Memahami Konsep Ulil Amri

Agustus 10, 2015

Setiap Muslim wajib memahami konsep Ulil Amri. Karena ia adl konsep POLITIK kita dlm Syariat. Hal ini kelak akan ditanyakan oleh Allah, maka kita harus menyiapkan jawabannya. Ingat, ini penting. Kita wajib tahu!
==
Secara bahasa Ulil Amri atau Ulul Amri, artinya “yang memegang suatu urusan”. Istilahnya serupa seperti “shahibul hajat”. Tetapi dalam konteks Syariat, ia memiliki makna tersendiri.
==
Allah mewajibkan kita taat pada Ulil Amri. Dalam ayat: “Wahai org-org beriman, taatlah kalian kpd Allah, taatlah kepada Rasul(Nya), dan kepada Ulil Amri di antara kalian.” (An Nisaa’: 59).
==
Menurut ulama, Ulil Amri itu bisa dua kemungkinan: Pemimpin negara atau ulama. Tapi yang populer adalah pemimpin negara. Idealnya, ia pemimpin negara sekaligus ulama, seperti sosok Khulafaur Rasyidin Ra.
==
Ada yang berpendapat, semua pemimpin negara adalah Ulil Amri, selagi dia beragama Muslim. Mau sistem sekuler, demokrasi, nasionalisme, diktator, liberal, atau sistem apa saja; kalau si pemimpin Muslim (masih shalat); dia dianggap Ulil Amri. India pernah dipimpin oleh Presiden Prof. Abdul Kalam, seorang Muslim juga. Apakah dia Ulil Amri?
==
TAPI hakikat Ulil Amri bukan seperti itu. Malah ia adalah pemahaman keliru (sesat) yang harus dijauhi. Ulil Amri adalah PEMIMPIN Ummat dalam rangka taat kepada Allah & Rasul-Nya. Dia Muslim dan mengajak taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
==
Meskipun Muslim, masih shalat, kalau mengajak TIDAK TAAT kepada Allah & Rasul, dia bukan Ulil Amri kita. Begitu juga, meskipun mengajak taat kepada Allah dan Rasul (sistem Islam), kalau si pemimpin bukan Muslim, dia juga bukan Ulil Amri.
==
DALIL 1: Lihat Surat An Nisaa’ 59. Di sana di awali dengan kalimat “ya aiyuhal ladzina amanu“. Jadi ini adalah ranah URUSAN ORANG BERIMAN. Namanya urusan keimanan, tidak bisa lepas dari hukum Allah dan Rasul.
==
DALIL 2: Dalam Surat An Nisaa’ 59 itu kita diperintah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baru kemudian taat kepada Ulil Amri. Dari ayat ini SUDAH PASTI taat kepada Ulil Amri itu TIDAK BOLEH keluar dari taat kepada Allah & Rasul. SEBAB kalau si Ulil Amri tidak taat kepada Allah dan Rasul (melaksanakan Syariat Islam), maka makna ayat itu jadi rancu. Maknanya: “Taatlah kalian kepada Ulil Amri, meskipun dia tidak taat kepada Allah dan Rasul.” Selain rancu. Ia juga mengajak kita mendahulukan taat kepada penguasa melebihi taat kepada Allah dan Rasul. Itu masalah AKIDAH besar.
==
DALIL 3: Surat An Nisaa’ 59 itu ada lanjutannya sebagai berikut “Dan jika kalian berselisih dlm satu perkara, kembalikanlah kepada (hukum) Allah dan Rasul-Nya, yaitu jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir; yang demikian itu lebih baik dan bermanfaat akibatnya.” JADI pemutus perselisihan kita adalah hukum Allah dan Rasul, bukan hukum Ulil Amri. Itu kalau kita serius BERIMAN.
==
DALIL 4: Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat di atas, maka akan kita temukan kisah unik di zaman Nabi Saw. Waktu itu beliau mengutus satu grup sariyah (patroli bersenjata). Suatu saat mereka bertemu gua yang ada api di dalamnya. Si komandan memerintahkan pasukan masuk ke dalam gua. Tapi mereka tidak mau. Setelah sampai di Madinah mereka cerita kejadian itu. Kata Nabi, kalau mereka turuti perintah itu, mereka akan terbakar dalam api sampai Hari Kiamat. Maksudnya, itu dianggap bunuh diri yang balasannya siksa abadi. Lalu Nabi Saw mengatakan: “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (ketaatan itu hanya dalam perkara ma’ruf saja). PERHATIKAN: Komandan itu ditunjuk Nabi; mereka dalam Jihad Fi Sabilillah; di atas sistem Islam; bahkan Nabi Saw sendiri sebagai imam negara. Tetapi tetap saja, PERINTAH BATHIL tidak boleh dituruti. Ingat, kasus ini sangat penting!!!
==
DALIL 5: Para ulama menyebut sebuah kaidah penting, diambil dari hadits Nabi Saw. Kaidahnya: “Laa tha’ata li makhluqin li ma’shiyatil khaliq” (tidak ada ketaatan kepada makhluk, dalam rangka maksiat kepada Allah). Coba tanyakan para ulama, pasti mereka kenal kaidah ini.
==
DALIL 6: Seandainya syarat menjadi Ulil Amri hanyalah beragama Islam, maka Abdullah bin Ubay layak menjadi Ulil Amri di Madinah, sebagaimana Abu Sufyan bin Harb -setelah masuk Islam- layak menjadi Ulil Amri di Makkah; karena mereka berdua beragama Islam dan pemimpin kaumnya. Tapi faktanya, mereka tidak pernah menjadi Ulil Amri.
==
DALIL 7: Para Khulafaur Rasyidin Ra adalah hujjah yang sangat kuat. Mereka terpilih sebagai pemimpin Ummat bukan hanya karena dirinya Muslim; tetapi mereka dibaiat untuk melaksanakan Syariat, menjalankan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam pidatonya, Khalifah Abu Bakar dan Umar meminta diluruskan, jika salah dalam memimpin. Andai syarat menjadi Ulil Amri hanya identitas Muslim, maka kaum Badui di pedalaman padang pasir, juga berhak menjadi Khalifah.
==
Hadits-hadits Nabi Saw seputar jangan mencaci penguasa, jangan ghibah, jangan menghina di depan umum, kalau menasehati tertutup, dll. semua itu MASUKNYA ke Ulil Amri yang mengajak taat kepada Allah dan Rasul; bukan pemimpin sekuler, anti Islam, anti Syariat, dll. Jangan salah meletakkan.
==
Apakah dengan demikian, kaum Muslimin harus MEMBERONTAK pada penguasa sekuler/anti Islam? Ya solusinya TIDAK MESTI berontak. Anda kan dianugerahi akal sehat untuk berpikir cara terbaiknya. Gunakan akal itu, jangan “disimpan di kulkas”. Bila ada cara yang lebih efektif, hemat, minim kerugian, pakailah itu! Di sini kita bisa berdakwah, memperbaiki Ummat, amar makruf nahi munkar, dan lainnya.
==
Jika saat ini tidak ada pemimpin yang mengajak taat kepada Allah dan Rasul, berarti kita tidak punya Ulil Amri dong? Ya iya. Itu sih yess. Tapi tidak mengapa. Para Shahabat yang hijrah ke Ethiopia bertahun-tahun hidup di sana tanpa Ulil Amri. Begitu juga Shahabat yang hidup di Makkah, sebelum Makkah jatuh ke tangan Islam, juga tidak bernaung di bawah Ulil Amri. Para dai atau muballigh yang berdakwah ke negeri-negeri non Islam, banyak wafat di negeri tersebut, padahal tidak ada pemimpin Islami di dalamnya. Inilah maksud ayat: “Laa yukallifullahu nafsan illa wus’aha” (tidaklah Allah membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya). Al Baqarah 286.
==
Apakah pemahaman seperti ini milik kaum Haraki (pergerakan)? Bukan. Ini paham Syariat. Kalau ada perselisihan, ukurlah dengan Syariat. Bukan dikotomi “Haraki or not Haraki”. Cara berpikir seperti itu tidak sesuai Syariat, bahkan merupakan bid’ah yang diada-adakan. Imam Malik ketika ditanya sesuatu, beliau tak pernah menjawab dengan logika “Haraki atau non Haraki”. Itu corak berpikir bid’ah.
==
Bukankah menentang penguasa itu sama dengan Khawarij? Itu perkataan dusta. Ummat harus paham, bahwa Khawarij itu MELAWAN PEMIMPIN ISLAMI yang sah, seperti mereka dulu mereka menentang Khalifah Ali Ra. Lha kita ini justru PRO PEMIMPIN ISLAMI. Kok bisa dituduh Khawarij? Justru para penuduh itulah Khawarij, karena mereka selalu menentang, melawan, dan menghancurkan usaha-usaha membangun Kepemimpinan Islami.
==
Demikian, semoga artikel sederhana ini bermanfaat. Semoga Allah Ta’ala memberi petunjuk dan rahmat kepada kita semua. Amin.

(BlueHeart).

Iklan

HIDUP TANPA ULIL AMRI

Oktober 22, 2014

Bismillah. Ulil Amri adalah seorang pemimpin Muslim yang menggantikan posisi Nabi SAW unt memimpin Ummat. Singkat kata, dia seorang Khalifah. Jadi urusan ini TIDAK KELUAR dari lingkup Syariat Islam.

