Pidato Presiden dan “Tragedi Akal Sehat”

November 24, 2009

Semalam saya mengikuti secara penuh pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menepati janjinya untuk segera merespon rekomendasi Tim 8 yang dibentuknya sendiri. Pak SBY bukan hanya bicara soal kasus Bibit-Chandra, tetapi juga menyinggung masalah Bank Century.

Poin-poin penting dari isi pidato SBY antara lain:

Terkait masalah Bank Century: (-) Menginstruksikan aparat hukum untuk memproses pejabat-pejabat Bank Century yang bersalah dalam pengelolaan bank itu; (-) Menugaskan Menkeu dan BI untuk menjelaskan kasus Bank Century sejelas-jelasnya, berdasarkan fakta, bukan rumor, apalagi fitnah; (-) Menugaskan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengembalikan dana negara yang dipergunakan secara illegal dalam kasus Bank Century ke kas negara.

Terkait kasus Bibit-Chandra: (*) SBY menyarankan kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak membawa kasus itu ke pengadilan; (*) SBY meminta supaya dilakukan pembenahan internal di tubuh Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Sebenarnya, sejak lama Pak SBY terkenal dengan cara-caranya yang seperti ini. Beliau sering meminta waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Kemudian berjanji akan memberikan pernyataan resmi. Selanjutnya, saat pernyataan disampaikan, beliau berbicara sangat normatif, membela diri, bahkan berkeluh-kesah. Ini merupakan ciri pokok komunikasi politik SBY.

Kalau tidak percaya, coba review ulang pernyataan-pernyataan beliau di depan publik. Selalu begitu pakemnya. Masyarakat jadi cukup “didiamkan” dengan retorika memukau, bukan dengan solusi kongkret yang bisa mengakhiri segala polemik. Ke depan, 5 tahun ke depan, “drama pernyataan resmi” ini bisa jadi akan terus-menerus terulang. [Mungkin, hal ini terjadi karena Pak SBY selama menjadi militer, tidak pernah “pegang pasukan”, tetapi sebagai militer administratif. Jadi intuisi kepemimpinannya lemah].

Pusing Dibuat Sendiri

Dalam pidatonya yang berkisar 25 menit itu, Pak SBY berulang-ulang menyatakan tekadnya “untuk tidak mencampuri proses hukum”. Kalimat ini diulang-ulang, entah berapa kali.

Jelas suatu ironi yang sangat dahsyat. Pernyataan SBY malam kemarin itu, disaksikan seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Pernyataan itu jelas merupakan tindakan turut campur urusan hukum, baik langsung atau tidak. Tidak mungkin, pernyataan SBY mau dibawa ke urusan lain, misalnya ke urusan Gempa di Padang, gempa di Tasik, kekalahan timnas yunior Indonesia dalam piala Asia, tentang kesulitan transportasi jamaah Haji di Makkah, dll. Pernyataan itu jelas-jelas berkaitan dengan KASUS HUKUM Bibit-Chandra. Iya kan?

Bahkan SBY sudah salah langkah sejak awal. Why? Iya, dia membentuk Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung (yang suka mengecat rambutnya dengan warna putih itu). Pembentukan Tim 8 berikut rekomendasinya, semua itu adalah bukti nyata bahwa SBY ikut campur soal hukum. Lho, mau ditafsirkan bagaimana lagi, Om? Apakah urusan yang dikerjakan Tim 8 itu berkaitan dengan masalah kesenian, olahraga, keagamaan, atau kuliner? Jelas-jelas ia berkaitan dengan hukum. Coba bayangkan, rekomendasi Tim 8 sendiri sangat jelas: Hentikan kasus hukum Bibit-Chandra.

Lha, apa orang Indonesia sudah pada bego-bego apa ya? (Maaf agak sarkas sedikit). Jelas-jelas kasus Bibit-Chandra itu masalah hukum. Kok katanya, “Tidak ikut campur soal hukum.” Pernyataan SBY, bahkan pembentukan Tim 8 sendiri adalah bagian dari tindakan mencampuri hukum, secara langsung atau tidak.

Sekarang kembali ke pernyataan SBY. Beliau meminta supaya Polri dan Kejaksaan tidak membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan. Menurut Anda ini ada kaitannya dengan kasus hukum apa tidak? Jelas-jelas itu sangat berkaitan. Pertanyaan lain, menurut Anda ada tidak pengaruh dari pernyataan SBY ini bagi proses hukum Bibit-Chandra? Kalau Anda bilang, “Tidak!” Lalu apa gunanya SBY mengeluarkan pernyataan? Apa gunanya SBY membentuk Tim 8?

Ini benar-benar DRAMA KEBINGUNGAN luar biasa. Ini TRAGEDI AKAL SEHAT yang sangat menyayat hati. Kok bisa-bisanya SBY mengklaim tidak mau ikut campur soal proses hukum, sementara pernyataan dan tindakan-tindakan politiknya, sangat erat kaitannya dengan kasus hukum (Bibit-Chandra) yang sedang berjalan.

Kok bisa masyarakat Indonesia menerima sikap-sikap politik Pak SBY itu?

Sikap Konsisten

Kalau SBY benar-benar tidak mau ikut campur soal hukum, harusnya tidak usah membentuk Tim 8. Tidak usah menanti rekomendasi Tim 8. Tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan politik seperti itu.

Lalu bagaimana dong seharusnya sikap Presiden?

