SBY Senang “Cari Aman”

1. Bukan sekarang saja regim SBY ingin menaikkan harga BBM. Hal ini sudah dua kali terjadi, dan kalau sekarang jadi, menjadi yang ketiga kalinya. Kalau dibaca, alasan yang dipakai masih sama dari waktu ke waktu. “Kenaikan harga minyak dunia. Mengurangi beban APBN dengan mengurangi subsidi BBM. Menyelamatkan perekonomian nasional.” Kalau di era SBY misalnya ada 10 kali kenaikan harga BBM, alasannya pasti sama juga. Ya, tinggal di-copy paste.

2. Lucu kalau mendengar penjelasan-penjelasan Menteri ESDM Jero Wacik, lewat forum-forum diskusi di TV. “Tidak mungkinlah pemerintah ingin menyengsarakan rakyatnya. Setahu saya selama bekerja di kabinet Pak SBY, tidak ada alasan politik seperti itu. Kalau pemerintah menaikkan harga BBM karena ingin ada alasan untuk memberikan BLT, biar citra politiknya naik. Wah, itu jahat namanya.” Sosok seperti Pak Jero Wacik ini seperti politisi lugu yang benar-benar baru belajar politik. Dia berbicara dalam tataran “etika” dan “tatakrama”. Padahal dalam realitas sebenarnya, kondisi rakyat Indonesia tidak memperbolehkan lagi untuk ditipu dan dikibuli, apapun caranya. Termasuk dengan retorika “pura-pura tidak tahu”. Ya, kita bisa melihat kesungguhan Pak Jero Wacik dalam membela rakyat dari bukti berupa foto dia di depan caddy-caddy seksi di lapangan golf Halim. Andaikan Pak Jero Wacik “tidak jahat”, tidak perlu muncul foto seperti itu.

 

3. Dampak paling mematikan dari kenaikan harga BBM adalah efek domino dan eskalasi pengaruh-nya yang sangat kuat dalam meningkatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Dalam salah satu pidatonya, Ny. Ani Yudhoyono mengklaim bahwa pilihan kenaikan harga BBM merupakan “pilihan terpaksa” demi menyelamatkan ekonomi nasional. Sebenarnya bukan “kepaksa” Bu, tapi malas; tidak mau bekerja keras dan berani mengambil resiko. Regim SBY sudah dikenal sebagai regim paling “cari aman”. Tidak mau berkeringat dan menunjukkan harga diri di hadapan para penekan (asing atau lokal).

4. Banyak sekali sektor-sektor yang bisa diperbaiki, selain melaksanakan opsi kenaikan BBM. Antara lain: meningkatkan lifting produk migas nasional, memangkas mata rantai perdagangan migas, memperbesar peranan Pertamina dalam eksplorasi minyak di Indonesia, mengutamakan konsumsi gas untuk dalam negeri, meningkatkan negosiasi royalti pertambangan dengan pihak asing, memberantas praktik korupsi di segala sektor (dimulai dari korupsi di tubuh Partai Demokrat), mengurangi jumlah PNS dan meningkatkan kinerja mereka, meningkatkan pendapatan pajak, terutama dari perusahaan-perusahaan besar dan asing, menggunakan multi mata uang dalam jual-beli migas; dan lain-lain jalan keluar. Seharusnya, opsi memotong subsidi untuk rakyat, mestinya menjadi opsi terakhir, ketika jalan-jalan lain sudah tidak ada. Tapi kita tahu, pemerintah SBY ini amat sangat mau enaknya saja, mau gampangnya saja.

5. Adalah hak rakyat untuk mendapatkan subsidi negara. Negara itu dibangun untuk siapa sih? Untuk rakyat kan. Lalu mengapa pemerintah SBY selalu merasa sangat bersalah kalau menyisihkan dana untuk rakyat? Padahal hakikatnya SBY itu kan digaji oleh rakyat. Sebaliknya, mereka merasa selalu termotivasi untuk memenuhi perjanjian-perjanjian dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Sebenarnya, mereka itu pembela rakyat, atau antek asing ya? Urusan rakyat selalu dikorbankan demi memenuhi standar harga minyak NYMEX di New York. Apalagi menurut seorang ekonom, UU yang dipakai untuk menaikkan harga BBM itu sudah dibatalkan oleh keputusan MK.