***) Dalil sangat kuat bahwa urusan kepemimpinan ini tidak boleh keluar dari Syariat, adalah adanya ayat-ayat Al Qur’an yang MELARANG KITA MENJADIKAN ORG KAFIR SBG PEMIMPIN.

Antara lain: “Ya aiyuhalladzina amanu laa tat-takhidzul kafirina auliyaa’a min dunil mukminin! Aturiduna an taj’alu lillah ‘alaikum sulthonan mubinan.

(Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang beriman! Apakah kalian hendak maemberi alasan bagi Allah untuk -menyiksa/menghukum- kalian?). Surat An Nisaa’: 144.

Ayat ini benar-benar melarang KELUARNYA urusan kepemimpinan dari tangan orang Mukmin (pro Syariat). Di sana ada kata kunci “auliyaa’a min dunil mukminin” (pemimpin-pemimpin selain orang Mukmin).

Jelas tegas, tanpa basa basi. Kepemimpinan harus dalam DAIRAH IMAN (lingkup keimanan). Dalam ayat selanjutnya dijelaskan sifat tercela orang munafik dan sifat mulia orang Mukmin. Bukankah banyak yang ngaku Islam (Muslim KTP), padahal hatinya anti Syariat?

***) Dalil lain yang sangat kuat, tak terbantahkan; hingga pendapat ulama-ulama besar yang menyelisihinya, baik ulama Salaf maupun Khalaf, rontok semua. Semua qaul ulama yang berbeda dg dalil ini, dianggap BATHIL.

Dalil apakah itu? YAITU perbuatan Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin Ra, dengan menjadi pemimpin Islam di bawah naungan Syariat Islam. Nah, dalil perbuatan Kenabian ini tidak bisa dibantah oleh TAFSIRAN apapun.

Andai pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lain berbeda dengan ini (perbuatan Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin Ra); maka pendapat mereka dianggap bathil, tanpa keraguan!

***) Dalil Ushul Fiqih, bahwa tujuan pelaksanaan Syariat adalah untuk: melindungi agama, jiwa, harta, akal, keturunan kaum Muslimin. Kalau suatu kepemimpinan tidak punya MISSI demikian, ia tidak dianggap bagian dari urusan Islam. Apalagi mau disebut Ulil Amri?

*) Bagaimana kalau kepemimpinan itu jatuh ke tangan SELAIN ORANG-ORANG MUKMIN? Ya itu musibah namanya, bahkan musibah berat. Karena Allah mengancam, kalau ada pemimpin kafir (bukan Mukmin), kita seperti memberi alasan kepada-Nya untuk menyiksa hidup kita.

Maka itu jangan heran, kalau selama hidup di bawah pemimpin sekuler, Islamphobia, anti Syariat; hidup kita susah melulu, miskin, pecah-belah, tidak berwibawa. Itu sesuai ancaman Allah.

*) Mungkinkah kita hidup tanpa Ulil Amri? Mungkin. Karena Nabi Saw dan Sahabat Ra pernah 13 tahun hidup tanpa Ulil Amri di Makkah. Itu jadi dalil bhw bisa saja suatu masa terjadi KEKOSONGAN Ulil Amri.

Seperti kondisi di sini, selagi belum ada kepemimpinan Mukmin, ya selama itu -secara Syariat- belum ada Ulil Amri. Sampai kapan? Ya Allah Maha Tahu sampai kapan.

*) Lalu orang bertanya: “Apakah berarti Anda menyuruh memberontak kepada penguasa? Apa Anda akan kudeta? Apa Anda akan memerangi pemerintah sekuler?”

JAWAB kami: Tidak mesti dipahami begitu. Masalah terbesar adalah menjelaskan perkara ini sesuai Syariat. Adapun untuk melaksanakan kepemimpinan Islam, kita tempuh cara-cara yg memungkinkan. Misalnya, mendakwahkan keutamaan Syariat, memperbaiki Umat, melaksanakan Siyasah Islami, menasehati penguasa, dll.

Jadi jangan ada “piktor” (pikiran kotor) dan “jisad” (jiwa hasad). Seolah kalau orang berbeda dg rezim sekuler, selalu dituduh mau berontak, doyan kudeta, kaum revolusioner. Memang gak ada ide lain, selain “piktor” ye?

*) Kita tidak boleh mengklaim HALAL-HARAM, kecuali dg timbangan Syariat. Daging sembelihan, kalau tidak sesuai Syariat, kita tolak. Itu masalah makanan. Apalagi urusan KEPEMIMPINAN? Masak kita klaim sesuatu yang jahiliyah sebagai Islami? Tidak mungkin.

Demikian, semoga manfaat. Amin. Terimakasih.


APAKAH MR. PRESIDENT ITU ULIL AMRI ?

Oktober 22, 2014

Bismillah. Kami ambil pemahaman paling umum, bahwa Ulil Amri (Wulatul Amri) adalah pemimpin yg mengurus kehidupan kaum Muslimin; sedangkan dia beragama Islam.

Kami akan lakukan pengujian sederhana, untuk membuktikan apakah seorang pemimpin layak disebut Ulil Amri kita atau tidak.

Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tester di bawah:

*) Apakah sang pemimpin selalu sibuk mencari masjid setiap hari? Karena shalat jamaah hukumnya dikerjakan stiap hari.

*) Apakah setiap hari sang pemimpin bertanya: Bagaimana keadaan Ummat Islam di sana-sini? Kalau dia cuek, berarti memang tidak peduli dg urusan Ummat.

*) Kalau ada masalah-masalah, ke mana dia cari solusi? Ke masjid, ke Al Qur’an, ke ulama, ke Allah (lewat doa), atau ke saudara Muslim? Kalau tidak satu pun ke sana, berarti dia bukan bagian dari pemimpin Umat.

*) Tatkala terjadi sengketa, hukum apa yang paling dia utamakan? Hukum Allah, atau selain-nya?

*) Masalah apa yang paling membuatnya sibuk? Masalah keselamatan Umat (dunia-akhirat) atau urusan materi?

*) Bisakah kita jadikan pemimpin itu imam shalat kita?

*) Bisakah dia berkhutbah Jumat atau khutbah Id?

*) Bisakah dia menjawab masalah-masalah fikih yg ditanyakan Umat?

*) Apakah dia mengutamakan ekonomi Syariat daripada ekonomi liberal kapitalistik?

*) Beranikah dia membela Umat dg senjata dan kekuatan?

*) Dan lain-lain pertanyaan semisal.

Kalau hasil jawaban dari semua di atas, kebanyakan NEGATIF. Berarti TIDAK ADA sifat Ulil Amri pada yang bersangkutan. Kalau seorang pemimpin lepas dari sifat-sifat tersebut: Atas alasan apa kita menyebutnya Ulil Amri? Toh dia mendedikasikan kepemimpinannya bukan untuk Islam dan Ummat. Apa yang semacam itu akan diberi label Syariat, sebagai Ulil Amri?

Hendaklah orang-orang yang berilmu menjelaskan masalah ini dengan terbuka, jelas, tanpa menyembunyikan kebenaran. Janganlah mendustai Umat dengan perkara-perkara yang serius di dunia dan akhirat.

Semoga goresan kecil ini bermanfaat. Amin.


MENGKRITIK PEMIMPIN NEGARA

Oktober 22, 2014

*) Sebelum Pilpres banyak penuntut ilmu mengkritik -kasarnya menjelek-jelekkan- calon pemimpin tertentu. Katanya, banyak mafsadat, madharat, sudah maklum keadaannya.

*) Tapi setelah pemimpin “ahlul mafsadat” itu terpilih, seketika berubah hukum baginya: Tidak boleh dikritik, tidak boleh dicela di depan umum, harus didoakan, harus sabar, dinasehati diam-diam. “Kalau dia mau nurut, itulah yang kita inginkan. Kalau dia keras kepala, setidaknya Anda sudah menyampaikan.” Begitu kaidah populernya.

*) Ada satu lagi argumen, seperti retorika raja Muslim di masa lalu saat dia dikritik keras oleh seseorang. Raja itu brdalih: “Aku tidak sejahat Fir’aun, sedang Anda tidak sebaik Musa; tapi Musa diperintah untuk menasehati Fir’aun dengan qaulan laiyinan, kata baik-baik.” Bukan kritik, cela, hinaan, dll.

*) Singkat kata, bagaimana hukum mencela, mengkritik, mengejek pemimpin sekuler (non pemimpin Syariat), khususnya “ahlul mafsadah” lewat media-media? Apakah mencela pemimpin begitu termasuk mencela Ulil Amri?

Sedikit berbagi…

*) Ulil Amri adalah pemimpin yang mengurus hajat hidup orang-orang MUSLIM di atas panduan Syariat Islam. Ibaratnya: “Dari Muslim, oleh Muslim, untuk Muslim.” Hal ini perlu DITEGASKAN agar hukum-hukum Syariat tidak diambil keuntungan oleh para politisi sekuler (Islamphobia).

