Memahami Konsep Ulil Amri

Agustus 10, 2015

Setiap Muslim wajib memahami konsep Ulil Amri. Karena ia adl konsep POLITIK kita dlm Syariat. Hal ini kelak akan ditanyakan oleh Allah, maka kita harus menyiapkan jawabannya. Ingat, ini penting. Kita wajib tahu!
==
Secara bahasa Ulil Amri atau Ulul Amri, artinya “yang memegang suatu urusan”. Istilahnya serupa seperti “shahibul hajat”. Tetapi dalam konteks Syariat, ia memiliki makna tersendiri.
==
Allah mewajibkan kita taat pada Ulil Amri. Dalam ayat: “Wahai org-org beriman, taatlah kalian kpd Allah, taatlah kepada Rasul(Nya), dan kepada Ulil Amri di antara kalian.” (An Nisaa’: 59).
==
Menurut ulama, Ulil Amri itu bisa dua kemungkinan: Pemimpin negara atau ulama. Tapi yang populer adalah pemimpin negara. Idealnya, ia pemimpin negara sekaligus ulama, seperti sosok Khulafaur Rasyidin Ra.
==
Ada yang berpendapat, semua pemimpin negara adalah Ulil Amri, selagi dia beragama Muslim. Mau sistem sekuler, demokrasi, nasionalisme, diktator, liberal, atau sistem apa saja; kalau si pemimpin Muslim (masih shalat); dia dianggap Ulil Amri. India pernah dipimpin oleh Presiden Prof. Abdul Kalam, seorang Muslim juga. Apakah dia Ulil Amri?
==
TAPI hakikat Ulil Amri bukan seperti itu. Malah ia adalah pemahaman keliru (sesat) yang harus dijauhi. Ulil Amri adalah PEMIMPIN Ummat dalam rangka taat kepada Allah & Rasul-Nya. Dia Muslim dan mengajak taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
==
Meskipun Muslim, masih shalat, kalau mengajak TIDAK TAAT kepada Allah & Rasul, dia bukan Ulil Amri kita. Begitu juga, meskipun mengajak taat kepada Allah dan Rasul (sistem Islam), kalau si pemimpin bukan Muslim, dia juga bukan Ulil Amri.
==
DALIL 1: Lihat Surat An Nisaa’ 59. Di sana di awali dengan kalimat “ya aiyuhal ladzina amanu“. Jadi ini adalah ranah URUSAN ORANG BERIMAN. Namanya urusan keimanan, tidak bisa lepas dari hukum Allah dan Rasul.
==
DALIL 2: Dalam Surat An Nisaa’ 59 itu kita diperintah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baru kemudian taat kepada Ulil Amri. Dari ayat ini SUDAH PASTI taat kepada Ulil Amri itu TIDAK BOLEH keluar dari taat kepada Allah & Rasul. SEBAB kalau si Ulil Amri tidak taat kepada Allah dan Rasul (melaksanakan Syariat Islam), maka makna ayat itu jadi rancu. Maknanya: “Taatlah kalian kepada Ulil Amri, meskipun dia tidak taat kepada Allah dan Rasul.” Selain rancu. Ia juga mengajak kita mendahulukan taat kepada penguasa melebihi taat kepada Allah dan Rasul. Itu masalah AKIDAH besar.
==
DALIL 3: Surat An Nisaa’ 59 itu ada lanjutannya sebagai berikut “Dan jika kalian berselisih dlm satu perkara, kembalikanlah kepada (hukum) Allah dan Rasul-Nya, yaitu jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir; yang demikian itu lebih baik dan bermanfaat akibatnya.” JADI pemutus perselisihan kita adalah hukum Allah dan Rasul, bukan hukum Ulil Amri. Itu kalau kita serius BERIMAN.
==
DALIL 4: Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat di atas, maka akan kita temukan kisah unik di zaman Nabi Saw. Waktu itu beliau mengutus satu grup sariyah (patroli bersenjata). Suatu saat mereka bertemu gua yang ada api di dalamnya. Si komandan memerintahkan pasukan masuk ke dalam gua. Tapi mereka tidak mau. Setelah sampai di Madinah mereka cerita kejadian itu. Kata Nabi, kalau mereka turuti perintah itu, mereka akan terbakar dalam api sampai Hari Kiamat. Maksudnya, itu dianggap bunuh diri yang balasannya siksa abadi. Lalu Nabi Saw mengatakan: “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (ketaatan itu hanya dalam perkara ma’ruf saja). PERHATIKAN: Komandan itu ditunjuk Nabi; mereka dalam Jihad Fi Sabilillah; di atas sistem Islam; bahkan Nabi Saw sendiri sebagai imam negara. Tetapi tetap saja, PERINTAH BATHIL tidak boleh dituruti. Ingat, kasus ini sangat penting!!!
==
DALIL 5: Para ulama menyebut sebuah kaidah penting, diambil dari hadits Nabi Saw. Kaidahnya: “Laa tha’ata li makhluqin li ma’shiyatil khaliq” (tidak ada ketaatan kepada makhluk, dalam rangka maksiat kepada Allah). Coba tanyakan para ulama, pasti mereka kenal kaidah ini.
==
DALIL 6: Seandainya syarat menjadi Ulil Amri hanyalah beragama Islam, maka Abdullah bin Ubay layak menjadi Ulil Amri di Madinah, sebagaimana Abu Sufyan bin Harb -setelah masuk Islam- layak menjadi Ulil Amri di Makkah; karena mereka berdua beragama Islam dan pemimpin kaumnya. Tapi faktanya, mereka tidak pernah menjadi Ulil Amri.
==
DALIL 7: Para Khulafaur Rasyidin Ra adalah hujjah yang sangat kuat. Mereka terpilih sebagai pemimpin Ummat bukan hanya karena dirinya Muslim; tetapi mereka dibaiat untuk melaksanakan Syariat, menjalankan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam pidatonya, Khalifah Abu Bakar dan Umar meminta diluruskan, jika salah dalam memimpin. Andai syarat menjadi Ulil Amri hanya identitas Muslim, maka kaum Badui di pedalaman padang pasir, juga berhak menjadi Khalifah.
==
Hadits-hadits Nabi Saw seputar jangan mencaci penguasa, jangan ghibah, jangan menghina di depan umum, kalau menasehati tertutup, dll. semua itu MASUKNYA ke Ulil Amri yang mengajak taat kepada Allah dan Rasul; bukan pemimpin sekuler, anti Islam, anti Syariat, dll. Jangan salah meletakkan.
==
Apakah dengan demikian, kaum Muslimin harus MEMBERONTAK pada penguasa sekuler/anti Islam? Ya solusinya TIDAK MESTI berontak. Anda kan dianugerahi akal sehat untuk berpikir cara terbaiknya. Gunakan akal itu, jangan “disimpan di kulkas”. Bila ada cara yang lebih efektif, hemat, minim kerugian, pakailah itu! Di sini kita bisa berdakwah, memperbaiki Ummat, amar makruf nahi munkar, dan lainnya.
==
Jika saat ini tidak ada pemimpin yang mengajak taat kepada Allah dan Rasul, berarti kita tidak punya Ulil Amri dong? Ya iya. Itu sih yess. Tapi tidak mengapa. Para Shahabat yang hijrah ke Ethiopia bertahun-tahun hidup di sana tanpa Ulil Amri. Begitu juga Shahabat yang hidup di Makkah, sebelum Makkah jatuh ke tangan Islam, juga tidak bernaung di bawah Ulil Amri. Para dai atau muballigh yang berdakwah ke negeri-negeri non Islam, banyak wafat di negeri tersebut, padahal tidak ada pemimpin Islami di dalamnya. Inilah maksud ayat: “Laa yukallifullahu nafsan illa wus’aha” (tidaklah Allah membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya). Al Baqarah 286.
==
Apakah pemahaman seperti ini milik kaum Haraki (pergerakan)? Bukan. Ini paham Syariat. Kalau ada perselisihan, ukurlah dengan Syariat. Bukan dikotomi “Haraki or not Haraki”. Cara berpikir seperti itu tidak sesuai Syariat, bahkan merupakan bid’ah yang diada-adakan. Imam Malik ketika ditanya sesuatu, beliau tak pernah menjawab dengan logika “Haraki atau non Haraki”. Itu corak berpikir bid’ah.
==
Bukankah menentang penguasa itu sama dengan Khawarij? Itu perkataan dusta. Ummat harus paham, bahwa Khawarij itu MELAWAN PEMIMPIN ISLAMI yang sah, seperti mereka dulu mereka menentang Khalifah Ali Ra. Lha kita ini justru PRO PEMIMPIN ISLAMI. Kok bisa dituduh Khawarij? Justru para penuduh itulah Khawarij, karena mereka selalu menentang, melawan, dan menghancurkan usaha-usaha membangun Kepemimpinan Islami.
==
Demikian, semoga artikel sederhana ini bermanfaat. Semoga Allah Ta’ala memberi petunjuk dan rahmat kepada kita semua. Amin.