6. Rakyat Indonesia bisa dikatakan “ada”, tetapi juga “tiada”. Maksudnya, secara realitas (de facto), rakyat Indonesia ada. Jumlahnya sekitar 240 juta. Belum lagi orang asing yang tinggal di negeri ini. Tetapi di mata pemerintah SBY, rakyat sebanyak itu seperti dianggap “asap” saja. Jerit-tangis, penderitaan, kemiskinan, kesusahan sosial, konflik, dan segala ancaman yang mengitari kehidupan rakyat; dianggap sepele oleh SBY dan kawan-kawan. Maka ketika SBY tidak mau mengorbankan partainya, tidak mau mengorbankan politisi demokrat, tidak mau mengorbankan para ekonom Neolib, tidak mau mengorbankan uang para konglomerat, tidak mau mengorbankan kekayaan perusahaan asing, tidak mau mengorbankan pengaruh kroni-kroninya; akhirnya rakyat yang jadi korban! Ya, rakyat adalah korban paling gampang direalisasikan.”Toh, mereka nanti juga gak akan melawan. Kalau mau melawan, kita punya Densus88. Itu saja solusinya. Gampang kan?” begitu logika simplisit mereka. Na’udzubillah min dzalik.

7. Ketika harga-harga melambung, infalasi melesat tinggi, rakyat miskin “yang terkena dampak” akan dibantu dengan BLT (BLSM). Masya Allah, ini benar-benar pemerintahan primitif. Di zaman semaju ini ada pemerintahan membagi-bagikan uang gratis. Masya Allah. Benar-benar bodo dan sebodo-bodonya manusia. Di negara maju dan beradab, bagi-bagi uang ini tidak dilakukan. Selain meningkatkan inflasi, memicu konflik sosial, meningkatkan mental pengemis di tengah rakyat; ya kok bodo sekali ya. Katanya, menaikkan BBM untuk mengurangi subsidi; lha kok sekarang uang negara dibagi-bagi obralan begitu? Satu sisi mengurangi subsidi, di sisi lain bagi-bagi uang secara cuma-cuma. Otak para pemimpin ditaruh dimana ya? Kenapa Anda -andaikan harus menaikkan harga BBM- mengapa tidak menaikkan dengan besaran kecil (misalnya maksimal 500 rupiah)? Mengapa lalu harus bagi-bagi uang kebohongan dan pengemisan rakyat itu? Disini terlihat jelas bahwa regim SBY amat sangat tidak manusia terhadap rakyatnya. Rakyat dianggap manusia-manusia robot yang tinggal diberi uang kalau kelaparan.

8. Berulang kali SBY curhat tentang keselamatan dirinya. Seolah seluruh rakyat dan dunia, harus concern memikirkan hak-hak eksklusif dirinya. Di sisi lain, dia tidak concern dengan hak-hak rakyat. Ini selain ketidak-adilan, juga hakikat pengkhianatan. Mengapa SBY tidak menjunjung tinggi hak-hak rakyat sebagaimana dia menjunjung tinggi hak-hak privasinya? Dimana sikap adil Anda, Pak Presiden?

9. Gerakan-gerakan sosial, termasuk gerakan mahasiswa, saat ini sedang merapat kembali untuk menuju jantung kekuasaan SBY. Mereka memberikan pilihan: “BBM naik, SBY turun!” Itu yang saya baca dari edaran yang disebarkan sebagian gerakan mahasiswa. Dari pengalaman memerintah RI sejak tahun 2004 sampai sekarang, tampak jelas hakikat sebenarnya: regim SBY lebih pro asing daripada kepada rakyat sendiri. Kebijakan-kebijakan menyengsarakan di zaman dia, banyak diarahkan oleh tangan-tangan asing. Dalam satu riwayat dikatakan, “Sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintainya; dia mendoakan kalian, dan kalian mendoakannya. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang membenci kalian, dan kalian membencinya; dia melaknat kalian, dan kalian melaknat dirinya.” Hikmah dari riwayat ini, kepemimpinan SBY sebaiknya dihentikan; sebelum bangsa dan negara tambah rusak gak karuan.Ya Allah, kabulkanlah harapan kami. Amin ya Rabbal ‘alamiin.

(Pak Sakerah).

Mengapa Pemerintah Menaikkan Harga BBM?

Sebentar lagi harga BBM akan dinaikkan lagi. Katanya, dimulai bulan April 2012. Alasan formal Pemerintah SBY, menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia yang berada di atas US$ 100 per barrel.