*) KTP Muslim tidak menjamin seseorang otomatis jadi Ulil Amri; karena di zaman Salaf manusia dilihat dengan kaidah KEYAKINAN, UCAPAN, dan PERBUATAN. Bukan dilihat KTP-nya. Di zaman Salaf, tidak ada “kaidah KTP”.

*) Amal Shalat seorang pemimpin TDK JADI UKURAN, jika AKIDAH-nya sudah bermasalah. Dalilnya, di era Imam Ahmad ada pemimpin yg diingkari karena SESAT AKIDAH-nya; meskipun yang bersangkutan tidak meninggalkan shalat. Harus dipahami, sikap Islamphobia adalah termasuk bentuk kesesatan yang nyata, karena bermakna memusuhi Islam.

*) Meskipun seorang pemimpin berakidah lurus, tidak mengandung kesesatan; dia tetap bisa jatuh ke dalam kekafiran; JIKA membela orang kufar untuk memerangi Muslimin, membenci sebagian atau seluruh Syariat Islam, tidak ridha dengan berlakunya Syariat Allah di muka bumi, selalu memusuhi dan menyusahkan orang-orang Mukmin, bercanda melecehkan agama Allah. Dalil minimal: An Maa’idah 51 dan At Taubah 65-66.

*) Kaidah dasar yang harus diketahui seorang Mukmin, adalah BISA MEMBEDAKAN antara pemimpin yang membawa MASLAHAT & yang membawa MADHARAT; bagi kehidupan Islam dan Muslimin. Kalau mereka tidak tahu, hendaklah melihat mayoritas sikap ulama-ulama Islam, tokoh Ummat, lembaga-lembaga Islam yg kredibel. Kalau tidak tahu juga, jangan bicara politik.

*) Jika seorang pemimpin, berdasarkan bukti-bukti kuat, adalah bagian kaum Islamphobia atau Antiislam; apakah harus kita mencela, mengkritik, menghinanya? JAWABNYA: tidak harus! Tapi dilihat mana yang lebih maslahat bagi Islam dan kaum Muslimin. Kalau dengan dikritik dia jadi bengis, menumpahkan darah Umat; hindari kritik terbuka. Kalau dengan dikritik dia SEMAKIN MELUNAK kezhaliman & maksiyatnya, ya lakukan hal itu.

*) Jadi inti dari urusan ini adalah AMAR MAKRUF dan NAHYUL MUNKAR. Kita tunaikan urusan ini kepada siapa saja, baik rakyat atau pemimpin. Karena agama memang jadi NASEHAT bagi siapa saja, atasan dan bawahan. Dalil minimal: Ali Imran 104.

*) Bagaimana dengan argumen raja Muslim yang membawa istilah qaulan laiyinan itu? Jawabnya, argumen itu hanya mengkritik sikap kasar dalam menasehati pemimpin; bukan menghilangkan hak menasehati pemimpin. Menasehati pemimpin dijamin sepenuhnya oleh Kitabullah dan Sunnah.

*) Kalau bisa menasehati secara damai, lembut, santun, lakukanlah. Kalau tidak bisa karena tidak efektif, ya lakukan cara lain yang lebih efektif dan menghasilkan pengaruh nyata.

Demikian, semoga bermanfaat. Amin.


Mengenal Aliran “Mulukiyah”…

Agustus 24, 2013

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Anda pernah dengar ada aliran “Mulukiyah”? Rasanya sangat asing ya. Asalnya dari kata Muluk, artinya raja-raja. Aliran ini masih bagian dari kaum Muslimin, mereka hidup dan berkembang di tengah Umat Islam. Ciri utama sekte ini ialah: mereka membangun keyakinan, sikap, dakwah untuk menjaga kepentingan para raja-raja.

Biasanya seorang Muslim mendedikasikan hidup dan agamanya untuk Allah Ta’ala, sebagai konsekuensi akidah dan ibadah kepada-Nya. Inilah yang sering disebut Mukhlishina lahu ad din (mengikhlaskan agama semata kepada-Nya). Dalam salah satu versi doa iftitah sering dibaca: Innas shalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil ‘alamiin (sesungguhnya shalatku, manasikku, hidupku, matiku, ialah untuk Allah Rabbul ‘alamiin).

Tapi aneh, ada yang mengabdikan hidupnya, ibadahnya, pemikiran, dan amal-amalnya untuk selain Allah, yaitu kepentingan para raja-raja. Ya kita tidak menuduh mereka musyrikin, tapi kita menasehatkan agar mereka berubah, meluruskan akidah, dan memperbaiki diri.

Dalam membangun sikap keagamaannya, sekte Mulukiyah dikenal tidak memiliki prinsip atau manhaj yang jelas. Bagi mereka, apa saja bisa halal, kalau menguntungkan posisi para raja-raja. Dan apa saja bisa haram, kalau merugikan kepentingan raja-raja. Sikap keberagamaan mereka jauh dari istiqamah, tetapi plin plan, menjilat ludah, dan standar ganda.

Musuh terbesar sekte ini adalah gerakan Islam, sebab kaum harakah itu dianggap sebagai pengganggu utama kekuasaan raja-raja monarkhi. Cita-cita gerakan Islam membentuk Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah dianggap sebagai ancaman atas kekuasaan raja-raja monarkhi; maka itu karakter utama aliran ini ialah: memusuhi gerakan Islam lahir batin, sejak awal sampai akhir. Mereka bisa kerjasama dengan Nasrani (Amerika) dan Yahudi (Israel), tapi tidak dengan gerakan Islam.

Ciri-ciri pemahaman kelompok Mulukiyah ini antara lain sebagai berikut…

[1]. Semua orang boleh membentuk organisasi, lembaga, yayasan, perkumpulan, dan seterusnya. Itu semua tidak dituduh hizbiyah dan ahli bid’ah, kecuali untuk gerakan Islam. Gerakan Islam biasa mereka tuduh hizbiyah dan ahli bid’ah.

[2]. Semua pemimpin di negeri Muslim (seperti Indonesia) bisa diangkat sebagai Ulil Amri, sekalipun berasal dari Demokrat, PDIP, Golkar, dan lainnya. Tetapi kalau pemimpin itu berasal dari gerakan Islam, seperti di Mesir dan Palestina, mereka “menunda gelar” Ulil Amri itu.

[3]. Semua jenis pemberontakan dan kudeta, adalah bathil; kecuali kalau kudeta dan pemberontakan kepada pemimpin yang berasal dari gerakan Islam.

[4]. Semua jenis demonstasi adalah salah, munkar, tidak sesuai Salafus Shalih; kecuali demo yang ditujukan untuk menggoyang pemimpin gerakan Islam; itu sah, benar, diperlukan oleh agama.

[5]. Pemimpin diktator beraliran Syiah harus dilawan dengan Jihad; kalau perlu melakukan penggalangan dana membantu Jihad, sambil menangis-nangis. Tetapi kalau pemimpin diktator yang merampas kekuasaan gerakan Islam dan membunuhi para pendukungnya; nah, ini harus didukung, harus direstui, harus didoakan. Contoh, rakyat Mesir diminta “pulang ke rumah” dan merelakan segala kejahatan pemimpin diktator itu.

[6]. Kezhaliman Basyar Assad di Suriah adalah terkutuk, terlaknat, harus dibasmi dari muka bumi. Tapi kezhaliman rezim militer di Mesir, yang tak kalah biadabnya dengan Basyar Assad; itu harus diterima, harus dimaafkan, dinasehati baik-baik, jangan dilawan. Kenapa? Karena yang ditumpas oleh rezim militer itu adalah gerakan Islam yang membahayakan para raja-raja.

[7]. Demokrasi adalah batil, kufur, sesat, musyrik; tetapi hasil kepemimpinan dari demokrasi adalah sah, legal, harus didukung, harus sami’na wa atho’na. Meskipun sarananya dianggap bathil, hasilnya bisa diterima. Shalat Lima Waktu dengan tata-cara Kristiani adalah batil, tidak sah, tertolak. Tapi kalau sudah melakukan “shalat begituan”; pelakunya didoakan, dianggap orang saleh, didekatkan, dimintakan rahmat dan hidayah baginya.

[8]. Semua jenis pemberontakan adakah teroris khawarij; tapi kalau pemberontakan dan makar kepada pemimpin dari gerakan Islam boleh, sah, diberkahi, didoakan ulama “Salafus Saleh”. Kenapa ya? Karena lagi-lagi gerakan Islam dianggap membahayakan posisi raja-raja.

[9]. Perjuangan melawan Yahudi Israel adalah sah, benar, dan bagian dari Jihad Fi Sabilillah. Tetapi kalau pelakunya gerakan Islam semisal Hamas, nanti dulu; harus dilihat dulu orang Hamas itu siapa? Mereka itu biasa pakai jeans, biasa membuka baju, kadang merokok, kadang tidak shalat; wanitanya jilbabnya tidak Syar’i, anak-anak kecilnya masih memakai celana isbal (menutup mata kaki), dan seterusnya.

[10]. Syiah Rafidhah adalah bathil, akidah rusak, menghujat para Shahabat Nabi, dan seterusnya. Tapi kalau Syiah mendukung kudeta militer di Mesir, itu manis sekali…so so sweet. Kalau presiden Syiah (Ahmadinejad) tidak boleh dikudeta, malah harus disambut dengan ramah-tamah dan uluran tangan persahabatan.

