“Tunggu Dulu, Pak Kapolri!”

Mei 18, 2010

Sejak Polri lepas dari TNI di era Abdurrahman Wahid, hubungan Polri dengan Ummat Islam jauh dari harmonis. Sejak era Dai Bahtiar, apalagi era Bamband Hendarso saat ini, hubungan Polri-Ummat Islam kerap diwarnai ketegangan. Saat Polri baru lepas dari TNI, belum menemukan bentuk kelembagaan yang mapan, mereka sudah keburu menelan mentah-mentah propaganda war on terrorism yang dilancarkan Amerika.

Masalah paling sulit dalam hubungan Polri-Ummat ini ialah soal KEBOHONGAN publik yang sering ditunjukkan oleh pejabat-pejabat Polri, lalu diamini begitu saja oleh jaringan media-media massa di Tanah Air. Contoh mudah, dari kasus Bom Bali I. Waktu itu Imam Samudra Cs merancang sebuah bom mobil, tetapi yang meledak 2 bom. Bahkan yang korbannya paling besar ialah bom kedua yang tidak dibuat Imam Samudra Cs yang meledak di Sari Club. Namun tetap saja, pemuda-pemuda Islam itu harus menanggung dosa yang tidak mereka lakukan. Meskipun tentu aksi mereka meledakkan bom di Paddy’s Club tetap merupakan kesalahan.

Sampai saat ini tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan masalah Bom Bali I itu, mengapa Imam Samudra Cs membuat 1 bom, tetapi yang meledak bisa 2 bom? Bahkan yang korbannya sampai ratusan adalah pada bom kedua yang tidak dibuat oleh Imam Cs? Dan mengapa pula masyarakat seolah membiarkan Polri dan media-media massa mengadili pemuda-pemuda Islam itu di luar seluruh kesalahan mereka?

Seni kebohongan lagi-lagi ditunjukkan oleh pejabat Polri, Bambang Hendarso Danuri dalam konferensi pers 14 Mei 2010 lalu di Mabes Polri, pasca penembakan beberapa orang tertuduh teroris dan penangkapan puluhan lainnya. Berita ini luas ditayangkan media-media TV, juga diliput media-media cetak. Saya membaca versi berita dari Pikiran Rakyat, 15 Mei 2010, dengan judul, “2 Lulusan STPDN Dibekuk“.

Siswa "Be A Man" Lagi Persiapan Latihan "Terorisme"

Dalam berita itu Bambang Hendarso banyak mengklaim fakta-fakta yang patut diuji kembali kebenarannya. Hanya sayang, media-media massa sudah terlanjur memakan mentah-mentah konferensi pers Kapolri itu. Dan hal demikian sudah lama terjadi. Ada SIMBIOSIS MUTUALISME antara Polri dan media-media massa. (Bahkan kasus Susno Duadji, sebenarnya juga merupakan “obyek mutualisme” tersebut).

Dalam pernyataannya Bambang Hendarso menjelaskan tentang posisi Mustakim, salah satu tertuduh yang ditangkap polisi. “Dia (mustakim) alumnus terbaik di Mindanao, yang kemudian menjadi pimpinan latihan di Aceh,” kata Kapolri.

Pertanyaannya: Apa kamp latihan di Mindanao itu seperti akademi militer? Apa disana diajarkan kuliah, test, ada IPK, kelulusan, dan lain-lain sehingga jebolan kamp itu bisa disebut alumni? Lebih parah lagi, dari mana Polri bisa tahu kalau Mustakim alumnus terbaik? Apakah utusan Polri pernah bertemu dekan fakultas terorisme disana, lalu menanyakan “IPK” terakhir Mustakim?

Kapolri juga mengatakan, kelompok itu sudah menyiapkan sejumlah rencana serangan terhadap sejumlah pejabat penting di Pulau Jawa, terutama di Jakarta.

Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan opini yang dibangun oleh Polri selama ini. Mereka selama ini menyebut kelompok anak-anak muda itu sebagai Tanzhim Al Qa’idah Aceh Darussalam. Dalam berbagai kesempatan, baik pejabat Densus maupun Polri menjelaskan, bahwa kelompok ini sengaja memilih Aceh, karena Aceh memiliki reputasi konflik RI-GAM di masa lalu. Lalu, bagaimana dengan klaim, anak-anak muda itu mau menyerang pejabat di Jakarta, sedangkan mereka latihan di Aceh? Jauh-jauh amat latihan di Aceh, sementara targetnya di Jakarta? Mengapa tidak sekalian saja mereka latihan di Papua, sambil jalan-jalan rekreasi?

Kapolri mengatakan, “Pada tanggal 17 Agustus 2010 mereka akan melakukan penyerangan dan pembunuhan para pejabat yang melakukan upacara 17 Agustus, termasuk tamu negara asing.”

Apa yang dikatakan Kapolri ini sangat aneh. Kasus di Aceh terjadi pada Februari lalu, kasus penembakan di Cikampek, Cawang, penangkapan di Solo bulan Mei. Sementara 17 Agustus masih sekitar 3 bulan lagi dari kejadian Cikampek-Cawang. Dan lebih lama lagi kalau dikaitkan dengan latihan militer di Aceh. Bahkan katanya, menurut info kepolisian, latihan itu sudah diendus sejak akhir 2009. Masih lama dari momen 17 Agustus.

Okelah, katakanlah mereka hendak melakukan serangan pada 17 Agustus nanti. Tapi masalahnya, mengapa mereka melakukan latihan militer jauh-jauh amat di Aceh? Mengapa mereka menyebut diri Tanzhim Al Qa’idah Aceh Darussalam? Ada yang tidak nyambung antara fakta latihan di Aceh dan tuduhan melakukan serangan saat 17 Agustus 2010 nanti. Logikanya, kalau mau menyerang di Jakarta, anak-anak muda itu bisa saja membuat latihan di Banten atau Lampung yang dekat Jakarta. Secara nalar orang biasa, membuat latihan yang jauh dengan target yang dibidik, itu akan menyulitkan mereka sendiri. Harus boyong-boyong peralatan dalam jarak jauh.

Lebih heboh lagi ialah klaim Kapolri berikut ini: “Mereka memastikan, dengan aksi ini seluruh pejabat akan terbunuh dan akan mempercepat proses pergantian kekuasaan dan menyatakan negara Islam Indonesia telah berdiri.”

Ini adalah kebohongan besar yang sulit untuk diterima akal sehat, dan wawasan orang-orang terpelajar. Bagaimana mungkin dengan membunuh para pejabat, lalu bisa berdiri negara Islam Indonesia? Apakah tampuk kekuasaan itu ada di tangan para pejabat tersebut? Lalu bagaimana dengan rakyat, bagaimana dengan mahasiswa, bagaimana dengan daerah-daerah, bagaimana dengan TNI, partai politik, dll.? Apakah mereka akan diam saja ada serombongan anak-anak muda tiba-tiba mengklaim berdirinya negara Islam di Indonesia?

Benar-benar kedustaan yang sulit dipahami. Kapolri membuat-buat pernyataan sesuai asumsi Polri atas masalah itu, bukan atas realitas sebenarnya. Sebodoh-bodohnya anak muda itu, mereka tidak akan mungkin mendirikan negara dengan cara menyerang pejabat-pejabat tersebut. Kekuatan mereka seberapa sehingga berani ingin mendirikan negara Islam di Indonesia? Mereka hanya puluhan orang, atau kurang dari 150-an orang, dengan peralatan militer seadanya. Tidak mungkin mereka akan melakukan aksi seperti yang dituduhkan Kapolri itu.

Seni kebohongan semacam inilah yang sekian lama berkembang di Indonesia. Dan sayangnya, media-media massa suka menelan mentah-mentah pernyataan seperti itu. Dengan sikap selalu memfitnah dan menyebarkan fitnah seperti ini, sulit berharap akan tumbuh kedamaian di masa nanti. Sebab bara sakit hati selalu bersemi di hati orang-orang yang difitnah itu.