(BlueHeart).

Iklan

HIDUP TANPA ULIL AMRI

Oktober 22, 2014

Bismillah. Ulil Amri adalah seorang pemimpin Muslim yang menggantikan posisi Nabi SAW unt memimpin Ummat. Singkat kata, dia seorang Khalifah. Jadi urusan ini TIDAK KELUAR dari lingkup Syariat Islam.

***) Dalil sangat kuat bahwa urusan kepemimpinan ini tidak boleh keluar dari Syariat, adalah adanya ayat-ayat Al Qur’an yang MELARANG KITA MENJADIKAN ORG KAFIR SBG PEMIMPIN.

Antara lain: “Ya aiyuhalladzina amanu laa tat-takhidzul kafirina auliyaa’a min dunil mukminin! Aturiduna an taj’alu lillah ‘alaikum sulthonan mubinan.

(Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang beriman! Apakah kalian hendak maemberi alasan bagi Allah untuk -menyiksa/menghukum- kalian?). Surat An Nisaa’: 144.

Ayat ini benar-benar melarang KELUARNYA urusan kepemimpinan dari tangan orang Mukmin (pro Syariat). Di sana ada kata kunci “auliyaa’a min dunil mukminin” (pemimpin-pemimpin selain orang Mukmin).

Jelas tegas, tanpa basa basi. Kepemimpinan harus dalam DAIRAH IMAN (lingkup keimanan). Dalam ayat selanjutnya dijelaskan sifat tercela orang munafik dan sifat mulia orang Mukmin. Bukankah banyak yang ngaku Islam (Muslim KTP), padahal hatinya anti Syariat?

***) Dalil lain yang sangat kuat, tak terbantahkan; hingga pendapat ulama-ulama besar yang menyelisihinya, baik ulama Salaf maupun Khalaf, rontok semua. Semua qaul ulama yang berbeda dg dalil ini, dianggap BATHIL.

Dalil apakah itu? YAITU perbuatan Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin Ra, dengan menjadi pemimpin Islam di bawah naungan Syariat Islam. Nah, dalil perbuatan Kenabian ini tidak bisa dibantah oleh TAFSIRAN apapun.

Andai pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama lain berbeda dengan ini (perbuatan Nabi Saw dan Khulafaur Rasyidin Ra); maka pendapat mereka dianggap bathil, tanpa keraguan!

***) Dalil Ushul Fiqih, bahwa tujuan pelaksanaan Syariat adalah untuk: melindungi agama, jiwa, harta, akal, keturunan kaum Muslimin. Kalau suatu kepemimpinan tidak punya MISSI demikian, ia tidak dianggap bagian dari urusan Islam. Apalagi mau disebut Ulil Amri?