Nah, begitulah sekilas ciri-ciri pemahaman kelompok Mulukiyah ini. Lha beragama kok jadi kayak main-main (istihza’). Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Maka bersyukurlah bagi mereka yang TIDAK BERHUTANG BUDI kepada para raja-raja. Karena mereka bisa selamat agama dan Syariatnya, karena bisa mengikhlaskan hati dan jiwa untuk menghamba kepada Allahu Rabbul ‘alamiin.

Rabb kita itu Allah Al A’la, bukan raja-raja di mana saja. Kita tak butuh bantuan dan derma mereka; jika untuk itu agama kita dipenjara; iman kita disandera; akal kita dikendalikan seperti budak-budak tak merdeka.

Allahumma inna nas’alukal huda wat tuqa wa ‘afaf wal ghina (ya Allah, kami meminta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, rasa kehormatan, dan rasa kecukupan). Amin Allahumma amin.

(Abine Syakir).


Ulil Amri dan Ketaatan Politik Ummat

September 3, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Bulan Syawwal sering dimaknai sebagai bulan “peningkatan”, khususnya peningkatan taqwa kita setelah sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadhan. Syawwal memiliki korelasi kuat dengan tujuan ibadah shaum itu sendiri, “La’allakum tattaquun“.

Demi membuka lembar-lembar bulan Syawwal dan seterusnya dengan nilai-nilai PENAMBAHAN, berikut saya tulis sebuah topik menarik tentang kaitan antara Syariat Islam, Ulil Amri, dan kepatuhan politik Ummat terhadap lembaga Ulil Amri itu sendiri. Dan hal ini tidak lepas dari perselisihan yang terjadi di antara kita seputar penentuan momen Idul Fithri 1432 H.

Dalam konteks kehidupan di Indonesia, muncul pertanyaan serius: “Mana yang lebih tepat dilakukan oleh kaum Muslimin Indonesia, apakah mentaati penetapan momen 1 Syawwal menurut Pemerintah, atau memilih yang diyakini lebih benar daripada penetapan itu?”

Harmoni di Bawah Naungan Syariat Ar Rahmaan.

Pertanyaan ini kemudian melebar menjadi: “Apakah Pemerintah seperti yang berlaku di Indonesia ini layak disebut Ulil Amri, seperti yang diajarkan oleh Al Qur’an dan As Sunnah?”

Sebenarnya sikap politik ini bagi saya pribadi bukan sesuatu yang baru. Dalam banyak kesempatan sudah saya jelaskan sikap politik itu. Minimal, sikap politik saya pribadi. Tetapi tidak mengapa diulang disini, sekalian diberi penjelasan lain, agar semakin jelas di mata Ummat. Insya Allah.

Konstruksi politik Islami setidaknya dibangun di atas 3 landasan utama:

PERTAMA, kaum Muslimin diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, dan kepada Ulil Amri di antara kaum Muslimin. (Surat An Nisaa’: 59). Para ahli tafsir menjelaskan, makna Ulil Amri itu bisa dua macam: Pemimpin Ummat Islam dalam mengurusi kehidupan, atau para ulama yang membimbing dengan ilmu Syariat.

KEDUA, kewajiban kaum Muslimin untuk selalu menetapi Al Jamaah, dan tidak keluar dari ketaatan kepada Ulil Amri. Bila keluar dari ketaatan itu, mereka bisa mendapat kematian seperti mati jahiliyyah. Sebagian ulama hadits menjelaskan, seperti mati jahiliyyah maksudnya mati tanpa tanggung-jawab pemimpin atau kesaksian darinya seperti layaknya kematian orang kafir.

KETIGA, apabila terjadi perselisihan pendapat, dalam segala persoalan apapun, kembalinya ialah kepada Allah (hukum Al Qur’an) dan Rasul-Nya (hukum Rasul-Nya). Dalilnya, masih Surat An Nisaa’ ayat 59. Bahkan dalil ini masih kelanjutan dari dalil ‘athiullah wa ‘athiurrasula wa ulil amri minkum di atas.

Konsep politik Islam tak akan jauh dari ketiga prinsip ini, meskipun diungkapkan dengan bahasa/kalimat berbeda-beda. Ketiga prinsip di atas menjadi alas bagi tegaknya peradaban Islam di bidang siyasah (politik).

Pertanyaan yang kerap muncul: “Bagaimana dengan keadaan pemerintahan-pemerintahan yang berdiri di negeri-negeri Muslim? Mereka tidak menegakkan Syariat Islam, atau menegakkan sebagiannya dan melarang sebagian lainnya; apakah mereka bisa diklaim sebagai Ulil Amri?”

Di kalangan para penuntut ilmu, masalah seperti ini menjadi perdebatan pelik. Satu pendapat, menerima setiap penguasa sebagai Ulil Amri, bagaimanapun cara mereka mendapatkan kekuasaan. Salah satu contoh, ialah pendapat seorang ustadz sebagai berikut: Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri? Pendapat lain, tak mengakui bahwa pemerintah sekuler seperti di Indonesia termasuk Ulil Amri (atau Wulatul Amri). Alasannya, Ulil Amri itu adalah pengurus urusan Ummat dalam hal-hal yang selaras dengan Syariat Islam.

Kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyyah dari kehidupan dan perjuangan Nabi Saw, insya Allah kita akan mendapat bekal yang cukup untuk memahami segala musykilah (keruwetan) persoalan ini. Hanya saja masalahnya, sanggup kah kita menghadapi Sirah Nabawiyyah itu dengan hati lapang dada? Kalau tak sanggup, nah disana masalah utamanya.

Disini akan coba kita runut beberapa isu penting seputar politik Islami, dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw sesuai lembaran-lembaran sirah kehidupan beliau dan para Shahabat Ra. Untuk memudahkan, disini akan dijelaskan dengan beberapa poin pertanyaan.

1. Apakah Rasulullah Saw tunduk kepada hukum jahiliyyah (non Islami)?

Jawabnya, TIDAK sama sekali. Rasulullah tidak tunduk kepada hukum non Islami apapun. Ketika berdakwah di Makkah selama 13 tahun, Rasulullah dipaksa untuk taat dengan hukum-hukum kaum musyrikin Quraisy. Namun Rasulullah tidak melakukannya. Puncaknya, beliau memilih hijrah ke Madinah daripada tunduk kepada hukum non Syariat Islami.

Ketika di Madinah pun, kaum Yahudi telah memiliki posisi politik kuat, dan mereka memiliki hukum-hukum yang berlaku atas kaumnya. Disana pun Rasulullah tidak tunduk kepada hukum Yahudi. Beliau hanya menjalin kerjasama damai dengan Yahudi yang kita kenal sebagai Piagam Madinah itu. Pernah terjadi, Umar bin Khattab Ra suatu saat membawa kitab Taurat dan ingin mengambil kebaikan-kebaikan darinya. Rasulullah mengingkari perbuatan Umar Ra itu, dan beliau bersumpah; jangankan hanya Umar, andai Nabi Musa As sendiri masih hidup, beliau harus tunduk kepada hukum Nabi Saw.

Lihatlah dengan jelas; saat masih dakwah maupun sudah berkuasa, Nabi Saw tak pernah mau tunduk kepada hukum non Islami.

2. Apakah wajib menegakkan hukum Islam bagi Ummat Islam dalam kehidupannya?

Jawabnya, YA! Wajib bagi kaum Muslimin menegakkan hukum Islam dalam kehidupannya, apabila mereka sanggup mewujudkan hal itu. Bila tak sanggup, mereka wajib mengusahakan hal itu, sekuat kemampuannya. Dalilnya adalah ayat Allah, “Fattaqullaha mastatha’tum” (taqwalah kalian kepada Allah sekuat kesanggupanmu).

Nabi Saw ketika mendapat kekuasaan di Madinah, beliau mulai menerapkan Syariat Islam secara bertahap sampai sempurna. Ketika beliau menaklukkan Kota Makkah, beliau seketika itu langsung menerapkan Syariat Islam di Makkah. Bentuknya berupa membersihkan area Ka’bah dan Kota Makkah dari segala berhala dan simbol-simbol kemusyrikan. Juga ketika itu beliau meminta bai’at dari penduduk Makkah, termasuk kaum wanitanya. Beliau menetapkan hukuman mati atas tokoh-tokoh penghina Islam di Makkah, dll. Ini adalah bukti sikap Nabi Saw dalam menegakkan Syariat Islam.

Sikap Nabi Saw itu lalu diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin Ra. Mereka menerapkan Islam di Jazirah Arab, Mesir, Persia, Syam, dll. yang telah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Dimana kekuasaan Islam tegak, disana otomatis Syariat Islam berdiri.

Dalam kondisi kaum Muslim tidak memiliki wilayah kedaulatan Islam, maka berlaku hukum USAHA/PERJUANGAN dalam rangka menegakkan Syariat Islam atau hukum Islam. Hal itu seperti yang dilakukan Nabi Saw saat masih di Makkah.