Ketika muncul kasus Bibit-Chandra itu, cukuplah dia panggil Kepolisian dan Kejaksaan, lalu selesaikan secara politik, internal, secara diam-diam. Tidak perlu membuat pernyataan macam-macam. Kalau cara demikian masih gagal juga, SBY bisa copot Kapolri dan Jaksa Agung, ganti dengan tokoh lain yang bisa mengakomodir tujuan politik dia. Jadi, dia tetap bisa mengatasi masalah Bibit-Chandra itu dalam koridor posisinya sebagai RI, tanpa perlu ikut campur terlalu jauh.

Tetapi kan Pak SBY didesak disana-sini agar terlibat menuntaskan masalah ini?

Ya, itu tandanya SBY sangat mudah ditekan. Sangat mudah dikendalikan oleh opini yang berkembang. Atas dasar apa SBY menuruti tekanan-tekanan itu? Apakah ada aturan bahwa seorang Presiden harus menuruti opini yang berkembang di masyarakat?

Kalau memang tekanan itu sangat penting dan fundamental, mengapa dia tidak menempuh cara politik, misalnya membereskan masalah di Polri dan Kejaksaan Agung? Dengan cara ini, SBY bisa tetap memenuhi tuntutan publik, tanpa harus terlibat proses hukum.

SBY selama ini dikenal jago dalam “menundukkan orang” dengan cara diam-diam. Mengapa dia tidak melakukan hal yang sama saat membereskan masalah di Polri dan Kejaksaan? Bayangkan saja, saat pemilihan anggota Kabinet kemarin, SBY bahkan seperti mengadakan audisi “Cikeas Idol”. Bukti lain, Taufik Kiemas saja luluh dan mau menjadi Ketua MPR.

Mengapa Pak Beye, mengapa Anda tidak melakukan lobi-lobi “di bawah meja” saja? Mengapa Anda malah masuk begitu jauh ke urusan-urusan hukum? Anda hendak mendikte Polri dan Kejaksaan dengan menyarankan sesuatu yang sangat sulit bagi Polri dan Kejaksaan untuk menolak “saran” Anda. Namun atas semua ini, SBY masih mengklaim bahwa dia “tidak ikut campur proses hukum”.

Ini adalah kebohongan publik yang sangat terang-benderang. Jelas-jelas SBY turut campur kasus Bibit-Chandra. Malah sampai membentuk Tim 8 segala. Bagian mana yang membuktikan bahwa dia tidak ikut campur proses hukum Bibit-Chandra?

Game Politik SBY

Pernyataan SBY semalam sangat mencengangkan. Berkali-kali dia mengatakan, tidak akan mencampuri proses hukum. Tetapi pernyataan dia itu sendiri memiliki pengaruh bagi proses hukum Bibit-Chandra. Kasus Bibit-Chandra bisa dihentikan oleh Polri atau Kejaksaan, dengan dasar saran SBY tersebut.

Sekali lagi, saya menyebut masalah ini sebagai TRAGEDI AKAL SEHAT. Kok bisa-bisanya, wong jelas-jelas kasus ini hukum murni, dan hendak diselesaikan secara politik melalui pernyataan SBY, kok bisa disebut “tidak ikut campur proses hukum”.

Kenyataan seperti ini menjadi bukti nyata metode politik yang ditempuh SBY selama ini. Dari kasus “tragedi akal sehat” ini kita bisa membaca jelas bagaimana game politik yang dimainkan SBY selama ini.

PERTAMA, Pak SBY itu murni seorang politikus, bukan negarawan. Buktinya, dia dalam menghadapi berbagai persoalan, lebih kuat kalkulasi politiknya, daripada pertimbangan kepemimpinannya sebagai seorang negarawan.

Contoh simple, sebelum pidato tadi malam, sudah beredar pernyataan sebelumnya bahwa opsi yang akan ditempuh SBY adalah “out of court” (keluar dari mekanisme hukum). Pertanyaannya, mengapa SBY di berbagai kesempatan selalu menggunakan idiom-idiom bahasa Inggris (asing)? Apa dia tidak PD dengan bahasa Indonesia sendiri? Dulu waktu bicara di Kompas soal KPK, dia juga mengatakan, “KPK must not be unchecked” (KPK tidak boleh tidak dikontrol). Jujur saja, cara komunikasi SBY ini sangat mengecewakan dari sisi penggunaan bahasa Indonesia di negeri sendiri.

KEDUA, Pak SBY amat sangat “jaga image”. Bahkan sepertinya, modal politik utama dia adalah “jaga image” itu sendiri. Dia tidak mau disalahkan masyarakat karena mencuatnya kasus Bibit-Chandra. Ketakutan SBY sangat kuat, sehingga memutuskan untuk membentuk Tim 8. Padahal seharusnya, dia cukup memainkan lobi-lobi politik untuk menyelesaikan kasus Bibit-Chandra itu.

Toh, kalau mau jujur, dengan pertimbangan politik juga SBY bersikap diam saja atas Anggodo, tuntutan pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung. Dia juga diam atas kasus pencatutan nama dia dalam rekaman Anggodo. Bahkan SBY terkesan membela diri dalam kasus Bank Century. Jadi, sikap politik SBY itu ada, tetapi tidak dipakai dalam kasus Bibit-Chandra. Hal ini semata demi image.

Akhirnya, silakan lihat masalah ke depan secara jernih. Pak SBY masih punya waktu sekian lama untuk memimpin negara ini. Tapi kalau cara-caranya tetap seperti yang kita saksikan ini, ya siap-siap saja bersabar. Salah satu amanah Konstitusi adalah “ikut mencerdaskan bangsa”. Semoga “TRAGEDI AKAL SEHAT” di atas tidak terulang lagi. Sangat memalukan! Masak seorang Presiden memberi contoh kepada rakyatnya cara MENGINGKARI perbuatannya sendiri.

= Mine =

Iklan