Sebuah pertanyaan kritis: “Mengapa Polri ingin mengaitkan kasus di Aceh dengan pembunuhan para pejabat saat upacara bendera 17 Agustus 2010 nanti?

Sebab kenyataan yang ada di hadapan kita, anak-anak muda yang dituduh sebagai teroris itu, mereka tidak melakukan peledakan-peledakan bom seperti kelompok Nurdin Cs di masa lalu? Mereka menggelar latihan militer di hutan yang tidak menimbulkan korban dari kelompok sipil. Coba pikirkan, apakah ada rakyat sipil yang mati akibat serangan mereka? Sama sekali tidak ada. Itu artinya, kasus Aceh tersebut SULIT DIANGKAT menjadi isu terorisme. Maka biar bisa NGANGKAT, dipakailah isu pembunuhan pejabat saat 17 Agustus 2010. Hanya dengan isu semacam itu, dijamin rakyat Indonesia -yang sehari-hari intens dibodoh-bodohi media massa- akan mudah diyakinkan bahwa anak-anak itu sangat berbahaya dan mereka teroris. Padahal kasusnya sangat beda dengan isu terorisme Nurdin Cs.

Kalaupun anak-anak muda itu bersalah, harusnya bukan dengan delik terorisme. Tetapi dengan delik MENYIMPAN SENJATA API ILEGAL dan MENYERANG APARAT POLISI. Artinya, perbuatan mereka murni adalah perbuatan kriminal. Tidak usah dikaitkan dengan terorisme, sebab memang mereka tidak melakukan serangan-serangan teror seperti yang dilakukan Nurdin Cs. Hanya dua delik itu kesalahan mereka.

Adapun soal LATIHAN MILITER, ini bukan menjadi delik kriminal. Siapapun boleh melakukan latihan militer, selama tidak memakai senjata api ilegal. Coba saja Anda lihat, di TV ada acara “Be A Man“. Disana juga ada latihan-latihan ala militer. Itu legal, tidak salah, selama tidak memakai senjata api sungguhan. Begitu juga di masyarakat banyak arena latihan painball, disana ada latihan tembak-tembakan mirip situasi militer sungguhan. Dari sisi latihan militer, anak-anak muda itu tak boleh disalahkan. Hanya kesalahan mereka memakai senjata api sungguhan, dan katanya melakukan penyerangan kepada aparat di Aceh.

Sedangkan tentang ideologi Negara Islam. Ini kan pilihan setiap orang. Indonesia negara demokrasi, menghargai pilihan ideologi rakyatnya. Tidak ada masalah, orang memiliki ideologi negara apapun di hatinya, selama mereka tidak menyerang orang lain dan melakukan tindakan melawan hukum. Iya kan. Sebuah contoh mudah, Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka sangat kencang menyerukan penegakan Daulah Islamiyyah. Tetapi mereka memakai jalur dakwah dan politik, bukan militer.

Soal ideologi negara Islam dijamin sepenuhnya di sebuah negara demokrasi. Asal cara-cara mewujudkan ideologi itu tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Kalau ada yang membela ideologi negara sekuler, negara kapitalis, negara nasionalis, ya harus legowo jika ada yang menginginkan selain itu.

Jadi anak-anak muda itu seharusnya diproses secara hukum murni. Mereka jangan dikait-kaitkan dengan isu terorisme, sebab mereka memang tidak melakukan tindakan-tindakan terorisme seperti yang selama ini dilakukan kelompok Nurdin Top dan kawan-kawan. Tidak ada rakyat sipil yang menjadi korban aksi mereka.

Kalau dipersalahkan di pengadilan, ya salahkan karena mereka membawa senjata api ilegal dan menyerang aparat sehingga ada yang terbunuh di Aceh. Itu pun harus diselidiki dulu siapa pelaku yang melakukan penyerangan. Selama masih ada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, jangan berharap akan ada keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Indonesia.

Pesan terakhir untuk Kapolri dan bawahannya: “Anda semua adalah para penegak hukum. Maka tegakkanlah hukum dengan cara hukum, bukan dengan melanggar hukum!

AMW.

Iklan