3. Sejauhmana batasan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan ini?

Secara hakiki, hukum Islam bersifat komprehensif (menyeluruh), dan kewajiban Ummat terhadap Syariat ialah masuk secara menyeluruh, seperti dalam dalil Al Qur’an: “Ud-khulu fis silmi kaaffah” (masuklah ke dalam agama ini secara menyeluruh). Nabi Saw melaksanakan Syariat Islam di Madinah secara tadarruj (bertahap) sampai ia sempurna, dengan ditandai turunnya Surat Al Maa’idah ayat 3, saat terjadi Haji Wada’. Itulah ayat yang menetapkan telah sempurnanya Syariat Islam, telah lengkap, dan diridhai Allah.

Shalat adalah unsur penting dalam Syariat Islam, tetapi ia bukan satu-satunya urusan dalam Syariat ini. Di Madinah atau di Makkah (setelah takluk ke tangan Islam), Nabi Saw tidak mencukupkan Syariat Islam semata-mata hanya dengan batasan Shalat. Justru saat turun ayat Al Maa’idah ayat 3, itu terjadi saat Nabi Saw sedang melaksanakan Haji Wada’. Bukan saat beliau lagi Shalat.

Bahkan Shalat adalah satu dari 5 unsur Rukun Islam. Seseorang menjalankan Shalat, tetapi hatinya menolak Rukun Islam yang lain: hukumnya kufur. Seperti ketika Khalifah Abu Bakar Ra memerangi orang-orang Muslim yang tak mau membayar Zakat Maal karena berkeyakinan bahwa hukum zakat itu hanya berlaku di jaman Nabi Saw saja. Mereka disebut murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam; meskipun masih bersyahadat, masih menjalankan shalat, atau amal-amal lain.

4. Apakah semua jenis kekuasaan politik dan para penguasanya, dimana Ummat Islam hidup di bawah kekuasaan mereka, semua itu bisa diklaim sebagai Ulil Amri yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya?

Ini adalah pendapat yang sangat berbahaya bagi keyakinan seorang Muslim, berbahaya bagi nasib kaum Muslimin, dan berbahaya bagi masa depan Islam itu sendiri. Siapapun yang berpendapat demikian secara sadar dan tahu ilmu; dia akan berhadapan dengan hisab Allah Ta’ala yang sangat sulit dan kesaksian Rasulullah Saw yang akan mendustakan pendapatnya.

Dinamakan Islam, karena agama ini telah menggantikan segala bentuk agama, ajaran, paham, peradaban jahiliyyah (non Islami). Maka itu dalam 3 ayat Al Qur’an disebutkan ayat luar biasa: “Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahi ‘alad dini kullih” (Dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas segala agama).

Ketika ditanda-tangani perjanjian Hudaibiyyah dengan musyrikin Makkah; Nabi Saw mengirim delegasi untuk menyampaikan surat dakwah ke Kaisar Hiraklius Romawi, Kisra Persia, Muqauqis di Syam, Raja Najasyi di Habasyah, Penguasa Mesir, Raja Oman, Bahrain, dll. Mereka dikirimi surat ajakan masuk Islam, agar mereka selamat dan rakyatnya selamat pula. Dalam setiap surat itu selalu dimulai dengan ucapan salam: “As salamu ‘ala man tabi’al huda” (keselamatan atas orang-orang yang mengikuti ajaran Islam). Nabi Saw tidak mengakui mereka sebagai Muslim, sehingga harus diberi salam seperti layaknya salam kepada sesama Muslim.

Andai semua penguasa politik itu merupakan Ulil Amri, tentu Rasulullah Saw tak akan menulis surat dakwah dan mengajak mereka masuk Islam. Sebelum wafat pun, Rasulullah sedang mempersiapkan pasukan perang untuk menghadapi pasukan Romawi di Syam, dipimpin Usamah bin Zaid Ra. Hanya pasukan itu belum menunaikan tugas, beliau sudah wafat.

(Dalam peristiwa pengangkatan Usamah bin Zaid Ra itu sangat tampak, betapa bijak Rasulullah Saw. Beliau pernah menegur keras Usamah ketika dia membunuh seseorang yang telah mengatakan “laa ilaha illa Allah”. Akibat teguran itu, Usamah merasa sangat trauma. Demi mengangkat kembali moral Usamah, agar dirinya bangkit dari rasa penyesalan besar. Nabi Saw menunjuk Usamah memimpin perang menghadapi ancaman Romawi. Padahal usia Usamah ketika itu baru 18 tahun. Kalau di era kita, baru usia anak SMA. Padahal saat itu masih banyak para Shahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ‘Ali, Khalid, Abdurrahman ‘Auf, Abu Dzar, Zubair, Thalhah, Saad bin Abi Waqash dll. Radhiyallahu ‘anhum. Inilah salah satu cara tarbiyah Rasulullah Saw. Beliau sangat peka hatinya. Salam dan shalawat -daiman abadan- untuk beliau atas segala teladan dan kemuliaan hidupnya).

5. Mungkinkah ada masanya kaum Muslimin hidup tanpa memiliki Ulil Amri? Adakah kenyataan seperti itu?

Jawabnya, ADA. Saat berdakwah di Makkah, Rasulullah Saw dan para Shahabat Ra tidak memiliki Ulil Amri. Begitu pula, saat para Shahabat Ra di bawah pimpinan Ja’far bin Abdul Muthalib Ra hijrah ke Habasyah (kekuasaan Raja Najasyi), disana mereka juga hidup tidak di bawah Ulil Amri. Sebab para Shahabat disana mencari suaka politik dan tidak tunduk hukum kaum Nashrani di Habasyah (Ethiopia).

13 tahun di Makkah, Nabi Saw tidak berada di bawah Ulil Amri. Bahkan sekalipun beliau dilindungi Bani Hasyim, beliau tetap tak mengakui mereka sebagai Ulil Amri.

6. Bagaimana hukumnya sebuah kepemimpinan/pemerintahan yang tidak memutuskan hukum seputar darah kaum Muslimin, harta mereka, agama mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka, kaum wanita mereka, anak-keturunan mereka, dll. berdasarkan hukum Syariat Islam; tetapi pemimpin negeri itu masih menampakkan diri melakukan Shalat? 

Tujuan diturunkan hukum Allah ke muka bumi, karena Allah hendak menghukumi urusan kehidupan manusia dengan hukum-Nya; terutama dalam urusan darah, akidah, harta benda, jiwa, kehormatan, keturunan, akal manusia, dll. Kalau bukan karena ini, untuk apa lagi Allah menurunkan agama-Nya?

Dalam Surat Al Maa’idah ayat 48 disebutkan, artinya:

“Dan Kami telah menurunkan kepadamu -wahai Muhammad Saw- Al Qur’an secara haq, membenarkan Al Kitab yang ada di sisinya dan menjadi penguji atasnya; maka putuskan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah itu; dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (sehingga berpaling) dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Dan bagi setiap kalian (setiap Ummat) telah Kami jadikan Syariat dan Minhaj tertentu.”

Rasulullah Saw pernah marah besar kepada Usamah bin Zaid Ra ketika dia membunuh seseorang yang telah mengucap “laa ilaha illa Allah”. Beliau juga marah besar ketika ada seorang Shahabat yang terkena batu di kepalanya, lalu ada yang memerintahkan agar Shahabat itu tetap menyempurnakan wudhu, sehingga dirinya akhirnya meninggal. Nabi Saw pernah marah ketika melihat seorang Shahabat terlihat memakai cincin emas di jarinya. Dan lain-lain contoh. Di semua ini menjelaskan bagaimana cara Nabi Saw dalam menjaga jiwa manusia, darah manusia, agama manusia, berdasarkan Syariat Islam. Bukan berdasarkan Syariat non Islam.

Kepemimpin/regim politik yang tidak berdasarkan Syariat Islam, ya jelas tidak boleh diklaim sebagai Pemerintahan/Kekuasaan Islami. Otomatis segala atribut kepemimpinan Islam tidak berlaku atasnya, termasuk sebutan Ulil Amri. Dalilnya, ya cara Nabi Saw dalam menjalankan sistem pemerintahan/kekuasaan berdasarkan Syariat Islam itu sendiri.

Di Madinah, ada tokoh politik dan termasuk pemimpin kaum Arab Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay. Ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay hampir saja dikukuhkan sebagai raja di Madinah. Secara zhahir dia Muslim dan mentaati ajaran Islam, termasuk menjalankan Shalat. Tetapi para Shahabat Ra tahu bahwa dia adalah pemimpin kaum munafiqin. Tidak sedikit masalah-masalah sosial muncul karena hasutan Abdullah bin Ubay ini, misalnya fitnah terhadap diri Aisyah binti Abi Bakar Ra, mundurnya orang-orang Madinah dari perang Uhud, tersebarnya isu-isu meresahkan di barisan Jihad, dll. Sebagian Shahabat, terutama Umar bin Khattab Ra meminta ijin kepada Nabi Saw untuk menamatkan riwayat Abdullah bin Ubay ini, tapi dilarang oleh Nabi Saw.