*) Bagaimana kalau kepemimpinan itu jatuh ke tangan SELAIN ORANG-ORANG MUKMIN? Ya itu musibah namanya, bahkan musibah berat. Karena Allah mengancam, kalau ada pemimpin kafir (bukan Mukmin), kita seperti memberi alasan kepada-Nya untuk menyiksa hidup kita.

Maka itu jangan heran, kalau selama hidup di bawah pemimpin sekuler, Islamphobia, anti Syariat; hidup kita susah melulu, miskin, pecah-belah, tidak berwibawa. Itu sesuai ancaman Allah.

*) Mungkinkah kita hidup tanpa Ulil Amri? Mungkin. Karena Nabi Saw dan Sahabat Ra pernah 13 tahun hidup tanpa Ulil Amri di Makkah. Itu jadi dalil bhw bisa saja suatu masa terjadi KEKOSONGAN Ulil Amri.

Seperti kondisi di sini, selagi belum ada kepemimpinan Mukmin, ya selama itu -secara Syariat- belum ada Ulil Amri. Sampai kapan? Ya Allah Maha Tahu sampai kapan.

*) Lalu orang bertanya: “Apakah berarti Anda menyuruh memberontak kepada penguasa? Apa Anda akan kudeta? Apa Anda akan memerangi pemerintah sekuler?”

JAWAB kami: Tidak mesti dipahami begitu. Masalah terbesar adalah menjelaskan perkara ini sesuai Syariat. Adapun untuk melaksanakan kepemimpinan Islam, kita tempuh cara-cara yg memungkinkan. Misalnya, mendakwahkan keutamaan Syariat, memperbaiki Umat, melaksanakan Siyasah Islami, menasehati penguasa, dll.

Jadi jangan ada “piktor” (pikiran kotor) dan “jisad” (jiwa hasad). Seolah kalau orang berbeda dg rezim sekuler, selalu dituduh mau berontak, doyan kudeta, kaum revolusioner. Memang gak ada ide lain, selain “piktor” ye?

*) Kita tidak boleh mengklaim HALAL-HARAM, kecuali dg timbangan Syariat. Daging sembelihan, kalau tidak sesuai Syariat, kita tolak. Itu masalah makanan. Apalagi urusan KEPEMIMPINAN? Masak kita klaim sesuatu yang jahiliyah sebagai Islami? Tidak mungkin.

Demikian, semoga manfaat. Amin. Terimakasih.


Ulil Amri dan Ketaatan Politik Ummat

September 3, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Bulan Syawwal sering dimaknai sebagai bulan “peningkatan”, khususnya peningkatan taqwa kita setelah sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadhan. Syawwal memiliki korelasi kuat dengan tujuan ibadah shaum itu sendiri, “La’allakum tattaquun“.

Demi membuka lembar-lembar bulan Syawwal dan seterusnya dengan nilai-nilai PENAMBAHAN, berikut saya tulis sebuah topik menarik tentang kaitan antara Syariat Islam, Ulil Amri, dan kepatuhan politik Ummat terhadap lembaga Ulil Amri itu sendiri. Dan hal ini tidak lepas dari perselisihan yang terjadi di antara kita seputar penentuan momen Idul Fithri 1432 H.

Dalam konteks kehidupan di Indonesia, muncul pertanyaan serius: “Mana yang lebih tepat dilakukan oleh kaum Muslimin Indonesia, apakah mentaati penetapan momen 1 Syawwal menurut Pemerintah, atau memilih yang diyakini lebih benar daripada penetapan itu?”

Harmoni di Bawah Naungan Syariat Ar Rahmaan.

Pertanyaan ini kemudian melebar menjadi: “Apakah Pemerintah seperti yang berlaku di Indonesia ini layak disebut Ulil Amri, seperti yang diajarkan oleh Al Qur’an dan As Sunnah?”

Sebenarnya sikap politik ini bagi saya pribadi bukan sesuatu yang baru. Dalam banyak kesempatan sudah saya jelaskan sikap politik itu. Minimal, sikap politik saya pribadi. Tetapi tidak mengapa diulang disini, sekalian diberi penjelasan lain, agar semakin jelas di mata Ummat. Insya Allah.

Konstruksi politik Islami setidaknya dibangun di atas 3 landasan utama:

PERTAMA, kaum Muslimin diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, dan kepada Ulil Amri di antara kaum Muslimin. (Surat An Nisaa’: 59). Para ahli tafsir menjelaskan, makna Ulil Amri itu bisa dua macam: Pemimpin Ummat Islam dalam mengurusi kehidupan, atau para ulama yang membimbing dengan ilmu Syariat.

KEDUA, kewajiban kaum Muslimin untuk selalu menetapi Al Jamaah, dan tidak keluar dari ketaatan kepada Ulil Amri. Bila keluar dari ketaatan itu, mereka bisa mendapat kematian seperti mati jahiliyyah. Sebagian ulama hadits menjelaskan, seperti mati jahiliyyah maksudnya mati tanpa tanggung-jawab pemimpin atau kesaksian darinya seperti layaknya kematian orang kafir.

KETIGA, apabila terjadi perselisihan pendapat, dalam segala persoalan apapun, kembalinya ialah kepada Allah (hukum Al Qur’an) dan Rasul-Nya (hukum Rasul-Nya). Dalilnya, masih Surat An Nisaa’ ayat 59. Bahkan dalil ini masih kelanjutan dari dalil ‘athiullah wa ‘athiurrasula wa ulil amri minkum di atas.

Konsep politik Islam tak akan jauh dari ketiga prinsip ini, meskipun diungkapkan dengan bahasa/kalimat berbeda-beda. Ketiga prinsip di atas menjadi alas bagi tegaknya peradaban Islam di bidang siyasah (politik).