Secara teori, kalau minyak dunia seharga itu, berarti Pemerintah harus menaikkan subsidi BBM untuk rakyat. Subsidi ini kalau kebanyakan, dan berjalan dalam tempo lama,  bisa “menjebol” APBN. Ya begitu katanya.

Namun yang menjadi masalah berat di negeri kita, kenaikan BBM itu merupakan signal pertanda KENAIKAN PENDERITAAN & KEMISKINAN. Mengapa begitu? Karena sudah menjadi kultur kaum pebisnis dan pedagang di Indonesia; mereka akan serentak menaikkan harga-harga (barang dan jasa) begitu ada kenaikan harga BBM. Termasuk biaya transportasi. Ini sudah otomatis naik.

Politik Regim: "Bohong itu biasa. Meski harus mengorbankan rakyat banyak!"

Santunan Pemerintah berupa BLT yang katanya senilai Rp. 150 ribu per bulan, per kepala keluarga itu; sangat tidak berarti untuk mengerem laju penderitaan dan kemiskinan itu. Ibaratnya, BLT itu seperti “suntikan mati rasa”. Ia bisa menolong sementara waktu, tapi setelah pengaruh zat anastesinya berakhir, penderitaan itu akan dirasakan dalam masa panjang.

Oke, kembali ke modus kenaikan harga BBM…

Kesalahan Pemerintah selama ini, karena mereka selalu bergantung kepada mata uang dollar. Ketika negara-negara lain sudah mulai mendiversifikasi mata uang, untuk transaksi perdagangan internasional; nah, Pemerintah RI masih sangat setia dengan penggunaan mata uang dollar. Ini masalah besar.

Kesalahan lain, krisis di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat; bisa jadi krisis ini akan benar-benar berjalan dalam bentuk konflik antara kedua negara. Tetapi bisa juga ia seperti “main mata” antara Iran dan Amerika, sebagai alasan untuk menaikkan harga minyak dunia. Sebab, secara fisik, moral, dan spiritual, Amerika di era Obama tidak siap melakukan perang, setelah mereka kehabisan anggaran sangat besar akibat konflik di Irak dan Afghanistan.

Jadi masalah Selat Hormuz bukanlah masalah jangka panjang. Ia akan segera selesai. Baik Iran maupun Amerika sedang tidak siap terjun dalam peperangan. Karena itu menjadikan masalah temporer sebagai alasan kenaikan harga BBM sangatlah naif. Ini adalah masalah yang tidak bersifat permanen.

Mungkin pertanyaannya, mengapa Pemerintah SBY sangat nafsu ingin menaikkan harga BBM, dengan alasan kenaikan subsidi BBM?

Alasannya, karena proporsi APBN kita 60 % untuk biaya gaji PNS, Polri, dan TNI. Jadi sebagian besar untuk kebutuhan “belanja rutin”. Kalau misalnya pos subsidi BBM semakin membengkak, maka gaji sekitar 6 juta orang (PNS, Polri, dan TNI) itu akan dikorbankan. Padahal kita tahu, dukungan terbesar bagi Pemerintahan SBY muncul dari sektor orang-orang ini. Jadi disini ada unsur politik-nya, yaitu mengamankan Pemerintahan, dengan mengamankan dukungan PNS, Polri, dan TNI.

Adapun 30 % APBN itu dipecah-pecah untuk segala macam sektor kebutuhan, termasuk pembangunan jalan-jembatan (infrastruktur), operasional departemen, dukungan ke daerah-daerah, pendidikan, dll. Sedangkan 8-10 % APBN, bersifat sisa-sisa. Sedangkan proporsi untuk subsidi BBM sendiri hanya sekitar 8 % dari nilai APBN per tahun.

Dengan proprorsi seperti di atas, maka APBN Indonesia selalu dalam keadaan “tidak sehat” atau “rentan”. Ya bagaimana tidak, 60 % APBN untuk gaji para PNS, Polri, dan TNI. Jadi seolah hakikat RI itu ya menggaji para PNS dan angkatan tersebut. Kasihan sekali ya.

Mengapa Pemerintah tidak menambah hutang saja untuk mencukupi biaya APBN?

Waduh, hutangnya sudah sangat banyak. Saat ini saja nilai hutang Pemerintah sekitar 1800 triliun rupiah (di awal Pemerintahan SBY sekitar 1250 triliun rupiah). Untuk membayar hutang ini, 10 % nya saja senilai 180 triliun setiap tahun. Sedangkan nilai subsidi BBM per tahun, katanya 250 triliun. Jika Pemerintah ngutang lagi, serumit apa kira-kira beban keuangan negara nanti?