Andaikan kepemimpinan Islami cukup diwakili oleh perbuatan seorang pemimpin dengan mengerjakan Shalat; tentu Nabi Saw akan tunduk kepada kepemimpinan atau hukum Abdullah bin Ubay. Toh, dia pemimpin politik, dan secara zhahir menampakkan diri melaksanakan Shalat. Begitu juga, andaikan Daulah Islam cukup diwakili dengan perbuatan seorang pemimpin dalam melaksanakan Shalat, maka Sa’ad bin Muadz Ra serta tokoh-tokoh Anshar lain, mereka lebih berhak atas Khilafah daripada para Shahabat Muhajirin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Radhiyallahu ‘Anhum. Tokoh-tokoh Anshar itu jelas melaksanakan Shalat, sangat beriman, ilmunya kokoh, dan Jihad-nya tak diragukan lagi.

Memang ada hadits yang menjelaskan tentang larangan memberontak kepada pemimpin yang masih melaksanakan Shalat, meskipun dirinya berbuat zhalim. Namun pemahamannya, pemimpin seperti itu berdiri di atas hukum Islam dan tidak mengganti hukum Islam dengan hukum-hukum jahiliyyah. Buktinya, adalah kepemimpinan Dinasti Umayyah, Dinasti Abbassiyyah, Dinasti Umayyah Andalusia, Dinasti Saljuk, Dinasti Mamalik, Dinasti Turki Utsmani, dll. Meskipun di antara mereka ada raja-raja yang zhalim, kejam, dan saling berebut kekuasaan; tetapi mereka sepakat RUJUK dan MELESTARIKAN Syariat Islam. Ini adalah bukti dari pengamalan sistem politik selama ribuan tahun dalam sejarah Islam. Justru, pemimpin-pemimpin sekuler yang mengganti hukum Islam, meskipun dirinya masih kelihatan melaksanakan Shalat; semua itu baru muncul di abad ke-20 M saja.

Kalau kita mengakui bahwa regim politik non Islami diakui sebagai regim politik Islami, diakui sebagai Daulah Islamiyyah, diakui sebagai Ulil Amri seperti yang diajarkan Kitabullah dan As Sunnah, maka konsekuensinya: Kita telah berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya, kita telah membohongi Ummat, dan kita telah menuduh sistem kekuasaan yang berlaku di masa Rasulullah SAMA SAJA dengan sistem di mata kekuasaan non Islami. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dhalal wal fasad.

7. Bagaimana hukum kaum Muslimin yang hidup di bawah sistem non Islami, seperti sistem sekuler, nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, paganisme (kemusyrikan), Nashrani, Yahudi, kesukuan, dll. yang tidak menerapkan hukum Islam? Bolehkah mereka tinggal disana?

Tergantung kepentingannya. Kalau dia tinggal dalam rangka dakwah dan memperjuangkan hukum Allah, hal itu benar; dalilnya ialah perjuangan Rasulullah Saw selama 13 tahun di Makkah. Beliau tetap bertahan di Makkah, sampai Allah memerintahkannya hijrah ke Madinah.

Kalau dia tinggal di bawah kekuasaan non Muslim, dalam rangka mencari suaka politik, dan mereka mendapat perlindungan politik di tempat itu; maka hal demikian diperbolehkan. Dalilnya, adalah hijrahnya para Shahabat Ra ke Habasyah (Ethiopia). Padahal hukum yang berlaku disana hukum Raja Najasyi dan kaum Nashrani.

Kalau dia tinggal di bawah kekuasaan non Islami, karena tidak ada negeri lain yang Islami; atau ada negeri lain, sedangkan mereka tak mampu/tak tahu arah jalan menuju negeri itu; maka kesalahan mereka dimaafkan. Baca Surat An Nisaa’ ayat 98-99.

Kalau dia tinggal di suatu negeri non Islami, dalam waktu tertentu, dalam rangka bisnis atau keperluan tertentu yang dibutuhkan; bersifat tidak menetap dan akan kembali ke negeri asalnya yang Islami; hal itu juga diperbolehkan. Seperti ada urusan safar, berdagang, berobat, mencari ilmu yang dibutuhkan, berdakwah menyebarkan Islam, menjalankan missi politik Islami, dll. Dalilnya, para Shahabat Ra di masa Nabi Saw juga berniaga ke negeri lain yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan di dalamnya.

Tetapi bersikap lapang dada, tenteram hati, ridha, mencintai, suatu negeri di bawah kekuasaan non Islami, semata-mata karena negeri itu adalah negeri nenek-moyangnya; tanpa ada upaya perbaikan atau dakwah Islam; tanpa ada niat berhijrah ke negeri Islami, jika negeri seperti itu ada; maka sikap demikian tidak diperbolehkan. Itu sama seperti para Shahabat yang enggan berhijrah ke Madinah, memilih tetap tinggal di Makkah, padahal mereka mampu hijrah ke Madinah. Ini dilarang seperti dalam Surat An Nisaa’ ayat 97.

8. Bagaimana dengan pendapat, bahwa kaum Muslimin tidak boleh memberontak kepemimpinan politik, selama pemimpinnya masih shalat? Bahkan memerintahkan taat kepada pemimpin seperti itu, tidak boleh ghibah, tidak boleh mencela di depan umum, dll.?

Sekali lagi kita ingatkan. Shalat adalah Syariat besar dalam Islam, tetapi ia bukan satu-satunya Syariat Islam. Bahkan hakikatnya, Shalat adalah satu di antara 5 unsur Rukun Islam. Seseorang ikhlas menjalankan shalat, tetapi menolak hukum Syahadat, Zakat, Shaum Ramadhan, Haji; maka dia dianggap kufur. Ingat hukum Khalifah Abu Bakar Ra yang memvonis kufur orang-orang yang menolak hukum Zakat Maal di masanya. Lalu ada ulama yang mengatakan, siapapun yang menolak salah satu bagian Syariat Islam, karena tidak cocok dengan hawa nafsu atau akalnya; ia bisa disebut kufur juga.

Masalah utamanya itu bukan soal boleh atau tidaknya memberontak. Tetapi bagaimana keyakinan kaum Muslimin itu sendiri? Bagaimana mereka bisa menganggap suatu kepemimpinan disebut Ulil Amri, ketika mereka: “Menghalalkan agama lain selain Islam, menghalalkan kemusyrikan dan melindungi situs/ritual kemusyrikan, menghalalkan ribawi dan menjadikan ia soko guru perekonomian, menghalalkan seks bebas demi membatasi jumlah penduduk lewat kontrasepsi, menghalalkan aurat terbuka dan wanita memamerkan keseksian tubuhnya, menghalalkan perampasan harta negara oleh non Muslim asing, menghalalkan sistem Neolib/Kapitalistik yang menindas Ummat, menghalalkan hukum pidana kolonial dalam urusan darah-harta-jiwa kaum Muslimin, mengklaim para pendukung Syariat Islam sebagai tertuduh terorisme, dll.?” Atas alasan apa mereka mengklaim semua itu sebagai Ulil Amri. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Ini adalah kesesatan yang nyata, jelas, terang-benderang. Kita mengajak manusia-manusia yang masih berkubang dalam kesesatan seperti itu agar bertaubat kepada Allah Ta’ala, kembali ke manhaj Islami, dan kembali ke jalan Salafus Shalih yaitu Nabi Saw, para Khulafaur Rasyidin Ra, dan para Shahabat Ra, dan kembali ke jalan para imam kaum Muslimin selama ribuan tahun. Mereka harus keluar dari kesesatan itu, jiwa masih dikandung badan.

Kalau kesadaran Islami, seperti manhaj Salafus Shalih itu pulih di tengah Ummat ini; maka kita tak perlu memberontak lagi. Insya Allah, bangsa ini bisa menjadi bangsa Islami, tanpa harus terjadi pemberontakan politik.

Jangan seperti selama ini. Hak-hak kemuliaan untuk Ulil Amri yang sesuai kriteria Syariat Islam, malah diberikan kepada “Ulil Amri” yang berdiri di atas hukum non Islami. Hal itu adalah KEDUSTAAN BESAR yang harus dijelaskan secara nyata kepada Ummat ini. Kita jadi seperti meletakkan mahkota emas ke atas kepala srigala. Na’udzubillah min dzalik.

9. Ada yang berpendapat, “Hukum Islam yang mana yang belum ada di Indonesia ini? Semuanya sudah ada, mengapa kita masih saja ribut soal penegakan hukum Islam? Lihatlah, ada bank Syariah, ada ibadah Haji, ada jilbab, label halal, Departemen Agama, MUI, dll. Apa lagi hukum Islam yang belum boleh di negeri ini?”

Cara melihatnya sederhana. Tujuan dasar Syariat Islam dikenal dengan sebutan Ushulul Khamsah atau Maqashidus Syariah. Intinya adalah 5 perkara: Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan kaum Muslimin. Selama sebuah pemerintahan/kepemimpinan melaksanakan amanah 5 PRINSIP ini, ia bisa diklaim sebagai pemerintahan Islami, meskipun namanya bukan Negara Islam.

Lalu lihat dalam kehidupan bangsa: Apakah secara teori, UU, dan realitas, negara kita melaksanakan 5 prinsip tersebut? Coba Anda jawab secara jujur pertanyaan ini. Kalau merujuk ke Pancasila dan UUD 1945, posisi Ummat Islam tidak istimewa dibandingkan ummat yang lain. Malah posisinya sama saja di mata hukum negara.