Pertanyaan yang kerap muncul: “Bagaimana dengan keadaan pemerintahan-pemerintahan yang berdiri di negeri-negeri Muslim? Mereka tidak menegakkan Syariat Islam, atau menegakkan sebagiannya dan melarang sebagian lainnya; apakah mereka bisa diklaim sebagai Ulil Amri?”

Di kalangan para penuntut ilmu, masalah seperti ini menjadi perdebatan pelik. Satu pendapat, menerima setiap penguasa sebagai Ulil Amri, bagaimanapun cara mereka mendapatkan kekuasaan. Salah satu contoh, ialah pendapat seorang ustadz sebagai berikut: Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri? Pendapat lain, tak mengakui bahwa pemerintah sekuler seperti di Indonesia termasuk Ulil Amri (atau Wulatul Amri). Alasannya, Ulil Amri itu adalah pengurus urusan Ummat dalam hal-hal yang selaras dengan Syariat Islam.

Kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyyah dari kehidupan dan perjuangan Nabi Saw, insya Allah kita akan mendapat bekal yang cukup untuk memahami segala musykilah (keruwetan) persoalan ini. Hanya saja masalahnya, sanggup kah kita menghadapi Sirah Nabawiyyah itu dengan hati lapang dada? Kalau tak sanggup, nah disana masalah utamanya.

Disini akan coba kita runut beberapa isu penting seputar politik Islami, dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw sesuai lembaran-lembaran sirah kehidupan beliau dan para Shahabat Ra. Untuk memudahkan, disini akan dijelaskan dengan beberapa poin pertanyaan.

1. Apakah Rasulullah Saw tunduk kepada hukum jahiliyyah (non Islami)?

Jawabnya, TIDAK sama sekali. Rasulullah tidak tunduk kepada hukum non Islami apapun. Ketika berdakwah di Makkah selama 13 tahun, Rasulullah dipaksa untuk taat dengan hukum-hukum kaum musyrikin Quraisy. Namun Rasulullah tidak melakukannya. Puncaknya, beliau memilih hijrah ke Madinah daripada tunduk kepada hukum non Syariat Islami.

Ketika di Madinah pun, kaum Yahudi telah memiliki posisi politik kuat, dan mereka memiliki hukum-hukum yang berlaku atas kaumnya. Disana pun Rasulullah tidak tunduk kepada hukum Yahudi. Beliau hanya menjalin kerjasama damai dengan Yahudi yang kita kenal sebagai Piagam Madinah itu. Pernah terjadi, Umar bin Khattab Ra suatu saat membawa kitab Taurat dan ingin mengambil kebaikan-kebaikan darinya. Rasulullah mengingkari perbuatan Umar Ra itu, dan beliau bersumpah; jangankan hanya Umar, andai Nabi Musa As sendiri masih hidup, beliau harus tunduk kepada hukum Nabi Saw.

Lihatlah dengan jelas; saat masih dakwah maupun sudah berkuasa, Nabi Saw tak pernah mau tunduk kepada hukum non Islami.

2. Apakah wajib menegakkan hukum Islam bagi Ummat Islam dalam kehidupannya?

Jawabnya, YA! Wajib bagi kaum Muslimin menegakkan hukum Islam dalam kehidupannya, apabila mereka sanggup mewujudkan hal itu. Bila tak sanggup, mereka wajib mengusahakan hal itu, sekuat kemampuannya. Dalilnya adalah ayat Allah, “Fattaqullaha mastatha’tum” (taqwalah kalian kepada Allah sekuat kesanggupanmu).

Nabi Saw ketika mendapat kekuasaan di Madinah, beliau mulai menerapkan Syariat Islam secara bertahap sampai sempurna. Ketika beliau menaklukkan Kota Makkah, beliau seketika itu langsung menerapkan Syariat Islam di Makkah. Bentuknya berupa membersihkan area Ka’bah dan Kota Makkah dari segala berhala dan simbol-simbol kemusyrikan. Juga ketika itu beliau meminta bai’at dari penduduk Makkah, termasuk kaum wanitanya. Beliau menetapkan hukuman mati atas tokoh-tokoh penghina Islam di Makkah, dll. Ini adalah bukti sikap Nabi Saw dalam menegakkan Syariat Islam.

Sikap Nabi Saw itu lalu diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin Ra. Mereka menerapkan Islam di Jazirah Arab, Mesir, Persia, Syam, dll. yang telah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Dimana kekuasaan Islam tegak, disana otomatis Syariat Islam berdiri.

Dalam kondisi kaum Muslim tidak memiliki wilayah kedaulatan Islam, maka berlaku hukum USAHA/PERJUANGAN dalam rangka menegakkan Syariat Islam atau hukum Islam. Hal itu seperti yang dilakukan Nabi Saw saat masih di Makkah.

3. Sejauhmana batasan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan ini?

Secara hakiki, hukum Islam bersifat komprehensif (menyeluruh), dan kewajiban Ummat terhadap Syariat ialah masuk secara menyeluruh, seperti dalam dalil Al Qur’an: “Ud-khulu fis silmi kaaffah” (masuklah ke dalam agama ini secara menyeluruh). Nabi Saw melaksanakan Syariat Islam di Madinah secara tadarruj (bertahap) sampai ia sempurna, dengan ditandai turunnya Surat Al Maa’idah ayat 3, saat terjadi Haji Wada’. Itulah ayat yang menetapkan telah sempurnanya Syariat Islam, telah lengkap, dan diridhai Allah.

Shalat adalah unsur penting dalam Syariat Islam, tetapi ia bukan satu-satunya urusan dalam Syariat ini. Di Madinah atau di Makkah (setelah takluk ke tangan Islam), Nabi Saw tidak mencukupkan Syariat Islam semata-mata hanya dengan batasan Shalat. Justru saat turun ayat Al Maa’idah ayat 3, itu terjadi saat Nabi Saw sedang melaksanakan Haji Wada’. Bukan saat beliau lagi Shalat.