Ya begitu deh…sumpeknya urusan birokrasi, yang semua itu sebenarnya dibuat susah sendiri. Kebijakan LIBERALISASI ekonomi di segala sektor, perlahan tapi pasti membuat bengkak belanja APBN. Dan akhirnya para birokrat kesusahan sendiri. Sedikit ada gejolak, main naikkan harga BBM saja.

Ke depan mungkin masalah-masalah ini bisa menjadi lebih sulit lagi, karena bangsa kita sudah terlalu jauh jatuh dalam jeratan sistem kolonialisme global. Ya itulah dampak dari segala macam sikap yang TIDAK BERIMAN dan MENARUH HORMAT terhadap ajaran-ajaran Wahyu Allah Ta’ala. Tanpa Wahyu, dengan apa kita akan bisa mengalahkan orang-orang kufar asing? Mimpi kali ye…

Singkat kata, kenaikan harga BBM ini karena negara sudah sangat kerepotan dengan belanja APBN. Untuk bayar hutang negara, untuk subsidi BBM, untuk biaya politik demokrasi, untuk anggaran pemerintah daerah, dan tentunya yang sangat dominan ialah: untuk gaji PNS, Polri, TNI.

Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. (Ya Allah Engkau-lah Maha Selamat, dari-Mu datangnya keselamatan, Maha Suci Engkau yang Maha Agung dan Maha Mulia). Silakan baca doa ini, istighfar, shalawat Nabi, manakala Anda dihimpit oleh segala kesulitan.

AMW.

Mengapa Kita Harus Menolak SBY?

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, was shalatu was salamu ‘alan Nabi Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in. Amma ba’du.

Andai saya ditanya, “Apakah Anda menolak SBY?” Dengan tegas saya akan menjawab: “Ya, tolak 100 %.” Tidak peduli sebagian orang berdalil tentang “taat ulil amri”, “menasehati ulil amri dengan diam-diam”, “jangan mencela ulil amri”, dan sebagainya. Sebab, dalil-dalil itu tidak diletakkan sesuai konteksnya (waqi’iyyah-nya). Ia malah diangkat untuk mendalili kebathilan. Na’udzubillah min dzalik.

Menolak SBY dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain:

[1] Selama kepemimpinan tokoh ini, bangsa Indonesia panen bencana. Termasuk bencana-bencana mengerikan seperti Tsunami Aceh, gempa bumi Yogya, lumpur Lapindo, dan lain-lain. Hal itu menjadi burhan, bahwa kepemimpinan orang ini sangat penuh masalah. Tidak diridhai oleh Allah sehingga terjadi begitu banyak bencana. Di jaman Soeharto saja, yang katanya penuh korupsi dan sebagainya itu, tidak ada bencana-bencana mengerikan seperti jaman SBY. Termasuk di dalamnya bencana kemanusiaan, seperti kecelakaan transportasi.

Sebagian orang menolak hujjah ini dengan alasan, “Jangan kaitkan soal bencana alam dengan politik. Itu tidak ada kaitannya.” Atas pernyataan itu, saya jawab, “Apakah Anda percaya bahwa bencana itu datang tanpa sebab apapun? Apakah Anda percaya bahwa bencana tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa manusia? Apakah Anda percaya bahwa keshalihan dan ketakwaan, tidak memberi manfaat apapun bagi hidup manusia?” Jika Anda percaya hal itu,  berarti Anda bukan orang beragama, tetapi sekuler, atau bahkan atheis.

Dalam Al Qur’an disebutkan, “Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa (kepada Allah), benar-benar akan Kami bukakan atas mereka barakah-barakah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan (agama Allah), sehingga Kami siksa mereka karena perbuatannya.” (Al A’raaf: 96).

Hanya orang sekuler, freemasonries, atau atheis yang tidak percaya hubungan antara dosa-dosa manusia dengan bencana yang terjadi di sekitarnya. Bisa jadi, selama ini kita telah memilih pemimpin yang sangat salah, orang-orang yang zhahirnya tampak “Islami”, tetapi hatinya menyembunyikan permusuhan keras.

[2] Memilih Sri Mulyani dan kawan-kawan sebagai pengatur urusan ekonomi. Adalah suatu bencana mengerikan ketika urusan keuangan negara dan perekonomian diserahkan kepada mantan pejabat IMF, yaitu orang-orang yang cara berpikirnya menganut paham ekonomi IMF. Perlu diketahui, bahwa IMF adalah sumber kehancuran ekonomi Indonesia. IMF telah melakukan kejahatan-kejahatan sistematik yang sulit dimaafkan oleh orang-orang waras di negeri ini.