Adapun soal Bank Syariah, jilbab, ibadah Haji, Depag RI, pendidikan Islami, dll. maka pertanyaannya: Sejauhmana posisi hukum dari kebijakan-kebijakan itu, dan apa pula pengaruhnya bagi kehidupan kaum Muslimin di negeri ini? Masalahnya, semua itu bukan merupakan HUKUM DOMINAN yang berlaku di negeri kita, dan tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin secara baik dalam urusan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Intinya, selama belum ada jaminan secara penuh bagi perlindungan 5 URUSAN Ummat dalam soal agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dengan perlindungan seperti yang dikehendaki Syariat Islam; maka tidak ada dalil untuk mengklaim, bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam di negeri ini sudah berakhir.

Kita semua berjuang menegakkan Syariat Islam, bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, keturunan, serta kehidupan kaum Muslimin. Jika atas perjuangan seperti ini lalu muncul tuduhan-tuduhan buruk; maka jawabnya: Tawakkalna ‘ala Allah, laa haula wa laa quwwata illa bihi.

10. Ada pertanyaan, “Mengapa sebagian orang suka mengkafirkan orang-orang yang berbeda pham? Mereka berpaham Khawarij karena suka mengkafirkan sesama Muslim, mengkafirkan pemerintah yang sah, dll.

Kalau kita membaca Sirah Nabawiyyah secara teliti, maka Rasulullah Saw tidak menjadikan metode TAKFIR sebagai landasan perjuangannya. Selama di Makkah, Rasulullah menetapkan metode: Dakwah, Tarbiyyah, dan Shabar. Lalu puncak dari perjuangan itu adalah Hijrah dari Makkah ke Madinah. Seharusnya, 4 metode ini yang dilakukan dalam membangun kekuatan Islam dan mencapai penegakan Syariat Islam.

Takfir adalah bagian dari Tahkim (pemberian vonis hukum). Takfir itu dalam perjuangan Islam tidak bisa ditempuh, sebelum kaum Muslimin memiliki OTORITAS hukum. Bagaimana akan mengkafirkan kalau legal hukumnya belum ada? Ya, hal itu sama saja seperti menerapkan sanksi-sanksi hukum Islam di bawah pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam. Akibatnya bukan barakah, malah bisa menjadi fitnah. Maka gerakan-gerakan Islam harus menjauhi metode takfir sebelum kaum Muslimin memiliki otoritas kekuasaan Islami.

Kalau takfir yang bersifat umum, dalam rangka mengingatkan Ummat agar tidak terjerumus dalam kekafiran misalnya perkataan seperti ini: “Jauhi perbuatan syirik, sihir, dan menolong musuh-musuh Islam; agar kalian tidak jatuh dalam kekufuran!” Ucapan seperti ini diperbolehkan, karena bersifat umum dan merupakan peringatan. Setidaknya, kita boleh¬† menyebut seseorang kufur, asalkan berdasarkan Syariat Islam, berdasarkan bukti-bukti yang valid, dan hal itu ditujukan untuk memperingatkan Ummat.

Dalam kondisi kaum Muslimin tidak memiliki kekuasaan politik, sehingga bisa menerapkan Sistem Islami; kita tidak bisa menjadikan takfir sebagai metode perjuangan. Kecuali memberi peringatan-peringatan seputar batas keimanan dan kekufuran, untuk memberi peringatan Ummat agar tidak jatuh dalam kekufuran. Juga untuk membantah orang-orang tertentu yang sudah terang-benderang kekufurannya, agar Ummat tidak ikut kufur bersamanya.

TAMBAHAN PENTING: Meskipun begitu, tidak lantas kita harus menolak segala kebijakan Pemerintah di negeri ini. Tidak demikian. Kebijakan yang bersifat BENAR dan BERMANFAAT, tetap kita terima dan dukung semampunya. Tetapi kebijakan yang salah dan tidak sesuai Syariat Islam, tidak perlu didukung. Seperti sabda Nabi Saw, “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (bahwa ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang ma’ruf saja). Seperti penentuan 1 Syawwal yang mengeliminasi kesaksian melihat hilal, itu harus ditolak. Untuk apa mengadakan Sidang Itsbat, kalau kesaksian melihat hilal malah dieliminasi? Jangan sampai masyarakat akhirnya menyimpulkan, bahwa Sidang Itsbat sejatinya adalah: majelis para ahli hisab, tapi dibumbui aksesoris rukyatul hilal. Ini jelas kebohongan yang nyata. Kita tidak boleh bersepakat di atas kebohongan seperti itu!

Maka dapat disimpulkan, bahwa Ulil Amri dalam Islam bukan semata-mata soal kekuasaan. Tetapi ia adalah kekuasaan yang dibangun di atas prinsip Syariat Islam, demi melindungi kehidupan kaum Muslimin. Bila tak memenuhi syarat dasar Syariat dan perlindungan kepentingan Ummat itu, maka ia tak bisa diklaim sebagai Ulil Amri. Hal demikianlah yang kita lihat dari ajaran Nabi Saw, para Khulafaur Rasyidin Ra, para Shahabat Ra, dan imam-imam kaum Muslimin dalam sejarahnya.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat. Dan bila masih terus mengundang syubhat, keraguan, atau prasangka macam-macam; semata kepada Allah Ar Rahiim kami berlindung diri dari fitnah kesesatan dan kaum sesat. Semoga Allah Ta’ala melempangkan jalan kita menuju Keridhaan-Nya. Allahumma amin.

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, wallahu a’lam bisshawaab.

Depok, 4 September 2011.

AM. Waskito.


Memahami Kepemimpinan Islam

Desember 23, 2009

Masalah imarah, imamah, khilafah, atau sulthan sudah lama menjadi pembicaraan Ummat Islam. Intinya, ini adalah masalah kepemimpinan politik di suatu negara. Ada kalanya, pemimpin itu adalah seorang Khalifah, atau seorang Sulthan, atau seorang Malik (raja), atau seorang Presiden, dan lainnya. Tetapi semua merujuk pada makna imamah/imarah, kepemimpinan Ummat.

Kalau kaum Syiah memahami imamah sebagai tokoh-tokoh suci, selalu benar, fatwa-fatwanya diikuti secara mutlak. Mereka dimuliakan luar biasa, bahkan diberikan sifat-sifat ‘uluhiyyah (ketuhanan) kepada para imam mereka. Para imam Syi’ah katanya menentukan syurga dan nerakanya manusia, diridhai atau dimurkainya seseorang oleh Allah, dan lain-lain. Maka maksud imamah itu bukanlah versi Syi’ah ini, melainkan kepemimpinan Ummat secara umum saja. Siapapun yang diamanahi tugas memimpin dan mengurus hajat hidup kaum Muslimin.

Orang-orang Shufi dan Murji’ah memandang bahwa setiap penguasa adalah Ulil Amri yang harus ditaati setelah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak peduli pemimpin itu menganut ideologi sekuler, nasionalis, demokrasi, kapitalis, liberalis, dan sebagainya. Selama pemimpin itu diketahui KTP-nya Islam, dia didaulat sebagai Ulil Amri. Sementara itu, kaum Khawarij justru anti terhadap kepemimpinan Ummat. Jangankan pemimpin-pemimpin Muslim biasa, Khalifah Utsman Ra dan Khalifah Ali Ra, mereka lawan. Di jaman Khalifah Ali, beliau memerangi kaum Khawarij di daerah Nahrawan. Di mata Khawarij, yang berhak menjadi pemimpin adalah mereka, dengan akidah seperti mereka pula.

Kedua pandangan di atas sama-sama ekstremnya, sama-sama salahnya. Adapun Ahlus Sunnah berdiri di tengah-tengah kedua pandangan di atas. Kalau semua kepemimpinan dianggap Ulil Amri, tidak peduli akidah yang menjadi fondasi bagi kepemimpinan itu, maka hal ini sama saja dengan merusak kaidah-kaidah agama. Berarti tidak ada artinya Islam mengatur hukum halal-haram dalam segala perkara (termasuk dalam kepemimpinan)? Berarti perjuangan Nabi Saw dan para Shahabat dengan segala peperangan (Jihad) yang mereka tempuh, untuk membangun kepemimpinan Islam dan menjaganya dari segala rongrongan, semua itu dianggap kosong belaka. Kalau semua kepemimpinan politik dianggap Ulil Amri, berarti kita telah “mengislamisasikan” nilai-nilai jahiliyyah. Kekuasaan yang salah, mungkar, tidak Islami, lalu diklaim sebagai urusan Islam (Ulil Amri).

Pandangan Khawarij juga salah. Dalilnya, sederhana saja, yaitu kepatuhan para Shahabat Ra. terhadap kepemimpinan Nabi Saw dan para Khulafaur Rasyidin Ra. Itu dalilnya. Para Salafus Shalih mentaati pemimpin Islam, shalat di belakang mereka, berjihad bersamanya, berhari raya bersamanya juga. Kalau para Shahabat Ra membenarkan para Amirul Mukminin di masanya, bagaimana sampai Khawarij mengingkarinya?