Bahkan Shalat adalah satu dari 5 unsur Rukun Islam. Seseorang menjalankan Shalat, tetapi hatinya menolak Rukun Islam yang lain: hukumnya kufur. Seperti ketika Khalifah Abu Bakar Ra memerangi orang-orang Muslim yang tak mau membayar Zakat Maal karena berkeyakinan bahwa hukum zakat itu hanya berlaku di jaman Nabi Saw saja. Mereka disebut murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam; meskipun masih bersyahadat, masih menjalankan shalat, atau amal-amal lain.

4. Apakah semua jenis kekuasaan politik dan para penguasanya, dimana Ummat Islam hidup di bawah kekuasaan mereka, semua itu bisa diklaim sebagai Ulil Amri yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya?

Ini adalah pendapat yang sangat berbahaya bagi keyakinan seorang Muslim, berbahaya bagi nasib kaum Muslimin, dan berbahaya bagi masa depan Islam itu sendiri. Siapapun yang berpendapat demikian secara sadar dan tahu ilmu; dia akan berhadapan dengan hisab Allah Ta’ala yang sangat sulit dan kesaksian Rasulullah Saw yang akan mendustakan pendapatnya.

Dinamakan Islam, karena agama ini telah menggantikan segala bentuk agama, ajaran, paham, peradaban jahiliyyah (non Islami). Maka itu dalam 3 ayat Al Qur’an disebutkan ayat luar biasa: “Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahi ‘alad dini kullih” (Dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas segala agama).

Ketika ditanda-tangani perjanjian Hudaibiyyah dengan musyrikin Makkah; Nabi Saw mengirim delegasi untuk menyampaikan surat dakwah ke Kaisar Hiraklius Romawi, Kisra Persia, Muqauqis di Syam, Raja Najasyi di Habasyah, Penguasa Mesir, Raja Oman, Bahrain, dll. Mereka dikirimi surat ajakan masuk Islam, agar mereka selamat dan rakyatnya selamat pula. Dalam setiap surat itu selalu dimulai dengan ucapan salam: “As salamu ‘ala man tabi’al huda” (keselamatan atas orang-orang yang mengikuti ajaran Islam). Nabi Saw tidak mengakui mereka sebagai Muslim, sehingga harus diberi salam seperti layaknya salam kepada sesama Muslim.

Andai semua penguasa politik itu merupakan Ulil Amri, tentu Rasulullah Saw tak akan menulis surat dakwah dan mengajak mereka masuk Islam. Sebelum wafat pun, Rasulullah sedang mempersiapkan pasukan perang untuk menghadapi pasukan Romawi di Syam, dipimpin Usamah bin Zaid Ra. Hanya pasukan itu belum menunaikan tugas, beliau sudah wafat.

(Dalam peristiwa pengangkatan Usamah bin Zaid Ra itu sangat tampak, betapa bijak Rasulullah Saw. Beliau pernah menegur keras Usamah ketika dia membunuh seseorang yang telah mengatakan “laa ilaha illa Allah”. Akibat teguran itu, Usamah merasa sangat trauma. Demi mengangkat kembali moral Usamah, agar dirinya bangkit dari rasa penyesalan besar. Nabi Saw menunjuk Usamah memimpin perang menghadapi ancaman Romawi. Padahal usia Usamah ketika itu baru 18 tahun. Kalau di era kita, baru usia anak SMA. Padahal saat itu masih banyak para Shahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ‘Ali, Khalid, Abdurrahman ‘Auf, Abu Dzar, Zubair, Thalhah, Saad bin Abi Waqash dll. Radhiyallahu ‘anhum. Inilah salah satu cara tarbiyah Rasulullah Saw. Beliau sangat peka hatinya. Salam dan shalawat -daiman abadan- untuk beliau atas segala teladan dan kemuliaan hidupnya).

5. Mungkinkah ada masanya kaum Muslimin hidup tanpa memiliki Ulil Amri? Adakah kenyataan seperti itu?

Jawabnya, ADA. Saat berdakwah di Makkah, Rasulullah Saw dan para Shahabat Ra tidak memiliki Ulil Amri. Begitu pula, saat para Shahabat Ra di bawah pimpinan Ja’far bin Abdul Muthalib Ra hijrah ke Habasyah (kekuasaan Raja Najasyi), disana mereka juga hidup tidak di bawah Ulil Amri. Sebab para Shahabat disana mencari suaka politik dan tidak tunduk hukum kaum Nashrani di Habasyah (Ethiopia).

13 tahun di Makkah, Nabi Saw tidak berada di bawah Ulil Amri. Bahkan sekalipun beliau dilindungi Bani Hasyim, beliau tetap tak mengakui mereka sebagai Ulil Amri.

6. Bagaimana hukumnya sebuah kepemimpinan/pemerintahan yang tidak memutuskan hukum seputar darah kaum Muslimin, harta mereka, agama mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka, kaum wanita mereka, anak-keturunan mereka, dll. berdasarkan hukum Syariat Islam; tetapi pemimpin negeri itu masih menampakkan diri melakukan Shalat? 

Tujuan diturunkan hukum Allah ke muka bumi, karena Allah hendak menghukumi urusan kehidupan manusia dengan hukum-Nya; terutama dalam urusan darah, akidah, harta benda, jiwa, kehormatan, keturunan, akal manusia, dll. Kalau bukan karena ini, untuk apa lagi Allah menurunkan agama-Nya?