Di antara kejahatan IMF:

(a) Mereka mendesak Pemerintah melikuidasi 16 bank nasional tahun 1997. Akibatnya industri perbankan nasional hancur, kurs rupiah terjun bebas sampai turun 300 %, bahkan pernah melebihi 400 % (dari patokan Rp. 2.500,- per dollar sampai di atas Rp. 15.000 per dollar).

(b) IMF juga yang memicu munculnya mega skandal BLBI, sehingga negara kehilangan dana lebih dari Rp. 500 triliun. BLBI sebagaimana namanya, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tadinya ditujukan untuk menyelamatkan bank-bank nasional dari rush (kehabisan modal akibat uang masyarakat ditarik secara serentak). Dan semua orang tahu, IMF tidak berbuat apa-apa tentang skandal BLBI yang sukses memiskinkan bangsa Indonesia itu.

(c) IMF sukses menghancurkan kurs rupiah, sehingga yang semula di patokan Rp. 2.500,- per dollar saat ini selama 10 tahun terakhir ada di level Rp. 10.000,- per dollar. Betapa susahnya kurs rupiah itu naik ke atas, menguat terhadap dollar. Bahkan hampir-hampir tidak pernah bisa, sebab kurs kita mengikuti situasi pasar. Padahal sebagai negara merdeka, kita bebas menentukan kebijakan kurs. Andai bangsa ini mau, kurs rupiah bisa dipatok pada kisaran Rp. 5.000,- per dollar. Memang pada mulanya kita akan hidup susah dengan kebijakan ini, tetapi kalau bertahan dalam waktu 3 tahunan, kita akan bisa adaptasi dan siap mencapai kemapanan ekonomi.(Aneh, katanya negara merdeka, tetapi untuk soal kebijakan kurs saja tidak independen. Merdeka apane, Cak?).

(d) IMF menjerumuskan bangsa Indonesia dalam pusaran ekonomi terbuka, kapitalisme yang semakin kuat, dan dominasi bisnis asing yang luar biasa. Dan memang gol dari gerakan IMF memang ke arah ini.

(e) IMF bersama Bank Dunia, ADB, IGGI, CGI, dan lain-lain telah menjerumuskan bangsa Indonesia dalam debt trap (jebakan hutang). Inilah hutang yang menyandera kemerdekaan kita. Hal itu sudah terjadi sejak era Orde Baru, dan semakin menggila setelah ditanda-tangani Letter Of Intends dengan IMF di tahun 1997.

Memilih orang IMF, mantan IMF, atau berpemikiran ekonomi sehaluan dengan IMF sama saja dengan menyerahkan diri kepada orang-orang yang telah menghancurkan kehidupan kita sehancur-hancurnya. Dari sisi ini, haram hukumnya memilih SBY dan wajib hukumnya menolak dia.

[3] Kebijakan SBY tidak memiliki komitmen moral yang baik. Lihatlah, budaya masyarakat, pergaulan sosial, perilaku birokrasi, kaum elit, perilaku generasi muda, mahasiswa, para seniman, pelaku bisnis, dunia karier, dan lain-lain. Banjir hedonisme ada dimana-mana. Dan negara di bawah SBY tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi ini. Pornografi, tayangan TV, aliran sesat, paham liberal, sekularisme, dan lain-lain marak. Hampir-hampir SBY tidak memiliki desain apapun untuk membangun moral masyarakat. Dia sangat percaya dengan mekanisme demokrasi dan mekanisme pasar. Biarlah masyarakat menentukan sendiri keadaan moralnya.

Sebagai contoh, SBY sangat membanggakan tentang “sekolah gratis”. Seakan-akan ia dianggap sebagai “syurga nyata” dalam kehidupan masyarakat. Tetepi pernahkah dia berpikir, bahwa anggaran puluhan triliun untuk sekolah gratis itu tidak menyelematkan para pelajar kita dari kehancuran moral. Pornografi, seks bebas, pelacuran, aborsi, dan lain-lain menjadi bagian dari kehidupan para pelajar kita saat ini.