Perlu dimaklumi juga, masalah imamah/imarah itu pada dasarnya adalah masalah MUAMALAH. Namun ia adalah muamalah yang amat sangat penting, sangat menentukan kehidupan kaum Muslimin. Sebagai masalah muamalah, ia terikat hukum halal-haram. Kalau kepemimpinan itu sesuai Kitabullah dan Sunnah, ia adalah kepemimpinan yang halal. Kalau bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah, ia adalah haram. Jadi, kepemimpinan adalah salah satu obyek dalam pembahasan Syariat Islam. Ia bukan subyek yang menentukan hitam-putihnya hukum yang berlaku.

Sekali lagi ingat, kepemimpinan itu obyek Syariat Islam, ia bukan subyek penentu hukum. Kepemimpinan dalam Islam hanyalah OPERATOR HUKUM Syariat, bukan PEMBUAT HUKUM. Dalam Islam, seorang pemimpin tidak boleh menyimpang dari Syariat Islam. Dalilnya, adalah pidato Khalifah Umar bin Khattab Ra ketika diangkat menjadi Khalifah. Beliau memohon diluruskan, jika dirinya menyimpang dari Syariat. Maka ada seseorang yang mengacungkan pedang, akan meluruskan Khalifah dengan pedang, jika beliau menyimpang.

Sebagian orang begitu SENSITIF membahas masalah-masalah seperti shalat memakai celana panjang, shalat memakai baju lengan pendek, laki-laki memakai baju “Nashrani” bukan baju jubah, wanita harus bercadar, tidak boleh memakai jins, mencela orang menjadi PNS, mencela orang masuk dinas TNI, mempermasalahkan hukum mentaati “lampu merah”, dan sebagainya. Terhadap hal-hal seperti itu mereka sangat sensitif.

Tetapi ketika bicara tentang Penegakan Syariat Islam, Sistem Islami, Kepemimpinan Islami, Khilafah Islamiyyah, Kedaulatan Islam, Ekonomi Islam, Sains Islam, dan sebagainya, mereka seperti “kerupuk kesiram air”. Jangankan peduli, mendukung, atau setidaknya toleransi. Mereka malah menuduh kaum Muslimin lain yang sungguh-sungguh memperjuangkan Syariat Islam dengan tuduhan: Hizbiyyah, ahli bid’ah, khawarij, pemberontak, tergesa-gesa, terjerumus urusan politik, dsb.

Padahal urusan penegakan Syariat Islam itu berhubungan dengan masalah darah, harta, jiwa, agama, keimanan, ibadah, kehormatan, keselamatan, serta kehidupan Ummat Islam. Secara akal sehat, kita pasti bisa membedakan, mana yang lebih penting antara urusan “shalat dengan celana panjang” dengan “menjaga darah, harta, kehormatan” Ummat Islam. Ya, orang berakal bisa membedakan keduanya secara jelas.

Banyak orang yang mengaku berilmu, penuntut ilmu, ashabul hadits, ashabus Salafiyyah, ahlul ilmi, dan sebagainya. Mereka tidak bisa membedakan kepemimpinan Islami dan kepemimpinan sekuler. Ini adalah musibah besar. Jadi, ibarat seperti seorang profesor ahli fiqih, tetapi ketika ditanya hukum daging babi, dia ragu-ragu. Apa ya hukumnya? Mungkin ada khilaf disana? Ini masih didiskusikan? Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Anak kecil itu lho bisa membedakan “ini orang shalat di masjid”, dan ini “orang sembahyang di gereja”. Anak-anak SD itu bisa memahami hal itu dengan mudah. Adapun, ini ada serombongan “para ahli ilmu”, tetapi tidak bisa membedakan dengan jelas, mana itu Sultan Islami? Dan mana itu Sultan Jahiliyyah?

Dalam sejarah kaum Muslimin, kita mengenal ada EMPAT MACAM kepemimpinan. Secara teori ia ada, dan secara fakta sejarah ia terbukti. Ke-empat macam kepemimpinan itu pernah dialami Ummat Islam.

[1] Sultan Islami yang bersikap adil. Dia adalah pemimpin Islami di atas sistem Islami, dan berlaku adil dalam kepemimpinannya. Contoh, Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin Ra, Umar bin Abdul Aziz, Harun Al Rasyid, Muhammad Nuruddin Zanki, Shalahuddin Ayyubi, Muhammad Al Fatih, dll.

[2] Sultan Islami yang bersikap zhalim. Dia adalah pemimpin Muslim, di atas sistem Islami, tetapi berlaku zhalim kepada kaum Muslimin. Contoh, Hajjaj Ats Tsaqafi, Al Ma’mun di jaman Imam Ahmad yang memaksakan akidah “Al Qur’an adalah makhluk”, Abbas pendiri Daulah Abbassiyyah yang membantai keluarga Umayyah, dll. pemimpin zhalim yang menyengsarakan Ummat.

[3] Rais Daulah yang bersikap adil. Dia adalah pemimpin bagi kaum Muslimin, tidak menegakkan hukum Allah dan Rasul-Nya, tetapi bersikap baik kepada kaum Muslimin. Contoh Raja Najasyi Ra, Mahathir Muhammad di Malaysia (sebelum ada konflik dengan Anwar Ibrahim), Ziaul Haq di Pakistan, pemimpin-pemimpin Eropa yang bersikap adil kepada kaum Muslimin yang hidup sebagai minoritas di negerinya. Jadi kepemimpinan disini bersifat umum, bukan kepemimpinan Islami, tetapi sang pemimpi menghargai hak-hak Ummat.

[4] Rais Daulah yang bersikap zhalim. Banyak pemimpin seperti ini, di jaman modern ini. Mereka sekuler, sekaligus Anti Islam. Banyak korban berjatuhan akibat kepemimpinan semacam itu, baik di Indonesia, Pakistan, Mesir, Aljazair, Syria, Libya, Irak, Iran, Libanon, dsb. Sudah tidak Islami, zhalim lagi. Kegelapan di atas kegelapan.

Ini adalah perkara yang jelas, bagi siapapun yang mau menggunakan akal dan hatinya. Ketentuan yang berlaku dalam Islam adalah: “Athiullah wa athiurrasula wa ulil amri minkum” (Taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan pemimpin di antara kalian. An Nisaa’ 59). Ketika menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir mengutip beberapa hadits yang menceritakan tentang komandan yang memerintahkan apapun kepada prajurit di bawahnya, termasuk memerintahkan perbuatan yang membinasakan (masuk gua penuh api). Maka Nabi Saw memberi kaidah, “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (bahwa ketaatan itu hanya dalam perkara makruf saja).

Pertanyaannya, apakah pemimpin-pemimpin sekuler di Dunia Islam (seperti contoh di Indonesia) menyerukan melakukan perbuatan makruf dan mencegah kemungkaran?

Untuk menjawabnya, kita harus menilai secara jujur kepemimpinan ini. Nilai dengan sejujur-jujurnya, tanpa kecenderungan memusuhi atau mencintai. Secara obyektif saja, tanpa tendensi apapun, selain hanya demi mencari kebenaran hakiki. Tentu dalam menilainya, kita menggunakan pedoman Kitabullah dan Sunnah. Sebab, itulah pedoman asasi kehidupan orang-orang beriman. “Jika kalian berbeda pandangan dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.” (An Nisaa’ 59).

Cobalah berani secara jujur melakukan analisis terhadap kehidupan di Indonesia. Sebagian fakta yang saya peroleh dari penelitian tentang kepemimpinan ini, antara lain:

[=] Tidak ada satu pun hukum negara yang mengatakan, bahwa syarat menjadi pemimpin formal adalah Muslim dan shalih secara agama.

[=] Agama resmi negara ada 5, salah satunya Islam. Negara memandang semua agama sama benarnya, tidak ada keistimewaan tertentu pada agama tertentu.

[=] Semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum.

[=] Syiar Islam tidak menjadi azas kebudayaan nasional.

[=] Negara tidak bertanggung-jawab secara khusus memikirkan tentang keselamatan jiwa, harta, agama, akal, keturunan Ummat Islam. Semua warga negara diperlakukan sama.

[=] Negara mengadopsi nilai-nilai Islam yang dianggap positif di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, bahasa, dll. tetapi tidak menjadikan Islam sebagai rujukan utama.

[=] Negara tidak memandang setiap yang diharamkan oleh Islam, otomatis diharamkan oleh negara. Ribawi, pornografi, prostitusi, liberalisme akidah, kapitalisme ekonomi, dll. tidak dianggap haram sebagaimana Islam memandang perkara-perkara itu.

Dengan demikian jelas masalahnya. Tidak ada yang diragukan lagi. Sifat Imamah Islamiyyah seperti yang diajarkan dalam Islam tidak ada di negeri ini. Bisa jadi tidak ada karena tidak ada figurnya, atau karena tidak ada dasar hukumnya, atau karena kedua-duanya.

Namun bukan berarti kita harus memberontak, melawan penguasa, menghadang mereka di jalan-jalan, memusuhi mereka siang-malam. Tidak demikian. Sebab Nabi Saw saat di Makkah juga tidak berbuat seperti itu. Kita harus tekun menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia, baik rakyat maupun penguasa. Sampaikan penjelasan dengan sebaik-baiknya, sehikmah-hikmahnya. Berdakwah sekuat kesanggupan untuk menyebarkan penerangan.

Semoga penjelasan seperti ini bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil ‘alamiin. Wallahu A’lam bisshawaab.

AMW.