Dalam Surat Al Maa’idah ayat 48 disebutkan, artinya:

“Dan Kami telah menurunkan kepadamu -wahai Muhammad Saw- Al Qur’an secara haq, membenarkan Al Kitab yang ada di sisinya dan menjadi penguji atasnya; maka putuskan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah itu; dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (sehingga berpaling) dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Dan bagi setiap kalian (setiap Ummat) telah Kami jadikan Syariat dan Minhaj tertentu.”

Rasulullah Saw pernah marah besar kepada Usamah bin Zaid Ra ketika dia membunuh seseorang yang telah mengucap “laa ilaha illa Allah”. Beliau juga marah besar ketika ada seorang Shahabat yang terkena batu di kepalanya, lalu ada yang memerintahkan agar Shahabat itu tetap menyempurnakan wudhu, sehingga dirinya akhirnya meninggal. Nabi Saw pernah marah ketika melihat seorang Shahabat terlihat memakai cincin emas di jarinya. Dan lain-lain contoh. Di semua ini menjelaskan bagaimana cara Nabi Saw dalam menjaga jiwa manusia, darah manusia, agama manusia, berdasarkan Syariat Islam. Bukan berdasarkan Syariat non Islam.

Kepemimpin/regim politik yang tidak berdasarkan Syariat Islam, ya jelas tidak boleh diklaim sebagai Pemerintahan/Kekuasaan Islami. Otomatis segala atribut kepemimpinan Islam tidak berlaku atasnya, termasuk sebutan Ulil Amri. Dalilnya, ya cara Nabi Saw dalam menjalankan sistem pemerintahan/kekuasaan berdasarkan Syariat Islam itu sendiri.

Di Madinah, ada tokoh politik dan termasuk pemimpin kaum Arab Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay. Ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay hampir saja dikukuhkan sebagai raja di Madinah. Secara zhahir dia Muslim dan mentaati ajaran Islam, termasuk menjalankan Shalat. Tetapi para Shahabat Ra tahu bahwa dia adalah pemimpin kaum munafiqin. Tidak sedikit masalah-masalah sosial muncul karena hasutan Abdullah bin Ubay ini, misalnya fitnah terhadap diri Aisyah binti Abi Bakar Ra, mundurnya orang-orang Madinah dari perang Uhud, tersebarnya isu-isu meresahkan di barisan Jihad, dll. Sebagian Shahabat, terutama Umar bin Khattab Ra meminta ijin kepada Nabi Saw untuk menamatkan riwayat Abdullah bin Ubay ini, tapi dilarang oleh Nabi Saw.

Andaikan kepemimpinan Islami cukup diwakili oleh perbuatan seorang pemimpin dengan mengerjakan Shalat; tentu Nabi Saw akan tunduk kepada kepemimpinan atau hukum Abdullah bin Ubay. Toh, dia pemimpin politik, dan secara zhahir menampakkan diri melaksanakan Shalat. Begitu juga, andaikan Daulah Islam cukup diwakili dengan perbuatan seorang pemimpin dalam melaksanakan Shalat, maka Sa’ad bin Muadz Ra serta tokoh-tokoh Anshar lain, mereka lebih berhak atas Khilafah daripada para Shahabat Muhajirin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Radhiyallahu ‘Anhum. Tokoh-tokoh Anshar itu jelas melaksanakan Shalat, sangat beriman, ilmunya kokoh, dan Jihad-nya tak diragukan lagi.

Memang ada hadits yang menjelaskan tentang larangan memberontak kepada pemimpin yang masih melaksanakan Shalat, meskipun dirinya berbuat zhalim. Namun pemahamannya, pemimpin seperti itu berdiri di atas hukum Islam dan tidak mengganti hukum Islam dengan hukum-hukum jahiliyyah. Buktinya, adalah kepemimpinan Dinasti Umayyah, Dinasti Abbassiyyah, Dinasti Umayyah Andalusia, Dinasti Saljuk, Dinasti Mamalik, Dinasti Turki Utsmani, dll. Meskipun di antara mereka ada raja-raja yang zhalim, kejam, dan saling berebut kekuasaan; tetapi mereka sepakat RUJUK dan MELESTARIKAN Syariat Islam. Ini adalah bukti dari pengamalan sistem politik selama ribuan tahun dalam sejarah Islam. Justru, pemimpin-pemimpin sekuler yang mengganti hukum Islam, meskipun dirinya masih kelihatan melaksanakan Shalat; semua itu baru muncul di abad ke-20 M saja.

Kalau kita mengakui bahwa regim politik non Islami diakui sebagai regim politik Islami, diakui sebagai Daulah Islamiyyah, diakui sebagai Ulil Amri seperti yang diajarkan Kitabullah dan As Sunnah, maka konsekuensinya: Kita telah berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya, kita telah membohongi Ummat, dan kita telah menuduh sistem kekuasaan yang berlaku di masa Rasulullah SAMA SAJA dengan sistem di mata kekuasaan non Islami. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dhalal wal fasad.

7. Bagaimana hukum kaum Muslimin yang hidup di bawah sistem non Islami, seperti sistem sekuler, nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, paganisme (kemusyrikan), Nashrani, Yahudi, kesukuan, dll. yang tidak menerapkan hukum Islam? Bolehkah mereka tinggal disana?

Tergantung kepentingannya. Kalau dia tinggal dalam rangka dakwah dan memperjuangkan hukum Allah, hal itu benar; dalilnya ialah perjuangan Rasulullah Saw selama 13 tahun di Makkah. Beliau tetap bertahan di Makkah, sampai Allah memerintahkannya hijrah ke Madinah.

Kalau dia tinggal di bawah kekuasaan non Muslim, dalam rangka mencari suaka politik, dan mereka mendapat perlindungan politik di tempat itu; maka hal demikian diperbolehkan. Dalilnya, adalah hijrahnya para Shahabat Ra ke Habasyah (Ethiopia). Padahal hukum yang berlaku disana hukum Raja Najasyi dan kaum Nashrani.