Termasuk yang dikeluhkan banyak aktivis Islam, yaitu sikap SBY yang lemah dalam soal Ahmadiyyah. Ketika terjadi Insiden Monas 1 Juni 2008, SBY sangat keras mengecam FPI atau aktivis Islam. Dia sangat marah dan hal itu tersiar ke seluruh penjuru negeri. Tetapi pernahkah dia semarah itu kepada Ahmadiyyah? Mungkin SBY akan berdalil dengan “mekanisme hukum”. Nah, sekarang sudah satu tahun sejak Insiden Monas, mengapa masalah Ahmadiyyah belum juga dibereskan dengan “mekanisme hukum”?

[4] SBY sangat tampak sebagai sosok pemimpin yang American Oriented. Banyak alasan-alasan yang bisa disebutkan, seperti dalam tulisan “Icon Amerika di SBY”. Lihatlah bagaimana ekspressi SBY saat memuji-muji Barack Obama. Padahal presiden yang bersangkutan tetap mempertahankan pasukannya di Irak; menambah kekuatan invasinya di Afghanistan; hanya memberi solusi “bibir” saja untuk kemerdekaan Palestina; serta mendukung Pakistan memerangi Thaliban di Lembah Swat dan lainnya.

Dibandingkan sosok presiden manapun di Indonesia, SBY paling “berbau” Amerika. Dia tidak bisa menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan nasional, melebihi kepentingan asing.

[5] Kedustaan regim SBY dalam soal kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2005, 2007. Sebagai contoh, SBY mengklaim pemerintahannya adalah satu-satunya pemerintahan yang pernah menurunkan harga BBM. Hal itu diklaim sebagai “bukti sukses” pemerintahannya. Padahal penurunan harga BBM nasional adalah karena penurunan harga minyak dunia ke level US 40 per barrel. Jadi sama sekali bukan karena Pemerintahan SBY. Bahkan kalau mau fair, seharusnya SBY menurunkan harga BBM ke masa sebelum November 2005 ketika harga bensin masih Rp. 2000,- per liter. Sebab mengikuti harga minyak dunia tahun 2005, ia ada di level US$ 60 per barrel seperti saat ini.

Dampak mengerikan dari kenaikan harga BBM secara ekstrim itu, membuat ekonomi Indonesi kembali terhempas, setelah masyarakat susah-payah bangkit. Seakan negara tidak ada political will untuk memprotek kemampuan ekonomi rakyatnya sendiri. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

[6] SBY adalah sosok pemimpin melankolik, tebar pesona, mendayu-dayu, suka “curhat” di depan umum. Pemimpin seperti ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia yang sedang bekerja sangat keras untuk membebaskan diri dari segala keterpurukan. SBY hampir-hampir tidak memiliki suatu determinasi untuk melawan tekanan asing, tekanan konglomerat, tekanan korporasi, dan sebagainya.

Contoh, tentang Indonesia keluar dari IMF. Keputusan ini diambil setelah IMF selesai tertawa terbahak-bahak selama 10 tahun penuh, setelah lembaga itu sukses besar menghancurkan ekonomi Indonesia. Ya, kita keluar dari IMF setelah lembaga itu puas menghina-rendahkan martabat bangsa kita. Bahkan keluarnya Indonesia, hanya sekedar keluar “kulit” saja. Secara pemikiran, madzhab ekonomi, sistem moneter, kebijakan fiskal, dll. masih “ngeplek” ajaran IMF. Lha, wong orang IMF-nya sendiri, Boediono malah didaulat menjadi Gubernur BI.

Langkah menolak SBY bukan karena soal Boediono seperti yang diajarkan oleh politik Amien Rais. Memang SBY sendiri harus ditolak karena kebijakan-kebijakan politiknya. Tidak peduli dia berpasangan dengan siapapun, sekalipun dengan Hidayat Nur Wahid atau Hatta Radjasa, dia harus tetap ditolak. Menolak SBY adalah bagian dari upaya kita untuk membela Islam dan menyelamatkan kehidupan kaum Muslimin, serta generasi muda Islam di masa nanti.

Hanya Allah tempat kita bergantung, dan hanya kepada-Nya kita mengadu. “La yanshurannallaha man yanshuruh” (Allah benar-benar akan menolong siapa yang menolong agama-Nya. Surat Al Hajj). Jangan takut saudaraku untuk menetapi jalan kebenaran, sebab Allah selalu bersama hamba-hamba-Nya yang komitmen membela agama-Nya.

Wallahu A’lam bisshawaab.

Bandung, 19 Juni 2009.

Joko Waskito bin Boeang Al Jawiy.