar bagi Pemerintahan SBY muncul dari sektor orang-orang ini. Jadi disini ada unsur politik-nya, yaitu mengamankan Pemerintahan, dengan mengamankan dukungan PNS, Polri, dan TNI.

Adapun 30 % APBN itu dipecah-pecah untuk segala macam sektor kebutuhan, termasuk pembangunan jalan-jembatan (infrastruktur), operasional departemen, dukungan ke daerah-daerah, pendidikan, dll. Sedangkan 8-10 % APBN, bersifat sisa-sisa. Sedangkan proporsi untuk subsidi BBM sendiri hanya sekitar 8 % dari nilai APBN per tahun.

Dengan proprorsi seperti di atas, maka APBN Indonesia selalu dalam keadaan “tidak sehat” atau “rentan”. Ya bagaimana tidak, 60 % APBN untuk gaji para PNS, Polri, dan TNI. Jadi seolah hakikat RI itu ya menggaji para PNS dan angkatan tersebut. Kasihan sekali ya.

Mengapa Pemerintah tidak menambah hutang saja untuk mencukupi biaya APBN?

Waduh, hutangnya sudah sangat banyak. Saat ini saja nilai hutang Pemerintah sekitar 1800 triliun rupiah (di awal Pemerintahan SBY sekitar 1250 triliun rupiah). Untuk membayar hutang ini, 10 % nya saja senilai 180 triliun setiap tahun. Sedangkan nilai subsidi BBM per tahun, katanya 250 triliun. Jika Pemerintah ngutang lagi, serumit apa kira-kira beban keuangan negara nanti?

Ya begitu deh…sumpeknya urusan birokrasi, yang semua itu sebenarnya dibuat susah sendiri. Kebijakan LIBERALISASI ekonomi di segala sektor, perlahan tapi pasti membuat bengkak belanja APBN. Dan akhirnya para birokrat kesusahan sendiri. Sedikit ada gejolak, main naikkan harga BBM saja.

Ke depan mungkin masalah-masalah ini bisa menjadi lebih sulit lagi, karena bangsa kita sudah terlalu jauh jatuh dalam jeratan sistem kolonialisme global. Ya itulah dampak dari segala macam sikap yang TIDAK BERIMAN dan MENARUH HORMAT terhadap ajaran-ajaran Wahyu Allah Ta’ala. Tanpa Wahyu, dengan apa kita akan bisa mengalahkan orang-orang kufar asing? Mimpi kali ye…

Singkat kata, kenaikan harga BBM ini karena negara sudah sangat kerepotan dengan belanja APBN. Untuk bayar hutang negara, untuk subsidi BBM, untuk biaya politik demokrasi, untuk anggaran pemerintah daerah, dan tentunya yang sangat dominan ialah: untuk gaji PNS, Polri, TNI.

Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. (Ya Allah Engkau-lah Maha Selamat, dari-Mu datangnya keselamatan, Maha Suci Engkau yang Maha Agung dan Maha Mulia). Silakan baca doa ini, istighfar, shalawat Nabi, manakala Anda dihimpit oleh segala kesulitan.

AMW.