Kalau dia tinggal di bawah kekuasaan non Islami, karena tidak ada negeri lain yang Islami; atau ada negeri lain, sedangkan mereka tak mampu/tak tahu arah jalan menuju negeri itu; maka kesalahan mereka dimaafkan. Baca Surat An Nisaa’ ayat 98-99.

Kalau dia tinggal di suatu negeri non Islami, dalam waktu tertentu, dalam rangka bisnis atau keperluan tertentu yang dibutuhkan; bersifat tidak menetap dan akan kembali ke negeri asalnya yang Islami; hal itu juga diperbolehkan. Seperti ada urusan safar, berdagang, berobat, mencari ilmu yang dibutuhkan, berdakwah menyebarkan Islam, menjalankan missi politik Islami, dll. Dalilnya, para Shahabat Ra di masa Nabi Saw juga berniaga ke negeri lain yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan di dalamnya.

Tetapi bersikap lapang dada, tenteram hati, ridha, mencintai, suatu negeri di bawah kekuasaan non Islami, semata-mata karena negeri itu adalah negeri nenek-moyangnya; tanpa ada upaya perbaikan atau dakwah Islam; tanpa ada niat berhijrah ke negeri Islami, jika negeri seperti itu ada; maka sikap demikian tidak diperbolehkan. Itu sama seperti para Shahabat yang enggan berhijrah ke Madinah, memilih tetap tinggal di Makkah, padahal mereka mampu hijrah ke Madinah. Ini dilarang seperti dalam Surat An Nisaa’ ayat 97.

8. Bagaimana dengan pendapat, bahwa kaum Muslimin tidak boleh memberontak kepemimpinan politik, selama pemimpinnya masih shalat? Bahkan memerintahkan taat kepada pemimpin seperti itu, tidak boleh ghibah, tidak boleh mencela di depan umum, dll.?

Sekali lagi kita ingatkan. Shalat adalah Syariat besar dalam Islam, tetapi ia bukan satu-satunya Syariat Islam. Bahkan hakikatnya, Shalat adalah satu di antara 5 unsur Rukun Islam. Seseorang ikhlas menjalankan shalat, tetapi menolak hukum Syahadat, Zakat, Shaum Ramadhan, Haji; maka dia dianggap kufur. Ingat hukum Khalifah Abu Bakar Ra yang memvonis kufur orang-orang yang menolak hukum Zakat Maal di masanya. Lalu ada ulama yang mengatakan, siapapun yang menolak salah satu bagian Syariat Islam, karena tidak cocok dengan hawa nafsu atau akalnya; ia bisa disebut kufur juga.

Masalah utamanya itu bukan soal boleh atau tidaknya memberontak. Tetapi bagaimana keyakinan kaum Muslimin itu sendiri? Bagaimana mereka bisa menganggap suatu kepemimpinan disebut Ulil Amri, ketika mereka: “Menghalalkan agama lain selain Islam, menghalalkan kemusyrikan dan melindungi situs/ritual kemusyrikan, menghalalkan ribawi dan menjadikan ia soko guru perekonomian, menghalalkan seks bebas demi membatasi jumlah penduduk lewat kontrasepsi, menghalalkan aurat terbuka dan wanita memamerkan keseksian tubuhnya, menghalalkan perampasan harta negara oleh non Muslim asing, menghalalkan sistem Neolib/Kapitalistik yang menindas Ummat, menghalalkan hukum pidana kolonial dalam urusan darah-harta-jiwa kaum Muslimin, mengklaim para pendukung Syariat Islam sebagai tertuduh terorisme, dll.?” Atas alasan apa mereka mengklaim semua itu sebagai Ulil Amri. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Ini adalah kesesatan yang nyata, jelas, terang-benderang. Kita mengajak manusia-manusia yang masih berkubang dalam kesesatan seperti itu agar bertaubat kepada Allah Ta’ala, kembali ke manhaj Islami, dan kembali ke jalan Salafus Shalih yaitu Nabi Saw, para Khulafaur Rasyidin Ra, dan para Shahabat Ra, dan kembali ke jalan para imam kaum Muslimin selama ribuan tahun. Mereka harus keluar dari kesesatan itu, jiwa masih dikandung badan.

Kalau kesadaran Islami, seperti manhaj Salafus Shalih itu pulih di tengah Ummat ini; maka kita tak perlu memberontak lagi. Insya Allah, bangsa ini bisa menjadi bangsa Islami, tanpa harus terjadi pemberontakan politik.

Jangan seperti selama ini. Hak-hak kemuliaan untuk Ulil Amri yang sesuai kriteria Syariat Islam, malah diberikan kepada “Ulil Amri” yang berdiri di atas hukum non Islami. Hal itu adalah KEDUSTAAN BESAR yang harus dijelaskan secara nyata kepada Ummat ini. Kita jadi seperti meletakkan mahkota emas ke atas kepala srigala. Na’udzubillah min dzalik.

9. Ada yang berpendapat, “Hukum Islam yang mana yang belum ada di Indonesia ini? Semuanya sudah ada, mengapa kita masih saja ribut soal penegakan hukum Islam? Lihatlah, ada bank Syariah, ada ibadah Haji, ada jilbab, label halal, Departemen Agama, MUI, dll. Apa lagi hukum Islam yang belum boleh di negeri ini?”

Cara melihatnya sederhana. Tujuan dasar Syariat Islam dikenal dengan sebutan Ushulul Khamsah atau Maqashidus Syariah. Intinya adalah 5 perkara: Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan kaum Muslimin. Selama sebuah pemerintahan/kepemimpinan melaksanakan amanah 5 PRINSIP ini, ia bisa diklaim sebagai pemerintahan Islami, meskipun namanya bukan Negara Islam.

Lalu lihat dalam kehidupan bangsa: Apakah secara teori, UU, dan realitas, negara kita melaksanakan 5 prinsip tersebut? Coba Anda jawab secara jujur pertanyaan ini. Kalau merujuk ke Pancasila dan UUD 1945, posisi Ummat Islam tidak istimewa dibandingkan ummat yang lain. Malah posisinya sama saja di mata hukum negara.

Adapun soal Bank Syariah, jilbab, ibadah Haji, Depag RI, pendidikan Islami, dll. maka pertanyaannya: Sejauhmana posisi hukum dari kebijakan-kebijakan itu, dan apa pula pengaruhnya bagi kehidupan kaum Muslimin di negeri ini? Masalahnya, semua itu bukan merupakan HUKUM DOMINAN yang berlaku di negeri kita, dan tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin secara baik dalam urusan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Intinya, selama belum ada jaminan secara penuh bagi perlindungan 5 URUSAN Ummat dalam soal agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dengan perlindungan seperti yang dikehendaki Syariat Islam; maka tidak ada dalil untuk mengklaim, bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam di negeri ini sudah berakhir.

Kita semua berjuang menegakkan Syariat Islam, bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, keturunan, serta kehidupan kaum Muslimin. Jika atas perjuangan seperti ini lalu muncul tuduhan-tuduhan buruk; maka jawabnya: Tawakkalna ‘ala Allah, laa haula wa laa quwwata illa bihi.

10. Ada pertanyaan, “Mengapa sebagian orang suka mengkafirkan orang-orang yang berbeda pham? Mereka berpaham Khawarij karena suka mengkafirkan sesama Muslim, mengkafirkan pemerintah yang sah, dll.

Kalau kita membaca Sirah Nabawiyyah secara teliti, maka Rasulullah Saw tidak menjadikan metode TAKFIR sebagai landasan perjuangannya. Selama di Makkah, Rasulullah menetapkan metode: Dakwah, Tarbiyyah, dan Shabar. Lalu puncak dari perjuangan itu adalah Hijrah dari Makkah ke Madinah. Seharusnya, 4 metode ini yang dilakukan dalam membangun kekuatan Islam dan mencapai penegakan Syariat Islam.

Takfir adalah bagian dari Tahkim (pemberian vonis hukum). Takfir itu dalam perjuangan Islam tidak bisa ditempuh, sebelum kaum Muslimin memiliki OTORITAS hukum. Bagaimana akan mengkafirkan kalau legal hukumnya belum ada? Ya, hal itu sama saja seperti menerapkan sanksi-sanksi hukum Islam di bawah pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam. Akibatnya bukan barakah, malah bisa menjadi fitnah. Maka gerakan-gerakan Islam harus menjauhi metode takfir sebelum kaum Muslimin memiliki otoritas kekuasaan Islami.

Kalau takfir yang bersifat umum, dalam rangka mengingatkan Ummat agar tidak terjerumus dalam kekafiran misalnya perkataan seperti ini: “Jauhi perbuatan syirik, sihir, dan menolong musuh-musuh Islam; agar kalian tidak jatuh dalam kekufuran!” Ucapan seperti ini diperbolehkan, karena bersifat umum dan merupakan peringatan. Setidaknya, kita boleh  menyebut seseorang kufur, asalkan berdasarkan Syariat Islam, berdasarkan bukti-bukti yang valid, dan hal itu ditujukan untuk memperingatkan Ummat.

Dalam kondisi kaum Muslimin tidak memiliki kekuasaan politik, sehingga bisa menerapkan Sistem Islami; kita tidak bisa menjadikan takfir sebagai metode perjuangan. Kecuali memberi peringatan-peringatan seputar batas keimanan dan kekufuran, untuk memberi peringatan Ummat agar tidak jatuh dalam kekufuran. Juga untuk membantah orang-orang tertentu yang sudah terang-benderang kekufurannya, agar Ummat tidak ikut kufur bersamanya.

TAMBAHAN PENTING: Meskipun begitu, tidak lantas kita harus menolak segala kebijakan Pemerintah di negeri ini. Tidak demikian. Kebijakan yang bersifat BENAR dan BERMANFAAT, tetap kita terima dan dukung semampunya. Tetapi kebijakan yang salah dan tidak sesuai Syariat Islam, tidak perlu didukung. Seperti sabda Nabi Saw, “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (bahwa ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang ma’ruf saja). Seperti penentuan 1 Syawwal yang mengeliminasi kesaksian melihat hilal, itu harus ditolak. Untuk apa mengadakan Sidang Itsbat, kalau kesaksian melihat hilal malah dieliminasi? Jangan sampai masyarakat akhirnya menyimpulkan, bahwa Sidang Itsbat sejatinya adalah: majelis para ahli hisab, tapi dibumbui aksesoris rukyatul hilal. Ini jelas kebohongan yang nyata. Kita tidak boleh bersepakat di atas kebohongan seperti itu!

Maka dapat disimpulkan, bahwa Ulil Amri dalam Islam bukan semata-mata soal kekuasaan. Tetapi ia adalah kekuasaan yang dibangun di atas prinsip Syariat Islam, demi melindungi kehidupan kaum Muslimin. Bila tak memenuhi syarat dasar Syariat dan perlindungan kepentingan Ummat itu, maka ia tak bisa diklaim sebagai Ulil Amri. Hal demikianlah yang kita lihat dari ajaran Nabi Saw, para Khulafaur Rasyidin Ra, para Shahabat Ra, dan imam-imam kaum Muslimin dalam sejarahnya.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat. Dan bila masih terus mengundang syubhat, keraguan, atau prasangka macam-macam; semata kepada Allah Ar Rahiim kami berlindung diri dari fitnah kesesatan dan kaum sesat. Semoga Allah Ta’ala melempangkan jalan kita menuju Keridhaan-Nya. Allahumma amin.

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, wallahu a’lam bisshawaab.

Depok, 4 September 2011.

AM. Waskito.